BuMi HiJau

Hemat Energi, Mulailah dari Menu di Piring - Kompas, Rabu, 11 Juni 08

2009-05-14T00:38:00.000-07:00

YOGYAKARTA - Ada sisi penghematan energi yang enggan dilihat orang, yakni menu makanan di piring. Kegemaran makan daging, kalau dirunut ke belakang, banyak menyumbang kerusakan lingkungan. Sebab, pemakaian energi untuk menghasilkan daging sangat besar.

"Produksi daging melibatkan indutri yang tidak mudah diajak memahami masalah energi dan lingkungan," kata Prasasto Satwiko, Koordinator Bidang Teknologi Pusat Studi Energi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dalam Seminar Energi di UAJY, Rabu (11/6).

Ia memaparkan, laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut industri daging, telur, dan produk hewani melepas gas 60 persen gas N2O (nitrogen) yang berbahaya di bumi. Peternakan menjadi sumber terbesar gas metana (sekitar 40 persen) yang juga berbahaya.

Pemakaian energi untuk menghasilkan sepotong daging amatlah besar. Prosesnya dimulai dari menanam tanaman sebagai pakan ternak. Lantas ke urusan transportasi, pengolahan, operasional peternakan, penjagalan, pemrosesan pabrik, hingga pendinginan.

Setiap tahap, setidaknya menimbulkan polusi dan gas rumah kaca. Sebagai ilustrasi, dibutuhkan 16 pon bijian untuk menghasilkan satu pon daging. Seorang pemakan daging melepas gas CO2 lebih banyak ketimbang mereka yang tidak mengonsumsi daging. "Orang Indonesia beranggapan kalau kurang makan daging maka tubuh jadi lemas. Itu keliru karena tak ada teori yang membuktikan," katanya.

Di Indonesia, kalau orang tidak makan daging lantas dianggap tidak keren. Padahal daging sumber penyakit. Di luar negeri, tren penyakit bisa berkurang karena kaum vegetarian semakin bertambah.
(http://icarecatsanddogs.multiply.com/journal/item/99)

Hutan Gambut Riau Mesti Diselamatkan

2009-05-06T01:09:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 6 Mei 2009 03:57 WIB
Pekanbaru - Seiring kerusakan hutan alam kering, hutan gambut di Riau yang memiliki luas terbesar di Pulau Sumatera masuk dalam kondisi benar-benar terancam. Berdasarkan penelitian WWF, selama periode 2002-2007, Provinsi Riau rata-rata kehilangan 135.438 hektar hutan gambut per tahun, atau dalam kurun lima tahun saja kerusakan hutan gambut Riau mencapai 677.190 hektar atau 19 persen dari total hutan alam yang tersisa pada tahun 2002.

Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam Workshop Penyusunan Strategi Pengelolaan Bersama Ekosistem Hutan Rawa Gambut Semenanjung Kampar, yang berlangsung di Pekanbaru, Selasa (5/5).

Kerusakan hutan gambut Riau diakui oleh Gubernur Riau Rusli Zainal. Dalam sambutan tertulis Gubernur Riau yang disampaikan Asisten III Pemprov Riau Ramli Walid, dalam kurun 12 tahun terakhir telah terjadi penyusutan karbon yang tersimpan di hutan gambut Riau sebesar 2.246 juta ton.

”Semua itu disebabkan oleh ulah manusia, terutama karena alih fungsi lahan, penebangan hutan, dan kebakaran di lahan gambut. Pada Maret 2008, Riau sudah membuat MOU (nota kesepahaman) dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menyelamatkan gambut yang ditandatangani tujuh bupati dan wali kota di Riau. Mungkin hal itu terlambat. Namun, lebih baik terlambat daripada kita tidak berbuat sama sekali,” ujar Ramli.

Muslim dari Badan Lingkungan Hidup Riau mengungkapkan, penyusutan cadangan karbon Riau sebesar 2,42 juta ton selama kurun 12 tahun itu mencapai 57,4 persen dari total kehilangan karbon di Pulau Sumatera. Riau memiliki 4 juta hektar gambut atau 20 persen dari total lahan gambut nasional.

Untuk menyelamatkan salah satu aset gambut Riau, Pemerintah Provinsi Riau bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Walhi, WWF, dan segenap unsur lembaga pemerhati lingkungan hidup di Riau sepakat untuk menjaga hutan gambut terbesar di Semenanjung Kampar. Blok Semenanjung Kampar merupakan salah satu blok hutan gambut yang tersisa.

Masalah Sampah Juga Tanggung Jawab Warga

2009-05-06T00:48:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 6 Mei 2009 04:05 WIB
Jakarta - Volume produksi sampah di Jakarta melebihi kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengolahnya. Untuk itu, memang sangat diperlukan partisipasi warga agar masalah sampah tuntas tertangani.

”Perilaku warga, seperti kebiasaan membuang sampah di sungai, masih sulit diubah. Namun, berbagai program terus dilaksanakan oleh pemerintah demi mengatasi masalah sampah, seperti didirikannya rumah kompos dan menggalakkan pembuatan lubang biopori,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (5/5).

Namun, belum semua warga menyadari bahwa sampah bisa diolah dan bernilai ekonomi tinggi. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat Syamsudin sering menemukan bungkusan-bungkusan berisi sampah yang sengaja diletakkan di sekitar tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bukan di dalam bak atau kontainer yang telah disediakan. Akibatnya, sampah pun selalu berceceran.

Paul L Coutrier, Ketua Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia, berpendapat tidak mungkin melenyapkan semua sampah yang ada di masyarakat. Alasannya, produksi sampah bertambah menurut deret ukur, sedangkan upaya mengurangi sampah bertambah menurut deret hitung.

”Cara terbaik mengatasi masalah sampah adalah menciptakan sistem edukasi yang tepat bagi masyarakat. Selama ini pemerintah lalai membina masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Padahal, masyarakat tidak akan tertib jika tidak dipaksa. Kesadaran masyarakat baru muncul jika berkaitan dengan kepentingannya,” kata Coutrier.

Seharusnya pemerintah terus- menerus menanamkan pola pikir kepada masyarakat bahwa mengurangi sampah jauh lebih baik dan murah daripada memusnahkan sampah. Ada banyak cara mengurangi sampah, seperti hanya makan secukupnya sehingga tidak ada makanan sisa. Kemudian memisahkan sampah kering dan sampah basah serta bagaimana mengelola sampah. ”Sering kali masyarakat memasukkan sampah basah ke dalam kantong plastik. Padahal, ini berarti menghalangi kerja organik pengurai sampah,” ujar Coutrier.

Kurang orang dan dana

Meskipun sebagian masyarakat memang kurang peduli terhadap masalah sampah, pemerintah di tingkat provinsi maupun kota juga mengakui banyak kekurangan dalam realisasi pengelolaan sampah Jakarta.

Di Jakarta Pusat, misalnya, hanya terdapat 150 armada truk dengan 384 petugas berstatus pegawai negeri sipil dan tambahan 600 petugas dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI. Namun, rata-rata petugas tambahan dipekerjakan sebagai penyapu jalan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, idealnya, setiap truk diawaki empat anggota kru, termasuk sopir. Kini, rata-rata awak truk hanya dua-tiga orang.

”Setiap truk, sesuai ketentuan terkait pengelolaan sampah, mendapat dana 30-35 liter bahan bakar untuk satu trip pulang pergi dari TPS ke pembuangan akhir,” kata Syamsudin.

Paiman, salah seorang operator truk sampah yang ditemui di kawasan Kebayoran Baru, mengatakan, dana untuk pembelian 30-an liter bahan bakar itu sangat tidak mencukupi, apalagi dengan kondisi armada yang relatif sudah tua dan rute memutar karena truk sampah tidak boleh melalui jalan utama.

Hal itu tentu saja membuat langkah petugas kebersihan dalam menangani sampah tidak efektif.

Walhi Desak Penerapan RTH

2009-05-05T01:24:00.000-07:00

30 Persen Wilayah Palembang Harus Jadi Ruang Terbuka Hijau
KOMPAS, Selasa, 5 Mei 2009 03:10 WIB
Palembang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang segera mewujudkan ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari luas wilayah. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko hari Senin (4/5) mengatakan, dalam undang-undang (UU) itu juga diatur bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik pada wilayah kota paling sedikit seluas 20 persen.

Hadi Jatmiko mengutarakan, RTH adalah wilayah perkotaan yang diisi dengan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. Ruang terbuka tersebut memiliki manfaat secara ekologis, sosial, dan estetika.

Menurut Hadi, Walhi Sumsel akan melakukan gugatan terhadap Pemkot Palembang jika tidak mewujudkan RTH seluas 30 persen dari luas wilayah. Jika Pemkot Palembang tidak merealisasikan RTH tersebut, Pemkot Palembang telah melanggar undang-undang.

Hadi mengatakan, Pemkot Palembang harus berkomitmen menjaga dan merawat RTH agar manfaat dan fungsinya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kurangi emisi

Hadi menambahkan, Walhi Sumsel mengapresiasi kebijakan Pemkot Palembang yang memberlakukan kawasan bebas kendaraan bermotor setiap Sabtu dan Minggu di Kambang Iwak.

Walhi Sumsel juga mengapresiasi pernyataan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra yang akan melakukan pembebasan lahan di Simpang Jalan Rajawali sebagai RTH. Lahan tersebut saat ini masih digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan dari sebuah dealer kendaraan bermotor.

Beberapa waktu lalu saat peringatan Hari Bumi, Walhi Sumsel mengadakan aksi penanaman pohon dan menggelar orasi di lokasi tersebut.

Menurut Hadi, untuk mengurangi emisi dan mengurangi dampak pemanasan global, sebenarnya tidak cukup dengan membuat program bebas kendaraan bermotor atau car fee day, seperti di kawasan Kambang Iwak. Pemkot Palembang perlu melakukan mitigasi emisi, yaitu membatasi kepemilikan kendaraan bermotor bagi setiap individu.

Kebijakan tersebut harus pula didukung dengan penyediaan sarana transportasi massal dan jalur bagi pejalan kaki serta pengendara sepeda yang aman.

Perlu perda

Supaya kebijakan tersebut terlaksana, kata Hadi Jatmiko, Pemkot Palembang perlu membuat peraturan daerah (perda) tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor serta tentang RTH.

”Kami serius soal gugatan itu kalau pemkot tidak mengalokasikan 30 persen wilayah sebagai RTH. Kami ingin menyadarkan publik bahwa RTH sangat dibutuhkan,” kata Hadi.

Baik pemerintah maupun individu bisa digugat kalau mereka melanggar peraturan mengenai tata ruang.

FAUNA - Singa Kawin di Tsavo Resto

2009-05-05T01:05:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 5 Mei 2009 04:49 WIB
Entah bagaimana caranya, tercatat sudah 135 pekerja rel kereta api Kenya-Uganda Railway itu satu-satu tewas berantakan dibunuh singa buas telengas Afrika. Baru pada Desember 1898, Letkol John Henry Patterson selama dua mingguan berhasil menembak mati kedua satwa pembunuh, si Ghost dan sang Darkness, karena kedua singa jantan besar tersebut muncul dan hilang macam setan dan roh kegelapan di perkemahan karyawan di tepian kali Tsavo di Kenya.

Kisah nyata singa Tsavo begitu tenar karena pemegang rekor pembunuhan pekerja rel asal India dan penduduk lokal sejumlah 135 jiwa, hingga diabadikan sebagai novel kisah nyata dan film Hollywood, The Ghost and the Darkness (1996). Kedua bangkai singa itu pun kini diabadikan menjadi singa opsetan di Museum Chicago Filed sejak tahun 1924.

Saking ternamanya kisah singa dari Tsavo yang maneaters alias pemakan manusia yang sudah 110-an tahun lalu, kini sejak tahun 2007, di Gianyar, Bali, pun ada Tsavo Lion Restaurant yang keren di dalam kompleks Bali Safari Marine Park (BSMP). Resto penyedia hidangan dapur Barat, memajang lima ekor singa hidup asal Afrika di sisi ruangan puluhan meja kursi, hanya berbatas kaca tebal pelindung agar keluarga singa buas itu tidak nyelonong ikut makan di dalam resto.

Unikum resto dengan hiasan lima ekor singa yang doyan daging segar memang dirancang dengan perhitungan keamanan, serta kadar hiburan dan pendidikan ”singanologi” bagi tamu penikmat hidangan makanan siang dan malam, serta meneguk minuman segar. ”Singa itu bukan keturunan Ghost dan Darkness, tetapi sama-sama asal Afrika. Penyantap dan tamu kami kebanyakan tertarik, karena selain makan enak juga ada pelajaran mengamati perilaku singa liar, hanya sebatas beberapa meter atau beberapa puluh sentimeter di hadapannya,” kata pimpinan BSMP, Hans Manansang (38), sambil menjelaskan perilaku hewan itu tengah April lalu.

”Di samping resto ada jantan Tata dengan keempat ekor harem betinanya. Nanti jangan terkejut kalau ke toilet pria, di sana kami lepas dengan aman singa jantan Kofi dekat jendela wastafel,” tutur Hans yang menjelaskan kehadiran kelompok singa itu paling tepat, karena hanya keluarga mamalia besar Afrika berintelegensia cukup tinggi, sehingga tidak akan agresif dan menabrak kaca tebal, melanggar pagar kawat beraliran listrik, atau berenang di kolam atau meloncati benteng pembatas berupa gunung-gunung batu.

Kawin 36 kali sehari

Kawanan singa (Panthera leo) di samping resto itu, menurut Hans, tidak jelas asal usulnya. Sebab, singa memang pribuminya Afrika yang dulu hidup menyebar hingga ke Asia Kecil sampai ke hutan Gir di India. Namun, beberapa jenis singa mulai hilang, terutama singa pemukim hutan dari Maroko sampai Mesir. Begitu pun nasib singa asal tanjung selatan Afrika, termasuk singa Persia yang sudah tidak ditemukan lagi sisa hidupannya di Iran dan Irak.

Sebagai pemuda yang besar dalam keluarga Taman Safari Indonesia, Hans menuturkan soal singa afrika terkenal macam singa masai (P l massaicus), singa senegal (P l senegalensis), singa angola (P l bleyenberghi) dan singa tranvaal (P l krugeri). ”Singa peliharaan kami kemungkinan besar asal beberapa taman nasional. Orangtua kami memperolehnya legal sejak 20-an tahun lalu, lalu dikembangbiakkan dan sebagian kami pelihara di Bali,” tutur Hans yang lulusan ilmu komputerisasi Amerika Serikat.

Entah minta makan atau lagi gembira, Tata yang berpoligami empat betina tiba-tiba mengaum keras dan keras sekali. Wajah sangarnya agak mendongak dan kelihatan kokoh lehernya yang penuh bulu kuduk gondrong. Suara auman yang meraung dan menderam campur dengungan bergeletar, sungguh dahsyat menyeramkan.

Di antara mamalia ”kucing besar”(big cats), singa satu-satunya yang punya suara auman keras. Menurut penelitian, auman singa bisa terdengar sejauh 8 kilometer, sebagai tanda penguasaan teritorial, tantangan bagi musuh, atau panggilan kangen berahi bagi betinanya.

”Kalau ada singa betina berahi, si Tata terus mendekati dan ngawinin betinanya. Kami pernah catat, seharian dari pagi sampai pukul 21.00, Tata mampu kawin atau kopulasi betinanya sampai 36 kali, ya 36 kali dalam tempo 12 jam,” ujar Hans sambil mengisahkan singa koleksi resto sudah punya dua anakan, juga Tata sudah membuntingi betina lainnya.

”Aumannya bikin tamu kaget tapi senang. Juga kalau Tata kawin di balik kaca tanpa tedeng aling-aling, tamu ada yang malu-malu tapi ada yang heran melihat singa betina mengaum-aum kalau sudah klimaks kawinnya,” ujarnya.

Secara umum, perilaku singa dalam penangkaran mengalami perubahan. Paling tidak, menurut Hans, naluri membunuh mangsa tidak seganas di alam asli. Namun, perilaku sosial kawanan singa yang rata-rata makan sekitar 4 kilogram daging per hari masih tetap guyub berkumpul dan dikepalai singa betina utama, tentu dengan pejantan utamanya yang kepala kelompok dan singa residen yang mempertahankan teritorial dan keluarganya.

Diperhitungkan masa bunting singa sekitar 105 hari, jadi tidak lama akan lahir anakan singa baru, hasil perkawinan Tata yang terang-terangan ditonton Hans Manansang bersama tamunya. Singa liar di samping Resto Tsavo memang singa unik. Sebab, menjadi obyek studi pemerhati amatiran ”singanologi”, atau penonton adegan singa kawin yang mengeluarkan suara puasnya, aum! (RUDY BADIL, Wartawan Senior di Jakarta)

Jabar Selatan dan Mitos Lingkungan

2009-05-05T00:30:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 5 Mei 2009 03:27 WIB
Oleh Dedi Muhtadi, Agustinus Handoko, dan Bayu Dwi Radius

Mengapa pembangunan tak merata ke selatan Jawa Barat? Padahal, ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan Jabar telah menciptakan berbagai kesenjangan. Dengan infrastruktur yang lemah, kegiatan ekonomi Jabar selatan seperti kerakap di atas batu. Derivasinya berupa kemiskinan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan seolah melekat pada kehidupan warganya.

Berpuluh-puluh tahun pikiran para elite dan penentu kebijakan terbelenggu oleh angka- angka versi lingkungan bahwa 60 persen wilayah di Jabar bagian selatan merupakan kawasan lindung. Memang sebagian besar wilayah ini terdiri atas kawasan hutan hujan tropis. Di wilayah ini terdapat 20 kawasan hulu daerah aliran sungai, termasuk Sungai Citarum yang memasok waduk Pusat Listrik Tenaga Air Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Ketiga waduk ini merupakan pemasok listrik interkoneksi Jawa-Bali.

Angka-angka itu kemudian menjadi mitos bahwa kawasan Jabar selatan tidak boleh dieksploitasi atau hati-hati kalau membuka wilayah selatan.

”Lalu, kelestarian lingkungan Jabar selatan untuk siapa? Terlebih lagi fakta di lapangan menunjukkan 70 persen dari kawasan lindung itu kini sudah dikuasai masyarakat (swasta),” ungkap anggota Dewan Pemerhati Kelestarian Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, dalam sarasehan tentang Jabar selatan di Grha Kompas-Gramedia Bandung, akhir Maret lalu.

Karena itu, nasib Jabar selatan berbeda dengan utara yang sejarah pertaniannya dimulai semasa serangan Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1600-an. Kala Jabar selatan masih hutan belantara yang bergunung-gunung (virgin forest), daerah hutan rawa di bagian utara sudah dibuka menjadi petak-petak sawah. Strategi Kerajaan Mataram itu dimaksudkan menjadikan wilayah utara sebagai basis logistik penunjang aktivitas militer untuk menyerang Batavia.

Belanda melanjutkan strategi pertahanan pangan rintisan Mataram itu tahun 1700-an pada wilayah Jabar bagian tengah. Antropolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Prof Kusnaka Adimiharja, mengatakan, Belanda mendatangkan orang-orang dari Tegal untuk membuka lahan pertanian baru di Jawa Barat. Strategi yang diterapkan Belanda itu mampu menjadikan Jawa Barat sebagai ”tanah harapan” yang akhirnya mengundang banyak orang untuk datang.

Dalam bukunya, The History of Java, Thomas Stamford Raffles yang pernah menjadi gubernur jenderal di Jawa menyebutkan, pada tahun 1813, tercatat luas tanah sawah di Cianjur (Jabar tengah) mencapai 5.179 jungs (1 jung > 674/121 are Inggris) dan tanah ladang 1.241 jungs dengan hasil padi sebanyak 22.898 ikat.

Padahal, di Karawang (utara), luas tanah sawah saat itu mencapai 8.887 jungs dan luas tanah ladang 537 jungs. Di Subang, luas tanah sawah mencapai 9.889 jungs dan luas tanah ladang 4.057 jungs. Wilayah utara Jawa didukung oleh infrastruktur pelabuhan, sementara di bagian tengah dan selatan tidak.

Pemerintah Hindia Belanda amat serius memberikan perhatian terhadap kawasan utara Jawa karena melihat potensi ekonominya tinggi. Misalnya, tahun 1858, atas persetujuan parlemen, Pemerintah Hindia Belanda membangun 19 pelabuhan di Jawa. Dari 19 pelabuhan itu, hanya satu pelabuhan yang boleh dibangun di wilayah selatan Jawa, yakni di Cilacap.

Lintas selatan

Dengan alasan lingkungan, Belanda hanya membuka wilayah selatan dengan perkebunan yang tidak merakyat karena dikelola segelintir pengusaha. ”Dosa” sejarah itu terus berlangsung hingga berpuluh tahun sesudah merdeka. Akibatnya, Jabar selatan terus terisolasi karena lemahnya pembangunan infrastruktur. Aktivitas ekonomi lemah dan laju pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dibandingkan utara.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di wilayah selatan Jabar tahun 2003, misalnya, hanya 3,87 persen dan tahun 2004 hanya meningkat menjadi 4,21 persen. Sementara itu, di bagian utara Jabar, LPE tahun 2003 mencapai 4,38 persen dan tahun berikutnya naik menjadi 5,08 persen.

Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Eko Priastono mengatakan, penyebab utama rendahnya aktivitas ekonomi di bagian selatan Jabar adalah infrastruktur yang tidak memadai.

Kepala Seksi Data Informasi dan Leger Jalan Dinas Bina Marga Jabar Lucky R Sumanang mengatakan, dari jalan lintas Jabar sepanjang 420 kilometer dari Kabupaten Ciamis hingga Kabupaten Sukabumi, 48 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan terparah ada di antara Cianjur dan Sukabumi karena jalan itu belum pernah diaspal sama sekali.

Buruknya infrastruktur juga menyebabkan potensi perikanan tidak tergarap maksimal. Sebagai perbandingan, tahun 2008 hasil tangkapan laut di Indramayu (utara) mencapai 95.631 ton, sedangkan Cianjur (selatan) hanya 99,35 ton. Menurut Kepala Biro Budidaya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Daerah Jabar Muhamad Husen, dari 30 pangkalan pendaratan ikan di selatan, 20 di antaranya tidak berfungsi maksimal karena infrastruktur yang tak memadai.

Untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan ekonomi di Jabar yang ditopang oleh pertanian, peningkatan jalan lintas selatan (JLS) kemudian digagas menjadi solusinya.

Kendati memiliki nilai strategis terhadap pengembangan ekonomi di Jabar bagian selatan, pengembangan JLS tentunya harus melibatkan warga. Tanpa pemberdayaan masyarakat, JLS hanya akan menjadi sarana eksploitasi kekayaan alam di Jabar selatan.

Idealnya, pengembangan selatan harus melingkupi 3F, yakni for people, for planet atau lingkungan, dan for prosperity atau kesejahteraan.

Pencurian - Flora dan Fauna TNMB Terancam

2009-04-29T06:25:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 15:10 WIB

JEMBER - Taman Nasional Meru Betiri telah didukung dengan larangan tegas mengambil apalagi menjarah dan merusak flora dan fauna dalam kawasan itu. Namun, larangan tersebut tetap saja dilanggar.

Salah satu contohnya, polisi hutan TNMB, Minggu (26/4), menangkap Sadikan alias P Ivan. Warga Kebun Pantai Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember, itu ditangkap saat ia keluar dari kawasan TNMB dengan bawaan berupa getah pohon bendo (Artocarpus elasticus).
Kepala Tata Usaha TNMB Sumarsono di Jember, Senin (27/4), mengakui, getah pohon bendo yang dicuri tersangka sekitar 10 kilogram. Barang curian itu dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diangkut dengan truk ke luar kawasan. Penangkapan tersangka merupakan hasil operasi gabungan tim TNMB bersama aparat terkait pada Minggu pagi. "Kepada petugas, tersangka mengakui barang bukti berupa getah itu miliknya," kata Sumarsono.
Kerugian negara akibat pencurian getah pohon bendo itu hanya sekitar Rp 300.000. Namun, dari sisi konservasi bisa merusak ekosistem hutan. Akibat lainnya, daerah resapan air berkurang, terjadi perubahan iklim mikro, menimbulkan kelangkaan jenis pohon, serta berakibat banjir. Pohon bendo itu, kata Sumarsono, jika sudah diambil getahnya akan mati.
Getah sekitar 10 kg itu merupakan hasil menyadap lebih dari satu pohon bendo. Petugas telah mengamankan pelaku beserta barang bukti 10 kg getah pohon bendo dan truk pengangkutnya.

Semarang Fun Bike 2009

2009-04-29T06:22:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 11:41 WIB
Playon Kreadtiv, HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, dan HMJ DKV Universitas Katolik Soegijapranata Semarang akan mengadakan Semarang Fun Bike 2009, Recycle for Circle pada Minggu (3/5) mulai pukul 06.00 dengan start dan finis di gerbang Undip Pleburan. Acara yang juga sebagai soft launching acara Caraka Festival Kreatif tersebut akan dibuka Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip dan diikuti sekitar 500 orang dari komunitas sepeda di Semarang, serta masyarakat umum yang peduli kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup melalui bersepeda. Acara ini antara lain bertujuan mengajak masyarakat kembali menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan.

Kerusakan Lingkungan - Hutan Bakau Tersisa 30 Persen

2009-04-29T06:17:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 13:21 WIB
Cirebon - Hanya 4,5 kilometer atau 30 persen dari 54 kilometer garis panjang pantai di Kabupaten Cirebon yang kini memiliki hutan bakau. Padahal, sekitar 20 tahun lalu semua pesisir pantai di wilayah itu ditumbuhi bakau.

Hal itu terungkap dalam Pelatihan Kader Lingkungan Pesisir Utara yang diselenggarakan Forum Masyarakat Cinta Sungai dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Kantor Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/4).

Iskukuh, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, mengatakan, upaya penanaman bakau sudah dimulai lebih dari tiga tahun lalu, tetapi tidak semua bibit bakau bisa hidup. "Salah satu sebabnya adalah terinjak-injak karena posisi bakau ada di sekitar tambak yang kadang menjadi tempat lalu lalang manusia," katanya.

Persoalan lain adalah adanya sampah yang menggunung di tepi pantai sehingga menghambat pertumbuhan bakau. Bahkan, beberapa daerah pantai juga mengalami sedimentasi.

Sedimentasi, menurut Iskukuh, bisa merugikan, tetapi juga menguntungkan. Kerugiannya adalah mengurangi jumlah daya tampung air di sungai. Keuntungannya adalah bisa memunculkan tanah timbul di pesisir pantai. Tanah timbul itu nantinya digunakan sebagai lahan bakau yang berdampingan dengan tambak warga.

Ture Warsono, Kepala Bidang Pembangunan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, menyepakati bahwa perbaikan lingkungan, termasuk hilir, tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja, tetapi melibatkan berbagai daerah dari hulu hingga hilir. Pertemuan antardaerah untuk membahas persoalan itu sudah lakukan, tidak hanya daerah di wilayah Cirebon, tetapi juga di daerah hulu lain seperti Garut.

"Ada kesepakatan bahwa daerah hulu harus menjaga hutan dan mata air, dan hilir pun harus berkontribusi terhadap kondisi hulu," ujar Ture.

Kontribusi yang dilakukan daerah hilir, kata Ture, di antaranya adalah menyumbang bibit pohon agar ditanam di sepanjang daerah aliran sungai atau di daerah hulu. Sebagai awal gerakan penghijauan, pegawai negeri sipil pun diharapkan turut menanam 5-10 pohon.

Lingkungan - Partisipasi Masyarakat Terabaikan

2009-04-29T06:10:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 13:25 WIB
BANDUNG - Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pencemaran di Sungai Citarum telah dilakukan melalui pengolahan limbah kotoran sapi menjadi kompos dan biogas. Namun, upaya itu belum mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah setempat.

"Sekitar 30.000 hektar lahan kritis di Kabupaten Bandung membutuhkan penyuburan kembali dengan kompos. Namun, pemerintah malah enggan memanfaatkan kompos buatan masyarakat," kata Koordinator Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan (FKPL) Soenardhi Yogantara dalam Sarasehan Komunitas Masyarakat Peduli Citarum di Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Selasa (28/4).

Dede Jauhari dari Masyarakat Peduli Sumber Air menegaskan, banyak program pemerintah yang bertujuan awal mengurangi pencemaran di daerah hulu gagal total akibat kurangnya pendampingan serta tidak pernah ada sosialisasi program itu kepada masyarakat. Salah satu contoh yang diajukan adalah program pembuatan biogas di wilayah Kertasari untuk menekan limbah kotoran sapi yang dibuang ke Sungai Citarum.

Ketua Promotor Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Saeful Bahri menjelaskan, peran kelompok masyarakat dalam konservasi lingkungan tetap penting meski dampaknya masih terbilang kecil. Yang paling utama adalah membuat jejaring antarkelompok sehingga gerakan konservasi bisa dilakukan secara komprehensif dan tidak tumpang tindih.

"Salah satu upaya yang bisa dirintis adalah membuat daerah konservasi di setiap desa, berapa pun luasnya. Diharapkan masyarakat bisa memahami pentingnya daerah konservasi, seperti kualitas air baku dan udara yang segar," ujar Saeful.

Menurut data FKPL, Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung baru bisa menangani 22 persen sampah. Sisanya kemungkinan besar dibuang ke badan sungai atau dibakar begitu saja.

Es Sebesar New York Lepas dari Beting

2009-04-29T06:03:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 03:18 WIB
Tromsoe, Selasa - Es seluas hampir seukuran Kota New York lepas dari beting es Kutub Selatan menjadi gumpalan-gumpalan es mengapung (iceberg) bulan ini. Hal itu terjadi setelah runtuhnya sebuah jembatan es yang diperkirakan karena pemanasan global, menurut seorang ilmuwan hari Selasa (28/4).

”Bidang es utara dari Beting Es Wilkins menjadi tidak stabil dan gumpalan es mengapung pertama telah terlepas,” kata Angelika Humbert, ahli gletser pada Universitas Muenster di Jerman, menuturkan soal gambar-gambar beting itu dari satelit Badan Ruang Angkasa Eropa.

Humbert mengatakan kepada Reuters mengenai es seluas sekitar 700 kilometer persegi—lebih besar daripada Singapura atau Bahrain dan hampir seukuran Kota New York—telah lepas dari Wilkins bulan ini dan pecah menjadi gumpalan-gumpalan es.

Dia mengatakan, es seluas 370 km persegi itu pecah dalam hari-hari terakhir dari Beting Es Wilkins, yang terakhir dari sekitar 10 beting di Semenanjung Antartika yang menyurut dalam sebuah tren yang dihubungkan oleh Panel Iklim PBB pada pemanasan global.

Gumpalan-gumpalan es yang baru itu menambah 330 km persegi es yang lepas bulan ini dengan runtuhnya sebuah jembatan es yang menahan Beting Wilkins antara Pulau Charcot dan Semenanjung Antartika.

Sembilan beting lainnya—es yang mengapung di laut dan berhubungan dengan pantai—di sekitar Semenanjung Antartika telah menyusut atau runtuh dalam 50 tahun terakhir, seperti Beting Larsen A tahun 1995 atau Larsen B tahun 2002.

Tren ini dianggap disebabkan oleh perubahan iklim karena gas bahan bakar fosil yang memerangkap panas, kata David Vaughan, ilmuwan Survei Antartika Inggris.

Perbaikan Busway Tidak Memerhatikan Lingkungan

2009-04-29T05:54:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 04:46 WIB
Transjakarta merupakan alat transportasi yang menjadi program pemerintah di Jakarta. Sayangnya, melihat kenyataan di lapangan, perbaikan jalur bus transjakarta (busway) yang dilakukan di daerah Jakarta Barat tidak memerhatikan dampak lingkungan.

Para pekerja yang dibawahi oleh kontraktor yang memperbaiki busway membuang puing ke Kali Ciliwung yang ada di sampingnya dan ini menyebabkan Kali Ciliwung di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta, menjadi semakin dangkal. Masalah ini kalau tidak segera ditindaklanjuti, apalagi pada musim hujan, akan membuat air hujan meluap karena dangkalnya kali ditambah dengan sampah yang sebelumnya sudah banyak di kali tersebut.

Kedangkalan kali terlihat apabila sedang panas terik, air yang ada di kali di sekitar kawasan itu menjadi kering dan puing-puing yang sudah mengeras serta menyatu dengan dasar kali terlihat dengan jelas. Sebagai warga di kawasan Jalan Gajah Mada dan pengguna jasa transjakarta yang setiap hari memerhatikan proses perbaikan busway saya melihat perubahan yang cukup signifikan pada kedalaman kali sebelum ada perbaikan busway sampai dengan selesainya proses perbaikan tersebut.

Sangat disayangkan pemerintah tidak memerhatikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh program perbaikan busway yang rusak. Pihak pengelola transjakarta dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk masalah ini karena bisa berdampak bagi masyarakat banyak yang tinggal di sekitar, terutama pada musim hujan. Semoga masalah ini ditindaklanjuti oleh yang berwenang.
JOHANNA Jalan Alfu Buntu Nomor 57, Maphar, Taman Sari, Jakarta

PERUBAHAN IKLIM - Indonesiaz Emiter CO Terbesar dari Aspek Konversi Hutan

2009-04-29T05:33:00.001-07:00

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 03:32 WIB
Jakarta - Tinjauan Bank Pembangunan Asia terhadap dampak ekonomi akibat perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara menunjukkan Indonesia tergolong terbesar mengemisikan gas-gas rumah kaca di tingkat dunia dari sektor kehutanan dan perkebunan. Negeri ini sekaligus paling rentan terkena dampak dari akumulasi gas rumah kaca itu.

David S Mc Cauley dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4). Dari hasil analisis ADB berjudul ”The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review” disebutkan bahwa 59 persen emisi gas rumah kaca (GRK) di kawasan Asia Tenggara tahun 2000 berasal dari Indonesia, terutama diakibatkan meluasnya kerusakan hutan.

Menurut basis data Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) World Resources Institute dari Washington, Amerika Serikat, yang dikeluarkan tahun 2008, Asia Tenggara menyumbang emisi GRK dunia 5.187 juta ton. Dari jumlah itu, Indonesia menyumbang 3.060 juta ton (59 persen). Jumlah itu meliputi 7 persen emisi tingkat dunia.

Tata guna lahan

Di Asia Tenggara emisi terbesar bersumber dari perubahan tata guna lahan dan hutan 3.861 juta ton. Sektor ini menyumbang 50 persen emisi global.

Indonesia—dengan 5 persen kawasan tutupan hutan di dunia—berpotensi mengurangi emisi karbon jika praktik pengelolaan hutan dan lahan diperbaiki, yaitu dengan mengurangi kerusakan hutan, reboisasi, dan memperbaiki pengelolaan hutan.

Di negara maju, sektor energi adalah sumber emisi GRK terbesar, 14.728 juta ton, di Asia Tenggara 791 juta ton, dan negara berkembang 9.503 juta ton.

Pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim mengatakan, masyarakat pesisir di Asia Tenggara, 80 persen dari total 563 juta penduduk, akan terkena dampak berupa kenaikan permukaan laut. Dampak lain adalah turunnya curah hujan.

Rizaldi Boer, pakar iklim dari Institut Pertanian Bogor, menambahkan, ”Menghadapi kenaikan muka laut, lebih dari 20 pulau terluar di Indonesia merupakan kawasan yang terkena dampak terbesar,” ujarnya.

Studi ADB menemukan, bila melakukan langkah dini, Indonesia bisa mendapat manfaat lebih besar lewat skema pendanaan dari lembaga dunia. Bila dunia tak melakukan upaya apa pun, negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Filipina, akhir abad ini akan rugi per tahun setara 6 persen PDB masing-masing.

Untuk itu, negara di Asia Tenggara diharapkan menerapkan program Stimulus Hijau untuk memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melindungi masyarakat rentan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Juga bisa dilakukan upaya fisik, di antaranya memperbaiki sistem pengelolaan air dan irigasi, menggunakan varietas tanaman tahan kering, melindungi kawasan hutan dari perubahan fungsi, dan membangun tembok perlindungan laut, urai Emil.

Tahun 2008, ADB menyetujui pinjaman 10,5 miliar dollar AS untuk negara di Asia, mendanai proyek hibah 811,4 juta dollar AS, dan bantuan teknis 274,5 juta dollar AS. Menurut Dubes Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull, Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan dana 400 juta dollar AS untuk perubahan iklim.

Mebel Ramah Lingkungan Bisa Tingkatkan Pendapatan

2009-04-28T06:57:00.001-07:00

KOMPAS, Selasa, 28 April 2009 14:57 WIB
Yogyakarta - Bisnis mebel yang dibuat dengan konsep ramah lingkungan bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

Untuk memperluas industri mebel ramah lingkungan itu, USAid meluncurkan modul yang bisa menjadi panduan bagi pelaku usaha.
"Dengan modul ini, kami berusaha membantu para pelaku usaha agar bisa menghasilkan produk yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan," ujar Steve Smith, Direktur Proyek Senada, Senin (27/4). Senada adalah nama proyek USAid yang mengurusi masalah bisnis mebel ramah lingkungan di Indonesia.
Sejumlah kriteria produk ramah lingkungan adalah produk yang tidak menggunakan bahan beracun, produk dibuat dari bahan baku yang terbaharui, dan produksi yang berkelanjutan. Nilai tambah produk ramah lingkungan berkisar 10-12 persen dibandingkan dengan produk biasa. Nilai Plus
Modul yang diluncurkan USAid ini merangkum dua hal, antara lain serba-serbi produksi berkelanjutan dan sertifikasi kayu legal.
Konsultan Senada, Ted Barber, mengatakan, produk-produk yang dihasilkan dengan memerhatikan kelestarian lingkungan mempunyai nilai plus di mata konsumen internasional. Apalagi, kesadaran atas kelestarian lingkungan semakin meningkat akhir-akhir ini.
Produk yang dibuat dengan memerhatikan kelestarian lingkungan akan mendapatkan sertifikat dari sejumlah badan sertifikasi produk. Konsumen yang mempunyai kesadaran lingkungan bersedia membeli produk ramah lingkungan dengan harga yang sedikit lebih mahal daripada produk biasa.
Jajak Suryo Putro, pimpinan perusahaan mebel Djawa, mengakui, prospek industri ramah lingkungan masih terbuka lebar. "Dulu, peminat industri ramah lingkungan hanya berasal dari luar Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, pasar domestik mulai terbuka walaupun belum besar. Ini merupakan prospek yang bisa digarap oleh perajin mebel," katanya.

Canberra

2009-04-28T06:39:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 28 April 2009 03:15 WIB
Aksi protes yang ini memang kelewatan. Seekor ikan hiu masih hidup digeletakkan begitu saja di ambang pintu kantor sebuah surat kabar. Demikian menurut seorang polisi di Canberra, Jumat pekan lalu. Mungkin maksudnya mau memprotes surat kabar tersebut, tetapi ikan yang tak berdosa malah menjadi korban. Hiu muda dari Port Jackson dengan panjang sekitar 70 sentimeter itu digeletakkan di kegelapan pagi di luar kantor surat kabar tersebut di Warrnambool, pesisir tenggara Negara Bagian Victoria, Australia. Masih untung, kata polisi bernama Jarrod Dwyer, ikan itu tampak menggeliat-geliat saat disiram air. Ikan malang itu masih bernapas. Apa pun alasan protesnya, yang pasti polisi berjanji akan mencari si pelaku yang melakukan kekejaman terhadap binatang dan memperkarakannya.

Pangeran Charles Kunjungi Italia

2009-04-28T06:04:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 28 April 2009 | 03:17 WIB
Putra Mahkota Inggris Pangeran Charles menyerukan ”kepemimpinan yang memberi inspirasi” untuk mengatasi pemanasan global dalam rangka menyelamatkan lingkungan bagi generasi mendatang. Charles mengatakan hal ini dalam pidato saat memulai kunjungannya ke Roma, Italia, Senin (27/4). Hari pertama kunjungannya termasuk pembicaraan pribadi dengan Paus Benediktus XVI. Charles dan istrinya, Camilla, tiba di Italia hari Minggu. Putra Mahkota Inggris itu akan mengampanyekan upaya memerangi pemanasan global. ”Kepemimpinan yang memberi inspirasi” yang dimaksudkan Charles adalah kepemimpinan yang dapat membantu mengurangi efek rumah kaca dan di sisi lain tetap menciptakan lapangan pekerjaan, tetap kompetitif secara ekonomis, dan memenuhi ketahanan energi.

Alex Noerdin - Peduli Lingkungan

2009-04-28T05:43:00.000-07:00

Selasa, 28 April 2009 | 04:41 WIB
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (58) punya kepedulian terhadap lingkungan dan persoalan yang melingkupinya. Itulah yang menjadi salah satu alasan ia merelakan hari libur untuk menerima sekitar 50 aktivis sepeda dari komunitas Bike To Work di Griya Agung, Kota Palembang, Minggu (26/4).

Di hadapan para pekerja bersepeda ini, Alex menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap eksistensi komunitas sepeda di Palembang itu. Alasannya, para aktivis sepeda membawa serta kepedulian terhadap lingkungan.

Kepedulian itu juga tecermin dari antusiasme Alex terhadap komunitas B2W tersebut. Dia mengutarakan niatnya memesan kaus dan sepeda agar bisa menjadi anggota komunitas tersebut.

Alex yang didaulat menjadi pelindung komunitas B2W Palembang bahkan memastikan dirinya tidak akan sekadar bersepeda sesekali dengan komunitas pekerja bersepeda. Keterlibatannya bukan hanya simbolis, tetapi dia akan ikut mendukung kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut. Ini demi kepedulian terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, sebelum berpisah dengan Ketua B2W Palembang, Solichin, Alex mengajak mereka membuat acara ” besar” untuk memperingati hari lingkungan hidup pada Juni mendatang.

Peduli Lingkungan ala Honda

2009-04-24T02:27:00.002-07:00

KOMPAS, Jumat, 24 April 2009 04:17 WIB
Untuk keempat kalinya PT Honda Prospect Motor (HPM) melaksanakan kegiatan penghijauan dengan menanam 1.731 pohon di sepanjang sisi kanan dan kiri rel kereta api, mulai dari Pejompongan hingga Permata Hijau sepanjang 2.608,5 meter.

Jumlah pohon yang ditanam tersebut merupakan jumlah penjualan mobil Honda dalam acara 16th Indonesia International Motor Show (IIMS), Juli 2008.
Sekadar informasi, program Hijau Jakartaku I tahun 2005 menanam 1.168 pohon di bantaran Kali Banglio, Cilincing, Jakarta Utara; membangun taman kota dengan menanam 1.728 pohon di Jalan Galunggung tahun 2006 pada program Hijau Jakartaku II; penanaman 1.000 pohon di kawasan Senayan dalam Aksi Hijau Senayan; serta Hijau Jakartaku III tahun 2007 di bantaran Kali Banjir Kanal Barat dengan menanam 1.007 pohon. Total pohon yang telah ditanam selama program ini adalah 6.634 pohon.
Dalam kata sambutannya di Stasiun Jakarta Kota, Rabu (15/4), Presiden Direktur PT HPM Yukihiro Aoshima mengatakan bahwa program ini merupakan konsistensi dan kepedulian Honda akan penghijauan perkotaan yang diharapkan menjadi inspirasi bagi setiap orang untuk melestarikan lingkungannya. Pemilihan lokasi di jalur kereta api karena jalur hijau di sepanjang rel selain berfungsi sebagai paru-paru kota, juga menjadi peredam suara kereta api serta menambah keteduhan kota.
Jenis pohon yang ditanam adalah syzigium oleina (pohon pucuk merah), jatropa integerrima (pohon jarak), dan arachis pintoi. Pohon-pohon ini tumbuhnya meninggi dan batangnya tidak melebar sehingga tidak mengganggu jalur kereta api sekaligus menggantikan pohon-pohon tua yang rawan roboh.
Peninjauan lokasi penanaman dilakukan dengan menggunakan KRL Ciliwung Line yang berangkat dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Palmerah. Setibanya di Stasiun Palmerah, dilakukan penanaman pohon pucuk merah secara simbolis oleh Presdir PT HPM Yukihiro Aoshima, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT HPM Jonfis Fandy, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan, Wakil Direktur PT Kereta Api Sudarmo Ramadhan, dan Nandar Sunandar dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

HBKB Sudirman-Thamrin, Minggu 26 Apri

2009-04-24T01:27:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 24 April 2009 03:56 WIB
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) kembali dilaksanakan, Minggu (26/4). HBKB rutin ini mengambil tempat di Jalan Sudirman-MH Thamrin pukul 06.00-12.00. ”Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pemprov DKI menyelenggarakan HBKB dua kali dalam satu bulan, yaitu satu kali di Jalan Sudirman-Thamrin dan satu kali lagi dilakukan bergilir di lima wilayah kota,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Peni Susanti, Kamis. Saat pelaksanaan HBKB, semua jenis kendaraan pribadi dilarang melewati Jalan Sudirman-Thamrin. Warga tetap bisa melalui jalan tersebut dengan menggunakan angkutan umum.

Menteri Kehutanan Dilaporkan ke Polisi

2009-04-23T23:59:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 24 April 2009 03:52 WIB
Jakarta - Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamis (23/4), oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh. Menteri Kehutanan dituding telah melanggar perundangan tata ruang nasional dengan memberikan izin pembangunan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh. Kawasan tersebut bagian dari kawasan ekosistem Leuser yang berstatus sebagai kawasan strategis nasional.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Bambang Antariksa mengatakan bahwa laporan dugaan pidana tersebut diterima oleh kepolisian dan akan dipelajari dahulu sebelum polisi menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.

”Setelah melaporkan menteri kehutanan, kami selanjutnya akan melaporkan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab, proyek pembangunan jalan itu akan dilaksanakan melalui dinas tersebut yang sekarang masih dalam proses tender,” kata Bambang.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Lingkungan) Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Salamuddin mengatakan, polisi tentu akan mempelajari laporan tersebut sebelum menyelidiki lebih lanjut.

”Apalagi jika menyangkut kepentingan rakyat luas. Kepolisian tetap berkomitmen menangani perkara lingkungan. Pejabat atau siapa pun yang diduga terlibat tentu harus bertanggung jawab,” kata Boy.

Laporan Walhi berawal dari surat MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan kepada Bupati Aceh Selatan hal rencana peningkatan Jalan Keude Trumon-Buloh Seuma di kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh Selatan.

Surat Menhut tersebut bernomor S.96/Menhut-IV/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yang merespons surat Bupati Aceh Selatan bernomor 620/844/2008 tanggal 5 November 2008.

Isi surat Menhut tersebut pada poin pertama menyebutkan bahwa pihak Menhut menyetujui peningkatan kualitas Jalan Keude Trumon-Buloh Seuma.

Menhut juga menyebutkan bahwa dalam proses persiapan dan pelaksanaan peningkatan kualitas jalan tersebut hendaknya melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) NAD dalam rangka pengamanan, perlindungan, dan pencegahan dampak negatif pembangunan jalan tersebut.

Bambang mengatakan, pembangunan jalan di dalam kawasan suaka margasatwa tersebut diperkirakan 30 kilometer. Proyek tersebut dikhawatirkan akan merusak keanekaragaman hayati, populasi pohon, dan perambahan hutan. Alasan dari pembangunan jalan tersebut adalah untuk membuka akses transportasi bagi masyarakat yang selama ini terisolasi.

”Saat ini di Singkil dan sekitarnya nyaris tiap tahun banjir. Kalau kawasan tersebut dibuka, dampak lingkungan bisa semakin parah,” kata Bambang.

Keberadaan RTH di Perkotaan Terancam

2009-04-23T20:32:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 16:26 WIB
Sedikit demi sedikit luasan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan semakin berkurang. Menyusutnya luasan areal RTH diakibatkan peningkatan luasan kawasan terbangun yang digunakan sebagai bangunan untuk fasilitas perdagangan, perumahan, ataupun SPBU. Peningkatan luas areal terbangun tidak bisa dihindari sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan aktivitas perkotaan.

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan, proporsi ruang terbuka hijau publik pada kawasan perkotaan adalah 20 persen dari luas wilayah kota. Namun, belum semua kawasan perkotaan di Jatim bisa mewujudkan hal tersebut. Seperti Kota Surabaya yang hanya mempunyai luasan hutan kota sekitar 1 persen dari luas wilayahnya. Bagaimanapun keberadaan RTH di perkotaan tetap diperlukan meski belum sesuai dengan luasan ideal yang ditetapkan. RTH bisa berfungsi sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, serta ruang publik perkotaan untuk bersosialisasi masyarakat dan berwisata.

Hari Bumi - Mahasiswa Menolak Tambang Mangan

2009-04-23T20:13:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 16:18 WIB
JEMBER - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember memanfaatkan momentum Hari Bumi, Rabu (22/4), untuk menyatakan penolakan terhadap penambangan mangan di Kabupaten Jember.

Dalam aksinya mereka mendatangi gedung DPRD Jember dan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember.
"Masih segar dalam ingatan kita bencana alam berupa banjir dan tanah longsor telah menimpa masyarakat di Kecamatan Silo (tempat penambangan mangan)," kata koordinator unjuk rasa, Zaenal Mutaqin.
Menurut pengunjuk rasa, eksplorasi dan eksploitasi mangan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. RTRW untuk kawasan timur yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kalisat, Mayang, dan Silo diprioritaskan untuk sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, dan pertanian, bukan kawasan eksplorasi dan eksploitasi tambang.
"Topografi daerah tidak memungkinkan untuk kegiatan penambangan di Jember, terutama daerah sekitar hutan yang difungsikan sebagai resapan air," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Abdurrahman.
Sementara itu, di Kabupaten Gresik, 200 siswa dan tim School Climate Change SMA Negeri 1 Wringinanom, memperingati Hari Bumi dengan menggelar bakti lingkungan di bantaran Kali Tengah. Mereka menanam 400 pohon produktif, seperti nangka, sukun, mangga, juwet, jambu, sawo, di samping mengamati tingkat pencemaran dan kerusakan sungai serta perubahan fungsi bantaran.
Dengan kegiatan itu, diharapkan bantaran Kali Tengah secara perlahan dapat pulih sebagai kawasan hijau terbuka yang bermanfaat sebagai penyelamat bumi dari ancaman pemanasan global dan menjaga habitat bagi keanekaragaman hayati.
Penghijauan itu juga dinilai dapat memberikan hasil positif bagi warga bantaran sehingga ikut memelihara pohon-pohon yang ditanam. "Kami berharap dengan kegiatan ini bisa menggugah kesadaran pemerintah untuk lebih berperan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan bantaran kali yang terabaikan," kata Koordinator School Climate Change SMAN 1 Wringinanom, Mega Chrisna

Peringati Hari Bumi

2009-04-23T19:24:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 15:35 WIB
Anak-anak Lintang Menoreh Republik Anak Kenalan akan memperingati Hari Bumi dengan menggelar aksi operasi sampah, seruan anak untuk penyelamatan bumi, serta menikmati hasil bumi di Sekolah Dasar Kenalan, Jalan Jagalan-Suralaya KM 4 Wonolelo, Kenalan, Borobudur, Kabupaten Magelang, Kamis (23/4). Aksi yang dimulai pada pukul 09.00 hingga 12.00 tersebut bertema "Setia Memerdekakan Pertiwi". Presiden Republik Anak Kenalan Yudha mengatakan, Hari Bumi yang jatuh pada 22 April menjadi kesempatan baik dan tepat untuk menumbuhkan cinta dan hormat kepada bumi.

Hari Bumi - Perkembangan Zaman Picu Polusi

2009-04-23T18:56:00.002-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 16:15 WIB
Yogyakarya - Pemerintah harus segera menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk mengantisipasi agar kerusakan bumi tidak semakin parah. Disadari bahwa perkembangan zaman telah memicu polusi besar-besaran yang berakibat pada pemanasan global.

Koordinator Sekretaris Bersama Perhimpunan Pecinta Alam (Sekber PPA) DI Yogyakarta Dhangka Putra mengatakan, salah satu upaya yang tepat untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

"Kalau hanya membatasi mesin atau kendaraan saja bukan solusi tepat karena kebutuhan masyarakat terhadap peralatan tersebut masih besar," ujar Dhangka, di sela-sela aksi damai dalam rangka Hari Bumi di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Rabu (22/4).

Siang itu, sedikitnya dua kelompok pemerhati lingkungan turun ke jalan untuk mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Aksi pertama dilakukan puluhan pemuda dari beberapa komponen pencinta alam yang tergabung Sekber PPA DIY. Aksi kedua dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kanopi.

Selain berorasi, Sekber PPA sempat memberikan surat kepada anggota DPRD DIY yang berisi enam tuntutan, antara lain hentikan penjualan sumber daya alam Indonesia, hentikan privatisasi hutan, bangun fasilitas publik untuk mendukung kebersihan lingkungan, dan bangun teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Menurut Dhangka, perkotaan menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Selain jumlah kendaraan yang terus meningkat, keberadaan ruang hijau makin berkurang. Hal inilah yang menyebabkan temperatur udara menjadi kian panas. "Di Yogyakarta sendiri, kami kira saat ini lebih dari 32 derajat celsius," ujarnya.

Dalam aksi di bawah Videotron, LSM Kanopi mengingatkan warga Yogyakarta untuk bertindak dari yang paling kecil, yakni mengatur sampah dan limbah rumah tangga. Bagaimanapun juga sampah menjadi penyumbang kerusakan lingkungan dan bencana alam.

"Dengan perlakuan yang benar pada sampah, terutama yang tidak terurai, kerusakan lingkungan bisa diminimalkan," kata Heri Imam Santosa, koordinator aksi.

ACCOR TANAM POHON PERINGATI HARI BUMI

2009-04-23T18:47:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 11:33 WIB
Karyawan jaringan Hotel Accor di DI Yogyakarta, yakni Novotel, Ibis, dan The Phoenix Hotel Yogyakarta, memperingati Hari Bumi dengan menanam pohon, membersihkan sungai, dan mengadakan bakti sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Kali Code, Gondolayu Lor, Kota Yogyakarta. General Manager Hotel Ibis Malioboro Djulkarnain mengemukakan, semua manusia merupakan tamu yang datang ke bumi. Maka, sebagai tamu yang baik, manusia harus bisa menjaga bumi dan mencintai lingkungan. "Itu bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan menanam pohon seperti sekarang," katanya, Rabu (22/4).

Selamatkan Resapan Air

2009-04-23T18:37:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 04:33 WIB
Palembang - Pemerintah daerah perlu memikirkan langkah untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Sumatera Selatan agar terhindar dari bencana alam. Tindakan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan komersial tanpa kontrol harus segera dihentikan.

Demikian pesan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dalam aksi Hari Bumi yang diperingati secara internasional setiap 22 April.

Walhi Sumsel melakukan aksi penanaman pohon di ruang terbuka hijau yang berada di simpang antara Jalan Rajawali dan Jalan Veteran, Palembang. Ruang terbuka hijau itu sekarang dimanfaatkan untuk lahan parkir mobil dan truk milik sebuah showroom.

Selain melakukan penanaman pohon, para peserta aksi juga memasang spanduk dan melakukan orasi.

Menurut Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, Walhi Sumsel menyayangkan mengapa pemerintah daerah memberikan izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan komersial. Padahal, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyelamat lingkungan, yaitu sebagai kawasan penyerapan air.

Anwar Sadat mengatakan, Walhi Sumsel tidak semata-mata menyalahkan pihak swasta yang menggunakan kawasan terbuka hijau untuk tujuan komersial.

Menurut Anwar Sadat, di Palembang banyak ruang terbuka hijau yang dikomersialkan, seperti rawa-rawa untuk ruko atau pendirian bangunan di Kambang Iwak.

”Dengan sempitnya ruang terbuka hijau, berarti kondisi lingkungan hidup semakin parah,” kata Anwar Sadat.

Anwar Sadat mengungkapkan, Walhi Sumsel meminta ruang terbuka hijau dikembalikan kepada fungsinya.

”Kami tidak berspekulasi bahwa ada sesuatu di balik pemberian izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan komersial. Yang penting ruang terbuka hijau dikembalikan,” kata Anwar Sadat.

Menanggapi aksi tersebut, Supervisor PT Maju Motor Febi mengatakan, tanah tersebut sudah menjadi milik PT Maju Motor dan ada sertifikatnya.

”Kalau tanah ini tidak ada sertifikatnya, kami tidak berani meletakkan kendaraan di sini. Mereka seharusnya melihat dulu status tanah ini,” kata Febi menjelaskan.

Dampak kerusakan

Berdasarkan data Walhi Nasional, pada 2008 telah terjadi 359 kali bencana alam yang terjadi di semua daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 bencana terjadi di Sumsel, yaitu banjir dan longsor.

Lokasi banjir dan longsor tersebar di Palembang, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, dan Ogan Komering Ulu Timur.

Dampak dari bencana alam tersebut adalah 11.000 hektar sawah di Sumsel rusak dan terancam puso. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 22 miliar, belum termasuk kerugian seperti kerusakan rumah, tempat ibadah, dan sekolah.

Walhi Sumsel mencatat bahwa pemerintah daerah, termasuk DPRD, tidak segera melakukan revisi terhadap peraturan yang berorientasi pada persoalan lingkungan.

Menurut data Walhi Sumsel, pertambangan di Sumsel telah menghancurkan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi seluar 2.648.457 hektar dari total hutan Sumsel seluas 3.777.457 hektar.

Khusus di Palembang, munculnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa untuk Dijadikan Lahan Bisnis telah melegitimasi pemanfaatan rawa dan ruang terbuka hijau untuk lahan bisnis.

Namun, munculnya perizinan tersebut justru melahirkan persoalan baru dalam bidang lingkungan.

Bagikan sapu tangan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Peduli Bumi melakukan aksi simpatik di Bundaran Air Mancur. Aksi tersebut diisi dengan pentas teatrikal dan pembagian sapu tangan kepada pengendara yang melewati Bundaran Air Mancur.

Pembagian sapu tangan itu bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memakai sapu tangan atau kain lap sebagai pengganti kertas tisu.

Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan bumi, mulai dari kegiatan sehari-hari, seperti mengisi botol air mineral bekas dengan air dari rumah jika bepergian. Selain itu, mengajak masyarakat untuk mengurangi pemakaian tas plastik dengan membawa tas dari rumah untuk berbelanja.

Masyarakat juga diimbau agar memperbanyak kegiatan penanaman pohon di lingkungan rumah untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Jalur Hijau dan Tepi Kali Ditertibkan

2009-04-22T02:05:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 22 April 2009 04:03 WIB
Jakarta - Dinas Pertamanan DKI Jakarta optimistis upaya penambahan ruang terbuka hijau atau RTH dapat dilakukan selama 2009. Program penambahan luas RTH dijamin tidak terpengaruh oleh beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI, khususnya terkait rencana pengalihfungsian beberapa lokasi menjadi kawasan bisnis.

”Pemprov DKI, kami adalah bagian di dalamnya, memiliki alasan dan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan. Namun, saya pastikan kebijakan pengalihfungsian lahan, seperti terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, tidak memengaruhi program penambahan lahan RTH,” kata Kepala Dinas Pertamanan DKI Ery Basworo, Selasa (21/4).

Menurut Ery, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, sudah ditentukan wilayah mana saja yang akan atau sudah dikembangkan menjadi perkantoran, bisnis, permukiman, RTH, dan fungsi lain.

Namun, optimisme Dinas Pertamanan DKI berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Peruntukan RTH di Jakarta dari tahun ke tahun makin menyusut.

Dalam Master Plan DKI Jakarta 1965-1985, RTH ditargetkan 27,6 persen dari total luas kawasan Ibu Kota yang mencapai 650 kilometer persegi. Master Plan DKI Jakarta 1985-2005 dipersempit menjadi 26,1 persen dan menjadi makin kecil di Master Plan 2000-2010 yang hanya mencanangkan RTH seluas 13,94 persen atau 9.544 hektar.

Kondisi di lapangan, RTH Jakarta hanya mencapai 9,6 persen dari total luas Jakarta atau sekitar 6.240 hektar. Jelas luas RTH ini jauh di bawah kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang harus mencapai 30 persen atau 19.500 hektar.

Ery mengatakan, pencapaian target 30 persen RTH tidak mungkin direalisasikan di Jakarta karena sejak masa penjajahan Belanda silam, kawasan Batavia telanjur dibuka untuk permukiman, bisnis, dan pemerintahan. Untuk itu, target ideal RTH Jakarta sekarang adalah sekitar 13,9 persen saja.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, rencana perubahan peruntukan kawasan permukiman menjadi kawasan bisnis hanya karena alasan di lokasi tersebut telanjur menjadi pusat usaha merupakan sebuah preseden buruk. Pemprov DKI Jakarta terbukti tidak konsisten melaksanakan aturan yang tertuang dalam RTRW 2010.

Menurut Nirwono, pembebasan kawasan Kemang menjadi pusat bisnis akan memicu perubahan di lokasi lain, seperti Pondok Indah, Kemayoran, dan masih banyak lagi. Tentu saja ini juga berpengaruh terhadap keberadaan RTH di lokasi itu.

Fasos-fasum

Namun, Dinas Pertamanan tetap optimistis bisa menambah luasan RTH. Perluasan RTH dilakukan dengan pembebasan jalur-jalur hijau yang diokupasi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), pedagang kaki lima, permukiman, atau pasar. Selain jalur hijau, Dinas Pertamanan juga sedang gencar membebaskan kawasan tepi sungai dari permukiman dan berbagai alih fungsi lainnya.

”Pembebasan jalur hijau dari SPBU, misalnya, akan dituntaskan pada November 2009,” kata Ery.

Terkait akan adanya RTRW DKI yang baru pada 2010, Dinas Pertamanan pun mencoba meningkatkan upaya perluasan RTH dengan menekan para pengembang untuk segera merealisasikan kewajiban mereka menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum). Fasos dan fasum inilah yang akan dikelola sebagai bagian dari RTH Jakarta.

HaRi BuMi SeDuNia

2009-04-21T23:31:00.000-07:00

Cengkareng, Rabu, 22 April 2009
Selamat Hari Bumi Sedunia bagi semua makhluk hidup di permukaan Bumi.
Berikut ini, beberapa acara diadakan dalam rangka peringatan Hari Bumi :
1. Mahasiswa Bagikan Saputangan Sambut Hari Bumi
(http://antara.co.id/arc/2009/4/16/mahasiswa-bagikan-saputangan-sambut-hari-bumi/)
2. PERINGATAN HARI BUMI 2009 FAKULTAS KEHUTANAN UGM
(http://www.ugm.ac.id/index.php?page=agenda&artikel=15)
3. Peringati Hari Bumi, Ribuan Warga Bandung Siap Aksi
(http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/04/13/brk,20090413-170119,id.html)

4. Sepeda Onthel Ramaikan Hari Bumi
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/04/18/17141095/sepeda.onthel.ramaikan.hari.bumi.)
5. Peringati Hari Bumi, 16 Komunitas Jalan Santai
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/04/18/17092688/peringati.hari.bumi.16.komunitas.jalan.santai)
6. Peringati Hari Bumi, Novotel Bandung Bersihkan Lingkungan
(http://bandung.detik.com/read/2009/04/20/190637/1118518/486/peringati-hari-bumi-novotel-bandung-bersihkan-lingkungan)
7.Sampah Malioboro Dibersihkan Mahasiswa
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/04/18/12523565/sampah.malioboro.dibersihkan.mahasiswa)
8. Sambut Hari Bumi, WWF Kalteng Gelar Lomba
(http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/03/26/13581991/sambut.hari.bumi.wwf.kalteng.gelar.lomba)
9. Moda Serba Listrik Melenggang di Hari Bumi
(http://www.inilah.com/berita/otomotif/2009/04/21/100451/moda-serba-listrik-melenggang-di-hari-bumi/)
10. Rayakan Hari Bumi Sedunia, Disney Putar Film Spesial
(http://www.astaga.com/content/rayakan-hari-bumi-sedunia-disney-putar-film-spesial)

Pemkot Palembang Gagas Program Bank Sampah

2009-04-21T03:08:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 21 April 2009 04:39 WIB
Pemerintah Kota Palembang menggagas program bank sampah, yakni pengelolaan sampah secara mandiri dan swadaya untuk mendukung terwujudnya Kota Palembang yang bersih dan nyaman. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Palembang Apriyadi S Busri, Senin (20/4), program bank sampah ini awalnya akan dilakukan di lembaga pendidikan (sekolah). Program ini didukung dana CSR dari BUMN di Palembang, yakni PT Pusri. ”Program bank sampah juga diharapkan dapat membiasakan pelajar dan masyarakat untuk mengolah sampah dan memanfaatkan nilai gunanya. Jadi sampah tidak hanya dimaknai sebagai barang kotor, tetapi bisa berguna salah satunya sebagai kompos,” katanya. Dia berharap pengenalan kompos lewat bank sampah ini bisa diperluas ke fasilitas publik, seperti terminal dan pasar.

Nuklir untuk Pelapisan Ramah Lingkungan

2009-04-21T02:58:00.001-07:00

KOMPAS, Selasa, 21 April 2009 03:29 WIB
Jakarta - Teknologi nuklir yang menghasilkan radiasi berkas elektron dan sinar ultraviolet dapat menggantikan teknik pelapisan produk industri yang tidak ramah lingkungan. Teknik pelapisan yang dilakukan selama ini masih menggunakan bahan kimia tidak ramah lingkungan.

Produk industri yang dilapis antara lain bahan bangunan, mebel, otomotif, barang kerajinan, dan peralatan rumah tangga.

Demikian dikemukakan Sugiarto Danu (60), ahli bidang polimerisasi radiasi nuklir, dalam orasi pengukuhan sebagai profesor riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Senin (20/4) di Jakarta.

Bersama Sugiarto, Surian Pinem (52) dan Sigit (57) dikukuhkan pula sebagai profesor riset dalam bidang fisika reaktor nuklir dan teknik kimia pada institusi Batan. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie bertindak sebagai Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset.

”Pelapisan dengan radiasi menghasilkan permukaan dengan kehalusan dan kilap tinggi, prosesnya hemat energi, tanpa pelarut sehingga emisi sangat rendah,” kata Sugiarto. Berbeda dengan pelapisan konvensional yang menggunakan pelarut (thinner) yang mudah menguap itu akan merusak lingkungan. Namun, pengembangan teknologi nuklir untuk radiasi pelapisan produk industri ini belum dikembangkan dengan baik di Indonesia.

”Di Indonesia teknik pelapisan dengan radiasi ini tidak dikembangkan karena aspek ekonomi biaya produksi masih relatif tinggi,” kata Sugiarto yang mengambil judul orasi pengukuhan ”Status dan Perkembangan Aplikasi Teknologi Radiasi untuk Pelapisan Permukaan Berbagai Produk Industri di Indonesia”.

Surian Pinem dalam orasi berjudul ”Litbang Manajemen Teras dan Fisika Reaktor RSG-GAD untuk Mendukung PLTN Pertama di Indonesia” menguraikan, hal reaktor terbesar yaitu reaktor serba guna GA Siwabessy yang berada di Serpong, Tangerang, Banten. Reaktor nuklir dengan daya 30 megawatt (thermal) ini dianggap memberikan pengalaman paling penting untuk mendukung pembentukan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.

Sigit dalam orasi ”Proses kering Daur Ulang Bahan bakar Nuklir dan Prospeknya di Indonesia” lebih menekankan pentingnya penguasaan teknik daur ulang bahan bakar nuklir sebelum memutuskan pembuatan PLTN pertama di Indonesia.

”Daur ulang bahan bakar nuklir adalah suatu proses menggunakan kembali uranium dan plutonium yang diperoleh dari pemulihan bahan bakar bekas ke dalam reaktor nuklir sebagai tambahan produksi energi,” ujar Sigit.

Pakai "Styrofoam"? Ya Enggaklah...

2009-04-21T02:32:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 21 April 2009 03:24 WIB
Di antara keramaian bazar SD Pangudi Luhur, Jakarta, Sabtu (18/4) pagi, sejumlah bocah dengan poster anti-styrofoam yang dipasang pada bagian belakang tubuhnya mondar-mandir. Mereka menggalang tanda tangan di atas kain putih, yang intinya mendukung sekolahnya bebas dari styrofoam sebagai kemasan makanan.

Bocah-bocah itu siswa kelas VI SD yang lokasinya tak jauh dari kompleks Mal Pondok Indah, sementara poster-poster yang mereka kenakan merupakan karya siswa kelas V.

Setiap tahun, sekolah itu membiasakan lulusannya meninggalkan kenangan khusus. Tahun 2008, kakak kelas mereka meninggalkan tempat sampah nonorganik dan organik.

Kini, mereka ingin lebih dari itu. ”Kami ingin sekolah enggak pakai styrofoam lagi sebagai wadah makanan,” kata Matthew Waworuntu (12). ”Itu kan berbahaya bagi kesehatan,” tambah Amelia Rugun Sirait (11).

Pagi itu, tim kampanye meminta para orangtua siswa yang mengambil rapor semesteran dan teman-temannya tanda tangan di atas kain. Sebagian mencegat di lorong pintu masuk dan sebagian mondar-mandir di halaman.

Informasi bahaya styrofoam sebagai kemasan makanan mereka dapat dari orangtua dan internet. Meski belum bisa menjelaskan detail, anak-anak itu tahu dampak lingkungan dan kesehatan, dari tak bisa terurai di alam hingga memicu kanker (karsinogenik) akibat akumulasi zat kimia yang masuk ke dalam tubuh konsumen.

Zat kimia berbahaya styrofoam berpindah ke tubuh konsumen bersama dengan makanan. Perpindahan kian cepat dalam suhu panas, makanan berlemak tinggi, dan mengandung alkohol atau asam. Namun, bentuknya yang menarik, seperti menutupi risiko tadi. Konsumen kadang sulit menghindarinya. ”Kadang memang masih dapat juga,” kata Birgitta Anggitan Puspa (11).

Seperti siang itu, sejumlah stan makanan masih menyediakan styrofoam sebagai pembungkus sate, gudeg, dan es krim. ”Kami anggap sebagai tantangan,” kata Dety Kurniasih, salah satu guru yang aktif mendukung kampanye tersebut.

Di sekolah itu, baru satu warung yang dengan sadar meninggalkan styrofoam. Gantinya, mereka gunakan wadah berbahan plastik yang dapat dipakai ulang. Menurut Dety, model itulah yang diharapkan terwujud.

Diperkuat SK

Kampanye bocah-bocah itu sejalan dengan program sekolah. Direncanakan keluar surat keputusan (SK) kepala sekolah mendukung bebas styrofoam akhir tahun 2009.

”Kami mendahulukan dialog dan proses, tidak langsung mengeluarkan SK begitu saja. Ada sosialisasi kepada kelas dan guru tentang bahaya styrofoam,” kata Dety. Hingga kini, makan siang guru masih disediakan dengan pembungkus styrofoam.

Bulan Juli 2009, bersamaan acara perpisahan dan wisuda, secara simbolis akan diserahkan kemasan berbahan plastik sebagai pengganti styrofoam. Masing-masing warung di kantin diberi 25 kemasan plastik yang dapat dipakai ulang.

Di balik kampanye sadar kesehatan dan lingkungan ada orangtua siswa. Merekalah yang aktif mendorong sekolah agar berubah. ”Butuh waktu dan kemauan untuk menularkan kesadaran. Kami pakai momentum yang ada,” kata salah satu orangtua siswa yang juga aktivis lingkungan, Sandra Moniaga.

Gayung bersambut. Kampanye itu didukung Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang akan membawa tanda tangan mereka ke Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. ”Sayang kalau tidak disuarakan,” kata Ilyani dari YLKI yang menyaksikan kampanye. Dia menilai konsumen masih menjadi pihak lemah. Meski tahu risikonya, mereka tak kuasa menolak.

Sementara itu, pemerintah tak tegas melindungi konsumen. Penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan ada ketentuannya, tetapi sering dilanggar.

Menunggu, tidak menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan siswa, orangtua, dan guru di SD Pangudi Luhur adalah inspirasi: berpikir sederhana dengan memulai dari sekitar kita.

Dana untuk Perubahan Iklim

2009-04-20T04:23:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 20 April 2009 04:16 WIB
Aktor Leonardo DiCaprio akan melelang tiket malam perdana film terbarunya, Shutter Island. Lelang ini guna mengumpulkan dana bagi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Penawar tertinggi tiket malam perdana itu akan meluncur ke tempat acara dengan menumpang mobil yang ramah lingkungan. Selain itu, dia juga akan berkesempatan berpose berdua DiCaprio di atas karpet merah.

Semua itu belum cukup, bintang film Catch Me If You Can dan Gangs of New York ini juga bakal menemani sang penawar tertinggi menghabiskan malam itu.

Kapan acara tersebut bakal berlangsung akan ditentukan kemudian. Namun, disebut-sebut waktunya berdekatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April nanti.

”Siapa saja bisa mengikuti lelang ini lewat ebay.com/globalgreen. Partisipasi siapa pun diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim. Semua ini tanggung jawab kita bersama,” kata pria kelahiran Hollywood, California, AS, 11 November 1974, ini.

Pemain film Blood Diamond itu dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. ”Setiap orang sesungguhnya bisa berbuat positif bagi lingkungan. Ini bisa dimulai dari menghijaukan rumah, lalu sekolah, kemudian meningkat ke kota (tempat tinggalnya) dan seterusnya,” tambah DiCaprio serius.

Yuyun Terima Penghargaan Goldman 2009

2009-04-20T02:25:00.000-07:00

Senin, 20 April 2009 03:43 WIB
Jakarta, Kompas - Aktivis lingkungan dari Denpasar, Bali, Yuyun Ismawati, bersama lima aktivis yang bekerja di akar rumput dari Amerika Serikat, Gabon, Banglades, Rusia, dan Paramaribo terpilih sebagai penerima Penghargaan Lingkungan Goldman 2009, semacam Nobel di bidang lingkungan. Anugerah khusus itu diserahkan di San Francisco Opera House, AS, hari Senin (20/4) pukul 17.00 waktu setempat.

”Saya sama sekali tidak menyangka mendapat penghargaan ini. Selama ini saya melakukan apa yang menjadi perhatian khusus saya saja,” kata Yuyun saat dihubungi di San Francisco dari Jakarta, Minggu (19/4) waktu Indonesia. Keenam pemenang berhak atas hadiah masing-masing 150.000 dollar AS.

”Seperti pendahulunya, para penerima Penghargaan Goldman ini amat mengesankan. Mereka berhasil menghadapi rintangan yang tampaknya tak terpecahkan,” ujar pendiri Penghargaan Goldman, Richard N Goldman, seperti dikutip dari siaran pers The Goldman Environmental Prize.

Penghargaan ini memasuki tahun ke-20 yang diberikan setiap tahun kepada para pejuang lingkungan di tingkat akar rumput. Sejak dimulai tahun 1989, penghargaan ini sudah diberikan kepada 133 aktivis dari 75 negara.

LEAD Fellow

Yuyun, salah satu fellow dari Program Leadership on Environment and Development (LEAD Programme) Indonesia, adalah orang Indonesia ketiga yang menerima penghargaan ini.

Ibu dua anak itu dengan lembaga Bali Fokus melakukan solusi berbasis masyarakat untuk pengelolaan sampah yang memberi peluang kerja bagi warga berpenghasilan rendah dan memberdayakan warga untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Bersama sejumlah aktivis, ia juga mengembangkan Indonesia Toxics-Free Network (ITFN) yang di antaranya menyoroti perhatian pemerintah yang kurang terhadap isu-isu limbah berbahaya dan beracun berikut dampak publiknya.

”Indonesia terlalu santai, padahal ada banyak hal yang patut dikhawatirkan terkait isu limbah beracun,” katanya.

Pemenang lain

Lima penerima penghargaan lainnya adalah Marc Ona Essangui dari Gabon (Benua Afrika), Maria Gunnoe, Bob White dari West Virginia (Amerika Utara), Olga Speranskaya dari Rusia (Benua Eropa), Rizwana Hasan dari Banglades (Asia), dan Hugo Jabini serta Wanze Eduards dari Suriname (Amerika Tengah dan Selatan).

Olga yang juga LEAD Fellow mengubah kelompok lembaga swadaya masyarakat di Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah menjadi kekuatan potensial untuk mengidentifikasi dan memusnahkan bahan kimia beracun warisan Uni Soviet.

Marc Ona yang hidup di atas kursi roda memimpin upaya publik untuk mengungkap korupsi di balik konsesi pertambangan milik Pemerintah China yang mengancam ekosistem hutan hujan tropis di negaranya.

Maria, Bob bersama warga berjuang menentang industri batu bara yang menghancurkan puncak gunung untuk menguruk lembah. Adapun Rizwana pimpin perjuangan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya industri pembuangan kapal.

Wanze dan Hugo adalah anggota komunitas ”Maroon”—didirikan komunitas budak Afrika —yang menentang penebangan di lahan tradisional mereka.

”Bank Sampah” untuk 100 Sekolah

2009-04-17T18:55:00.000-07:00

KOMPAS, Sabtu, 18 April 2009 05:30 WIB
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan 100 sekolah untuk dapat mengelola sampah di lingkungan sekolah masing-masing dan menjadi ”bank sampah”, dengan mendapatkan modal atas sampah yang berhasil dikumpulkan itu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kemas Abubakar di Palembang, Jumat (17/4), mengatakan, ”bank sampah” itu siap diterapkan pada seratus sekolah sebagai percontohan lebih dulu. ”Bank sampah” berupa pengelolaan sampah di sekolah dengan sistem pengumpulan dilakukan para siswa dan sekolah bersangkutan, kemudian dijual kepada pengurus OSIS atau koperasi sesuai dengan yang diterapkan di sekolah itu. Menurut dia, setiap sekolah akan diberi modal Rp 300.000. Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk membeli sampah yang dikumpulkan pelajar di sekolah tersebut. Ia menyatakan, sampah itu juga harus dipisahkan berdasarkan jenis sampah organik dan bukan organik sehingga perlu disiapkan juga tong sampah untuk menampungnya. Dia menyebutkan, khusus sampah di sekolah dipastikan paling banyak berupa kertas dan botol plastik. Setelah dikumpulkan dan dibeli pengurus OSIS atau koperasi sekolah itu, selanjutnya sampah tersebut dijual kepada pengumpul sesungguhnya. Abubakar menambahkan, dengan sistem mengumpul, membeli, dan menjual kepada pengumpul, diharapkan dana yang diberikan sebesar Rp 300.000 yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pupuk Sriwijaya dipastikan akan bisa berputar. ”Sampah itu juga dapat bernilai ekonomis dan tidak hanya menjadi barang buangan,” katanya. (ANTARA/BOY)

Peluncuran Roket Rusak Ozon

2009-04-17T18:30:00.001-07:00

KOMPAS, Sabtu, 18 April 2009 04:28 WIB
Peluncuran roket belakangan ikut dikhawatirkan menjadi penyumbang emisi. Menurut sebuah studi, sisa pembakaran bahan bakar padat roket merusak lapisan ozon. Saat roket-roket berbahan bakar padat diluncurkan, chlorine terlepas secara langsung ke stratosfer tempat di mana chlorine bereaksi dengan oksigen untuk membentuk penghancur ozon chlorine oxides. Peningkatan frekuensi peluncuran ekspedisi ke luar angkasa dan komersial di masa mendatang menjadi kekhawatiran. ”Memang tidak terlalu terlihat penting sekarang, tetapi akan sangat berbahaya untuk 30 tahun ke depan,” ujar salah satu peneliti, Darin Toohey, dari Universitas Colorado. Saat ini berkat hukum internasional, kimiawi penyebab penipisan lapisan ozon, seperti chlorofluorocarbons (CFCs) dan methyl bromide, semakin berkurang. (National Geographic/INE)

Tungku Supriyanto Berkonsep Energi Petani

2009-04-16T06:16:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 16 April 2009 03:14 WIB
Beberapa bulan setelah menjadi Direktur Hutan Pendidikan Gunung Walat, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, di daerah Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tahun 2003, Supriyanto melihat warga setempat sering menebangi pohon untuk kayu bakar. Hasil survei menyebutkan, dalam sehari sekitar 10 meter kubik kayu bakar keluar dari hutan pendidikan Gunung Walat.

Dalam benak Supriyanto muncul pertanyaan, mengapa penduduk tidak memilih menggunakan ranting pohon untuk kayu bakar? Mengapa mereka memilih menebang pohon? Dari para penebang pohon itu pula dia memperoleh jawabannya. Rupanya, warga sekitar Gunung Walat lebih suka menebang pohon karena energi api yang dihasilkan ranting tidak cukup besar.

Di sisi lain, alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini merasa khawatir penebangan pohon akan berdampak terhadap krisis energi, terutama bahan bakar fosil yang terus menipis.

Supriyanto lalu terpikir memanfaatkan energi yang berasal dari biomassa, seperti rumput, limbah kayu, semak belukar, ranting kayu, dan potongan bambu, yang sesungguhnya amat mudah diperoleh di pekarangan.

Berdasarkan temuan dan kekhawatiran itulah, Supriyanto kemudian mulai memfokuskan diri untuk membuat teknologi pedesaan yang sederhana dengan bahan bakar yang mudah diperoleh dari limbah lingkungan setempat.

”Konsep yang saya pergunakan adalah farmer energy atau energi petani. Teknologinya harus sederhana, mudah, murah, tidak berisiko, tetapi efisiensinya tinggi,” katanya.

Ia lalu menjadikan tungku sebagai pilihan untuk diteliti. Beberapa artikel tentang tungku di berbagai negara, termasuk dari Indonesia, dia pelajari.

Bertemu ahli arang

Di tengah upaya mempelajari tungku tersebut, Supriyanto yang juga peneliti di Seameo Biotrop (Pusat Studi Regional Penelitian Biologi Tropis) bertemu dengan Robert Flanagan, ahli bio-charcoal (arang) dari Finlandia yang menjadi tamu Biotrop.

Flanagan dikenal sebagai salah seorang peneliti yang mengembangkan tungku pyrolysis di China. Ia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Bambu Cina (Inbar).

Bersama Flanagan, Supriyanto sering terlibat dalam berbagai diskusi tentang

penelitian tungku untuk model kebutuhan energi yang sedang dikerjakan. Penelitian mulai dilakukan sejak sekitar tahun 2005. Dia mencoba mulai dari membuat tungku tradisional berbahan dasar tanah liat, semen, besi, dan kaleng bekas drum oli.

”Barulah pada percobaan yang kesembilan bisa berhasil. Sebuah tungku yang ideal untuk warga setempat terwujud. Tungku ini

saya beri nama tungku ’Jimat’, kependekan dari enerji hemat agar mudah diingat dan diucapkan,” kata Supriyanto.

”Tungku Jimat relatif sederhana dan berbahan limbah. Bahan bakarnya juga merupakan limbah dan dibuat dengan konsep energi petani,” katanya seraya menyebutkan, pembuatan tungku dilakukan di bengkel perajin musik tradisional di daerah Sukabumi.

Hemat energi

Mantan Pembantu Dekan III Fakultas Kehutanan IPB ini mengemukakan, teknologi tungku dengan konsep energi petani yang dikembangkan itu relatif efisien. Secara teknis di sini juga menggambarkan proses pyrolysis, yakni konsep teknik pembakaran yang meminimalkan penggunaan oksigen. Ruang yang minim oksigen itu lalu dimampatkan untuk meningkatkan suhu sehingga timbul asap. Asap itu kemudian diubah menjadi gas melalui satu ruangan bersuhu antara 300 derajat dan 600 derajat celsius.

Pada saat terjadi proses pyrolysis, ada tiga sumber panas, yakni kayu atau bahan organik lain untuk menghasilkan api dan asap. Asap kemudian diubah menjadi gas. Melalui ruangan bersuhu tinggi, gas terbakar menjadi energi. Sisa dari proses itu menghasilkan arang. Arang inilah yang lalu menjadi bahan bakar ketiga.

Di dalam konsep itu, secara teknis harus ada alat lain, yakni generator yang terbuat dari tabung besi. Fungsinya untuk menyimpan dan menimbulkan panas yang berasal dari bahan bakar yang terbakar, juga bisa menjaga ruangan agar tetap bersuhu 300-600 derajat celsius. Pencapaian suhu ini penting untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Sementara itu, akselerator berfungsi mempercepat penyemprotan udara panas.

Tungku Jimat, menurut Supriyanto, sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima.

”Tungku Jimat ini hemat energi, bahan bakarnya juga gratis karena berasal dari limbah yang diperoleh dari pekarangan rumah, tak merusak lingkungan, dan berbasis pertanian,” tambahnya.

Di samping itu, bahan baku tungku juga berasal dari limbah yang relatif murah, seperti drum oli, dan tak berisiko meledak. Energi yang dihasilkan pun cukup besar.

”Oleh karena tak menggunakan bahan bakar minyak, penggunaan tungku Jimat bisa menghemat pengeluaran uang belanja keluarga,” katanya.

Kini, tungku Jimat dalam proses pengujian untuk memenuhi kriteria Standar Industri Indonesia (SII) guna memperoleh hak kekayaan intelektual.

Sangat efisien

”Uji kinerja dan teknis untuk memperoleh efisiensi termal yang memenuhi SII sedang dilakukan,” tutur Supriyanto yang juga berkonsultasi dengan Profesor Teiss, ahli energi petani dari Belanda.

Tentang efisiensi tungku ciptaannya itu, menurut Supriyanto, bisa dibuktikan karena dari 1 kilogram bahan bakar berupa ranting, limbah kayu, dan bambu, dapat digunakan untuk memasak selama sekitar dua jam. Limbahnya hanya berupa 10 gram abu.

”Jadi, dari 1.000 gram bahan bakar yang digunakan itu, tinggal 10 gram yang menjadi abu. Sebanyak 990 gram telah dikonversi menjadi energi atau bisa dikatakan tingkat efisiensinya sebesar 99 persen,” ujar Supriyanto tentang penelitiannya selama sekitar tiga tahun itu.

(FX Puniman, Wartawan Tinggal di Bogor)

PUPUK KOMPOS - Mengelola Sampah Jadi Ramah Lingkungan

2009-04-16T05:59:00.000-07:00

Rabu, 15 April 2009 | 04:49 WIB
Siang itu, Selasa (14/4), Abu (43) dan Taufik (32) terlihat sibuk mengangkat tumpukan sampah basah yang menyumbat di salah satu pintu air di aliran Sungai Bendung, Kecamatan Sekip, Kota Palembang. Setelah diangkat, sampah-sampah tersebut kemudian dipilah-pilah.

”Sampah yang berkategori plastik atau dari bahan lain yang tidak bisa didaur ulang diletakkan di tempat khusus, sedangkan sampah yang bisa didaur ulang atau nonplastik dimasukkan ke tong khusus,” kata Abu.

Abu dan Taufik merupakan salah satu relawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hijau yang bergerak di bidang konservasi lingkungan perkotaan. LSM Lingkungan Hijau sendiri saat ini memiliki proyek kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos.

Menurut Abu, sejak tahun 2008 Pemkot Palembang telah mulai menggencarkan program pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, hal serupa sudah banyak dilakukan.

”Di Palembang sendiri, wawasan ini perlu dibumikan agar kesadaran masyarakat meningkat. Saat ini, coba lihat bahwa bencana banjir ini salah satu penyebabnya berasal dari sampah rumah tangga yang menyumbat aliran sungai. Kalau program ini berhasil, potensi banjir bisa ditekan,” katanya.

Cara pembuatan

Teknik dan cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga ini sebenarnya cukup mudah. Pertama-tama, pelaku rumah tangga harus sudah memisahkan jenis sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Sampah yang bisa didaur ulang, contohnya, makanan, daun, dan bahan biologis lainnya. Setelah dimasukkan ke dalam tempat tertutup selama sekitar 2-3 bulan, material itu siap diolah menjadi kompos.

”Pupuk ini berguna untuk menyuburkan tanaman. Bisa dimanfaatkan di pekarangan sendiri maupun dijual menjadi pupuk pertanian padi,” kata Abu.

Adapun sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti kaca, plastik, dan lainnya, bisa dipisahkan.

LINGKUNGAN - Rawa-rawa Terus Ditimbun

2009-04-16T05:22:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 15 April 2009 04:45 WIB
Palembang - Meskipun Kota Palembang sering dilanda banjir karena berkurangnya lahan basah, aktivitas penimbunan rawa-rawa tidak berkurang. Bahkan, penjualan tanah uruk semakin marak.

Perdagangan tanah uruk yang digunakan untuk menimbun rawa-rawa di Palembang dalam sebulan terakhir ini mulai marak kembali. Bahkan, tingginya permintaan memicu kenaikan harga dari Rp 175.000 menjadi Rp 210.000 per mobil truk (lima meter kubik).

”Tanah uruk sekarang ini banyak diperlukan karena warga di kampung-kampung dalam Kota Palembang, terutama di daerah pinggiran, banyak melakukan kegiatan pembangunan rumah,” kata Ali Imron, warga Kelurahan 7 Ulu di Palembang, Selasa (14/4).

Menurut Ali, warga yang akan membangun rumah atau rumah yang sudah ada di atas rawa-rawa memerlukan tanah uruk untuk menimbun lahan. Tujuannya, agar terhindar dari ancaman banjir ketika hujan lebat.

Warga biasanya memerlukan tanah uruk relatif banyak dengan biaya cukup tinggi karena selain biaya membeli tanah, juga harus mengeluarkan uang tambahan atau ongkos angkut dari jalan raya ke permukiman.

Salah seorang buruh pikul, Marno, mengatakan, ongkos angkut tanah uruk bervariasi, tergantung dari jarak dari jalan raya ke permukiman. ”Kalau jaraknya hanya 100-150 meter dari jalan raya, biasanya satu mobil truk tanah uruk ongkos angkutnya kisaran Rp 150.000,” ujarnya.

Meningkatnya aktivitas warga membangun rumah di perkampungan karena harga bahan bangunan dalam sebulan terakhir ini berangsur turun, antara lain semen dan batu bata.

Menurut pedagang penyalur bahan bangunan di kawasan Jalan A Yani, harga semen Baturaja pada kisaran Rp 49.000 per zak atau mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pada Maret lalu.

MALANG RAYA SIAPKAN 2,4 JUTA BIBIT POHON

2009-04-14T06:23:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 14 April 2009 16:32 WIB
Kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Malang menuntut penanaman kembali hutan. Oleh karena itu, diperlukan 2,4 juta bibit pohon. Demikian penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Ahmad Zen di Malang, Senin (13/4). Menurut dia, pihaknya tahun ini menyiapkan dana untuk menganggarkan pengadaan 2,4 juta bibit pohon berbagai jenis yang juga diharapkan akan dibantu pengadaannya oleh warga masyarakat sekitar hutan. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan bibit itu sebesar Rp 459 juta.

SATWA DILINDUNGI - BKSDA Bengkulu Lepas Tujuh Trenggiling

2009-04-14T03:21:00.000-07:00

KOMPAS, Sabtu, 11 April 2009 04:50 WIB
Bengkulu - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Rabu (8/4), melepas tujuh trenggiling (Manis javanica) ke habitatnya di Cagar Alam Taba Penanjung, Bengkulu Utara. Sebelumnya, satwa dilindungi tersebut diamankan sebagai barang bukti atas penangkapan pedagang hewan langka, LP (40). di Bengkulu.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Supartono di sela-sela pelepasan mengatakan, satwa tersebut tidak bisa berlama-lama berada di dalam kandang karena bisa mengakibatkan kematian. ”Makanannya berupa semut dan hewan kecil lainnya yang lumayan susah didapat. Jadi, kami langsung melepas ke habitatnya,” katanya.

Pelepasan tujuh ekor satwa tersebut juga disaksikan tiga personel Polda Bengkulu yang dipimpin AKP Hari Irawan. ”Kami ikut menyaksikan pelepasan satwa ini ke habitatnya setelah diambil data dan dokumentasi sebagai barang bukti,” katanya.

Sesaat setelah dilepaskan, tujuh ekor satwa yang dilepas ke habitatnya itu langsung menuju hutan cagar alam dan sebagian memanjat pohon untuk mencari makanan.

Aktivis LSM ProFauna Indonesia, Tri Prayudhi, mengatakan, dengan kasus ini, seharusnya pihak BKSDA Bengkulu lebih fokus dalam mengawasi aktivitas pengumpul dan penangkap satwa.

Dari data yang ada, tersangka LP merupakan salah satu dari 12 pengumpul dan penangkap satwa yang memiliki izin dari BKSDA. Sebenarnya izinnya untuk satwa yang tidak dilindungi.

Pemanas Bertenaga Matahari Raih Penghargaan

2009-04-14T01:27:00.000-07:00

KOMPAS, Sabtu, 11 April 2009 03:15 WIB
Alat memasak bertenaga matahari dengan ongkos pembuatan sekitar Rp 60.000 akhirnya memenangi hadiah 75.000 dollar AS dalam kontes ide cemerlang mencegah laju perubahan iklim di Norwegia, Kamis (9/4).

Pemanas berbahan kardus yang setelah dilengkapi dengan bahan reflektif transparan dan bercat hitam untuk menyerap panas itu mampu menghasilkan panas hingga 80 derajat celsius. Aplikasinya berpotensi menggantikan kayu bakar sebagai sumber energi utama sekitar tiga juta orang di dunia. Alat itu diberi nama ”Kotak Kyoto”” dan dibuat di Kenya. Alat untuk memasak air dan makanan itu diproyeksikan dapat dikembangkan ke sejumlah negara berkembang berpenduduk padat, di antaranya Afrika Selatan, India, dan Indonesia. Memasak menggunakan kayu bakar mengancam keutuhan hutan sebagai penyeimbang iklim dan penyerap karbon, unsur utama pembentuk gas rumah kaca.

Air Murni Makin Sulit

2009-04-14T01:04:00.000-07:00

Produksi Hidrogen dari Dalam Laut
KOMPAS, Sabtu, 11 April 2009 03:16 WIB
Jakarta - Sumber air baik di darat maupun di laut kini makin terkontaminasi pencemaran. Hal ini menyulitkan perolehan sumber air murni yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku hidrogen sebagai sumber energi ramah lingkungan pada masa depan.

Salah satu alternatif yang baik untuk dikembangkan dari sektor kelautan adalah memperoleh air murni itu dari kedalaman lebih dari 1.000 meter.

”Pencemaran air sudah melanda di mana-mana. Sumber energi hidrogen memang paling baik karena ramah lingkungan, tetapi kendalanya terdapat perolehan air murni karena banyak sumber air yang tercemar dan juga terbatasnya ketersediaan listrik yang harus diperoleh dari sumber energi ramah lingkungan,” kata Direktur PT Colano E&P Yasser Rahman saat dihubungi Jumat (10/4).

Yasser adalah salah satu pengembang yang merintis rekayasa industri di sektor kelautan untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi yang dirancang dikenal sebagai ocean thermal energy conversion (OTEC). Teknologi ini memanfaatkan beda suhu sekitar 15 derajat celsius antara permukaan laut dan kedalaman laut untuk membangkitkan sistem fluida kerja.

Sistem fluida kerja menjadi energi penggerak turbin penghasil listrik. Lokasi yang dipilih untuk persiapan industri ini adalah Mamuju, Sulawesi Barat.

Konferensi kelautan

Menurut Yasser, produksi listrik dengan sistem OTEC di laut menjadi modal pengembangan produksi hidrogen dengan sumber air murni yang didapat dari kedalaman laut lebih dari 1.000 meter. Sumber air murni itu berkelimpahan dan sumber energi listriknya juga ramah lingkungan, mengandalkan beda suhu permukaan dan kedalaman laut.

Perpaduan teknologi untuk pemanfaatan sektor kelautan di bidang energi ini cukup konkret. Masalah ini dapat dimasukkan ke dalam pembahasan agenda Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pada pemaparan kesiapan penyelenggaraan WOC, Rabu (8/4), mengemukakan, kemampuan laut bukan hanya menjaga keseimbangan lingkungan. Lebih dari itu, laut juga memiliki potensi bagi lahirnya sumber energi yang sangat ramah lingkungan.

Akan tetapi, persoalan energi dari sektor kelautan ini kurang dikedepankan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan WOC. Menurut Sekretaris Panitia Nasional WOC Indroyono Soesilo, hasil WOC pertama kali ini diharapkan bisa menjadi landasan pembahasan-pembahasan internasional berikutnya, termasuk soal energi ramah lingkungan dari sektor kelautan.

Titik tekan yang masih diperjuangkan dari WOC, menurut Indroyono, pada upaya konservasi kawasan segitiga terumbu karang yang menjadi habitat terumbu karang terluas di dunia. Pembahasan lainnya terkait peran kelautan dalam menghadapi perubahan iklim.

Bersepeda Itu...

2009-04-13T20:49:00.000-07:00

Andi Mallarangeng (46),
Juru Bicara Kepresidenan, warga Cilangkap yang ngantor di Istana

Jarak dari rumah ke kantor cukup jauh, 40-an kilometer, bisa 1,5 jam ditempuh dengan mengayuh sepeda. Rutenya, Cilangkap ke Taman Mini, lalu Kramat Jati, Jalan Dewi Sartika, Gatot Soebroto, Kuningan, Menteng, Gambir, Istana. Sampai kantor, makan bubur ayam dulu sebelum mandi. Naik sepeda ke kantor cukup sekali sepekan pada hari Jumat, tapi kalau akhir pekan saya biasa sepedaan keluar-masuk kampung, bisa sampai Cileungsi, Cibubur, Sentul.

Saya bersepeda sejak kecil, ke sekolah naik sepeda. Waktu kuliah di UGM, Yogyakarta, saya juga naik sepeda. Ketika kuliah di Amerika Serikat, tetap naik sepeda. Bisa dibilang, sepanjang hidup saya ini naik sepeda. Sepeda yang saya pakai sekarang saya beli tahun 1995 di AS, merek Track. Murah meriah, ha-ha-ha. Saya juga punya sepeda lipat.

Selain untuk kebugaran, bersepeda itu juga ramah lingkungan. Manfaat lain, kita belajar mengalah, jangan merasa selalu menang. Di jalan, posisi kita lemah. Semua orang mau menang sendiri, kita ngalah aja. Ada bus, ngalah. Ada motor ngebut, ngalah, meski terpaksa naik trotoar. Saya yakin, sepeda ini justru akan menjadi tren masa depan.

Agustinus Gusti Nugroho atau Nugie (37),
Penyanyi dan pencipta lagu, warga Bintaro

Sepeda benar- benar jadi alat transportasi buat aku. Kalau lagi shooting di televisi, aku genjot sepeda. Mau ke berbagai acara, genjot juga. Justru di jalan Jakarta yang macet, naik sepeda menjadi lebih cepat, bisa nyalip mobil.

Aku hobi sepedaan sejak kecil. Dulu kan gak dikasih banyak uang saku, jadi aku bersepeda, he-he-he. Kalau sekarang, sih, sudah menjadi kebutuhan. Kalau lagi ngamen ke daerah-daerah, aku bawa sepeda lipatku, masukkan aja ke koper, praktis. Oya, merek sepeda lipatku Bike Friday seri Tikit, range harganya antara Rp 18-21 juta. Aku memiliki enam sepeda, sesuai fungsi masing-masing, ada sepeda gunung, ontel, juga ada BMX, sepeda masa kecilku.

Naik sepeda rasanya keren, bisa masuk ke mana-mana. Sekarang, saya malah jadi ikut berkampanye anti-pemanasan global dan hemat energi dengan sepeda. Sekalian nyemplung untuk misi lingkungan. Saya yakin, nanti orang akan balik lagi ke sepeda, seperti masa kejayaan dulu.

Mathias Muchus (52),
Aktor, warga River Park, Bintaro

Saya mulai menyukai sepeda sejak kerusuhan Mei 1998. Kok transportasi kayaknya lebih enak dengan sepeda. Saya membeli sepeda seharga Rp 2-an juta, lalu mulai sering kumpul dengan teman. Tahun 2000-an saya kenal Pak Subronto Laras dari klub Ikatan Penggemar Sepeda Jakarta. Dari sana, saya mulai benar-benar menggemari sepeda, yang bagi saya adalah sport. Saya membeli sepeda balap, merek Look buatan Perancis. Harga Rp 30-an juta, tapi untuk kelasnya, harga itu masih murah karena ada yang Rp 75 juta lebih.

Saya pernah genjot sepeda dari ujung Bintaro ke Tanjung Priok. Kalau bersama klub, bahkan sampai ke Anyer, bisa makan waktu seharian. Kalau ke Yogya, nanti sepedaannya dari kota ke Borobudur atau Parangtritis pulang-pergi. Kalau ke lokasi shooting, saya genjot dari rumah. Sekarang, sepedaan tiap Sabtu-Minggu saja.

Saat mengayuh sepeda, rasanya seperti di atas awan. Bersepeda itu melatih daya tahan tubuh, konsentrasi, dan juga kesabaran. Naik sepeda tidak boleh emosional, nanti dua jam saja sudah habis energinya. Bersepeda itu memadukan kerja otot dan emosi.

Subronto Laras (65),
Komisaris Utama Indomobil Group, warga Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang ngantor di MT Haryono, Ketua Jakarta Cycling Club

Saya dulu ikut pandu. Pas usia sembilan tahun, saya bertugas menjemput pemimpin pandu, Abunda Mastini. Saya berangkat naik sepeda ke rumah Abunda di Jalan Panarukan, Menteng, lalu kami beriringan ke tempat kepanduan di Salemba. Malamnya, saya mengantar Abunda pulang. Sepeda waktu itu jadi alat mobilisasi.

Usia 14 tahun, saya ikut balap sepeda dengan rute Jakarta-Bogor. Latihannya di sepanjang Jalan Sudirman yang waktu itu sisi kanan-kirinya masih sawah. Saya ikut tur ke Kebayoran, jaraknya kira-kira 40 kilometer PP. Dulu naiknya sepeda jengki yang dimodifikasi sendiri.

Saya punya dua lusin sepeda, tapi saya bagi-bagikan ke pembalap. Saya suka pakai sepeda balap Colnago Carbon, harga Rp 50-an juta. Saya juga disponsori pabrik sepeda Giant. Manfaat? Sejak 15 tahun lalu saya divonis sakit jantung, tapi tertolong dengan bersepeda. Kenikmatan bersepeda? Memperluas pergaulan.

(Sumber: KOMPAS)

Eropa Harus Lebih Waspadai Banjir

2009-04-13T19:41:00.000-07:00

Warga Eropa dalam waktu dekat ini masih harus bersiap menghadapi lebih banyak lagi banjir dan juga kekeringan akibat perubahan iklim.

Demikian diungkapkan Komisioner Uni Eropa urusan Lingkungan Stavros Dimas, Rabu (1/4). Sekalipun ada upaya untuk mewujudkan emisi nol, hal itu tak akan mampu mengubah perubahan iklim ini dalam sekejap. Kekeringan sudah mulai dirasakan sejak tahun 1998 di 14 negara Uni Eropa. Adapun dari 100 kasus banjir di kawasan ini, setidaknya sudah menelan korban 700 orang tewas dan 500.000 orang terpaksa pindah tempat.

(Sumber: KOMPAS)

LINGKUNGAN - Walhi Temukan 100 Meter Kubik Kayu Pembalakan Liar

2009-04-08T19:18:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 9 April 2009 05:15 WIB
Bandar Lampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menemukan 100 meter kubik balok kayu pembalakan liar yang tersebar di aliran dan bantaran Sungai Way Pintau di kawasan hutan lindung Register 22B. Walhi mendesak Kepolisian Daerah Lampung agar mengusut kegiatan pembalakan liar dan menangkap pelaku.

”Selain merusak lingkungan, tindakan tersebut sudah menyebabkan berkurangnya debit air sungai yang selama ini dimanfaatkan warga sekitar,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan, Rabu (8/4).

Hendrawan mengatakan, dari hasil investigasi Walhi Lampung pada 2-6 April 2009 di Register 22B, yang termasuk wilayah hutan lindung Lampung Barat, diketahui balok-balok tersebut merupakan hasil pengolahan dari gelondongan kayu jenis meranti dan krueng yang tergolong kayu langka.

”Berdasarkan penelusuran di aliran dan bantaran Sungai Way Pintau, kami menemukan balok-balok kayu jenis meranti dan krueng yang posisinya tersebar dan tidak beraturan,” ujar Hendrawan.

Tim investigasi Walhi menelusuri sungai sejauh 3,5 kilometer. Tim menghitung di aliran dan bantaran sungai tersebut terdapat 697 batang balok kayu.

Balok-balok tersebut berukuran 20 cm x 30 cm, 15 cm x 30 cm, 10 cm x 30 cm, 12 cm x 15 cm, 10 cm x 40 cm, 15 cm x 40 cm, 10 cm x 25 cm, dan 15 cm x 25 cm, sementara panjang rata-rata balok kayu tersebut 2,5 meter.

Menurut Hendrawan, selain ratusan balok kayu, tim investigasi juga menemukan dua gelondong kayu, yakni satu jenis kayu minyak berdiameter 4 meter dan panjang 30 meter serta satu gelondong jenis kayu meranti dengan diameter 2 meter dan panjang 12 meter. ”Kayu gelondongan tersebut kami pastikan sebagai sisa gergajian,” ujar Hendrawan.

Selain itu, tim juga menemukan delapan tunggul kayu dan beberapa balok kayu yang warnanya telah menyerupai tanah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembalakan liar di wilayah itu telah berlangsung lama.

Hendrawan mengatakan, berdasarkan penelusuran dan informasi dari masyarakat di sekitar Register 22B diketahui bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung lebih dari dua tahun. Kegiatan tersebut ditengarai dilakukan seorang pemilik penggergajian kayu berinisial Nng. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari aparat.

Terkait temuan balok-balok kayu hasil pembalakan liar tersebut, Walhi Lampung mendesak Dinas Kehutanan Lampung, Dinas Kehutanan Lampung Barat, dan Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus itu, membongkar jaringan distribusi kayu-kayu hasil pembalakan liar, dan menindak tegas pelaku pembalakan liar di Register 22B.

Hal itu perlu dilakukan sebab kawasan tersebut merupakan kawasan sumber air bagi daerah Lampung.

Selain itu, Walhi Lampung juga menyerukan kepada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk aktif melakukan kontrol dan menindak. Hal tersebut akan menyelamatkan kawasan TNBBS.

Secara terpisah, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Lampung Barat Ajun Komisaris Bunyamin mengatakan, temuan Walhi Lampung tersebut melengkapi informasi yang selama ini diterima Polres Lampung Barat.

PEMANASAN GLOBAL - Mereka yang Terancam Punah

2009-04-08T19:13:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 9 April 2009 03:39 WIB Oleh: Brigitta Isworo
Kehidupan sejumlah binatang terancam punah. Lalu apa perlunya kita bercemas diri? Toh sekarang juga sudah banyak spesies yang punah, seperti lumba- lumba Sungai Yangtze dan dinosaurus.

Di luar itu, ada beberapa spesies fauna (hewan) yang bahkan kita tidak menyadarinya ternyata telah punah. Toh kita baik-baik saja. Kehidupan kita, manusia, terus berjalan.

Namun coba disimak apa yang dituliskan Michael Soulè, seorang ahli biologi di bidang konservasi dan evolusi yang juga pendiri Masyarakat Ahli Biologi Konservasi.

Dia menuliskan, ”Era milenium segera tamat. Bersamanya akan hilang pula hasil evolusi selama empat juta tahun dengan segala kekayaannya. Ya, sejumlah spesies akan selamat, terutama yang berukuran kecil, yang kuat, yang mampu bertahan di suatu tempat yang amat sangat kering dan terlalu dingin bagi kita untuk bertani atau menumbuhkan rumput. Kita mesti menghadapi fakta bahwa era Cenozoic, era mamalia yang kembali setelah punah akibat bencana besar (katastropi) telah berlalu, dan bahwa era Anthropozoic atau Catastrophozoic kini dimulai.” Yang dia maksudkan mungkin adalah semakin berjayanya spesies manusia.

Dengan punahnya sebagian spesies fauna, sebenarnya telah terjadi gangguan pada keseimbangan ekosistem. Rantai kehidupan tidaklah sesederhana kalimat, ”toh kita baik-baik saja dan masih hidup....” Planet Bumi dengan segenap ekosistem yang terdapat di dalamnya memiliki ketergantungan satu sama lain yang amat erat.

Apabila satu rantai makanan putus, keseimbangan akan terganggu. Hal itu akan mengganggu kesehatan ekosistem tersebut yang pada akhirnya dapat menyeret ekosistem (tetangganya) ke keadaan terganggu.

Contoh yang paling dekat dengan kita adalah serangan harimau di permukiman di daerah Jambi beberapa waktu lalu. Ketika harimau kehilangan habitatnya dan kehilangan mangsanya, hewan itu mulai merambah ke permukiman manusia.

Ancaman terhadap habitat hewan yang berupa penebangan hutan, pembakaran hutan, serta perubahan fungsi lahan yang antara lain menjadi sawah atau permukiman telah secara terus- menerus mengurangi luas habitat hewan-hewan tersebut.

Jenis ancaman bagi semua makhluk hidup kini bertambah, yaitu dengan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi di seluruh permukaan Planet Bumi.

Proses pemanasan global tersebut memiliki dampak yang langsung terlihat, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi, dan secara perlahan mengubah pola cuaca yang pada akhirnya dapat mengubah model iklim.

Jika tingkatan itu tercapai, semua habitat yang ada akan mengalami perubahan. Proses ke arah perubahan iklim ini terus berlangsung hingga pada suatu titik tertentu nanti, makhluk hidup, banyak spesies fauna, tak akan mampu lagi bertahan hidup pada kondisi habitat tersebut.

Hanya sebagian saja dari suatu spesies yang akan mampu bertahan dengan melakukan sejumlah adaptasi. Di sini kemudian berlakulah hukum Darwin, survival for the fittest, yang kuat atau mampu beradaptasilah yang menang atau selamat—demikian arti kasarnya.

Spesies mana yang akan punah? Yang akan punah pertama kali adalah fauna yang sensitif terhadap perubahan temperatur dan iklim. Fauna itu di antaranya terumbu karang yang mensyaratkan suhu laut sekitar 28° celsius akan mengalami pemutihan (coral bleaching) sebab terumbu karang amat sensitif terhadap perubahan temperatur. Selain terumbu karang, kodok juga disebut-sebut sebagai hewan yang rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan suhu. Hal serupa, akibat dari ancaman yang sama, bisa terjadi di berbagai belahan dunia terhadap beragam spesies baik hewan maupun tumbuhan yang ada.

Di seluruh dunia, saat ini hidup sekitar 8 juta spesies hewan yang masing-masing adalah unik (Time, 13/4). Jumlah itu belum ditambah dengan spesies-spesies lain yang belum ditemukan atau belum diberi nama—yang jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan.

Spesies yang sekarang ada, beberapa di antaranya merupakan spesies yang endemik karena merupakan hasil evolusi dari suatu kondisi geografis dan lingkungan yang amat spesifik.

Dalam laporannya, Time menyoroti spesies di Madagaskar. Madagaskar yang terpisahkan dari India sekitar 80 juta tahun lalu mengalami isolasi.

Akibat dari isolasi tersebut, spesies satwa yang ada di pulau tersebut memiliki kekhasan pada sejarah evolusinya. Jalur evolusinya berjalan secara unik.

Oleh karena itu, di sana terdapat beberapa spesies satwa seperti fossa: binatang pemakan daging ini seperti kucing tetapi memiliki kelenturan tubuh seperti tupai, sementara sifatnya bak anjing hutan (Time, 13/4).

Lokasi lain yang memiliki karakter fauna dan flora yang spesifik antara lain kawasan Garis Wallacea yang memanjang dari utara ke selatan di Sulawesi.

Gelombang kepunahan

Dalam usia bumi yang terentang hingga lima juta tahun telah terjadi berbagai katastropi. Sebagian katastropi tersebut mengakibatkan gelombang kepunahan spesies fauna. Setidaknya telah terjadi lima kali gelombang kepunahan (extinction waves).

Gelombang kepunahan ini adalah gelombang pertama mulai sejak sebelumnya hingga 500 juta tahun lalu ditandai lenyapnya 50 persen hewan termasuk binatang laut sejenis kepiting.

Gelombang kedua yaitu pada zaman Devonian—345 juta tahun lalu, 30 persen jenis hewan punah juga sejumlah jenis ikan.

Gelombang ketiga dari Permian hingga 250 juta tahun lalu, 50 persen famili hewan (kategorisasi di atas spesies), 95 persen spesies hewan laut dan sejumlah amfibi serta pohon-pohon punah.

Gelombang keempat dari Triassic hingga 180 juta tahun lalu ditandai dengan 35 persen famili hewan, termasuk reptil dan binatang laut bertubuh lunak—yang ada sekarang semacam siput laut, teripang.

Pada gelombang kelima, cretaceous sampai 65 juta tahun lalu, dinosaurus dan binatang laut bertubuh lunak punah.

Sekarang, di abad ke-20 ini para ilmuwan menemukan bahwa isu terpenting pada masa ini adalah krisis kepunahan. Sepanjang tahun 1970-an para ahli konservasi dunia telah khawatir akan lenyapnya ribuan spesies serta hilangnya sejumlah ekosistem yang juga beragam di seluruh bagian dunia.

Hutan hujan tropis telah dibabat habis atau hancur dibakar. Gambut banyak dikeringkan airnya dan diubah menjadi perkebunan atau pertanian. Terumbu karang banyak yang mati tanpa tahu apa penyebab kematiannya. Cadangan ikan di laut juga berkurang secara signifikan. Gajah banyak dibantai, sementara kodok atau katak pun mulai menghilang tak terdengar nyanyiannya lagi. Bahkan, leviathan (sejenis paus raksasa) diburu baik di kawasan Antartika maupun di Arktik. Ancaman bagi mereka juga semakin menyempitnya luasan daratan es di kedua kutub bumi. Kini kita tinggal menunggu saat kepunahan mereka tiba.

Kepunahan spesies hewan selalu terkait dengan kehidupan kita karena kepunahan dapat dibaca sebagai: kualitas udara buruk, kualitas air yang buruk, lenyapnya spesies yang sebenarnya bisa bermanfaat bagi manusia misalnya untuk pengobatan. Jika kehidupan mereka punah, kepunahan manusia pun tinggal menunggu waktu....

LINGKUNGAN - Yang Cocok Memang Energi Alternatif

2009-04-08T19:08:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 9 April 2009 03:37 WIB
Menyandang tugas sebagai produsen minyak nasional, Pertamina sadar benar bahwa mereka disorot sebagai salah satu penyebab rusaknya lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi memang masif sifatnya.

Aktivitas pertambangan tersebut antara lain menghasilkan emisi karbon yang merupakan ”penjahat” bagi isu pemanasan global. Gas rumah kaca yang disetarakan dengan emisi karbon dioksida adalah penyebab pemanasan global. Jika suhu bumi ini terus meningkat, tak lama akan terjadi perubahan iklim.

Kesadaran tersebut, ditambah dengan pemahaman bahwa suatu hari nanti, setidaknya 40-50 tahun lagi, cadangan minyak bumi nasional mulai habis, mendorong Pertamina melalui tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (CSR) mulai melakukan usaha bersama masyarakat untuk memproduksi energi alternatif.

Rudi Sastiawan, Manajer CSR Pertamina, Senin (6/4), dalam perbincangan dengan Kompas mengungkapkan, ”Kami disebut sebagai pencemar nomor satu di Indonesia. Oleh karena itu, CSR kami dititikberatkan pada persoalan besar pelestarian alam. Ini bisa berupa kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur untuk pelestarian alam, dan sarana umum.”

Energi dari jarak

Program besar yang dilakukan sekarang adalah mengembangkan pemanfaatan jarak sebagai alternatif energi dan sekaligus manfaat-manfaat lain dari produk turunannya.

Berlokasi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Pertamina sekarang menyediakan 3.300 hektar tanah yang ditanami pohon jarak, digarap oleh 2.900 petani, dan ditanami 3,3 juta pohon jarak. Di sana dibangun untuk pabrik dan penyediaan bibit jarak di tanah seluas sekitar 4.000 m².

Biji jarak bisa diperas untuk dijadikan minyak pengganti minyak tanah dan bisa juga dijadikan sabun. ”Sabun jarak ini ramah lingkungan,” tutur Rudi. Bulan Agustus tahun ini direncanakan pabrik di lokasi tersebut selesai dibangun.

Akan tetapi, Rudi menyadari, jika jarak hanya diproduksi sebagai minyak, ”Jelas tidak ekonomis,” katanya, karena minyak dari bahan bakar fosil saat ini masih disubsidi oleh pemerintah sehingga harga minyak jarak tidak bisa bersaing.

Oleh karena itu, saat ini di kawasan itu juga dibangun infrastruktur untuk produksi dan pemanfaatan produk turunan dari jarak.

Sampai ke kulitnya pun jarak masih bermanfaat, yaitu untuk biogas.

Minyak jarak dicampur dengan etanol atau metanol juga bisa menjadi biodiesel. ”Ini baru bisa kalau minyak diesel tidak disubsidi,” ujarnya menambahkan.

Hasil biodiesel ini sudah dicoba pada genset. Menurut Halim Fathoni, konsultan dalam program jarak, pada proyek program Desa Mandiri Energi tersebut, jika produksi semuanya berjalan, petani pada akhirnya tidak akan dirugikan karena jarak bisa dihargai hingga di atas Rp 1.500 per kilogram. Harga jarak pernah jatuh hingga Rp 700 per per kg.

”Kini kami sedang membangun kolam ikan karena salah satu produk turunan jarak adalah pelet makanan ikan. Kami juga membangun kandang ternak (sapi dan kambing) karena ampas jarak bisa dicampur dengan makanan ternak yang produknya lebih murah dari makanan ternak tanpa campuran,” ujar Rudi menambahkan.

Sebelum dijadikan pakan, racun pada jarak terlebih dulu dikeluarkan. ”Racunnya bisa untuk pestisida,” ujar Halim fathoni.

Perlu fokus

Namun, saat ini CSR Pertamina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden masih berjalan berdampingan dengan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berjalan atas dasar Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Ironisnya, dana CSR amat kecil jika dibandingkan dengan anggaran PKBL yang mencapai 30 persen laba perusahaan. Tahun 2007 keuntungan PT Pertamina mencapai Rp 24,59 triliun, sedangkan tahun 2006 laba yang dibukukan Rp 19 triliun (Kompas, 28/6/2008). Sementara itu, anggaran CSR Pertamina baru Rp 120 miliar—sekitar Rp 10 miliar-Rp 15 miliar digunakan mengembangkan program jarak di Purwodadi.

Tujuan akhir dari CSR yang sekarang dijalankan, terutama seperti yang dijalankan di Purwodadi, adalah menurunkan penggunaan bahan bakar fosil karena sekarang produk Pertamina adalah bahan bakar fosil yang suatu kali akan habis.

Yang pasti, CSR Pertamina, menurut Rudi, sudah seharusnya fokus pada upaya penemuan teknologi tepat guna yang hemat pemakaian bahan bakar fosil, serta upaya penemuan dan produksi energi alternatif.

Rudi menegaskan, ”Di masa depan, CSR Pertamina akan terus berupaya menciptakan program-program berwawasan lingkungan berkelanjutan. Bisa saja kegiatannya dalam bentuk program pendidikan, usaha kecil menengah, dan membangun lingkungan hijau. Tetapi, dia kembali lagi pada jati diri Pertamina yang berkiprah di minyak dan gas bumi.”

”Mestinya CSR Pertamina itu fokus saja pada energi alternatif. Itu sangat cocok dengan bidang usaha Pertamina. Dana pun bisa dikerahkan ke sana sehingga Pertamina akan tetap menjadi produsen energi, tetapi kali ini energi alternatif yang tidak merusak lingkungan dan bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat sekitar lokasi operasi kami,” ujarnya.

LINGKUNGAN - Pembukaan Tambak Merusak Habitat Buaya

2009-04-08T18:55:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 9 April 2009 03:36 WIB
Palangkaraya - Habitat buaya muara (Crocodylus porosus) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, rusak karena tak terkendalinya penebangan bakau untuk kepentingan pembuatan tambak. Jika perusakan hutan rawa bakau di perairan itu tidak dihentikan, kawanan reptilia yang seharusnya dilindungi itu bakal punah karena menjadi ajang perburuan.

”Selama April ini sudah dua ekor buaya muara yang terjerat jaring nelayan,” kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah Eko Novi Setiawan ketika dihubungi dari Palangkaraya, Selasa (7/4).

Jumat pekan lalu, petugas Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Kalteng juga menyita bangkai buaya muara yang terjerat jaring nelayan. Buaya jantan sepanjang 4 meter tersebut terjerat di sekitar muara Sungai Batang Bahalang, Kecamatan Seruyan Hilir.

Bangkai buaya itu kemudian dibawa ke Kantor Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II BKSDA Kalteng di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Hari Senin lalu, buaya tersebut diotopsi dan di dalam perutnya antara lain ditemukan robekan jaring, tali, batu, dan ikan.

Eko mengimbau agar habitat buaya di Seruyan tidak dirusak. Dia tidak menampik bahwa masyarakat juga membutuhkan kawasan rawa sekitar muara untuk mencari nafkah dengan membuat tambak.

”Masalah dapat dicari titik temunya dengan tetap menyisakan wilayah konservasi untuk menjaga habitat buaya muara. Jangan semua kawasan muara dijadikan tambak,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, buaya muara termasuk binatang yang dilindungi. Penangkapan maupun pemanfaatan bagian-bagiannya dapat dikenakan ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Fenomena - Satu Minamata Sudah Cukup

2009-04-08T02:58:00.001-07:00

KOMPAS, Rabu, 8 April 2009 03:22 WIB Oleh: GESIT ARIYANTO

Warga di kawasan Fukuro, Kota Minamata, Jepang, memilah-milah sampah warga sebelum dibawa ke pengolahan sampah pemerintah, beberapa waktu lalu. Sampah rumah tangga dibagi dalam 22 jenis untuk menjamin pengelolaan yang lebih baik.

Suhu di bawah sepuluh derajat celsius pertengahan Februari 2009 menerpa kawasan Fukuro, Kota Minamata, Jepang. Rasa dingin yang menusuk tulang tak menyurutkan langkah Hiroko Koshitake (38) menuju tempat pemilahan sampah kering.

Sambil menggendong anak lelakinya, Seita (1), ia berbaur dengan warga permukiman di tepi pantai itu.

Sore itu adalah waktu bagi warga Fukuro memilah sampah kering sebelum diangkut truk sampah pemerintah. Ada kabel bekas, kipas angin, botol kaca, kaleng minuman, hingga mainan anak.

Tak ada sampah organik, seperti sisa sayuran. Tak ada pula kertas koran atau kardus bekas.

Kardus dan sisa sayuran organik ditinggalnya di rumah. ”Kertas dan kardus diambil di rumah pada waktu yang berbeda,” kata Koshitake. Ia membawa pulang kardus pembungkus lampu neon setelah isinya ia buang di tempat pemilahan sampah (domi).

Truk sampah datang sebulan sekali di tiap domi pada waktu para warga memilah sampah ke dalam keranjang khusus. Sesuai konsensus warga Minamata pada tahun 1992, setelah cukup dibagi tiga jenis, sampah kemudian dipilah ke dalam 22 jenis!

Dan, konsensus itu dipatuhi warga. Sulit dibayangkan.

Tak hanya warga kota, penduduk desa pun memilah sampah. Brosur-brosur berisi informasi pengelompokan sampah ke dalam 22 jenis tertempel di papan pengumuman, termasuk di rumah Shimoda Koyoshi (69), warga desa pegunungan Okawa, dua jam bermobil dari kota.

Kini, Minamata memiliki 300 domi di 26 distrik (kecamatan). Setiap domi dikelola 50 keluarga yang secara rutin memilah-milah sampah bersama.

Sampah yang dipilah diangkut ke pusat pengolahan sampah padat. Di sana, botol-botol dipisahkan berdasarkan warnanya, kaleng minuman dipisahkan berdasarkan bahannya. Dan, tutup botol harus dipisah.

”Lampu neon dan baterai kami kirim ke tempat pengolahan sampah berbahaya dan beracun di Hokkaido. Jenis itu mengandung merkuri yang berbahaya,” kata Direktur Pengolahan Sampah Padat Minamata Norihiro Honda.

Sejak kecil

Pengajaran untuk memilah sampah ke dalam 22 jenis di Minamata sudah dimulai sejak kanak-kanak. Di sekolah dasar (SD), pengenalan kian intens.

Di SD Daiichi, misalnya, ada ”skuadron lingkungan” dan ”komite ISO” dengan tugas khusus memantau kebersihan sekolah, termasuk memilah sampah. Siswa dibiasakan menghargai air bersih, listrik, dan kebersihan.

Caranya, cukup segelas air untuk menggosok gigi seusai makan bersama, hemat air saat mencuci, dan menggunakan lampu penerang seperlunya. Menyapu dan mengepel lantai juga mereka kerjakan.

Di SD negeri dengan 690 siswa itu tak ada satu pun petugas kebersihan. ”Anak-anak melakukannya sendiri,” kata Kepala Sekolah SD Daiichi Koji Morita.

Sekolah itu merupakan salah satu penerima ISO 14001 dari pemerintah untuk standar pengelolaan lingkungan. Tidak hanya SD Daiichi, SD lain juga menerapkan sistem ISO 14001.

Wali Kota Minamata Katsuragi Miyamoto kepada sejumlah wartawan dari sebelas negara yang diundang Japan International Cooperation Agency (JICA) mengatakan, pemilahan sampah sebagai komitmen menghargai lingkungan adalah konsensus warga. ”Kami bertekad menjadi kota model dalam pengelolaan lingkungan,” kata mantan guru itu.

Sejarah kelam

Menurut Miyamoto, komitmen menjaga lingkungan erat dengan sejarah kelam kota Minamata. Nama Minamata identik dengan penyakit perusak sistem saraf pusat manusia akibat kandungan metil merkuri di dalam tubuh.

”Penyakit Minamata”, yang kasus pertamanya diakui pemerintah pada 1 Mei 1956, membunuh 1.629 orang dari 2.268 korban. Hingga Juli 2007, tercatat 10.353 orang berobat rutin.

Penyakit itu dipicu kandungan logam berat yang masuk ke tubuh melalui ikan dan kerang dari Teluk Minamata yang mereka konsumsi. Chisso Corporation, produsen pupuk kimia pengguna karbit, produsen petrokimia dan plastik, menjadi tersangka pencemar.

Antara tahun 1932-1968 Chisso diperkirakan membuang metil merkuri ke Teluk Minamata sebanyak 27 ton. Butuh perjuangan keras dan panjang. Akhirnya jutaan dollar AS pun dikeluarkan Chisso.

Selain dampak fisik, penyakit Minamata juga memutus ikatan sosial. Di satu sisi, korban menuntut tanggung jawab Chisso, di sisi lain karyawan Chisso terganggu. Diskriminasi muncul, seperti saat melamar pekerjaan atau pasangan hidup. Tak sedikit orang menyembunyikan identitas, menghindari penolakan.

”Kami harus bekerja keras mengubah situasi. Dari kemalangan menjadi contoh yang baik,” katanya. Stigma negatif Minamata di seantero dunia membuat pemerintah kota dan warga bekerja keras dua kali lipat. Itu sebabnya mereka memasang standar tinggi kebersihan. Sejarah mengajarkan betapa vitalnya lingkungan dan kesehatan.

Menatap ke depan

Tahun 1977-1990, pemerintah menggagas Proyek Pencegahan Polusi. Proyek itu berongkos 48,5 miliar yen (setara Rp 4,8 triliun dengan kurs 1 yen>Rp 100). Di antaranya untuk mereklamasi pantai Teluk Minamata seluas 58 hektar, yang kini menjadi Eco-park.

Di atas lahan dengan ikon Monumen Peringatan Korban Penyakit Minamata itu digelar peringatan tahunan setiap 1 Mei. Semua warga hadir. ”Kami berusaha memulihkan ikatan kekeluargaan yang renggang. Ini sangat penting,” kata anggota staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Kota Minamata, Shinya Osaki. Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan bersama (yorokai) seperti di Desa Okawa, Minamata.

Namun, kompensasi tak mengubah apa pun. Warga meminta Chisso ditutup. ”Saya tak bisa menerima ulah Chisso,” kata Shinobu Sakamoto (50-an) terbata. Ia didiagnosa celebral palsy, penyakit gangguan kontrol terhadap fungsi gerak akibat gangguan otak saat berkembang, yang dikaitkan dengan akumulasi logam berat dalam tubuh.

Wali Kota Minamata Katsuragi Miyamoto mengaku memahami derita warga. Ia sulit menjawab, kenapa pemerintah menghentikan investigasi. Ia mengaku fokus bekerja untuk memastikan keselamatan warga Minamata di masa depan.

Misinya, menjadikan kota Minamata sebagai tempat belajar kelas dunia, betapa jasa lingkungan tak bisa ditukar apa pun. Satu Minamata sudah lebih dari cukup.

LINGKUNGAN - Saonah, Penjaga Hutan Kota Jambi

2009-04-07T03:36:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 7 April 2009 04:23 WIB
Hutan Kota Jambi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, seluas 10 hektar memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi obyek wisata. Gambar diambil Senin (6/4).

Memasuki pintu gerbang masuk Hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayar oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepas kepenatan.

Dalam hutan seluas 10 hektar ini, area tanaman pinus menjadi lokasi yang paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah sehingga pengunjung, yang melewatinya melalui jalan setapak, dibuat cukup nyaman.

Adalah Saonah yang telah 45 tahun menjadi penjaga Hutan Kota Jambi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, tersebut. Ia menjadi penjaga hutan di tengah kota itu sejak pinus baru ditanam.

”Dulu, malah kami juga yang menanami pinus-pinus ini bersama suami, almarhum Ahmad Darso. Sekarang, seluruh tanaman sudah tinggi-tinggi,” ujarnya, Senin (6/4).

Selama bertugas sebagai penjaga hutan kota, Saonah yang berstatus honorer sejak 1964, senantiasa melaksanakan rutinitasnya. Ia sudah mulai membersihkan sampah dan guguran daun sejak pukul 07.30. Terkadang Saonah dibantu menyapu sampah oleh Sumini, anaknya yang nomor empat. Seusai istirahat siang, Saonah menjaga kantor penarikan retribusi di dekat gerbang masuk. ”Bayangkan, sepuluh hektar hutan ini hanya saya yang membersihkan. Kalau tidak dibantu anak, mana mungkin hutan kota bisa bersih seperti ini. Belum lagi saya masih harus menjaga loket penarikan retribusi,” katanya.

Menurut Saonah, sebelum menjadi hutan kota, tempat itu hanyalah area perladangan. Saonah adalah salah satu yang ikut bertanam ubi atau jagung di sana. Di Tahun 1964, ia ditawari oleh Dinas Kehutanan Kota Jambi untuk menanami area itu dengan pinus. Bersamaan dengan itu, Saonah menjadi pegawai honorer pemkot dengan tugas merawat hutan. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkay, dan mahoni. Menurut Saonah, sejak tanaman di lokasi itu semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera. Bahkan, kini juga ada sejumlah biawak di sana.

Selama 45 tahun menjadi pegawai honorer, Saonah masih bergaji Rp 1 juta. Namun, kecintaannya untuk merawat hutan lebih karena ia telah memiliki kedekatan dan kenyamanan hidup di antara pepohonan yang dirawatnya sejak berupa bibit.

LINGKUNGAN - Nikmati Jakarta bersama Peta Hijau

2009-04-06T03:36:00.001-07:00

KOMPAS, Senin, 6 April 2009 03:47 WIB
Di balik hiruk-pikuk dan pekatnya polusi menyelimuti Ibu Kota, ternyata ada ratusan tempat yang menyejukkan. Mencapai lokasi-lokasi ”hijau” ini pun tidak terlalu susah. Cukup gunakan angkutan umum yang ada, bersepeda, atau ayunkan langkahmu alias bersantai dengan berjalan kaki saja.

Mudahnya mencapai kawasan hijau di Jakarta itu secara tidak langsung diungkapkan oleh selembar Peta Hijau 2009 yang diluncurkan oleh beberapa kelompok pemerhati-pelestari lingkungan dan budaya, Minggu (15/3) di Taman Krida Loka, dekat halte bus transjakarta Polda Metro Jaya.

Beberapa komunitas tersebut adalah Sahabat Museum, Komunitas Historia, Bike to Work, Green Lifestyle, Green Monster Jakarta, Institute for Transportation and Development Policy, dan Bank Dunia.

”Peta Hijau Jakarta hadir untuk memetakan taman kota, museum, gelanggang olahraga, hingga ke restoran yang menyuguhkan makanan sehat, seperti makanan vegetarian. Lokasi-lokasi tersebut layak dikunjungi dan mampu mendorong perubahan gaya hidup lebih ramah lingkungan,” kata Koordinator Peta Hijau Jakarta Nirwono Joga, Senin (16/3).

Nirwono menambahkan, demi menuju Jakarta menjadi kota ramah lingkungan dengan tingkat polusi rendah, untuk menuju ke tempat-tempat ”hijau” itu warga Jakarta diminta meninggalkan kendaraan pribadinya.

Tidak perlu khawatir karena peta hijau yang bisa diunduh secara lengkap di www.greenmap.com ini akan memandu Anda. Dengan peta hijau, amat mudah menemukan angkutan umum massal, seperti bus transjakarta, kereta api, dan angkutan umum lain yang akan mengantar Anda langsung ke lokasi tujuan.

Kendaraan pribadi bisa dititipkan di lokasi parkir di kawasan Ragunan dekat halte bus transjakarta. Jika Ragunan dirasa terlalu jauh, mobil atau sepeda motor bisa dititipkan di lahan parkir milik pemerintah atau pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan stasiun kereta, terminal, atau halte bus transjakarta. Akan lebih baik jika membiasakan berlangganan parkir sehingga bisa menghemat pengeluaran bulanan.

”Sepertinya di awal memang agak repot. Namun, setelah dibiasakan, ternyata menyenangkan. Saya bisa punya cukup waktu untuk beristirahat, bahkan tidur di dalam kereta. Selain itu bisa tetap olahraga dengan rutin bersepeda,” kata Budi Waluyo (33), warga Serpong, Tangerang.

Sudah hampir tiga bulan terakhir, Budi tidak lagi menggunakan sepeda motor gede-nya dari rumahnya di Serpong ke kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Budi kini memilih bersepeda dari rumah ke Stasiun Serpong kemudian menumpang KRL hingga ke Stasiun Sudirman. Dari stasiun ini, ia melanjutkan perjalanan dengan bersepeda ke kantornya. Agar lebih ringkas, ia menggunakan sepeda yang bisa dilipat sehingga mudah dijinjing saat di dalam KRL.

Budi termasuk orang yang cukup bersemangat menyambut hadirnya Peta Hijau Jakarta 2009. Dengan peta itu, ia ingin memulai mengembangkan kebiasaannya bepergian dengan sepeda dan angkutan umum. Tidak hanya sebatas perjalanan rumah-kantor dan sebaliknya, tetapi menjelajah Jakarta. Ia berharap peta hijau Tangerang, Bekasi, dan Banten pun akan segera terbit.

Dari kampung sampai mal

Nirwono menambahkan, peta hijau ini menawarkan beragam tempat yang bisa dikunjungi di Jakarta dan bukan berarti antimal atau pusat perbelanjaan modern. Namun, pemakai peta memang diharapkan bisa melihat sisi lain Jakarta yang tak kalah menarik dan mungkin belum diketahui masyarakat luas.

Ada lebih dari 100 tempat yang layak dikunjungi, yaitu kawasan kampung tradisional, museum, tempat pertunjukan kesenian, tempat pendidikan lingkungan alam, kampung hijau, tempat pembuatan kompos, pusat kerajinan daur ulang sampah anorganik, tempat memperoleh bibit pohon, makanan organik yang sehat, wisata kuliner tradisional, tempat pengamatan burung, bangunan bersejarah, dan lain-lain.

Sekadar memberi contoh, Nirwono Joga, Marco Kusumawijaya, dan beberapa aktivis lingkungan berjalan kaki dari Taman Krida Loka menuju halte bus transjakarta Polda Metro Jaya, Minggu lalu.

Kelompok ini kemudian berhenti di Stasiun Monas. Sedikit berjalan kaki lagi, mereka akhirnya tiba di Museum Prasasti dekat Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kalau mau, bisa lanjutkan perjalanan lagi kembali ke Monas atau naik bus transjakarta lagi menuju kawasan Kota Tua di Jakarta Barat.

Penggunaan KRL juga bisa membawa peminat wisata lingkungan dan budaya menjelajah kawasan-kawasan tersebut. Untuk jalur kereta api, tim penyusun peta hijau juga menginformasikan beberapa tempat yang patut dikunjungi, seperti Sanggar Ciliwung di dekat Stasiun KA Jatinegara.

Lokasi-lokasi tersebut adalah alternatif wisata di dalam kota yang mudah dijangkau dan ramah lingkungan, bisa menjadi tempat pendidikan alam, dan dapat menstimulan penduduk kota berperilaku lebih sehat, bersih, dan hijau.

Kehadiran Peta Hijau Jakarta 2009 melengkapi beberapa peta yang sebelumnya telah dibuat, yaitu Peta Hijau Jakarta Kawasan Kemang (2001), Kebayoran Baru (2002), Menteng (2003), dan Kota Tua (2005).

Bank Dunia, yang turut membantu mengeluarkan 5.000 dollar AS sebagai dana pembuatan peta hijau, sepakat bahwa peta tersebut dapat mendorong masyarakat mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi, selamat menikmati Jakarta!

Nugie - "Penyelamat Bumi"

2009-04-06T03:16:00.000-07:00

Senin, 6 April 2009 04:48 WIB
Penyanyi Nugie, Duta Lingkungan Hidup untuk Kementerian Lingkungan Hidup, menyempatkan diri mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, pekan lalu.

Di lokasi yang akan dibangun industri pengolahan sampah paling modern di Indonesia itu, ia menyanyikan lagu barunya, ”Penyelamat Bumi”. Uniknya, lagu itu dia ciptakan hanya dalam beberapa menit pada malam sebelum Nugie mengunjungi tempat berbau busuk tersebut.

”Penyelamat Bumi” mengisahkan derita yang dialami Bumi karena nafsu manusia. Namun, manusia yang sadar dapat menjadi penyelamat Bumi dengan berbagai perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan.

”Saya lebih mudah mendapat inspirasi menciptakan lagu dari alam daripada cinta-cintaan. Saya ingin membagi lagu itu kepada publik secara gratis agar lebih banyak orang yang sadar dan cinta lingkungan,” kata Nugie.

Katanya, kesadaran dan gaya hidup ramah lingkungan sudah ditanamkan orangtuanya. Sang ibu mengajarinya mengolah sampah organik dan menggunakan sepeda.

Selain menyadarkan publik lewat lagu, Nugie juga mengajarkan gaya hidup ramah lingkungan kepada istri dan anaknya. ”Jika dulu saya diajari Ibu, kini saya mengajarkannya untuk ’si kecil’,” kata pria yang lahir pada 31 Agustus 1971 ini sambil memasukkan gitar seusai manggung di depan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Edy dan Briket Kulit Kacang

2009-04-01T21:05:00.001-07:00

KOMPAS, Kamis, 2 April 2009 03:28 WIB Oleh: Eny Prihtiyani
Sehari-hari Edy Gunarto bergelut dengan kulit kacang. Kulit kacang itu dia masukkan ke dalam sebuah drum besar lalu dibakarnya selama sekitar dua jam. Agar cepat dingin, arang kulit kacang itu kemudian dijemur. Setelah dihancurkan hingga menyerupai tepung, adonan itu diaduk dengan lem kanji. Proses terakhir adalah mencetaknya menjadi briket siap pakai.

Warga Dusun Plebengan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, DI Yogyakarta, ini menggeluti usaha itu setidaknya sejak lima tahun terakhir. Briket produksinya itu sudah dipasarkan ke berbagai kota, seperti Surabaya dan Jakarta. Sebagian besar pelanggannya adalah kalangan industri rumah tangga.

Gagasan membuat briket kulit kacang muncul ketika Edy menghadapi banyaknya sampah kulit kacang di daerahnya. Sampah itu dibiarkan berserakan di pinggir jalan atau dibuang begitu saja di kebun-kebun. Di rumahnya sendiri, sampah kulit kacang juga tidak kalah banyaknya. Apalagi istrinya adalah pengepul kacang tanah.

”Bila panen tiba, banyak petani yang menjual kacang kepada istri saya. Setelah dikupas, oleh istri saya lalu dijual kepada pedagang pasar tradisional, terutama di Beringharjo. Jadi, sampah kulit kacang di rumah selalu menumpuk,” katanya.

Sampah kulit kacang itu makin menumpuk ketika Edy berhasil membuat alat pengupas kacang dengan kapasitas 2 kuintal per hari. Alat itu terus dia sempurnakan hingga kapasitasnya mencapai 1,5 ton per hari. Alat itu dibuatnya setelah mengamati alat perontok padi karena prinsip kerjanya hampir sama.

”Dengan bantuan alat pengupas, kacang tanah yang tertampung semakin banyak. Tidak hanya dari petani di Bantul, tetapi juga dari wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Itu membuat usaha istri saya berkembang pesat. Dampak lainnya, ya semakin menumpuknya sampah kulit kacang di rumah kami,” ujarnya.

Awalnya Edy hanya menjual sampah kulit kacang itu kepada para perajin tahu seharga Rp 30.000-Rp 35.000 per truk. Oleh perajin, kulit kacang dipakai sebagai bahan bakar mengolah tahu.

Setelah mendapat informasi dari berbagai sumber, seperti buku dan pelatihan tentang pembuatan briket, dia pun tertarik membuat briket kulit kacang. ”Saat itu yang diperkenalkan adalah pembuatan briket dari serbuk gergaji. Namun, karena bahan bakunya di tempat saya sulit dan yang tersedia kulit kacang, ya saya coba saja,” cerita Edy.

Eksperimen

Selama masa eksperimen, Edy masih mencampur kulit kacang dengan serbuk gergaji. Dia khawatir, kalau semua bahan bakunya dari kulit kacang, briketnya tidak bisa sempurna. Lambat laun dia mulai meninggalkan serbuk gergaji dan hanya menggunakan kulit kacang.

Keuletan dan ketelatenan Edy melakukan eksperimen membawanya pada satu kesimpulan, yakni briket bisa dibuat dari semua jenis limbah organik. Selain kulit kacang, briket juga bisa dibuat dari bahan baku seperti cangkang jarak, tempurung kelapa, dan tongkol jagung.

Sekarang, bila stok kulit kacang tengah menipis, Edy beralih pada bahan baku yang lain. ”Karena di daerah sini terkenal sebagai sentra kacang, stok kulit kacang praktis selalu tersedia meskipun pada masa-masa tertentu stok kulit kacang kadang memang agak berkurang. Dalam kondisi seperti ini, biasanya saya beralih ke tongkol jagung,” katanya.

Dalam sehari Edy bisa memproduksi sekitar 70 kilogram briket. Setiap 1 kg briket membutuhkan sekitar 2 kg kulit kacang. Jadi, dalam sehari kebutuhan bahan bakunya mencapai 180 kg kulit kacang.

Selain memanfaatkan sampah kulit kacang milik sendiri, Edy juga membeli dari petani seharga Rp 50 per kg. Briket kemudian dia jual Rp 2.500 per kg. Edy menjualnya dalam bentuk kemasan 2 kg.

”Produksinya memang belum terlalu tinggi, padahal permintaannya cukup banyak. Salah satu kendalanya adalah peralatan yang kami gunakan sebagian besar masih tradisional. Kalau saja ada investor yang tertarik, mungkin usaha ini bisa dikembangkan lebih maksimal mengingat potensi sampah organik di sini sangat besar,” ujar Edy.

Sederhana

Semua peralatan yang dipakai Edy memang tergolong sederhana. Ia memodifikasi semuanya sendiri. Latar belakang pendidikan teknik mesin semasa belajar di STM 2 Jetis Bantul ternyata cukup membantu.

Misalnya, untuk mesin pengaduk molen briket, dia membuat sendiri dengan meniru prinsip kerja mesin buatan pabrik. Untuk membuat alat itu, ia menghabiskan sekitar Rp 2 juta, sementara jika membeli di pabrik bisa sampai Rp 5 juta. Untuk mencetak briket, Edy juga memanfaatkan alat cetakan genteng yang sudah dia modifikasi.

Untuk memanfaatkan briket, konsumen tinggal membeli tungku yang terbuat dari tanah liat seharga sekitar Rp 10.000. ”Sebelumnya memang belum ada perajin gerabah yang membuat tungku untuk briket. Ketika itu yang ada tungku dari besi seharga Rp 150.000. Setelah saya bicarakan dengan para perajin, mereka lalu memproduksi tungku gerabah sehingga konsumen tidak kesulitan mendapatkannya,” kata Edy.

Untuk menyalakan briket di tungku gerabah tidaklah susah. Caranya, briket ditaruh di lubang di atas tungku lalu dinyalakan dari atas. Menyalakannya pun tidak sesulit briket batu bara. Untuk menyalakan api, orang bisa menggunakan bantuan secuil kain atau kertas.

Keuletan Edy dalam mengembangkan usahanya ternyata mendapat respons positif. November tahun lalu dia berhasil menggondol juara pertama tingkat nasional kategori pengembangan entrepreneurship yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Citi Peka.

Penghargaan itu membuat Edy semakin bersemangat. Atas prestasinya tersebut, dia mendapat hadiah Rp 11 juta. Rencananya uang itu akan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Dia yakin, usahanya akan semakin berkembang mengingat ketersediaan minyak tanah bersubsidi semakin langka. Di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, misalnya, minyak tanah bersubsidi sudah ditarik, sedangkan di kawasan Bantul kemungkinan hanya sampai Desember mendatang.

”Tanpa subsidi, harga minyak tanah bisa Rp 8.000 per liter. Jadi mungkin akan semakin banyak masyarakat yang beralih pada bahan bakar alternatif,” kata Edy.

Menurut dia, briket buatannya mirip dengan briket batu bara. Setiap 1 kg briket bisa menghasilkan panas hingga sekitar dua jam.

Menggunakan briket untuk bahan bakar memasak juga terhitung lebih irit dibandingkan dengan memakai minyak tanah. Untuk keperluan memasak nasi, sayur, dan lauk, jika menggunakan kompor minyak tanah bisa menghabiskan sekitar satu liter minyak yang harganya sekitar Rp 8.000 (harga nonsubsidi). Jika memakai briket, hanya mengeluarkan uang Rp 2.500.

Selain lebih irit, briket kulit kacang juga tidak menimbulkan asap dan jelaga sehingga tidak mengotori dinding dan peralatan memasak, kata Edy.

Hanya Hutan Sakit yang Tersisa

2009-03-31T23:04:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 1 April 2009 03:59 WIB
Palembang - Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengutarakan, pada awalnya sektor kehutanan di Indonesia menjadi primadona devisa di luar sektor migas. Namun, kondisi ini hanya berlangsung selama satu dekade dan yang tersisa hanyalah hutan alam yang rusak dan sakit.

”Kondisi ini ditandai dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, bangkrutnya industri kehutanan, dan timbul konflik dengan masyarakat lokal,” ujar Kaban dalam acara penyerahan SK penetapan areal kerja hutan desa pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Jambi, sesuai siaran pers Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Selasa (31/3).

Sejak dibukanya kesempatan pengusahaan hutan oleh para pemodal pada era 1980-an, sektor kehutanan menjadi incaran pemodal besar. Hutan Indonesia dikotak-kotak dengan dibebani HPH, HTI serta hak guna usaha untuk perkebunan yang semuanya berada di hutan alam.

Menurut Kaban, meski sektor kehutanan sempat menjadi penyumbang terbesar devisa, dampak ekonomi belum dirasakan masyarakat sekitar. Pencurian kayu, perambahan dan pembakaran lahan menandakan bahwa sektor kehutanan belum membangun ekonomi masyarakat.

”Masyarakat di sekitar pantai miskin, masyarakat di sekitar tambang miskin, masyarakat di sekitar hutan miskin, ini berarti ada yang keliru dalam mengelola sumber daya alam. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Kaban.

Menurut dia, masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pelaku utama dan berada di lini terdepan sehingga hutan bisa menjadi sumber kemakmuran. Perubahan paradigma ini ditandai dengan adanya regulasi di bidang kehutanan.

Walhi Sumsel Desak Penyelamatan Rawa

2009-03-30T22:41:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 31 Maret 2009 04:10 WIB
Palembang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang agar menjadikan kawasan rawa di Palembang sebagai daerah konservasi yang dilindungi. Hal itu perlu dilakukan agar musibah jebolnya tanggul Situ Gintung, Tangerang Selatan, tidak terjadi di Palembang.

Menurut Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, Senin (30/3), dalam siaran persnya, musibah Situ Gintung menjadi pelajaran bagi daerah lain, termasuk Sumsel. Kejadian bencana seperti di Situ Gintung juga bisa terjadi di Sumsel akibat rusaknya lingkungan hidup.

Hadi menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian serta Pemanfaatan Rawa menyebabkan luas rawa di Palembang menyusut dari 200 kilometer persegi (54 persen luas Kota Palembang) menjadi 105 kilometer persegi atau tinggal 25 persen dari luas Kota Palembang.

”Contoh kawasan rawa yang dikonversi adalah sepanjang Jalan Sukarno-Hatta, Jalan R Sukamto, belakang lapangan golf Kenten, dan Perumnas Sako yang menjadi langganan banjir,” kata Hadi.

Menurut Hadi, kondisi ruang terbuka hijau, kolam retensi, dan anak sungai di Palembang terus mengalami penyusutan dan pendangkalan. Hal itu sebagai akibat banyaknya kawasan tersebut menjadi lokasi bisnis seperti terjadi di Kambang Iwak.

Hadi menambahkan, Walhi mendesak Pemerintah Kota Palembang agar mencabut perda itu dan segera menjadikan kawasan rawa sebagai daerah konservasi yang diatur dalam perda.

”Pemerintah Kota Palembang harus memindahkan segala bentuk kegiatan di ruang terbuka hijau dan menata kembali kolam retensi serta anak sungai di Palembang,” ujar Hadi.

Kerusakan DAS

Hadi juga mengatakan, kondisi daerah aliran sungai (DAS) di daerah hulu di Tebing Tinggi, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Musi Rawas terus mengalami kerusakan akibat penggundulan maupun alih fungsi hutan.

Kegiatan perambahan dan pertambangan telah menyebabkan sungai-sungai mengalami pendangkalan dan terjadi erosi.

Menurut Hadi, Pemerintah Provinsi Sumsel perlu menghentikan pemberian izin untuk usaha yang berada di DAS.

Suhu Udara Naik

2009-03-30T22:05:00.000-07:00

Kenaikan di Beberapa Kota di Atas Satu Derajat Celsius
KOMPAS, Selasa, 31 Maret 2009 03:30 WIB
Jakarta - Laju perubahan suhu udara kota-kota di Indonesia menunjukkan kenaikan maksimum lebih dari 1 derajat celsius dalam 10 tahun. Dari analisis data iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diambil tahun 1983-2003, kenaikan suhu udara per sepuluh tahun ternyata 0,036 derajat celsius-1,383 derajat celsius.

Kenaikan suhu udara terendah tercatat di Kota Sibolga, Sumatera Utara, mencapai 0,036 derajat celsius dari rata-rata 31,52 derajat celsius. Adapun kenaikan suhu udara tertinggi tercatat di Kota Wamena, Papua, mencapai 1,38 derajat celsius dari rata-rata 25,97 derajat celsius. ”Data kenaikan temperatur itu tingkat kepercayaannya memang masih beragam,” kata Kepala Bidang Analisis Klimatologi dan Kualitas Udara BMKG Soetamto di Jakarta, Senin (30/3).
Alasannya, analisis data iklim itu belum memasukkan sistem Mann-Kendall, sebuah sistem untuk memperkuat kebenaran hasil analisis data bertahun-tahun. Meskipun begitu, secara umum tren kenaikan suhu diyakini memang terjadi.
”Meskipun belum dengan sistem Mann-Kendall, data iklim memang menunjukkan tren kenaikan,” kata Soetamto. Dari 16 kota yang dianalisis, kenaikan suhu dalam 10 tahun di enam kota/lokasi ternyata mencapai di atas 1 derajat celsius.
Lokasi itu adalah Pulau Bawean, Jawa Timur (1,15 derajat C); Waingapu, Nusa Tenggara Timur (1,11 derajat C); Kupang, NTT (1,35 derajat C); Jayapura (1,22 derajat C), Wamena (1,38 derajat C), dan Merauke (1,15 derajat C)—ketiganya di Provinsi Papua. Di antara 16 kota/lokasi tersebut, suhu kawasan Pulau Tarempa, Natuna, justru diketahui menurun sekitar -0,26 derajat celsius.
Soetamto tidak mengetahui penyebab penurunan suhu di Tarempa atau kenaikan suhu hingga di atas satu derajat di tiga kota di Papua. Penghitungan tersebut didasarkan atas seri data iklim.
Sangat tinggi
Kepala Laboratorium Klimatologi Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor Rizaldi Boer mengatakan, kenaikan 1 derajat celsius dalam sepuluh tahun sangatlah tinggi. ”Harus dilihat dulu titik-titik pemantauannya dan sumber panasnya dari mana saja,” katanya.
Menurut Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), jika terjadi kenaikan suhu hingga 2 derajat celsius— dari suhu tahun 1990—pada tahun 2050 kondisi akan sangat sulit dikendalikan. Karena itu, satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah harus memperlambat kenaikan suhu.
Menurut Rizaldi, kenaikan suhu udara tidak hanya disebabkan oleh sinar matahari atau kenaikan konsentrasi gas rumah kaca. Ada faktor aktivitas industri, transportasi, dan populasi.
Ketiganya faktor yang terkait dengan aktivitas manusia (antroposentris). Aktivitas industri sejak abad ke-16 selama ini diyakini sebagai pemicu awal emisi karbon—salah satu gas rumah kaca yang memerangkap panas bumi.
Berdasarkan hal itu, suhu di kawasan perkotaan dipastikan akan lebih cepat panas daripada daerah kawasan pinggiran atau kawasan dengan vegetasi rapat.
”Suhu rata-rata udara jadi minus, itu mungkin saja. Misalnya, ada penyerap panas seperti hutan di kawasan yang dulunya tidak ada hutannya,” katanya.
Dampak perubahan
Saat ini secara global diyakini, perubahan temperatur akan berdampak negatif pada banyak hal. Sejumlah penyakit akan mewabah dalam skala luas, cuaca semakin sulit diprediksi, intensitas badai dan puting beliung akan meningkat, terjadinya penggurunan, terjadi kenaikan permukaan laut, hingga munculnya ancaman ketahanan pangan akibat pola tanam yang berubah-ubah.
Saat ini musim kemarau di Indonesia semakin panjang, sedangkan musim hujan kian pendek. Namun, intensitas hujannya tinggi yang berakibat banyak kejadian banjir dan tanah longsor.
”Temperatur meningkat, dampak negatifnya banyak,” kata Rizaldi Boer.
Sektor pertanian kesulitan dengan iklim yang berubah. Musim tanam mengalami pergeseran. Ada yang bergeser maju, tetapi ada pula yang justru mundur. Peta pertanian kini sedang mengalami perubahan.
Ketersediaan air pada saat musim hujan (5 bulan) sebanyak 80 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan pada saat kemarau (7 bulan) hanya 20 persen dari kebutuhan.
Keadaan itu diperburuk oleh kondisi irigasi dan daerah aliran sungai. Data Badan Penelitian dan Pembangunan Departemen Pertanian menunjukkan, sebesar 25 persen jaringan irigasi tidak berfungsi optimal.

Menata Situ (Lebih) Ramah Lingkungan

2009-03-30T01:32:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 30 Maret 2009 04:40 WIB Oleh: Nirwono Joga
Tragedi Situ Gintung memberikan pesan yang sangat jelas kepada kita: Jangan pernah mempermainkan alam!

Bencana dengan proses yang berjalan lambat, bencana merangkak (creeping disaster), justru sering kali menyebabkan orang mengabaikan gejalanya. Baru tersadar—itu pun kalau beruntung—ketika bencana sudah berada di tengah-tengah proses tanpa mengetahui kapan berawal dan berakhirnya bencana tersebut. Itulah yang tengah terjadi pada bencana Situ Gintung.

Lebih dari seratus tahun Situ Gintung berjasa menjadi sumber air kehidupan masyarakat, mengendalikan banjir, memberikan kesejukan iklim mikrokota, habitat satwa liar, dan sarana rekreasi air. Akan tetapi, aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan menyebabkan penyempitan badan situ, seperti pengurukan tepian badan situ dan saluran pembuangan untuk jalur pejalan kaki (jogging track), permukiman, dan bangunan komersial, serta proses sedimentasi lumpur yang berakibat pendangkalan situ, dan penyempitan saluran pembuangan air limpahan.

Maka tak heran luas Situ Gintung sebesar 31 hektar (1933) menyusut menjadi 21,4 hektar (2008).

Penyusutan luas dan pendangkalan situ membawa konsekuensi kapasitas daya tampung air hujan mengecil, sementara efek pemanasan global dan anomali cuaca justru menyebabkan frekuensi dan curah hujan semakin besar. Penutupan dan penyempitan saluran air menyebabkan penyaluran limpahan air hujan tidak dapat berjalan cepat dan tanggul pun jebol.

Bagaimana nasib situ-situ di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)? Setali tiga uang. Situ-situ kita tidak pernah dikelola dan dipelihara dengan baik. Dua ratus situ yang tersebar di Jabodetabek lebih dari 50 persennya dalam keadaan mengkhawatirkan, kurang terawat, konstruksi menua, tempat pembuangan sampah, serta menciut diuruk untuk jalan, permukiman dan bangunan komersial, dari luas keseluruhan 2.337,10 hektar tinggal 1.462, 78 hektar (2007).

Jakarta, Situ Rorotan, Situ Rawa Kendal, Situ Rawa Ulujami, dan Situ Penggilingan telah lenyap. Situ Lembang dan Situ Babakan saja yang berfungsi optimal.

Di Kabupaten Bogor, dari 94 situ telah berubah fungsi 13 situ dan menyusut dari 500,13 hektar menjadi 472,86 hektar. Di Kota Tangerang, dari 8 situ telah menyusut dari 270,30 hektar tinggal 130,40 hektar. Di Kabupaten Tangerang, dari 37 situ, ada 6 situ yang kritis dengan luas 1.065,05 hektar tersisa 686,7 hektar. Di Depok, situ-situ juga menyusut, seperti Situ Rawa Besar 13 hektar (28,34 hektar) dan Situ Citayam 12 hektar (27,25 hektar).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1/2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan, pemerintah pusat (Departemen Pekerjaan Umum/PU) dan pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jabodetabek) harus segera menata ulang kawasan Situ Gintung dan menyelamatkan situ-situ yang masih tersisa.

Pemerintah daerah harus menghentikan kegiatan pembangunan yang telah menggusur atau menyusutkan situ, serta meninjau ulang surat perizinan pembangunan. Pengembang yang melanggar diwajibkan mengembalikan situ ke bentuk semula sehingga memiliki daya tampung ideal dan menghijaukan kawasan situ.

Departemen PU cepat merenovasi atau merekonstruksi tanggul dan dinding penahan tanah di sekeliling situ, serta melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan dan berkala.

Laporan permohonan perbaikan tanggul situ di berbagai tempat dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Situ sebagai daerah tangkapan air dikeruk lebih dalam (10 meter lebih) dan dikelilingi sabuk jalur hijau selebar 100-200 meter sebagai daerah limpahan air (buffer zone) dan didukung kolam-kolam penampung air sementara.

Kawasan hijau harus bebas dari bangunan apa pun. Situ dilengkapi dengan sejumlah titik saluran pembuangan air ke kolam penampungan dan sungai terdekat. Beri ruang jarak pengaman berupa jalur hijau bantaran sungai yang lebar yang berfungsi menampung limpahan air sungai, meredam banjir, dan habitat ekosistem tepian air.

Pembangunan, penataan, dan pengelolaan kawasan situ harus melibatkan partisipasi (peran serta) warga, merumuskan arah dan strategi pengembangan situ yang ramah lingkungan sebagai arena akselerasi transformasi sosial.

Meski memakan waktu dan daya tahan lama, upaya pemerintah daerah merehabilitasi situ harus diikuti sosialisasi mengajak warga untuk berpindah (relokasi) secara sukarela bergeser (bukan digusur) ke kawasan yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Pemerintah daerah, pengembang, dan perancang kota bersama-sama membangun kawasan terpadu yang terencana matang, layak huni, dan berkelanjutan.

Kawasan dapat dilengkapi fasilitas hunian vertikal sistem marger sari, perpaduan berimbang 1:3:6 (1 hotel, 3 apartemen, 6 rusunami), pendidikan (sekolah, kursus, pelatihan), ibadah, perkantoran, dan pasar, pengolahan sampah ramah lingkungan, serta dekat jalur transportasi publik. Penghuni cukup berjalan kaki atau bersepeda ke tempat tujuan dalam kawasan, serta mengandalkan transportasi publik ke luar kawasan.

Perencanaan terpadu, komitmen, dan konsistensi dari pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci keberhasilan pelestarian situ yang ramah lingkungan. Jangan pernah abaikan alam.

NIRWONO JOGA Arsitek Lanskap

20.900 Sepeda Ramaikan Sudirman-Thamrin

2009-03-30T01:10:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 30 Maret 2009 04:42 WIB

Sebanyak 20.900 sepeda meramaikan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin, Minggu (29/3). Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ikut bersepeda santai mengingatkan warga agar

melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar mulai kawasan SCBD Sudirman-Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Jalan Sudirman. Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan BPLHD DKI Joni Tagor Harahap mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini sebanyak 100.000 kendaraan ikut uji emisi. Target ini akan terealisasi dengan menggelar operasi simpatik pada Mei mendatang. Tahun lalu, kata Harahap, dari 30.000 kendaraan yang diuji emisi, sebanyak 67 persen di antaranya masih mengeluarkan emisi melebihi ambang batas.

Daur Ulang Sampah Plastik di Lhokseumawe Dilirik

2009-03-27T00:41:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 27 Maret 2009 | 04:36 WIB
Lhokseumawe - Upaya daur ulang sampah plastik yang dilakukan Palapa Plastic Recycle Foundation, sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat Lhokseumawe untuk mengatasi persoalan sampah plastik, kini mulai dilirik perusahaan pendaur ulang sampah plastik terbesar di dunia. Lembaga ini ditawari kesempatan mengekspor sampah plastik yang telah diolah.

Menurut Chairman Palapa Plastik Recycle Foundation (PPRF) Baharudin Sanian, yayasannya menampung berbagai sampah plastik yang dikumpulkan pemulung. Berbeda dengan agen barang bekas, yayasan ini, menurut Baharudin, memberdayakan pemulung dengan cara membantu mereka mengetahui nilai ekonomis sampah plastik. Jika sebelumnya pemulung menyerahkan sampah plastik berbagai jenis dalam bentuk aslinya, yayasan membantu pemulung memisahkan berbagai jenis sampah plastik tersebut sesuai unsur kimianya masing-masing.

”Dengan cara membagi semua jenis sampah plastik menurut unsur kimianya masing-masing, secara langsung membuat harga jual sampah plastik tersebut meningkat. Dulu ketika pemulung menyerahkan sampah plastik dalam bentuk utuh dan bercampur baur dihargai oleh agen pengumpul hanya Rp 1.000 per kilogram. Tetapi, ketika sampah plastik tersebut mulai dibagi dan dikelompokkan sesuai unsur kimianya, harganya meningkat berkali lipat,” ujar Baharudin.

Dia mencontohkan, satu botol minuman bisa terdiri atas dua jenis sampah plastik yang berbeda, botol dan tutupnya. Ketika keduanya dipisahkan dan digabungkan dengan jenis yang sama, harga sampah plastik tersebut bisa lebih mahal dibandingkan saat pemulung menjual botol dan tutupnya tak terpisah. ”Kami butuh waktu sampai dua tahun membuat pemulung tahu membedakan jenis-jenis sampah plastik,” ujar Baharadin.

PPRF kini memiliki sebuah tempat penampungan dan pabrik pengolahan sampah plastik. Pabrik ini berfungsi menggiling sampah-sampah plastik yang telah dipisahkan ke dalam berbagai jenis menjadi serpihan kecil atau plastic chips. ”Kalau dijual dalam bentuk plastic chips ini, harganya lebih mahal lagi,” kata Baharudin.

PPRF, menurut Baharudin, sempat dibantu lembaga donor yang datang ke Lhokseumawe pascatsunami. Dari lembaga donor inilah PPRF mendapatkan konsultasi bisnis dan dihubungkan dengan salah satu perusahaan pengolah sampah plastik terbesar di dunia yang berbasis di Hongkong, Fukutomi.

”Perwakilan Fukutomi telah datang ke Lhokseumawe dan tertarik dengan apa yang kami lakukan. Mereka meminta kami mengekspor sebesar dua kontainer sampah plastik yang telah digiling tersebut,” ujar Baharudin sembari mengatakan, dalam sebulan PPRF bisa menjual 150 ton sampah plastik yang telah diolah ke pabrik pengolahan.

Namun, upaya PPRF mengatasi persoalan sampah plastik ini tak sepenuhnya didukung Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mereka malah meminta PPRF membantu pemkot menyediakan tempat sampah.

”Padahal, kami minta pemkot agar mau mendidik masyarakat, membuang sampah dengan memilah jenisnya,” ujar Public Outreach PPRF Surya Aslim.

”Earth Hour” Sangat berarti meskipun Singkat

2009-03-27T00:33:00.000-07:00

Kampanye memadamkan lampu dan peralatan elektronik yang tak terpakai, ”Earth Hour”, di Jakarta, Sabtu (28/3), sangat berarti sekalipun satu jam, pukul 20.30-21.30.

Perhitungan kasar WWF-Indonesia, satu jam itu berarti menghemat sekitar 300 megawatt, kapasitas yang dapat menerangi ratusan desa. Hingga kemarin, 17.585 orang menyatakan dukungannya melalui situs jejaring sosial Facebook. Berdasarkan data internasional, 2.848 kota di 84 negara akan bergabung dengan kampanye yang pertama kali dimulai di Sydney, Australia, 2007. Di Indonesia, Kota Jakarta-lah yang bergabung dengan mematikan sejumlah lampu penerangan di Monas, Balaikota, dan sejumlah patung besar. ”Lima puluhan gedung milik swasta akan mendukungnya,” kata Direktur Program Iklim dan Energi WWF-Indonesia Fitrian Ardiansyah di Jakarta kemarin.

"EARTH HOUR" DI HOLIDAY INN BANDUNG

2009-03-26T06:39:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 25 Maret 2009 | 12:57 WIB
Hotel Holiday Inn Bandung akan melakukan penghematan listrik pada 28 Maret 2009 sebagai penerapan semangat earth hour. Pada hari itu pukul 20.30-21.30 para tamu diimbau sedapat mungkin tidak menggunakan listrik.

General Manager Holiday Inn Bandung Rully Zulkarnain, Selasa (24/3) di Bandung, mengatakan, tamu tetap bisa menyalakan lampu, menonton televisi, dan sebagainya karena penghematan itu adalah imbauan, bukan instruksi. Hotel dengan 146 kamar tersebut akan mematikan lampu di ruang publik, paling tidak meredupkannya, kecuali untuk bagian-bagian penting demi keamanan, seperti lokasi parkir bawah tanah dan kolam renang. Di beberapa sudut hotel akan dipasang lilin. Rencananya pertunjukan seni tentang hemat energi akan digelar di pelataran parkir depan hotel.

Onte Melawan Pembalakan Liar

2009-03-26T05:10:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 25 Maret 2009 04:32 WIB Oleh: Dwi As Setianingsih
Hutan yang tergerus pembalakan liar membuat pencinta alam kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, Silverius Oscar Unggul, ”melawan”. Setelah kampanye dan advokasi yang dilakukan Onte, panggilannya, tak mempan membendung pembalakan liar, dia pun menggalang masyarakat membentuk community logging.

Awalnya, Onte ”hanyalah” mahasiswa pencinta alam biasa yang gemar naik-turun gunung untuk mengisi hari-hari kosongnya di Kampus Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari. Hobi naik-turun gunungnya itu kemudian membuat Onte menemui kenyataan pahit, alam yang seharusnya lestari, rusak parah karena penggundulan hutan.

Prihatin dan tidak bisa duduk diam melihat fakta menyedihkan itu, Onte bersama teman-teman sesama pencinta alam membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Yascita (Yayasan Cinta Alam). Yascita dibentuk setelah Onte merampungkan kuliahnya pada tahun 1998. Dari sinilah dia mulai aktif melakukan investigasi terhadap kerusakan lingkungan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar.

”Banyak kasus pembalakan liar yang kemudian terkuak di Sultra,” ungkap Onte yang ditemui Jumat (20/3) di Jakarta dalam acara peluncuran Program Community Entrepreneurs British Council.

Salah satu contohnya, sebuah perusahaan hak pengusahaan hutan yang beroperasi di kawasan Konawe Selatan (Konsel) disinyalir turut andil dalam merusak lingkungan hutan di kawasan ini.

Sayangnya, tidak ada satu media pun yang mau memublikasikan temuan-temuan Yascita sehingga data yang mereka miliki hanya menjadi fakta tak berarti. Karena alasan itulah Onte bersama teman-temannya kemudian mendirikan Radio Swara Alam.

Namun, Swara Alam bukan radio seperti umumnya radio yang memiliki kantor besar dan sinyal pemancar kuat. ”Radio Swara Alam sering dikatakan radio kandang ayam karena ruang siarannya kecil seperti kandang ayam. Frekuensinya juga sering menghilang kalau ada angin keras,” kata Onte mengenang.

Namun, dia pantang mundur. Baginya yang terpenting adalah radio itu bisa menjadi media untuk menyampaikan hasil-hasil investigasi yang mereka lakukan.

”Radio itu juga kami gunakan untuk advokasi kepada masyarakat tentang fakta adanya pembalakan besar-besaran di hutan kita,” kata Onte.

Tak puas hanya mengandalkan stasiun radio, Onte lalu mendirikan stasiun televisi, TV Kendari, dengan hanya bermodal beberapa kamera. Tujuannya tentu saja agar jangkauan kampanye isu-isu lingkungan hidup yang mereka sebarkan, terutama soal pembalakan liar, bisa semakin luas.

Akan tetapi, meski mereka sudah habis-habisan berkampanye, hasilnya tetap ”jauh panggang dari api”. Pembalakan liar tetap terjadi, sekuat apa pun perlawanan yang dilakukan Onte bersama teman-temannya di Yascita.

”Dalam banyak kasus pembalakan liar, yang sering kali menjadi korban adalah rakyat kecil. Merekalah yang ditangkap karena pembalakan liar. Kalau di Papua, ya kepala adatnya. Akhirnya saya menyadari, kampanye saja tidak cukup,” katanya.

Tak sekadar kriminal

Pembalakan liar kemudian dipahami Onte tak hanya sebagai sebuah tindak kriminal terhadap hutan. ”Di dalamnya ada korupsi, pemerintahan yang lemah, kekerasan, konflik, kehilangan pendapatan, pemiskinan masyarakat hutan, dan tentu saja harga diri bangsa,” kata Onte.

Dia mencatat, banyak kayu hasil pembalakan liar dikirim ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Bahkan juga dikirim ke China dengan dokumen palsu dari Malaysia.

Tahun 2005 kampanye melawan pembalakan liar ”secara keras” pun dia hentikan. Onte kemudian memulai kampanye dalam bentuk lain, yakni dengan membentuk community logging.

Masyarakat yang semula terpecah belah dengan cukong kayunya masing-masing dipersatukan dalam Koperasi Hutan Jaya Lestari Indonesia (KHJLI). Masyarakat Konsel diajak mengelola pohon jati dengan cara lestari kemudian hasilnya dijual melalui koperasi. Warga di Konsel umumnya memiliki lahan yang ditanami jati dengan jumlah mulai puluhan hingga ratusan pohon.

”Ini bukan perkara mudah, mengajak masyarakat yang sudah terbiasa terpecah belah dan dengan mudah mengambil kayu di hutan bergabung dengan koperasi. Mereka tak rela bila kayu yang mereka tanam sendiri diambil hasilnya oleh koperasi,” kata Onte.

Di sinilah letak perjuangan Onte. Bersama teman-teman, dia berjuang keras meyakinkan masyarakat bahwa menanam jati sendiri dengan pengelolaan lestari jauh lebih menguntungkan ketimbang menebang kayu di hutan dan hasilnya dijual kepada cukong. Apalagi bila kayu yang mereka hasilkan itu kayu bersertifikat.

Di sisi lain, dengan menanam sendiri, mereka tidak lagi turut andil dalam perusakan hutan. Selain mengelola kayu jati secara lestari, KHJLI juga menjalankan program tanam ulang 10 benih pohon baru untuk setiap pohon yang ditebang.

Kesepakatan anggota

Meski awalnya hanya 10 keluarga yang bersedia bergabung, lama-kelamaan kegigihan Onte berbuah manis. Ia berhasil membuktikan, koperasi yang dibidaninya bersama teman-teman, dan dikelola dengan cara dan resolusi konflik yang dibangun atas dasar kesepakatan anggota, mampu memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ekolabel internasional dari SmartWood of the Forest Stewardship Council.

”Karena sertifikat yang kami miliki itu satu-satunya di dunia yang diberikan kepada koperasi, permintaan kayu jati (dalam bentuk log) pun mengalir deras,” tutur Onte.

Setahun setelah koperasi berjalan, tiap anggota bisa mendapat penghasilan Rp 1.445.000 untuk setiap meter kubik kayu yang mereka jual. Penghasilan ini empat kali lipat lebih besar daripada pendapatan mereka sebelumnya.

”Sekarang, anggota koperasi sudah berjumlah sekitar 600 keluarga dengan jumlah pohon baru mencapai 2,2 juta,” kata Onte bangga.

Bahkan, para ibu rumah tangga yang dilibatkan dalam pembibitan berhasil menyediakan 5 juta pohon baru. Luasan lahan yang dikelola KHJLI kini mencapai 1.500 hektar. Segala susah payah membangun perlawanan terhadap pembalakan liar seakan terbayar sudah.

Namun, Onte tak mau diam sampai di sini. ”Saya masih berharap ada industri yang mau menerima kayu dari masyarakat Konsel dalam bentuk setengah jadi sehingga nilai tambahnya meningkat. Jadi, kami bisa tunjukan kepada masyarakat, pengelolaan hutan bukan hanya diproduksi, tetapi juga pada industri,” katanya.

Ia pun berharap dibukanya pasar lokal agar produk masyarakat bisa masuk, terutama di masa krisis global kini.

”Saya juga ingin bentuk koperasi seperti ini bisa ditiru di berbagai tempat di Tanah Air untuk melawan pembalakan liar,” kata Onte.

JALUR HIJAU - Pemprov DKI Siapkan Penutupan 25 SPBU

2009-03-19T03:27:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 19 Maret 2009 03:37 WIB
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penutupan 25 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU yang melanggar peruntukan lahan. Sosialisasi penutupan kepada pemilik SPBU akan dilakukan pada April dan penutupan mulai dilakukan pada September.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Erry Basworo, Rabu (18/3), mengatakan, ke-25 SPBU itu berada di jalur hijau sehingga harus ditutup dan dibongkar. Lahan SPBU itu akan dikembalikan lagi ke fungsi semula untuk ruang terbuka hijau.

Menurut Erry, Pemprov sudah menyiapkan dana Rp 1,87 miliar atau Rp 75 juta untuk menutup setiap SPBU. Pemprov juga sudah menyiapkan tim hukum jika pemilik SPBU menggugat Pemprov ke pengadilan.

Setiap SPBU yang ditutup akan dibongkar sebagian dan disegel supaya tidak berfungsi. Pembongkaran SPBU yang sudah ditutup dan pembangunan kembali lahannya menjadi taman akan dilakukan pada 2009.

”DKI memiliki target memperluas ruang terbuka hijau sampai 13 persen dari luas wilayah. Lahan ruang terbuka hijau yang diserobot untuk aktivitas lain harus segera dikembalikan ke fungsi semula,” kata Erry.

Erry mengatakan, Pemprov akan memberikan ganti rugi atas tanah jika pemilik SPBU tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Jika tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, SPBU di jalur hijau akan ditutup tanpa ganti rugi.

Pada 2007, Dinas Pertamanan membongkar dua SPBU, yakni di Cilincing, Jakarta Utara, dan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, dengan dana sekitar Rp 200 juta. Pada 2008, rencana penutupan dan pembongkaran 27 SPBU batal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Satu SPBU belum ditutup karena menggugat ke pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, Pemprov tidak akan memberikan perpanjangan izin bagi SPBU yang melanggar peruntukan lahan. Pemprov juga tidak akan ragu-ragu untuk menutup ke-25 SPBU itu meskipun sebagian pemiliknya adalah tokoh politik nasional.

”Kami tidak ingin terkena sanksi pidana lima tahun karena memberikan izin bangunan di ruang terbuka hijau,” kata Prijanto.

Ke-25 SPBU yang melanggar peruntukan lahan itu tersebar di lima wilayah se-Jakarta. Di Jakarta Pusat terdapat sembilan SPBU, Jakarta Selatan tujuh SPBU, Jakarta Barat empat SPBU, Jakarta Timur tiga SPBU, dan Jakarta Utara dua SPBU.

SPBU yang akan ditutup, antara lain, berada di Jalan Kwitang, Jalan Pakubuwono, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Tanah Abang Timur, dan Jalan Yos Sudarso. Selain ke-25 SPBU itu, Dinas Pertamanan juga akan menutup sejumlah SPBU yang sudah habis masa izin operasionalnya.

PERUBAHAN IKLIM - Memantau Kondisi Indonesia

2009-03-19T02:47:00.000-07:00

Kamis, 19 Maret 2009 03:45 WIB
Pencemaran gas-gas rumah kaca tidak mengenal batas wilayah. Menjadi ”atap kaca” di atas ruang atmosfer yang memerangkap panas matahari, GRK berdampak negatif bagi bumi. Pemantauan efek pemanasan global kini diikuti dengan skenario perubahan lingkungan bumi. Indonesia berkontribusi dalam menyusun skenario tersebut. (YUNI IKAWATI)

Naiknya suhu permukaan bumi hingga mengubah pola iklim, melelehnya es di kutub hingga permukaan air laut naik, merupakan beberapa dari sederet efek buruk gas rumah kaca (GRK) yang menjadi perhatian dunia, karena dampaknya yang begitu memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkiraan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, jika suhu rata-rata permukaan bumi naik 1°-3,5°C pada tahun 2100, permukaan air laut naik antara 15-95 sentimeter. Dengan tingkat kenaikan 1 cm per tahun, pada 2050 kenaikannya mencapai 40 cm.

Kenaikan hampir 1 meter akan menenggelamkan 80 persen pantai di Jepang. Bagaimana dengan Indonesia?

Di negara maju, pemantauan sudah dilakukan 50 hingga 100 tahun silam sehingga tren kenaikan muka laut jelas terlihat, yaitu 3 milimeter per tahun.

Data pemantauan oleh stasiun pasang surut (pasut) di Indonesia masih relatif sedikit. Rekaman baru dilakukan 20 tahun terakhir. Itu pun terputus-putus, ujar Parluhutan Manurung, Kepala Bidang Medan Gaya Berat dan Pasang Surut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Hasil awal perhitungan di Indonesia menunjukkan kecenderungan naiknya muka laut 3-8 mm per tahun.

”Sejak 2007 sudah ada tujuh stasiun pasut dilengkapi GPS sehingga pada pengamatan pasut efek tektonik dan tanah lokal bisa dipisahkan dari efek pemanasan global,” ujar Parluhutan.

Pemantauan satelit

Kenaikan muka laut sejak 1984 diketahui terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu global akibat meningkatnya kadar CO2 dan gas lain di atmosfer. Fenomena naiknya muka laut dipengaruhi secara dominan oleh pemuaian termal sehingga volume air laut bertambah. Selain itu, mencairnya es di kutub dan gletser juga berkontribusi terhadap kenaikan muka laut.

Pengukuran yang dilakukan selama ini jangkauannya terbatas di daerah sekitar pantai sehingga datanya hanya akurat untuk memprediksi perubahan kedudukan muka laut di perairan dangkal atau di sekitar pantai.

Sementara itu, Kosasih Prijatna dan timnya dari Kelompok Keilmuan Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, ITB, melakukan studi awal perubahan muka laut di perairan Indonesia berdasarkan data satelit altimetri Topex (1992- 2002). Penelitian dilakukan di laut dangkal (Laut Jawa dan Laut Bangka), laut lepas (Samudra Hindia), dan laut dalam yang dikelilingi banyak pulau (laut di kepulauan Maluku dan Laut Banda).

Dengan satelit altimetri Topex/Poseidon yang diluncurkan tahun 1992 lewat kerja sama Amerika Serikat (NASA) dan Perancis (CNES) diperoleh informasi mengenai dinamika global secara cepat dan akurat. Dengan teknik satelit altimetri dimungkinkan untuk memantau variasi kedudukan muka laut dengan tingkat presisi yang tinggi dan cakupan lautan yang luas.

Satelit Topex/Poseidon memiliki sensor radar yang beroperasi secara simultan pada dua frekuensi sehingga dapat mereduksi efek bias ionosfer. Ketelitian pengukuran satelit altimetri sekitar 2 cm.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cazenave, perubahan kedudukan muka laut rata-rata global menggunakan satelit altimetri Topex/Poseidon dan ERS-1 selama kurun waktu sekitar empat tahun (Januari 1993-Juli 1997) telah terjadi perubahan variasi muka laut global sekitar 1,4 mm ± 0,2 mm/ tahun yang kuat kemungkinan disebabkan oleh ekspansi termal.

Dampak Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan mayoritas populasinya tersebar di sekitar wilayah pesisir. Kemungkinan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung dari fenomena kenaikan muka laut di antaranya erosi garis pantai, penggenangan wilayah daratan, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, meningkatnya dampak badai di daerah pesisir, salinisasi lapisan akuifer dan kerusakan ekosistem wilayah pesisir.

Meskipun demikian, sampai saat ini karakteristik serta perilaku dari fenomena naiknya muka laut di wilayah regional perairan Indonesia belum dipahami secara baik dan komprehensif. Dengan demikian, perilaku kedudukan muka laut, baik variasi temporal maupun spasialnya, di wilayah Indonesia merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemantauan satelit altimetri tersebut, selama 10 tahun di wilayah perairan Indonesia terlihat indikasi kenaikan muka laut dengan magnitude sekitar 8 mm per tahun.

Namun, faktor penyebabnya belum dapat diidentifikasi secara pasti. Untuk mengonfirmasikan efek pemanasan global terhadap kenaikan muka laut, diperlukan data lain seperti temperatur, salinitas, densitas, tekanan, model pasut lokal yang memperhitungkan efek topografi dasar laut dan lainnya.

Untuk pemodelan perubahan tinggi muka laut akibat perubahan iklim digunakan satelit altimetri Jason yang diluncurkan pada Desember 2001 dan misi GRACE pada Maret 2002.

Peluncuran dua satelit tersebut dapat membantu mengestimasi perubahan muka laut akibat land water dan ice mass, serta dapat melihat hubungan antara pengaruh suhu dan kenaikan muka laut.

Berdasarkan data terakhir dengan satelit Jason, ditemukan bahwa kenaikan rata-rata di Indonesia 5 mm-1 cm per tahun. Tinggi rendahnya kenaikan dipengaruhi topografi dan pola arus laut. Dilihat berdasarkan kawasan, kenaikan muka laut relatif lebih besar di kawasan timur Indonesia.

Kenaikan muka laut per tahun di perairan Papua 6-7 mm, Maluku 5 mm, Jawa 4-6 mm, dan di Sumatera 2-3 mm. ”Data tersebut perkiraan kasar. Untuk mengoreksinya dengan menghilangkan noise level diperlukan waktu hingga dua bulan ke depan,” kata Kosasih.

Safwan Hadi, peneliti dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP yang mendalami oseanografi pantai dari Universitas Hawaii, melakukan pemodelan kenaikan muka laut di pantai utara Jakarta berdasarkan data pasut sejak tahun 1925 hingga 2003.

Dengan menggunakan digital alleviation model dan data topografi, ia mendapatkan kenaikan rata-rata 5,7 mm per tahun di kawasan itu. Namun, ketinggian ini tidak seberapa dibandingkan dengan subsiden atau turunnya permukaan daratan.

Penelitian yang dilakukan Hasanuddin Z Abidin, Ketua Kelompok Keilmuan Geodesi ITB, menunjukkan terjadinya penurunan sekitar 12 cm per tahun. Hal ini yang akan memperbesar dampak daerah yang terlanda banjir saat musim hujan di daerah pantai Jakarta.

Pengenalan Satwa - Mengajarkan Kepedulian Anak

2009-03-19T01:22:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 13:56 WIB
Yogyakarta - Sekitar 75 anak Dusun Goser, Kelurahan Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, mengikuti kegiatan pengenalan satwa pada Minggu (15/3). Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian dan rasa sayang sejak dini kepada anak-anak.

Kegiatan bertema "The Children's of Heaven" ini diselenggarakan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPKM) Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada dan kelompok ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun Goser.

"Kegiatan ini pada dasarnya menumbuhkan rasa sayang pada binatang. Harapannya mereka nantinya peduli dan ikut melestarikan habitat binatang itu," kata Koordinator KKN PPKM Sub-unit Dusun Goser Eko Wahyu Saputra.

Anak-anak peserta kegiatan yang berusia kurang dari 12 tahun tersebut diajak melihat, menyentuh, dan bermain dengan sejumlah binatang anjing, kucing, biawak jawa, landak albino asli Madagaskar, belut, dan lima macam ular. "Saya belum berani pegang ular, tapi sudah tidak takut lagi melihatnya," kata pelajar kelas IV, Rifka Yuniken Sari (10).

Selain kegiatan pengenalan, acara diisi dengan penyuluhan tata cara hidup sehat dengan satwa. Dokter Hewan dari FKH UGM, Slamet Rahardjo, mengatakan, kebersihan adalah kunci utama untuk mencegah penularan penyakit menular dari binatang. "Sebagian besar penyakit dari binatang ditularkan lewat mulut. Untuk cegah penularan, cukup dengan mencuci bersih tangan dengan sabun, terutama sebelum makan," katanya.

Penularan juga perlu dicegah melalui pola makan yang sehat, yaitu dengan mengonsumsi daging yang benar-benar telah matang dimasak serta mencuci lalapan dengan air mengalir. "Ini sangat penting karena 80 persen penularan toksoplasma dari daging setengah matang dan lalapan," ujar Slamet.

Menurut Slamet, sejumlah penyakit yang berpotensi menular dari binatang ke manusia di antaranya toksoplasma yang ditularkan oleh kucing dan sapi serta brucellosis yang ditularkan oleh sapi. Kedua penyakit ini bisa mengakibatkan keguguran dan cacat pada janin.

Harimau Dititipkan

2009-03-17T00:13:00.000-07:00

Tim Dokter Merawat Hewan Itu
KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 05:10 WIB

Petugas mengevakuasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae ) di Desa Manalu Purba, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (14/3). Harimau yang bernama Danau ini dievakuasi tim gabungan BBKSDA dan sejumlah organisasi nonpemerintah dari jebakan yang dibuat warga.

Medan - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menitipkan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) hasil jeratan warga ke Taman Hewan, Kota Pematang Siantar. Selama penitipan, tim dokter merawat harimau ini yang luka di bagian kaki depan.

”Kami menitipkan sementara di Taman Hewan Pematang Siantar. Di tempat ini harimau akan menjalani perawatan sampai di sembuh,” kata Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan BBKSDA Sumut Olo Simbolon, Minggu (15/3) di Medan.

Harimau yang bernama Danau (sesuai dengan nama kampung tempat dia dijerat warga di Kabupaten Tapanuli Utara) dalam kondisi stres dan terluka. Dua kaki depan mengalami luka jerat serius dari tali rem sepeda motor. Luka terparah ada di bagian kaki kiri harimau karena sudah infeksi.

Sebelum dievakuasi dari jerat warga, tim evakuasi membius Danau untuk kemudian diangkut melalui perjalanan darat. Tim tiba di Taman Hewan, Pematang Siantar, Minggu pukul 01.30. Mereka yang mengevakuasi terdiri dari BBKSDA Sumut, Vesswic (perhimpunan dokter hewan satwa liar Sumatera), Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP), dan Wildlife Conservation Society (WCS).

Danau merupakan harimau liar yang terjerat jebakan warga di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, akhir pekan lalu. Warga sengaja menjeratnya karena belakangan sering menjumpai tapak harimau di dekat permukiman mereka. Sejumlah ternak warga mengalami luka akibat serangan harimau. Sebulan sebelumnya, seekor harimau lepas dari jerat warga tidak jauh dari lokasi ini. Belum dipastikan apakah harimau yang terjerat ini merupakan harimau yang lepas sebelumnya atau tidak.

Perawatan dokter

Selama di Taman Hewan, Danau menjalani perawatan dari tim dokter hewan setempat dan Vesswic Sumatera Utara. Tim dokter kembali membius ulang Danau untuk membersihkan luka hewan itu.

Dokter hewan Wiwin Winarni dari Taman Hewan mengatakan, luka kaki Danau terinfeksi. ”Lukanya perlu dibersihkan. Kami juga menginfusnya pada saat pengobatan,” ujarnya.

Lingkungan - Kontroversi Laboratorium Limbah B3

2009-03-16T23:21:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 05:07 WIB
Jumat (27/2), sekitar pukul 08.00, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar meninjau lokasi penimbunan pasir besi (ferro sand) impor sebanyak 3.800 ton di Sagulung, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim penyidik Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), pasir besi itu dinyatakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. ”Saya ingin pasir besi segera direekspor,” kata Rachmat.

Rachmat pun meminta penyidik dari Menneg LH mengusut pasir besi impor itu. Ia juga yakin kasus impor limbah sering kali terjadi di Batam. Dengan temuan limbah B3 itu, ia meminta kasus diusut agar ada efek jera bagi pelaku usaha yang diduga mengimpor limbah.

Saat meninjau lokasi, Rachmat juga melihat genangan air di sekitar lokasi. Genangan air berubah warna, yaitu kebiru-biruan. Ia juga mengkhawatirkan genangan air meresap ke dalam tanah dan mencemari lingkungan di sekitar.

Menurut Deputi Menneg LH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Imam Hendargo Abu Ismoyo, genangan air yang berwarna itu diduga merupakan kandungan limbah yang dapat dilihat dengan kasatmata. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, kandungan limbah sudah melebihi ambang batas.

Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Menneg LH Himsar Sirait menjelaskan, barang yang diimpor itu memang disebutkan sebagai pasir besi. Namun, dari hasil penelitian laboratorium, barang yang diimpor itu merupakan residu dari proses kegiatan pembersihan kapal (sand blasting) atau dikenal juga dengan copper slag.

Akan tetapi, hasil penelitian terhadap pasir besi yang dilakukan tim penyidik dari Kantor Menneg LH yang menyatakan pasir besi itu limbah B3, langsung dibantah kuasa hukum PT Jace Octavia Mandiri (PT JOM) sebagai pengimpor pasir besi itu.

Kuasa hukum PT JOM, OC Kaligis, Jumat (27/2) petang, mengatakan, ada hasil uji laboratorium juga yang menyatakan, pasir besi itu bukan limbah B3. Menurut dia, laboratorium yang menyatakan pasir besi itu bukan limbah B3 berasal dari Laboratorium Uji Material Batan Serpong.

Selain itu, ada dokumen lain yang menunjukkan pasir besi yang diimpor dari Korea Selatan itu bukan limbah B3. Misalnya, sertifikat inspeksi dan analisis yang dikeluarkan PT Sucofindo. Dokumen lain dikeluarkan produsen pasir besi di Korsel, yaitu LS-Nikko Copper Inc.

Dengan adanya bantahan dari pihak PT JOM, berbagai pertanyaan pun muncul. Apakah hasil penelitian dari tim penyidik Kantor Menneg LH itu, salah? Atau, apakah hasil penelitian dari laboratorium uji material Batan Serpong yang diminta pihak PT JOM itu salah?

Jika pihak Kantor Menneg LH konsisten dengan hasil temuannya bahwa pasir besi itu merupakan limbah B3, kasus kemungkinan akan diusut, baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, pihak pengadilanlah yang akan menentukan kebenaran material.

Jika pasir besi itu benar-benar merupakan limbah B3, sulit membayangkan betapa lemahnya pengawasan dari aparat Bea dan Cukai terhadap barang impor, termasuk limbah B3. Aparat BC hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen, termasuk dokumen sertifikasi barang dari Sucofindo.(Ferry Santoso)

Lingkungan - Kawasan Disinyalir Jadi Uji Coba REDD

2009-03-16T01:49:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 05:05 WIB
Medan - Sebanyak 20 kawasan hutan di seluruh Indonesia disinyalir menjadi kawasan uji coba pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi. Uji coba dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga korporasi.

Dewan Perubahan Iklim Nasional sampai saat ini masih menggodok skema perdagangan karbon di Indonesia.

”Kami mensinyalir ini pengaplingan (hutan) model baru,” tutur Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara Syahrul Sagala, Sabtu (14/3). Proyek dilakukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Dari 20 kawasan hutan itu, Wahli melihat ada tiga kawasan di Sumatera yang disinyalir menjadi proyek pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi (REDD). Ketiga kawasan itu adalah Hutan Ulu Massen di Nanggroe Aceh Darussalam, Ekosistem Leuser, dan kawasan Semenanjung Kampar di Riau. Sementara kawasan hutan yang potensial untuk perdagangan karbon ada di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Dairi.

Tiga kabupaten itu masih menyisakan hutan perawan dari 32 kabupaten di Sumatera Utara mengingat laju degradasi hutan di Sumatera 1,08 juta hektar per tahun selama 2000 hingga 2006. Kawasan hutan kritis mencapai 434.767,22 hektar, agak kritis 1,5 juta hektar, dan sangat kritis 3,2 juta hektar.

Meskipun skema perdagangan karbon masih digodok, Walhi mengkhawatirkan akan muncul kegiatan yang semata-mata ”dagang” bukan bagian dari penyelamatan bumi untuk pemanasan global. ”Kami merekomendasikan supaya REDD menganut sistem dari bawah ke atas,” tutur Syahrul.

Selama ini, kata Syahrul, konsep REDD cenderung dari atas ke bawah. Masyarakat lokal tak dilibatkan di dalamnya. Masyarakat lokal, penjaga hutan dan masyarakat adat, bahkan tidak paham apa itu REDD. Sementara itu, muncul kecenderungan adanya pengusulan perubahan status kawasan hutan.

”Sangat disayangkan jika masyarakat lokal yang menjaga hutan bahkan tidak tahu karbon mereka didagangkan orang lain,” kata Syahrul. Di sisi lain, ada kecenderungan terjadi peningkatan perubahan atas kawasan hutan.

Sengketa

Wahli juga mensinyalir proyek REDD akan mengakibatkan sengketa atas tanah atau pembagian keuntungan seperti yang dimungkinkan terjadi pada kasus Hutan Ulu Masen di NAD. Walaupun mayoritas kawasan proyek digolongkan sebagai hutan negara, Dokumen Rancang Proyek mengakui bahwa kebanyakan mukim di kawasan proyek menanggap hutan tersebut sebagai hutan adat/hukum adat.

Proyek Ulu Masen dikembangkan dengan cepat sehingga sengketa yang sudah ada tentang hak atas tanah diduga akan diabaikan.

LINGKUNGAN - Petugas Akan Tutup Sumur Bor

2009-03-16T00:53:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 03:41 WIB
Jakarta - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Jakarta Barat akan menertibkan kembali usaha pencucian dan pencelupan jins di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mulai Senin (16/3). Dalam serangkaian penertiban itu, petugas akan melakukan pengecoran terhadap sumur-sumur bor di kawasan industri tersebut.

”Sweeping akan disertai pengecoran sehingga para pengusaha tidak bisa akal-akalan lagi menggunakan air tanah,” papar Kepala BPLHD Jakarta Barat Yusiono Supalal, Minggu.

BPLHD Jakarta Barat mencatat, saat ini tinggal 45 dari 48 usaha pencucian dan pencelupan jins di kawasan itu yang masih tetap bertahan.

Setelah kesepakatan bulan Oktober tahun lalu, semua pelaku usaha langsung memasang saluran air PAM. Namun, beberapa di antaranya tetap menggunakan air tanah secara tersembunyi.

BPLHD Jakarta Barat juga mencatat, dari sebanyak 126 titik sumur bor yang ada, sebanyak 65 titik di antaranya masih tetap beroperasi.

Yusiono menjelaskan, penggunaan air tanah tidak bisa secara sembarangan karena telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Harus tunduk

Sementara itu, saat bersilaturahmi dengan warga di RW 01 Sukabumi Selatan, Minggu pagi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, pemilik usaha pencucian dan pencelupan jins harus segera menghentikan penggunaan air tanah sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah kota setempat.

”Air tanah jangan disedot sampai habis-habisan, kasihan anak cucu kita nanti,” ujar Fauzi.

Penegasan itu disampaikan oleh Fauzi agar tidak terulang lagi kasus amblesnya tanah di wilayah Sukabumi Selatan akibat penyedotan air tanah. Sebelumnya sudah ada tanah ambles sedalam 1,3 meter di sekitar sebuah pabrik minuman beralkohol di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Selain bertemu warga, Gubernur juga melakukan penanaman pohon mangga, sebagai pohon produktif, di permukiman warga dan menyempatkan diri meninjau program penanaman 13.000 pohon yang dilakukan warga di kawasan itu.

Desakan untuk mematuhi kesepakatan juga datang dari Sekretaris Komisi D DPRD DKI Fatih R Shidiq. ”Pemerintah Kota Jakarta Barat harus bertindak tegas dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar kesepakatan,” ujar Fathi.

RESAPAN AIR - Taman Ayodia Mulai Dioperasikan

2009-03-16T00:41:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 03:37 WIB
Jakarta - Setelah menunggu selama lebih dari setahun, Taman Ayodia di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/3), diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Masyarakat menyebut taman seluas 7.500 meter persegi itu dengan nama Taman Istana Raja Rama.

”Pembangunan kembali taman ini untuk mengembalikan fungsi awal sebagai taman yang menjadi paru-paru kota dan daerah resapan air,” ujar Fauzi Bowo. Seusai peresmian, Gubernur menanam pohon ketapang kencana di taman itu.
Taman ini dilengkapi dengan dua unit air mancur, 22 unit lampu taman, 200 jenis pepohonan, dan jogging track.
Mengembalikan fungsi
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, taman ini sebelumnya bernama Taman Empang Blok D sejak tahun 1948.
Pada tahun 1950-an, kawasan ini semakin dikenal warga lantaran berfungsi sebagai taman rekreasi. Namun, tahun 1960-an tempat ini mulai menjadi sentral penjualan bunga hias dan pusat penjualan ikan hias.
Pada Januari 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan mengembalikan fungsi awal dan keberadaan taman ini.
Terkait dengan rencana itu, pada Januari 2008, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan menggusur pedagang bunga dan ikan hias di kawasan itu.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1 miliar untuk mengubah taman itu menjadi ruang hijau yang indah. Taman ini dipilih untuk direvitalisasi sebagai salah satu ruang terbuka hijau.

BEDAH SAINS - Mengelola Sampah di Sekolah Jadi Rupiah

2009-03-15T23:52:00.000-07:00

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 04:00 WIB
Jakarta - Menanamkan kesadaran bahwa sampah bisa dikelola dan bernilai ekonomis bisa ditanamkan di sekolah.

”Budaya kita soal sampah masih berkonotasi bau dan tidak berguna. Ini harus diubah supaya pengelolaan sampah bisa lebih baik dan bermanfaat ke depannya,” kata Teti Suryati, pengajar muatan lokal Lingkungan Hidup SMAN 12 Jakarta, dalam acara bedah sains tingkat SMA se-Jabodetabek ”Mengubah Sampah Menjadi Sumber Rupiah” yang dilaksanakan Fakultas Biologi Universitas Nasional di Jakarta, Sabtu (14/3).

Menurut Teti, dari hitungan yang dilakukan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMAN 12 Jakarta, setiap siswa di sekolah menghasilkan sampah 0,10-015 liter per hari. Semakin besar jumlah siswa, produksi sampah di sekolah semakin banyak.

Sekolah ini mengambil langkah untuk mengajak siswa mengelola sampah dengan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos dan sampah nonorganik menjadi barang lain yang berguna. Siswa dibagi dalam kelompok yang harus bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang mereka produksi.

”Dengan mengajarkan pengelolaan sampah di sekolah kepada siswa, kesadaran untuk bisa memandang sampah sebagai barang yang masih bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bisa tumbuh,” ujarnya. Yang penting, siswa juga berkontribusi untuk mengurangi buangan sampah dari sekolah ini. Hanya sekitar 30 persen sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. ”Ini wujud kontribusi siswa untuk menjaga lingkungan hidup yang baik,” ujar Teti.

Apa yang dilakukan SMAN 12 Jakarta ini menjadi salah satu contoh sekolah yang mampu mengajarkan pengelolaan sampah yang melibatkan siswa. Bahkan, para siswa ditantang untuk menciptakan komposter atau alat pembuat kompos yang mudah untuk mengubah sampah organik menjadi kompos.

Hasmar Rusmendro, pengajar di Fakultas Biologi Universitas Pancasila, mengatakan, perlu sosialisasi paradigma baru tentang sampah yang gencar di tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengolah sampah yang selama ini dibuang begitu saja menjadi sesuatu yang berpotensi ekonomi, seperti kompos, pakan ternak, batako atau paving block, insektisida atau pestisida, hingga sumber biogas.

Tatang MS, Dekan Fakultas Biologi Universitas Nasional, mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah dengan memanfaatkan ilmu Biologi. Untuk itu, penelitian harus terus dilakukan dan dikembangkan.

Bank Dunia Peduli Harimau

2009-03-13T01:57:00.001-07:00

Jumlahnya Tinggal 250 Ekor
KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2009 05:42 WIB
Medan - Bank Dunia membantu program penyelamatan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae). Keterlibatan Bank Dunia ini dilakukan dalam bentuk program kegiatan penyelamatan. Bank Dunia juga bekerja sama dengan kalangan LSM.

”Kami ingin menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk organisasi nonpemerintah dan pemerintah lokal. Kerja sama ini diperlukan dalam rangka penyelamatan harimau yang hampir punah,” kata seorang perwakilan Bank Dunia, Mahendra Shrestha, Kamis (12/3), seusai pertemuan dengan pemangku kepentingan dari organisasi nonpemerintah dan unsur pemerintah di Kantor Yayasan Leuser Internasional, Medan.

Isu penyelamatan ini penting karena belakangan marak terjadi perdagangan organ harimau. Praktik ini terjadi antarnegara. Karena itu, perlu komitmen bersama untuk mengurangi perdagangan satwa liar ini. ”Bank Dunia menaruh perhatian dalam persoalan ini. Penyelamatan harimau merupakan isu penting. Jadi, investasi di sebuah negara tidak boleh semata-mata membangun tanpa memerhatikan persoalan lingkungan,” kata Mahendra.

Mahendra tidak bersedia menyebut nilai bantuan dalam bentuk uang. Bantuan Bank Dunia, katanya, dilakukan dengan memfasilitasi semua lembaga yang berkepentingan.

Selanjutnya, Bank Dunia akan bekerja sama dengan Forum Harimau Kita, yaitu sebuah lembaga yang terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan instansi pemerintah.

Ketua Forum Harimau Kita Hariyo Tabah Wibisono mengatakan, keterlibatan Bank Dunia juga dilakukan di semua negara yang masih mempunyai populasi harimau.

Di Indonesia belum ada data terbaru tentang keberadaan harimau sumatera. Hariyo mengatakan, keberadaan harimau sumatera kini tersebar di 18 lokasi hutan di Pulau Sumatera. Sejauh ini Wildlife Conservation Society (WCS) telah memetakan keberadaan harimau itu di delapan lokasi.

”Untuk sementara, data kami menyebutkan jumlah harimau sumatera itu paling sedikit ada 250 ekor di delapan lokasi tadi. Data ini masih akan kami perbarui karena belum ada identifikasi jumlah di sepuluh lokasi lain,” tutur Hariyo.

Delapan lokasi yang sudah teridentifikasi ada harimau sumatera, di antaranya, adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN). Salah satu lokasi, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), disebut-sebut sebagai tempat populasi terbesar harimau sumatera saat ini.

Pertemuan dengan Bank Dunia ini juga dihadiri perwakilan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut. Kepala BBKSDA Sumut Djati Witjaksono Hadi mendukung penyelamatan ini. Pemerintah dalam hal ini lembaganya sudah menyiapkan langkah penyelamatan.

Hari Bakti Rimbawan

2009-03-13T01:49:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2009, 05:34 Wib
Dinas Kehutanan Sumatera Utara beserta unit pelaksana teknis bidang kehutanan memperingati Hari Bakti Rimbawan (yang jatuh pada 16 Maret) dengan menggelar aneka kegiatan lingkungan. Sejumlah kegiatan dilakukan, di antaranya

menanam 1.500 pohon di Kebun Binatang Medan dan membagi 2.500 batang pohon kepada masyarakat. Demikian siaran pers yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo, Kamis (12/3) di Medan. Penanaman pohon untuk keperluan rehabilitasi salah satunya terealisasi dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (Gerhan) dan Lahan. Gerhan di Sumut salah satunya dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Sejak tahun 2003 pelaksanaan program ini dilakukan di lahan seluas 1.526 hektar yang tersebar di sembilan kawasan taman wisata alam dan suaka margasatwa. Dari seluruh kawasan ini, hanya taman wisata alam Holliday Resort yang dinyatakan gagal karena persentase pertumbuhan tanaman tidak sampai 55 persen dari semua tanaman yang ditanam.

Harimau - Gubernur Jambi Perintahkan Penangkapan

2009-03-13T01:31:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2009 05:27 WIB
Jambi - Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin menginstruksikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk sesegera mungkin memasang perangkap guna menangkap harimau sumatera yang masih berkeliaran di dalam hutan di Jambi. Rencana tersebut langsung mengundang kecaman dari kalangan aktivis lingkungan.

”Penanganan terhadap harimau yang telah menewaskan korban manusia sudah jelas. Harimau harus ditangkap,” ujar Zulkifli, Kamis (12/3).

Menurut Zulkifli, kebijakan ini dilakukan karena undang-undang menyatakan bahwa harimau tidak boleh dibunuh sehingga diambil jalan keluar supaya harimau ditangkap saja.

Setelah ditangkap, harimau akan dimasukkan ke Kebun Binatang Taman Rimba, Kota Jambi, untuk dipelihara. Pihaknya berencana menganggarkan biaya pemeliharaan harimau dalam Anggaran Biaya Tambahan Provinsi Jambi.

”Akan kita cari dari sektor mana penganggaran tersebut dapat diambil,” ujarnya.

Bila tidak memungkinkan, pihaknya berencana menggandeng lembaga swadaya masyarakat untuk membantu biaya pemeliharaan satwa liar tersebut. ”Biaya pemeliharaan dan makan satu ekor harimau diperkirakan Rp 400.000 per bulan. Jika harimaunya ada empat, berarti kebutuhannya Rp 1,6 juta per bulan,” ujarnya.

Kepala BKSDA Jambi Didy Wurjanto mengatakan, pemasangan jerat tidak akan dilakukan selama harimau masih berada dalam teritorinya. Selama ini justru manusialah yang memasuki teritori harimau dan membalak serta merambah hutan. Tindakan manusia tersebut sebagai penyebab tindakan agresif harimau belakangan ini.

”Hanya jika harimau sudah memasuki wilayah permukiman masyarakat, kami baru akan mengamankan. Tetapi, selanjutnya harimau akan dilepas ke habitatnya kembali,” tutur Didy.

Artis yang juga aktivis lingkungan, Franky Sahilatua, yang berkunjung ke Jambi, Kamis, mengecam rencana tersebut. ”Manusia yang merusak hutan itulah yang seharusnya ditangkap. Ini, kok, malah harimau yang mau ditangkap. Harimau, kan, memang hidupnya di hutan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Rakhmat Hidayat mengatakan, Gubernur semestinya tidak menginstruksikan penangkapan harimau dalam hutan. Rencana itu bertentangan dengan undang-undang mengenai konservasi.

Lingkungan - Petambak Liar Menggerogoti TWA Angke

2009-03-12T20:43:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2009 03:45 WIB
Jakarta - Petambak liar masih terus membuka lahan dengan menggerogoti hutan bakau di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain membuka lahan dengan membabat pohon bakau, mereka juga mencabuti anakan bakau yang baru ditanam di kawasan itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto seusai memimpin apel Hari Bhakti Kehutanan ke-26 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke, Kamis (12/3), mengatakan, tindakan para petambak itu melanggar hukum.

”Jika terbukti, mereka kita tangkap dan diproses hukum,” kata Prijanto.

Apel yang diikuti sekitar 300 rimbawan, aktivis lingkungan, dan pegawai pemerintah tersebut bertemakan Menggalang Semangat Kebersamaan Rimbawan, Kita Sukseskan Kegiatan Penanaman Pohon Bakau ”One Man One Tree”. Hadir mendampingi Wakil Gubernur antara lain Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono dan Camat Penjaringan Syahril Suwarno.

Pengelola TWA Angke, Murniwati Harahap, mengatakan, saat ini setidaknya masih ada sekitar 30 petambak yang membuka usaha tambak ikan bandeng di dalam kawasan TWA. ”Jumlah itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi amat mengganggu kawasan. Seharusnya mereka sudah tidak boleh di dalam kawasan, apalagi sampai membuka tambak,” katanya.

Murniwati mengatakan, sudah ada aturan, bahkan undang-undang, yang melarang okupasi lahan di dalam TWA atau kawasan konservasi. ”Seharusnya para petambak diusir ke luar kawasan. Namun, wewenang untuk melarang petambak ada pada pemerintah. Yang paling penting sebenarnya, tinggal ada atau tidak kemauan untuk menindaknya,” kata Murniwati.

Perbedaan pola

Jika tidak ada pelarangan atau tindakan hukum terhadap para petambak liar, usaha menanam dan menyisip anakan bakau oleh berbagai kalangan di kawasan itu akan sia-sia. ”Ada perbedaan di dalam usaha tambak ikan bandeng dan budidaya bakau,” kata Murniwati.

Menurut dia, ikan bandeng tidak memerlukan sirkulasi air, sedangkan tanaman bakau atau mangrove memerlukan sirkulasi air. ”Ikan tidak memerlukan lumpur, sedangkan bakau butuh lumpur untuk mengikat akarnya,” ujarnya.

Contoh-contoh itu diungkapnya untuk menunjukkan bahwa budidaya tambak ikan berseberangan dengan budidaya tanaman bakau. Jika ada usaha tambak udang, hampir pasti merusak tanaman, bahkan merusak ekosistem bakau.

Saat ini, kata Murniwati, luas kawasan TWA Angke mencapai 99,5 hektar dari luas semula 99,8 hektar. Areal seluas 3 hektar hilang akibat abrasi pantai. Sedangkan tegakan bakau mengisi lahan seluas 60 persen dari luas kawasan seluruhnya.

Anakan bakau yang baru ditanam sering tercabut akibat tersapu jaring tambak ikan milik warga yang umumnya pedagang. ”Sekarang yang diperlukan sebenarnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap para petambak,” kata Murniwati lagi.

Bambang Sugiyono mengatakan, mangrove juga mati akibat abrasi. Kegiatan pembudidayaan atau penanaman anakan bakau harus didahului dengan pembangunan tanggul pemecah ombak. Pekan lalu, ratusan warga dibantu sejumlah organisasi massa, aktivis lingkungan, dan pelajar telah menanam 2.600 anakan bakau.

Selain itu, untuk mendukung program penanaman pohon bakau di pesisir Jakarta Utara, Wali Kota berjanji akan segera menertibkan para petambak liar di kawasan TWA. ”Saya akan segera menertibkan para petambak liar di dalam kawasan TWA,” katanya.

Syahril Suwarno langsung merespons dengan menginstruksikan lurah di wilayah untuk menanam anakan bakau.

Megah Mencetak Sawah di Kolong Timah

2009-03-12T20:35:00.000-07:00

KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2009 03:29 WIB Oleh: BENNY DWI KOESTANTO
Sudah lama ada anggapan bahwa lahan bekas tambang timah atau kolong di Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa direhabilitasi, direklamasi, apalagi menghasilkan. Namun,

semua itu mentah di tangan Megah Hasan. Dengan tekun dan semangat luar biasa, pria asli Pangkal Pinang itu berhasil mencetak sawah di kolong timah.
Datanglah ke Kampung Jeruk, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, 15 kilometer arah selatan kota Pangkal Pinang. Hamparan hijau petak-petak sawah yang sedang ditanami padi menjadi sebuah ”oase” di antara kolong-kolong timah, yakni kolam-kolam bekas galian dan gundukan tanah di sekelilingnya. Dua tahun lalu, kawasan itu mirip tempat ”jin buang anak”, tandus, sepi tak dijamah orang, dan merana setelah disedot bijih timahnya.
”Timah itu berkah bagi orang Bangka. Kita boleh menambangnya, karena itu memberi nafkah. Tapi, janganlah kita serakah untuk generasi kita semata. Penambangan membabi buta hanya meninggalkan nestapa bagi anak cucu kelak,” kata Megah di pondokan yang baru setengah selesai dibangun di lahan persawahannya, pekan lalu.
Pondokan itu berada di atas kolong terluas di kawasan itu. Di sinilah Megah terus memikirkan masa depan tanah kelahirannya, terutama fase ”apa lagi setelah masa jaya timah yang meninggalkan kerusakan lingkungan dahsyat di Bangka Belitung berakhir”. Terasa sulit membayangkan kenyataan lahan kritis di Bangka Belitung akibat pertambangan timah mencapai 1.600 hektar atau sekitar seperlima dari total wilayah kepulauan itu.
Selama ini upaya penyelamatan lingkungan lebih banyak dilakukan dengan reklamasi lahan, lalu ditanami aneka pepohonan. Namun, bagi Megah, pertanian lestari yang ditopang kegigihan menjadi salah satu jawabannya.
Dari lahan seluas 24 hektar, Megah mencetak seperempatnya menjadi lahan sawah dengan tanaman padi berbagai jenis dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir. Akhir tahun lalu ia mampu menghasilkan rata-rata 4-5 ton gabah kering per hektar lahan.
”Hasil itu tidak jelek, tapi juga belum berhasil. Pada sawah normal dengan irigasi lancar hasil rata-rata 8-9 ton gabah kering per hektar, sementara saya setengahnya. Cita-cita saya, masyarakat kepulauan ini tidak terlalu tergantung dari beras luar (pulau),” katanya.
Sekitar 200 meter dari pondokan Megah, di bagian depan lahan persawahan itu terdapat peternakan sapi pedaging dan sapi perah, serta lele dumbo. Ia mencoba mempraktikkan sistem pertanian terintegrasi. Namun, mencetak lahan sawah merupakan fase tersulit.
Pasalnya, tak ada irigasi teknis di sekitar kolong sawah Megah. Dia terpaksa menggunakan sumber air dari kolong-kolong yang ada. Tetapi, air kolong sangat rendah kandungan asamnya karena campuran timah dan logam-logam lain. Untuk menambah keasaman air, ia menanam eceng gondok di kolam-kolam tersebut.
Jika dirasa jumlahnya berlebihan, eceng gondok lalu diambil, dijemur, dan dijadikan pupuk kompos. Air dari kolong itulah yang digunakan mengairi sawah dengan cara dipompa. Sebelum untuk mengairi sawah, terlebih dulu air itu ditampung pada satu kolam khusus, dicampur air kencing sapi serta air dari kolam budidaya lele. Itulah mengapa ia tak menggunakan pupuk kimia pada tanaman padi di sawahnya.
Persoalan kedua adalah tanah. Gundukan-gundukan tanah harus diratakan. Untuk itu, Megah menggunakan ekskavator. Satu hektar lahan membutuhkan waktu dua hari, disusul seminggu untuk pencetakan sawah. Luas petakan tergantung selera, tetapi jangan terlalu luas agar air merata.
Langkah selanjutnya identifikasi tanah, terutama mengetahui ketebalan lapisan pasir. Kalau pasir terlalu tebal, air yang dialirkan tak tertampung karena meresap. Untuk menyiasati, ia menambahkan pupuk kandang dan kompos berupa jerami dan daun eceng gondok kering yang diaduk dengan traktor. Ia mendiamkan lahan itu beberapa pekan. Jika di atas tanah telah tumbuh ilalang, itu pertanda lahan siap dicetak menjadi sawah. Maka, tanah pun diaduk dan diolah kembali menjadi sawah.
Belajar dari Jepang
Upaya pencetakan sawah itu merupakan buah perjalanan Megah ke Kobe, Jepang. Hampir separuh perjalanan hidupnya dihabiskan di kota itu. Selepas SMA di Pangkal Pinang, ia merantau dan bekerja di perusahaan otomotif, hingga ia mampu mendirikan usaha berbasis otomotif pula. Ia menikah dengan gadis Jepang, dan menetap di Kobe dengan dua putranya.
Sejak menjadi petani di Bangka, otomatis ia tinggal sendiri di Pangkal Pinang. Dua bulan sekali ia menemui keluarganya di Kobe. Atau di kala liburan sekolah, keluarganya berkunjung ke Pangkal Pinang. Sementara bisnisnya tetap berjalan, dengan berkelakar ia mengaku mampu mengawasi usaha itu dari sawahnya di Kampung Jeruk. Di Bangka ia terdaftar sebagai komisaris salah satu perusahaan peleburan (smelter) timah swasta.
Ia memang hobi dan cinta bertani. Ia mulai bertani di Kobe sejak awal 1990-an, kala bersama dua teman membeli sepetak lahan sawah berukuran 1.000 meter di pinggiran kota. Ia bertani intensif di akhir pekan. Intensifikasi pertanian Jepang, katanya, sangat jelas. Lahan sempit dibayar lunas dengan hasil maksimal karena sistem pertanian yang maju dengan sistem bimbingan petugas lapangan pertanian secara simultan.
”Setiap petugas penyuluh di Jepang mempunyai kebun atau sawah percobaan sendiri. Mereka meneliti, beruji coba, dan dipraktikkan secara cermat. Coba bandingkan dengan penyuluh di sini,” katanya.
Praktik pertanian ala Negeri Sakura itulah yang diterapkannya di Kampung Jeruk. Hampir sehari penuh ia berada di sawah. Merenung dan berpikir di pondokan, lalu ke sawah lagi, begitu seterusnya. Tak jarang ia pergi ke sawah malam hari, sekadar melihat kondisi tanaman. Maka ia mampu menyebutkan berapa jenis hama, capung, hingga kupu di persawahan.
Salah satu hal menarik pada sistem pertanian Megah adalah jumlah petani. Untuk mengolah lahan seluas enam hektar itu, ia dibantu tiga karyawan. Katanya, pengaturan waktu dan jadwal pengerjaan lahan adalah kuncinya. Mereka bekerja profesional layaknya pekerja kantor, pukul 08.00-16.00 dengan istirahat satu jam per hari. Mereka digaji minimal Rp 1,25 juta per bulan. Mereka juga dibuatkan rumah tinggal di sekitar area persawahan, lengkap dengan listriknya.
Megah bangga dengan salah satu pencapaiannya ini. Pencetakan sawah menjadi bagian dari Bangka Goes Green, program corporate social responsibility PT Bangka Belitung Timah Sejahtera, konsorsium beberapa perusahaan smelter timah di Pangkal Pinang.
Namun ada hal yang menggelisahkannya, yakni bagaimana mengenalkan dan mengajak warga pemilik kolong mengikuti jejaknya. Sebab, butuh biaya tak sedikit untuk mencetak sawah. Ia telah menghabiskan Rp 600 juta untuk semua itu, di luar pembelian lahan.
”Tanpa bantuan pemerintah atau perusahaan swasta besar, pencetakan sawah sulit terealisasi dalam waktu singkat. Sudah saatnya pemerintah daerah di Bangka peduli lingkungan, demi generasi mendatang,” kata Megah.

Manusia Itu Predatornya Harimau

2009-03-12T20:27:00.000-07:00

KOMPAS, Selasa, 17-02-2009 Oleh: Rudy Badil & Agnes Sulistyawaty

Siapa tidak takut dan ngeri kalau bertemu, meski dari jauh, dengan harimau, sosok hewan buas berbulu loreng-loreng yang sudah terkenal sejak lama sebagai makhluk pemangsa segala makhluk hidup, trmasuk manusia. Satwa liar predator itu adalah harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), semapt dijuluki "Sang Raja Hutan" atau di Sumbar diberi gelar "Datuak".

SATWA DILINDUNGI - BKSDA Lampung Terima Tiga Kucing Hutan

2009-03-11T22:13:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 12 Maret 2009 04:33 WIB
Bandar Lampung - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung menerima tiga kucing hutan (Felis bengalensis) dari seorang warga di Bandar Lampung. Kucing hutan yang tergolong satwa dilindungi tersebut akan segera dilepasliarkan di habitat aslinya di hutan Sumatera setelah dilakukan perawatan.

Wakil Koordinator Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung Haryanto, Rabu (11/3), mengatakan, tiga kucing hutan tersebut terdiri atas satu induk dan dua anak kucing. ”Sebetulnya anak kucing hutan itu ada tiga, tetapi yang satu mati,” ujarnya.

Kucing hutan tersebut ditemukan Muhidin, warga Jalan Urip Sumoharjo 222, Bandar Lampung, saat sedang bermain di rumah kawannya di daerah Sukabumi pada Senin (9/3). Kebetulan di dekat rumah kawannya tersebut terdapat kebun kosong.

”Saya melihat induk kucing itu sedang menyusui ketiga anaknya sekitar pukul 14.00. Saya ambil karena saya tahu itu kucing dilindungi,” ujar Muhidin.

Menurut Muhidin, kawannya yang bernama Budiono juga mengetahui bahwa ketiga kucing tersebut tergolong satwa dilindungi. Budiono menghubungi BKSDA Lampung dan melaporkan penemuan itu serta meminta BKSDA mengambil kucing hutan tersebut.

”Karena laporan tersebut, kami datang untuk mengambil induk kucing dan dua anak kucing temuan Muhidin,” ujar Haryanto.

Saat ditemukan, kondisi kucing tersebut sangat memprihatinkan. Induk dan anak kucing terlihat kurus dan kotor. Pada penyerahan hari Rabu, induk kucing mulai terlihat gemetaran karena dua hari belum mendapat makanan.

Suparlan, polisi hutan yang turut menerima kucing hutan tersebut, mengatakan, ketiga kucing yang masih hidup itu akan dibawa ke BKSDA Lampung untuk dirawat. Setelah pulih dan cukup kuat, ketiga kucing tersebut akan dilepasliarkan di habitat asli kucing hutan.

Menurut Haryanto, ada beberapa pilihan lokasi pelepasliaran di Lampung, di antaranya di kawasan hutan lindung Register 39 Batutegi, yang memang dikenal sebagai lokasi pelepasliaran satwa liar pascaperawatan dan pemulihan satwa-satwa dilindungi hasil razia atau tangkapan BKSDA Lampung. Selain itu, pelepasliaran juga bisa dilakukan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kucing hutan merupakan satwa yang dilindungi pemerintah. Kucing hutan hidup dengan cara memangsa mamalia kecil, seperti burung atau hewan pengerat. Kucing hutan juga dikenal sebagai pemanjat pohon yang sangat lincah.

Ancaman 2.000 Pulau Tenggelam Belum Ditunjang Data

2009-03-11T21:53:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 12 Maret 2009 04:53 WIB
Jakarta - Ancaman tenggelamnya 2.000 pulau pada 2030 menjadi urgensi Indonesia untuk meyakinkan pentingnya adaptasi dan mitigasi kelautan ke dalam agenda Konferensi Kelautan Dunia, 11-15 Mei 2009, di Manado, Sulawesi Utara. Namun, perkiraan itu sebetulnya belum ditunjang data topografi akurat.

”Angka 2.000 pulau yang diperkirakan akan tenggelam pada 2030 itu belum dilengkapi data lengkap sehingga angka tersebut masih diragukan,” kata guru besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Institut Teknologi Bandung, Safwan Hadi, Rabu (11/3) di Bandung, Jawa Barat.

Penyebab pulau tenggelam, menurut Safwan, tidak bisa dipastikan hanya akibat perubahan iklim yang memengaruhi naiknya permukaan air laut. Namun, faktor penyebab dari aktivitas manusia jauh lebih penting yang memungkinkan terjadi percepatan tenggelamnya pulau-pulau.

Upaya pertambangan di daratan menyebabkan laju sedimentasi tinggi yang akhirnya menuju laut dan menaikkan permukaan air laut. Pertambangan di perairan berdampak pada kelangsungan pulau-pulau kecil terdekat.

”Melihat pengaruh aktivitas manusia di pertambangan seperti sekarang, pada 2030 pulau yang tenggelam bisa lebih dari 2.000 pulau. Namun, jumlah itu bisa kurang dari 2.000 pulau dan bergantung pada kebijakan ditempuh sekarang,” katanya.

Sekretaris Panitia Nasional Konferensi Kelautan Dunia Indroyono Soesilo mengatakan, ancaman pulau tenggelam sebagai dampak perubahan iklim menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas pada konferensi sedunia yang pertama kali itu. Indonesia sudah menyampaikan ilustrasi itu. ”Ancaman tenggelam lainnya terjadi di Jakarta pada 2050,” ujarnya.

Perubahan Iklim - Selamatkan Pantai dan Pulau Kecil

2009-03-11T21:47:00.000-07:00

Kamis, 12 Maret 2009 04:55 WIB Oleh: YUNI IKAWATI
Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global telah merendam pantai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Di Paparan Sunda ada Pulau Jawa yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertimbangan ekologis dan ekonomis.

Gas-gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida yang terus teremisikan ke atmosfer tanpa henti bahkan terus merangkak naik sejak tiga abad lalu, telah menampakkan dampak buruknya secara nyata.

Beberapa negara kepulauan telah melaporkan kehilangan pulau-pulau kecilnya. Papua Niugini, misalnya, melaporkan ada tujuh pulaunya yang berada Provinsi Manus telah tenggelam. Adapun Kiribati telah kehilangan tiga pulaunya, sekitar 30 pulau lainnya juga mulai menghilang dari permukaan laut.

Kiribati bukan satu-satunya negara kecil yang tergabung dalam SIDS (Small Islands Development States) yang terancam hilang dari muka bumi ini. Diperkirakan dari 44 anggota SIDS, 14 negara di antaranya akan lenyap akibat naiknya permukaan laut.

Di Samudra Pasifik ancaman itu selain dihadapi Kiribati juga dialami Seychelles, Tuvalu, dan Palau. Adapun di Samudra Hindia ada Maladewa yang bahkan akan kehilangan seluruh pulaunya. Menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan wilayahnya, belum lama ini Presiden Maladewa yang berpenduduk 369.000 jiwa menyatakan akan merelokasikan seluruh negeri itu dan mengharapkan uluran tangan negara lain untuk mereka menyewakan wilayahnya.

Sementara itu, nasib yang sedikit beruntung dialami Vanuatu yang didiami 212.000 penduduk. Negara ini masih memiliki lahan untuk merelokasi penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir yang terendam.

Kerugian Indonesia

Di antara negara kepulauan di dunia, agaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Pada tahun 2030 potensi kehilangan pulaunya sudah mencapai sekitar 2.000 bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, urai Indroyono, Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP.

Saat ini belum diketahui berapa sesungguhnya jumlah pulau di Nusantara ini yang telah hilang karena dampak kenaikan permukaan laut. Namun, pengamatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menunjukkan penciutan daerah pantai sudah terlihat di pulau-pulau yang berada di Paparan Sunda dan Paparan Sahul, ungkap Aris Poniman, Deputi Sumber Dasar Sumber Daya Alam Bakosurtanal.

Paparan Sunda meliputi pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan serta pantai utara Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di sekitar wilayah Papua. Penjelasan Aris didasari pada pemantauan pasang surut yang dilakukan Bakosurtanal di berbagai wilayah pantai Nusantara sejak 30 tahun terakhir.

Menghadapi ancaman hilangnya kawasan pantai dan pulau kecil yang kemungkinan akan terus berlanjut pada masa mendatang, Aris yang juga pengajar di IPB menyarankan penyusunan peta skala besar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000.

”Saat ini baru tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Makassar, yang memiliki peta berskala tersebut,” ujarnya. Pada peta tampak detail wilayah pantai yang terbenam di tiga kota tersebut. Peta ini disusun Bakosurtanal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Selain itu, pembuatan peta skala besar juga dilaksanakan untuk wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal ini terkait dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS). Sementara itu, untuk wilayah timur Sumatera dan wilayah lain yang tergolong rawan genangan air laut akibat pemanasan global peta yang ada masih berskala kecil, sekitar 1:25.000.

”Pembuatan peta genangan perlu menjadi prioritas agar setiap daerah dapat melakukan langkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah yang bakal tergenang dalam 5 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.

Data spasial dan penginderaan jauh yang merekam dampak pemanasan global juga akan menjadi materi untuk pengambilan kebijakan di setiap instansi terkait pada waktu mendatang, urai Indroyono.

Skenario usia bumi

Tanpa perubahan pola konsumsi manusia dan perilaku manusia, serta tanpa upaya mereduksi emisi GRK untuk mengatasi pemanasan global, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan usia bumi tinggal seabad lagi.

Proyeksi itu berdasar tren kenaikan suhu udara hingga 4°C. Tingkat itu dapat tercapai bila emisi GRK terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan karena tidak ditegakkannya kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pola pembangunan ramah lingkungan.

Bila melihat data emisi GRK pada kurun waktu 1970-2004, emisi GRK naik 70 persen. Tingkat itu disumbangkan dari sektor energi yang mencapai peningkatan 145 persen.

Bila temperatur udara naik menjadi 4°C, dampaknya antara lain hilangnya 30 persen lahan basah, naiknya kasus penyakit akibat udara panas, banjir, dan kekeringan, mengakibatkan angka kematian naik drastis.

Ancaman itu, menurut IPCC, dapat dicegah dengan beberapa skenario untuk menurunkan GRK hingga tahun 2030. Skenario terbaiknya adalah menahan kenaikan suhu bumi hanya 2°C-2,4°C sampai 23 tahun ke depan. Untuk mencapai itu, konsentrasi GRK harus distabilkan pada kisaran 445-490 part per million (ppm).

Skenario lain menyebutkan, kenaikan dibatasi sekitar 3,2°C hingga 4°C pada kurun waktu yang sama, dengan menjaga jumlah GRK 590-710 ppm. Saat ini tingkat GRK telah melampaui itu semua. Tahun 2005 konsentrasi GRK 400-515 ppm.

Menurut IPCC, target itu bisa dicapai jika diterapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tiap negara, yang harus diambil di sektor energi, transportasi, gedung, industri, pertanian, kehutanan, dan juga manajemen limbah.

Kerusakan Hutan - Manusia Serakah, Harimau Pun Marah

2009-03-11T19:43:00.000-07:00

KOMPAS, Kamis, 12 Maret 2009 05:03 WIB oleh: M Burhanudin
Dua bulan terakhir adalah masa yang menegangkan bagi warga Desa Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan warga Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Serangan harimau telah menewaskan sembilan orang di hutan dekat desa mereka. Rentetan peristiwa mengerikan yang tak pernah mereka alami sebelumnya.

Waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Tamat (40) pun mulai menghidupkan genset untuk penerangan rumahnya. Anak dan istrinya berada di dekatnya, bersiap-siap menutup pintu. Sejumlah tetangga juga berkumpul di situ.

Sejak dua bulan terakhir, saat petang tiba, mereka menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka menyalakan lampu dan menutup pintu rapat-rapat.

Semuanya itu terpaksa mereka lakukan sejak sembilan orang ditemukan tewas akibat serangan harimau di hutan dekat desa mereka. Mereka khawatir Si Raja Hutan keluar dari sarangnya yang sudah tercabik-cabik oleh tangan pembalak. ”Kami sendiri sebenarnya belum pernah melihat harimau itu. Kenyataannya, sudah ada yang mati karena terkaman. Dan, semuanya terjadi pada malam hari. Kami takut,” ujar Guntur (35), warga Desa Muara Medak.

Bila petang tiba, Desa Muara Medak terlihat seperti desa mati. Tak ada warga yang berani keluar rumah untuk bermain kartu domino bersama, misalnya.

Dari 50 keluarga yang pernah tinggal di desa tersebut, kini tinggal 20 keluarga. Yang lain mengungsi ke desa yang jauh dari hutan.

Pekerja kebun kelapa sawit dan karet yang biasanya pulang hingga larut malam kini sebagian besar memilih ikut mengungsi. Sesekali terlihat pembalak kayu yang nekat mengambil kayu.

Dari sembilan kasus terkaman harimau terhadap manusia, lima terjadi di hutan yang masuk wilayah Desa Muara Medak. Sisanya, dua kasus di Desa Sungai Gelam dan hutan dekat Kungpe Hilir, Muaro Jambi. Hutan tersebut berada di satu kawasan dan membentang seluas lebih dari 100.000 hektar di perbatasan Sumsel-Jambi.

Konflik harimau versus manusia juga terjadi di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Tertangkapnya Syarfuddin (53) oleh aparat dari Markas Kepolisian Sektor Kapur IX, akhir Februari 2009, saat hendak menjual kulit dan tulang belulang harimau yang tewas diracuninya di hutan kepada pedagang, menguak fakta bahwa kerusakan hutan di Sumatera begitu luas cakupannya.

Berdasarkan laporan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera yang dikeluarkan Departemen Kehutanan tahun 2007, mengutip data ekspor ilegal tulang harimau sumatera, jumlahnya mencapai 3.994 kilogram ke Korea Selatan pada kurun 1970-1993.

Di Desa Sungai Gelam, Jambi, selain hutan yang membentang, juga ada 42 sumur minyak dan sejumlah lapangan gas yang dikelola Pertamina. Tak salah bila desa itu disebut daerah kaya sumber daya alam.

Namun, kekayaannya tak berimbas pada kesejahteraan warga setempat. Penduduk desa itu umumnya tetap miskin dan terisolasi. Belum semua jalan beraspal, banyak sekali rumah tak beraliran listrik. Kondisi kian mengenaskan sejak jatuhnya harga sawit.

Kekayaan alam di desa itu dinikmati pengusaha, tauke, aparat, dan pembalak dari luar desa.

Sebagian besar warga yang tinggal di desa-desa tersebut adalah pendatang, khususnya transmigran dari Jawa Timur. Mereka datang dalam kurun 1990-2001. Umumnya mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet milik perusahaan swasta. Ada pula warga yang mengolah lahan sendiri.

Desa-desa tersebut juga sering didatangi pencari kayu hutan atau pembuka lahan sawit dari luar daerah, seperti Jambi dan Palembang. Mereka bekerja secara perorangan. Ada pula yang bekerja untuk tauke. Ada yang tinggal di pinggir hutan dengan rumah bedeng, ada yang menumpang di rumah warga.

Jumlah mereka kian banyak sejak enam bulan lalu seiring dengan masuknya sebuah perseroan terbatas (PT) kayu lapis ke hutan.

Suryanto (46), tokoh Desa Sungai Medak, mengungkapkan, tiap hari sekitar 100 truk masuk keluar hutan untuk mengangkut kayu. Sebagian besar truk-truk itu terkait dengan PT tersebut.

Aktivitas PT tersebut mengundang pembalak liar ikut menjarah hutan. Mereka membabat lahan hutan konservasi di luar hutan tanaman industri yang dibabat PT tersebut. Ada pula orang-orang dari luar desa yang membuka ladang sawit dan karet di atas lahan bekas tebangan hutan. Mereka mengapling begitu saja lahan-lahan itu untuk kemudian ditanami kelapa sawit.

Sujianto Basir (46), Kepala Dusun Sungai Gelam, Desa Sungai Gelam, mengungkapkan, orang yang menanam lahan sawit di bekas lahan hutan ini adalah para tauke. Ada yang menjadikannya sebagai lahan sawit dan merawatnya, ada pula yang hanya menanaminya untuk dijual. Harganya cuma Rp 40 juta untuk 2 hektar lahan sawit meski tanpa sertifikat karena status lahannya tak jelas.

Menurut Suryanto, para penanam sawit cuma perlu izin dari warga setempat dan kepala desa, lalu mereka bisa mematok dan menanam. Tak sedikit dari mereka adalah aparat pemerintah. ”Mereka menanam begitu saja. Ada yang menanam sendiri, ada yang mempekerjakan orang lain,” kata Suryanto sambil menyebutkan luas hutan itu sejak enam tahun terakhir tinggal sepertiganya.

Pembabatan inilah yang merusak sarang harimau sumatera yang konon berada di Pal 18 hingga Pal 25 hutan Desa Muara Medak dan Muara Merang.

Pemimpin spiritual India, Mahatma Gandhi, pernah berucap, Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi bukan untuk kerakusan. Barangkali, serangan harimau itu merupakan balasan setimpal atas kerakusan tersebut.

Hutan - Hutan Lindung Diajukan Jadi Tahura

2009-03-10T23:49:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 11 Maret 2009 05:15 WIB
Medan - Sekitar 20.000 hektar hutan lindung Register 15 di wilayah Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, diusulkan menjadi taman hutan rakyat atau tahura.

Sumatra Deputy Program Conservation International (CI) Indonesia Erwin Perbatakusuma, Selasa (10/3), mengatakan, status hutan lindung hanya berfungsi mencegah longsor dan banjir. Namun, jika tahura, itu bisa menjadi hutan konservasi dan bisa dimanfaatkan manusia. ”Nilai konservasi lebih bisa masuk ke dalam tahura,” tutur Erwin. Selain itu, kata Erwin, agar hutan bisa lebih efektif dikelola.

Pekan lalu, draf perubahan hutan lindung menjadi tahura sudah diserahkan CI kepada Bupati Tapanuli Selatan Ongku Parmonangan Hasibuan di kantor Bupati Tapanuli Selatan. Ongku menyatakan masih akan mempelajari draf tersebut, tetapi berjanji segera menandatangani.

Ongku mengatakan, dirinya berminat memanfaatkan hutan untuk konservasi dan bisa menggunakan salah satu kawasan hutan untuk kawasan perburuan yang menarik bagi wisatawan.

Menurut Erwin, perubahan menjadi tahura akan memudahkan kabupaten bisa mengontrol hutannya.

”Jika kontrol dari pusat, justru menyulitkan dan banyak masalah yang terjadi. Ini juga bagian dari otonomi daerah,” tutur Erwin.

CI sendiri menyatakan kesiapan untuk mengawal perubahan status hutan itu sampai ke Menteri Kehutanan hingga betul-betul menjadi tahura.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara Syahrul Sagala mengatakan, mengubah status kawasan baik saja, hanya perlu dilihat alasan di balik perubahan status. Walhi melihat banyak status hutan yang diubah akhir-akhir ini karena terkait dengan program pengurangan emisi atau reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) dalam Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Bali tahun 2007.

Penyelundupan Satwa Liar Digagalkan

2009-03-10T22:55:00.000-07:00

KOMPAS, Rabu, 11 Maret 2009, 05:38 Wib

Rencana penyelundupan sejumlah satwa liar menggunakan pesawat komersial, Minggu (8/3), digagalkan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Berbagai jenis satwa liar itu dikemas ke dalam empat koper dan tas yang meliputi 3 ekor kukang (Nycticebus coucang), 16 ekor burung beo (Gracula religiosa), 8 ekor burung punai, serta masing-masing seekor nuri merah kepala hitam (Lorius lory), kakatua maluku (Cacatua moluccensis), kakatua tanibar (Cacatua gofini), nuri hijau, nuri merah, dan kakatua putih (Cacatua alba). Petugas BC bekerja sama dengan Forum Satwa Liar Jakarta dalam upaya penggagalan oleh tiga tersangka berkebangsaan Arab Saudi yang hingga kini tidak ditahan atas jaminan pihak kedutaan negara itu. ”Pelaku penyelundupan harus ditindak tegas,” ujar Pramudya Harzani dari Jakarta Animal Aid Network yang tergabung dalam Forum Satwa Liar Jakarta.

Limbah Tambang Terus Cemari Lautan

2009-03-10T22:50:00.000-07:00

Isu Pemanasan Global Bisa Menyesatkan
KOMPAS, Rabu, 11 Maret 2009 04:50 WIB
Jakarta - Menjelang penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia pada 11-15 Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia belum menunjukkan konsistensinya menjaga lingkungan kelautan. Aktivitas pertambangan tetap mencemari lautan.

Sedikitnya sampai saat ini masih terdapat 340.000 ton limbah tambang yang terbuang ke laut dan mencemarinya hanya dari dua perusahaan asing terbesar yang beroperasi di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Barat.

”Dengan penyelenggaraan WOC (Konferensi Kelautan Dunia), masalah mendasar untuk menjaga lingkungan kelautan dari aspek pencemaran limbah tambang di Indonesia sendiri masih terabaikan. Euforia perubahan iklim membuat tersesat dan menjadikannya sebagai pencarian sumber dana baru atau skema finansial yang baru,” kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Siti Maemunah, Selasa (10/3) di Jakarta.

Menurut Maemunah, substansi perusakan lingkungan kelautan akibat operasional tambang di Indonesia masih ditutupi. Tanpa ketegasan Indonesia, penyelenggaraan WOC diragukan akan mampu menyentuh substansi.

”Utang kerusakan ekologis kelautan oleh kegiatan pertambangan dari negara-negara lain tersebut tidak akan sebanding dengan dana-dana hibah asing untuk program rehabilitasi kelautan kita,” kata Maemunah.

Usulan konkret yang perlu disampaikan, menurut Maemunah, seperti yang pernah dihasilkan dalam Konferensi Internasional Pembuangan Tailing ke Laut di Manado pada 23-30 April 2001. Pada konferensi yang dihadiri delegasi 15 negara tersebut diserukan komitmen untuk menjaga kelestarian kelautan dengan menolak pembuangan limbah tambang sampai ke laut.

”Perusahaan pertambangan selalu menyatakan limbah tambang secara teknis sudah ditangani di darat. Namun, pada kenyataannya laut tetap menjadi tempat sampah bagi pertambangan karena limbah terhanyut oleh air hujan,” kata Maemunah.

Pencemaran dibahas

Secara terpisah, Sekretaris Panitia Nasional WOC Indroyono Soesilo mengatakan, dari 32 sesi simposium pada penyelenggaraan WOC nanti, tentu akan dibahas aspek pencemaran laut dari kegiatan pertambangan.

Akan tetapi, fokus pada tema besar penyelenggaraan WOC akan tetap pada aspek peran dan pengaruh kelautan terhadap perubahan iklim.

”Ada empat hal yang ingin diraih dari penyelenggaraan WOC ini,” kata Indroyono.

Keempat hal tersebut meliputi pembahasan kesepakatan tentang peran kelautan terhadap perubahan iklim global, dampak perubahan iklim global terhadap kelautan, program adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim global, serta menggalang kerja sama internasional untuk mengatasi perubahan iklim global.

”Kesepakatan tersebut yang akan dituangkan ke dalam Manado Ocean Declaration. Kegiatan pertambangan terkait dengan perubahan iklim dan kelautan sehingga masalah ini tetap akan dibahas,” kata Indroyono.

Tambang dihentikan

Sementara itu, Maemunah mengatakan, bulan April 2009 ada kebijakan pemerintah atas desakan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menghentikan kegiatan tiga perusahaan tambang yang mencemari laut di Waigeo, Kepulauan Raja Ampat, Papua. Perairan tersebut dikenal sebagai kawasan terkaya biodiversitasnya sedunia.

”Meski penambangan dihentikan, pemulihan ekosistem tidak akan mudah,” ujar Maemunah.

Dia juga menyebutkan, era otonomi daerah berimplikasi pada distribusi kewenangan yang tidak berpihak bagi lingkungan kelautan. Izin usaha penambangan di berbagai wilayah provinsi dan kabupaten atau kota cenderung bertambah.

Hutan Hilang 142 Ha

2009-03-10T02:51:00.000-07:00

Potensi Perdagangan Karbon Sangat Tinggi
KOMPAS, Selasa, 10 Maret 2009 04:07 WIB
Padangsidimpuan - Kawasan hutan Batang Toru yang meliputi tiga kabupaten terus mengalami degradasi. Conservation International mencatat sejak tahun 2000 setiap tahun diperkirakan 142 hektar tutupan kawasan hutan Batang Toru hilang.

Musnahnya hutan di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah terjadi karena perambahan hutan, perluasan lahan pertanian, penebangan liar, penambangan emas, dan pembangunan infrastruktur.

Pantauan satelit yang dilakukan Conservation International (CI) pada tahun 2007 menunjukkan kerusakan lima tahun terakhir dari tahun 2003 hingga 2007 mencapai 1.300 hektar. Luas kerusakan lebih besar dibandingkan dengan Kota Sibolga yang luasnya hanya 1.100 hektar.

Jika diasumsikan kerusakan terus terjadi, pada tahun 2015, Batang Toru akan kehilangan 700 hingga 1.600 hektar, atau setara dengan 707.000 ton CO.

Regional Vice President CI Indonesia Jatna Supriyatna pekan lalu di Padangsidimpuan mengatakan, potensi karbon di Batang Toru sangat tinggi untuk menjadi bagian perdagangan karbon setelah Protokol Kyoto ditandatangani tahun 2012.

Dewan Perubahan Iklim Nasional, lanjut Jatna, sejauh ini masih menentukan berapa proporsi yang akan diterima masing-masing daerah terkait perdagangan karbon ini. Proporsi juga didasarkan status kawasan hutan.

Saat ini harga yang ditawarkan broker di tingkat internasional berkisar 2 dollar AS per ton. Namun, setelah Protokol Kyoto ditandatangani, harga diperkirakan akan meningkat pesat di atas 10 dollar AS per ton.

Menurut Jatna, para broker sudah mendatangi banyak daerah untuk melakukan perdagangan karbon agar saat 2012 ia bisa memperoleh keuntungan. Namun, risiko mereka pun besar karena harus tetap menjaga tutupan hutan.

”Dana yang masuk dalam perdagangan karbon itu adalah dana untuk menjaga hutan tetap lestari, bukan untuk yang lain,” tutur Jatna.

CI memperkirakan luas kawasan Batang Toru mempunyai potensi karbon 137 juta ton yang bisa dikonversi dalam nilai ekonomi senilai Rp 462 miliar.

Bupati Tapanuli Tengah Ongku Parmonangan Hasibuan mengaku tertarik dengan perdagangan karbon ini. Ia berharap langkah tersebut bisa menyejahterakan warganya dan terjaganya hutan.

Hutan Batang Toru juga menarik untuk kegiatan ekoturisme. Di kawasan hutan masih terdapat 380 orangutan sumatera, 67 jenis satwa mamalia, 287 jenis burung, 110 reptilia, dan 688 jenis tumbuhan.

100.000 Ha Teritori Harimau Dirusak

2009-03-10T02:45:00.000-07:00

Di Sumsel, 8.333 Ha Hutan Hilang Setiap Bulan
Selasa, 10 Maret 2009 05:55 WIB
JAMBI, KOMPAS — Hampir 100.000 hektar areal hutan produksi yang menjadi habitat harimau sumatera di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah dirusak perambah dan pembalak liar. Kondisi itu yang menyebabkan maraknya konflik antara harimau dan manusia dua bulan terakhir ini.

Hunian harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Muaro Jambi adalah hutan produksi hak pengusahaan hutan (HPH) Putra Duta seluas 35.000 hektar (ha) dan eks HPH Rimba Karya Indah (RKI) sekitar 50.000 ha. Hanya dua tempat itulah yang masih cocok untuk harimau mencari makanan dan berkembang
biak karena hutan di sekitarnya telah menjadi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit.

Taman Nasional Berbak yang tak jauh dari lokasi itu juga kurang memungkinkan menjadi hunian harimau karena kondisinya yang penuh rawa.

”Hunian harimau hanya tinggal hutan produksi, tetapi sudah rusak karena marak perambahan dan pembalakan oleh manusia. Harimau juga tidak bisa pindah
karena telah dikepung HTI dan perkebunan sawit. Harimau terjepit di sekitar hutan produksi itu,” tutur Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
Didy Wurjanto, Senin (9/3).

Didy memastikan, meningkatnya konflik antara harimau dan manusia, yang mengakibatkan sembilan orang meninggal diterkam selama sebulan ini, disebabkan
perusakan hutan. Kepal Subdinas Perencanaan Dina Kehutanan Provinsi Jambi Daru Pratomo mengemukakan, areal eks HPH Putra Duta dan RKI paling rawan dirambah dan dibalak karena tidak ada penjagaan ketat di dua lokasi itu.

Izin HPH untuk RKI telah dicabut tiga tahun lalu. Saat ini ada dua perusahaan yang sedang mengajukan pemanfaatan hutan produksi itu menjadi HTI, yaituPT Pesona Belantara dan PT Rimbun Persada. Sementara Putra Duta yang masih mengantongi izin HPH tidak memanfaatkan hutan seluas 35.000 hektar.

Serangan harimau di wilayah perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan, kata Manajer Pengembangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko, merupakan gambaran fenomena gunung es permasalahan kerusakan hutan di dua provinsi bertetangga itu. Walhi Sumsel mencatat, kerusakan hutan di Sumsel sekitar 8.333 ha per bulan.

”Tiga tahun ini kerusakan hutan di Sumsel 100.000 hektar atau setiap bulan 8.333 hektar. Saat ini luas hutan Sumsel tinggal 1,21 juta hektar. Dalam 10 tahun, jika terus seperti ini, hutan di Sumsel bakal habis,” kata Hadi di Palembang, Senin.

Hadi menyebutkan, kerusakan hutan disebabkan alih fungsi lahan dari hutan alam menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. Masalah lain adalah penebangan hutan secara liar. Hingga saat ini pemerintah pusat dan daerah juga masih terus mengeluarkan izin pengelolaan hutan kepada perusahaan swasta.

Di lokasi terbunuhnya sembilan warga oleh harimau di perbatasan Jambi dan Sumsel terdapat empat perusahaan yang membabat hutan. Setiap hari puluhan truk keluar-masuk hutan mengangkut kayu.

Lingkungan - Program CSR Harus Terus Dievaluasi

2009-03-05T19:28:00.000-08:00

KOMPAS, Jumat, 6 Maret 2009 04:56 WIB
Palembang - Program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan, energi, perkebunan, dan kehutanan di Sumatera Selatan perlu dievaluasi mengingat masih terjadi perusakan lingkungan di Sumsel. Di samping itu, program CSR justru menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat.

Menurut Manajer Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Yuliusman, Kamis (5/3), berdasarkan penelitian Walhi Sumsel, program CSR di Kabupaten Musi Banyuasin justru menimbulkan banyak persoalan, seperti tidak meratanya bantuan untuk masyarakat.

Yuliusman mengatakan, konflik horizontal sering terjadi karena tidak jelasnya mekanisme dalam membagi bantuan kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu berapa sebenarnya jumlah bantuan yang diberikan perusahaan kepada mereka.

Yuliusman mengutarakan, kehadiran perusahaan tidak banyak mengubah nasib warga di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan tak merekrut masyarakat sekitar, bahkan masyarakat sekitar harus mengeluarkan uang sogokan supaya dapat diterima bekerja.

Menurut Yuliusman, persoalan korupsi juga kerap terjadi dalam penyaluran program CSR, misalnya pemberian bantuan bibit ikan yang jumlahnya tidak sesuai janji perusahaan. Manipulasi jumlah bantuan dapat dilakukan oleh perangkat desa.

”Program CSR yang diterapkan perusahaan merupakan agenda terselubung untuk menguasai dan menguras sumber daya alam,” kata Yuliusman.

Mengenai pertemuan antara Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan pengusaha tentang persoalan lingkungan hari Rabu lalu di Griya Agung, kata Yuliusman, Gubernur tidak perlu melakukan silaturahim dengan pengusaha. Apalagi, kerusakan lingkungan di Sumsel sudah lama terjadi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, energi, dan kehutanan di Sumsel ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Gubernur, kata Yuliusman, seharusnya melaksanakan penegakan hukum kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan dan perusakan lingkungan.

Satwa Langka - Warga Selamatkan Dua Pesut Mahakam

2009-03-05T19:10:00.000-08:00

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 05:24 WIB
Samarinda - Sekitar 200 warga Kampung Pela, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berhasil menyelamatkan dua pesut mahakam (Orcaella brevirostris) yang terperangkap di daerah genangan air mirip danau dekat perkampungan mereka. Dua mamalia langka ini kemudian dikembalikan ke Sungai Pela, anak Sungai Mahakam.

”Yang diselamatkan adalah induk dan anak pesut,” kata Direktur Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) Budiono di Samarinda, Rabu (4/3). Induk pesut diperkirakan berusia tujuh tahun, panjang 2 meter, dan bobot 200 kilogram.

Adapun anak pesut diperkirakan berumur tiga tahun, panjang 1,3 meter, dan bobot 130 kilogram. ”Keduanya terperangkap di genangan itu saat banjir sebulan lalu,” kata Saldian (36), warga Kampung Pela, yang dihubungi dari Samarinda, Rabu. Warga menemukan pesut itu Senin (2/3) lalu.

Sering berkeliaran

Sebelumnya, pesut itu diketahui sering berkeliaran di perairan Sungai Mahakam di sekitar Kampung Pela. Untuk ke daerah genangan tersebut, satwa ini lewat semacam saluran yang terhubung dengan Sungai Pela, anak Sungai Mahakam. Saluran sedalam 40 sentimeter itu bisa dilewati kawanan pesut ketika banjir dengan ketinggian 1,5 meter.

Saldian mengatakan, daerah itu menjadi salah satu lokasi pencarian ikan memakai jaring-jaring atau rengge oleh warga setempat. Pesut diketahui berada di sana ketika banyak rengge milik warga yang jebol. ”Setelah kami telusuri ternyata ada pesut, makanya kami hubungi RASI,” kata Saldian.

Budiono mengaku gembira karena seluruh warga kampung yang mencapai sekitar 200 orang terlibat menyelamatkan dua pesut tersebut. Saat ini populasi pesut mahakam diperkirakan 90 ekor.

Pesut juga dijumpai di Kecamatan Muara Pahu pada pertemuan Sungai Kedang Pahu dengan Sungai Mahakam dan di Kecamatan Muara Kaman pada pertemuan Sungai Kedang Rantau dengan Sungai Mahakam.

Budiono mengatakan, gangguan terhadap pesut, antara lain, adalah lalu lalang kapal dan rengge. Suara kapal juga mengganggu sistem sonar untuk mencari ikan dan berkomunikasi dengan pesut lainnya. Jaring nelayan dari nilon tidak bisa dideteksi pesut sehingga pesut sering terperangkap dan akhirnya mati.

Gangguan lainnya terhadap habitat pesut di Sungai Mahakam juga berasal dari pencemaran tambang batu bara. Pencemaran itu menyebabkan pesut tidak bisa hamil.

Di Kecamatan Muara Pahu, warga setempat menganggap penting keberadaan pesut sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak ada pesut berkeliaran di sungai-sungai di Muara Pahu, itu bertanda bahwa Sungai Mahakam akan meluap dan banjir sehingga masyarakat bisa mengantisipasi sebelumnya.

Perubahan Iklim - AS Kembali Didesak Ambil Peran Utama

2009-03-05T19:01:00.000-08:00

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 05:57 WIB
Washington, Rabu - Sejumlah pejabat tinggi negara maju kembali menyampaikan harapannya agar Amerika Serikat mengambil peran utama memerangi perubahan iklim. Mereka optimistis di bawah Presiden Barack Obama, peluang itu besar.

”Memerangi tantangan global seperti iklim tidak dapat tanpa AS,” kata Menteri Iklim dan Energi Denmark Connie Hedegaard di Washington, Rabu (4/3). Ia mengacu pada beberapa negara yang enggan mengubah beberapa kebijakan tak ramah lingkungannya sebelum AS, negara konsumen energi terbesar di dunia, mengambil posisi utama.

Menteri Iklim dan Energi Inggris Ed Miliband menambahkan, komitmen Obama sangat signifikan dan ditunggu dunia. Perannya berdampak positif bagi perubahan di masa datang.

”Yang saya katakan ini benar, bahwa di Eropa sana terasa kepemimpinan baru AS pada isu perubahan iklim yang ditunjukkan Presiden Obama. Dan, kami menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya menjelaskan.

Dilatarbelakangi kebijakan Obama yang memperhatikan pemanasan global dan mendorong energi bersih, sejumlah menteri negara Eropa dan Kanada, pekan ini bertemu pejabat tinggi AS di Washington. Mereka ingin mendorong AS mengadopsi perundang-undangan terkait perubahan iklim sebelum Konferensi Perubahan Iklim, Desember 2009 di Kopenhagen.

Sebelumnya, Obama menyatakan keinginannya mempelajari ketentuan mengenai sistem perdagangan dan pengurangan karbon untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Lalu, mengucurkan miliaran dollar AS bagi proyek energi terbarukan.

Dukungan kuat

Di dalam negeri, dorongan agar AS berperan penting pada penanganan perubahan iklim juga disuarakan. Menteri Lingkungan Kanada Jim Prentice dan sejumlah pejabat negara dari Eropa bertemu anggota DPR AS komite perdagangan dan energi, termasuk salah satu tokohnya, Henry Waxman.

Meskipun dililit krisis ekonomi, Waxman mendorong AS supaya mengesahkan perundang-undangan tentang iklim sebelum Desember. Namun, sejumlah ahli mengatakan, harapan pengesahan sebelum Desember itu sulit diwujudkan. Kemungkinan akan ada ganjalan di tingkat Senat, yang saat ini sedang disibukkan persoalan penanganan krisis.

Warga Selamatkan Bayi Orangutan Korban Sawit

2009-03-05T07:02:00.000-08:00

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 04:29 WIB
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah menerima penyerahan seekor bayi orangutan (Pongo pygmaeus) berumur sekitar satu tahun yang diselamatkan warga dari areal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Hanau, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Pangkalan Bun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah (BKSDA Kalteng), Eko Novi Setiawan, ketika dihubungi dari Palangkaraya, Rabu (4/3), menuturkan, bayi orangutan tersebut ditemukan warga Tanjung Hanau. Warga selanjutnya menyerahkan bayi orangutan itu kepada seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Hanau bernama Muzakie Rakhman. Muzakie menampung dan merawat bayi orangutan itu selama tiga hari kemudian mengabarkan ke BKSDA Kalteng. Mengutip penjelasan Muzakie, Eko menuturkan, bayi orangutan diserahkan karena warga desa tak sanggup merawat dan memeliharanya. Di sekitar tempat penemuan bayi orangutan itu tidak lagi dijumpai induknya.

Konservasi - Kumis Kucing untuk Menyelamatkan Hutan

2009-03-05T06:57:00.000-08:00

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 04:16 WIB
Konservasi baru bisa berjalan jika ada manfaatnya buat masyarakat sekitar. Tak ada gunanya berteriak-teriak soal pentingnya konservasi jika manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat. Itulah yang disadari betul pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

”Manfaat dalam ukuran masyarakat, termasuk di dalamnya secara ekonomi,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Sumarto, di kantornya di Cibodas, Jawa Barat.

Selama ini ada sekitar 340 keluarga yang memanfaatkan lahan di sekitar hutan untuk berbagai jenis tanaman hortikultura serta sayur-mayur.

Pemanfaatan flora yang jauh lebih diharapkan sebenarnya dari produksi tanaman liar yang tumbuh di sela vegetasi dan bernilai ekonomis tinggi.

Setelah berdiskusi dan menjalin kerja sama dengan sejumlah kalangan, akhirnya dilakukan budi daya kumis kucing (Orthosiphon spp) yang bernilai tinggi. Tanaman ini secara tradisional dikenal berkhasiat menghilangkan reumatik, kencing manis, ginjal, batuk, encok, albuminuria, dan penyakit kelamin.

Ternyata, tanaman yang dikenal dengan nama remujung atau songot koneng ini pun laku diekspor. Harganya cukup tinggi, yakni kumis kucing kering sekitar 2,4 dollar AS per kilogram atau sekitar Rp 30.000 per kilogram. Ekspor perdana dilakukan ke Perancis.

”Dari permintaan 14 ton per bulan, kami baru sanggup melakukan pengiriman tujuh ton per bulan,” kata

Hendaru Djumantoro, salah seorang pendamping masyarakat di TNGGP.

Karena diuntungkan secara ekonomis dengan tanaman kumis kucing, masyarakat juga tidak tertarik untuk menebang kayu hutan atau membuka lahan baru guna tanaman holtikultura.

Beragam jenis flora lainnya, menurut Hendaru, juga berpotensi menjadi komoditas ekspor untuk menunjang produksi obat-obatan serta bahan-bahan kosmetik herbal. ”Ini menjadi tren bagi dunia, tetapi risetnya masih minim,” ujarnya.

Indonesia sebenarnya kaya akan berbagai jenis tanaman obat berkhasiat. Berbagai jenis tanaman paku atau pakis (Cyathea latebrosa, Cyathea contaminas, Cyathea tomentosa, Dicksonia blumei), getahnya memiliki manfaat sebagai obat luka gores.

Mikrohidro

TNGGP saat ini juga sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan aliran air yang melimpah di sekitar Gunung Gede Pangrango. Pada tahap awal, selokan kecil di depan Kantor TNGGP dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik yang bisa menghasilkan listrik 2.000 watt dan akan ditingkatkan menjadi 15.000 watt. Masyarakat sekitar juga akan bisa menikmati manfaatnya karena tak perlu lagi mengandalkan listrik dari PLN.

”Secara tidak langsung, masyarakat juga diajak untuk melakukan konservasi agar air yang menjadi sumber tenaga listrik terus mengalir,” kata Agus Wiwianto dari Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) yang menjadi rekanan pengoperasian turbin mikrohidro TNGGP.

KEGANASAN HARIMAU - Satu Lagi Korban Tewas Diterkam

2009-03-05T06:52:00.000-08:00

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 05:34 WIB
Palembang - Hingga Rabu (4/3) sudah sembilan orang tewas diterkam harimau dalam lima pekan terakhir karena habitat hewan buas itu diganggu. Seorang pembalak liar, kemarin, ditemukan tewas akibat diterkam harimau di kawasan hutan Sungai Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Didy Wurjanto saat dihubungi mengatakan, identitas pembalak yang tewas itu belum diketahui karena jenazahnya langsung dibawa pergi dari lokasi oleh cukong.
Lokasi kejadian berjarak 5-10 kilometer dari lokasi tewasnya korban kedelapan, yaitu di Sungai Medak. Saat ini BKSDA Jambi telah mengirimkan petugas ke lokasi untuk mengumpulkan informasi.
”Mereka menyadari bahwa tindakan mereka ilegal sehingga secara diam-diam korban dievakuasi dan dibawa ke kampung halamannya. Korban bukan penduduk sekitar karena tidak melapor,” kata Didy.
Dua orang ditangkap
Rabu dini hari, dua tersangka penjerat harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ditangkap oleh satuan polisi kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
Tersangka A dan M diambil dari rumah mereka pada Rabu dini hari dan dibawa ke Kepolisian Sektor Pelangiran.
”Kami berharap polisi dapat meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan,” ujar Rachman Sidik, Kepala BBKSDA Riau di Pekanbaru.
Rachman mengatakan, A dan M adalah tokoh utama di balik kematian tiga harimau di Desa Tanjung Pasar beberapa waktu lalu. Keduanya diduga pelaku penjeratan harimau.
Seperti diberitakan, dalam dua pekan di bulan Februari, empat ekor harimau sumatera mati dijerat warga. Tiga harimau mati di Desa Tanjung Pasar tanggal 10 dan 16 Februari, dan seekor harimau mati di Desa Gaung, Kecamatam Gaung, tanggal 24 Februari.
Tiga ekor harimau di Desa Tanjung Pasar dijerat karena memangsa beberapa ternak warga, sedangkan harimau di Gaung dijerat setelah sebelumnya menerkam dua penjaga kebun kelapa sawit, Mamat dan Toni.
Secara terpisah, Kepala BBKSDA Riau Wilayah I Rengat Edi Susanto mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus kematian hewan langka itu.

Kasus Amukan Harimau Meningkat

2009-03-03T23:51:00.000-08:00

KOMPAS, Rabu, 04 Maret 2009, 04:42 Wib
Amukan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di wilayah Sumatera Utara cenderung meningkat.

Dua tahun terakhir terdapat tujuh kasus konflik antara harimau dan manusia. Tiga kasus di antaranya terjadi tahun 2007 dan empat kasus lain terjadi tahun 2008. ”Semua kasus ini terjadi ketika harimau masuk ke permukiman warga. Mereka (harimau) menyerang hewan ternak warga. Hanya satu kasus serangan harimau melukai manusia,” tutur Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Djati Widjaksono Hadi di Medan, Selasa (3/3). Berdasarkan data BBKSDA Sumut, kasus konflik harimau dengan manusia umumnya terjadi pada pertengahan tahun sampai akhir tahun.

Intrusi Air Laut Mengancam Sungai Musi

2009-03-03T23:48:00.001-08:00

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:35 WIB
Palembang - Intrusi atau penyusupan air laut ke Sungai Musi yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh air baku merupakan persoalan lingkungan utama di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di sela acara ”pertemuan pagi” dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Selasa (3/3).

Alex mengungkapkan, intrusi air laut ke Sungai Musi akan menjadi masalah serius di Sumsel, khususnya di Palembang, dalam waktu 10-15 tahun mendatang karena intrusi air laut semakin jauh ke hulu sungai.

Menurut Alex, kalau intrusi air laut semakin masuk ke hulu, air yang disedot oleh pipa intake perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air laut, bukan air sungai. Alat pengolah air milik PDAM tidak bisa mengolah air laut karena harga alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar sangat mahal.

Selain itu, Alex juga mengungkapkan, kerusakan hutan menyebabkan daya serap hutan berkurang. Akibatnya, seluruh air baku langsung mengalir ke laut, tidak terserap ke dalam tanah. Kerusakan hutan juga menyebabkan volume sungai berkurang sehingga air laut masuk ke sungai.

”Cara pencegahannya adalah perbaikan lingkungan, penanaman kembali hutan yang rusak, dan jangan melakukan penebangan hutan. Itu sebenarnya masalah utama yang dihadapi Sumsel dalam bidang lingkungan, bukan hanya soal asap karena kebakaran hutan,” kata Alex.

Dari data Dinas Kehutanan Sumsel diketahui seluas 950.000 hektar dari 3,8 juta hektar luas hutan di Provinsi Sumsel dalam kondisi rusak. Tidak kurang dari 9.500 hektar lahan di wilayah itu kritis. Adanya hutan rusak dan lahan kritis menyebabkan wilayah terkait rentan bencana longsor dan banjir.

Dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan hutan parah adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.

Selama tahun 2008 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 238.400 batang. Sampai tahun 2009 diharapkan bisa ditanam 1,8 juta batang pohon.

Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi hutan sebesar Rp 6 juta-Rp 7 juta per hektar.

Peran perusahaan

Dalam acara yang dihadiri 100 perusahaan tersebut, Alex meminta partisipasi pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya, yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan melakukan penanaman ulang di bekas lokasi tambang.

Alex mengatakan, perusahaan jangan hanya melakukan CSR dalam bentuk perbaikan lingkungan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Sumsel. Fasilitas itu, selain bermanfaat bagi karyawan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.

”Kalau perusahaan ikut membantu fasilitas kesehatan dan pendidikan, dana APBD provinsi untuk membangun kedua fasilitas itu berkurang. Untuk membangun fasilitas kesehatan menggunakan dana APBD provinsi Rp 240 miliar dan untuk pendidikan Rp 400 miliar,” kata Alex.

Alex memastikan akan menciptakan iklim usaha yang baik di Sumsel. Pengusaha tidak akan dibebani pungutan dan retribusi yang bermacam-macam. Semua bentuk premanisme dalam pelaksanaan tender juga akan diberantas.

Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam (BA) Sukrisno, pada tahun 2008 PT BA mengucurkan dana CSR sebesar Rp 38 miliar dan tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi Rp 70 miliar. Adapun upaya penanaman kembali kawasan penambangan telah dilakukan terhadap 2.100 lokasi dari total 4.300 lokasi penambangan.

Industrialisasi Sampah Masa Depan TPA Bantar Gebang

2009-03-03T23:41:00.000-08:00

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 03:55 WIB Oleh: Cokorda Yudistira
Sampah masih menjadi persoalan pelik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama menyangkut tempat pembuangannya. Sementara timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang sudah mencapai ketinggian kritis.

Lebih dari 10 juta ton sampah sudah ditimbun di areal TPA milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap harinya, tidak kurang dari 6.000 ton sampah baru dibuang ke TPA Bantar Gebang.

Tanpa penanganan dan pengelolaan yang baik, lahan TPA Bantar Gebang yang saat ini seluas 110 hektar lebih itu dikhawatirkan tidak akan mampu menampung sampah lagi dari DKI Jakarta. Selain itu, risiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang setiap waktu terus mengancam.

Di sisi lain, penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah raksasa.

Dalam buku Malapetaka Sampah (cetakan pertama November 2004), Bagong Suyoto menyebut, sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Namun, di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.

”Bisa dipastikan setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang akan muncul gugatan dan polemik,” kata Bagong, yang juga Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional.

Seperti yang terjadi pada Desember 2008. Jalan masuk TPA Bantar Gebang dipagar betis oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, warga desa mengaku belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pembagian hasil pungutan sampah.

Teknologi

Setelah hampir 20 tahun TPA Bantar Gebang difungsikan, Pemprov DKI Jakarta pada Desember 2008 meneken kontrak investasi untuk industrialisasi di TPA Bantar Gebang. Nilai investasi yang ditanamkan pengelola baru di TPA Bantar Gebang mencapai Rp 700 miliar. ”Ini kontrak jangka panjang,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna.

Selain menggandeng investor untuk mengelola TPA Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta juga meneruskan rencana membangun sarana pengolahan sampah berupa intermediate treatment facility (ITF) di wilayah Ibu Kota. ”Itu adalah komitmen untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ujar Eko.

Pengelola baru di TPA Bantar Gebang adalah PT Godang Tua Jaya (GTJ). PT GTJ adalah ”pemain lama” dalam bisnis sampah. PT GTJ akan mengelola TPA Bantar Gebang hingga 15 tahun ke depan atau sampai tahun 2023. PT GTJ menggandeng PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dan Sindicatum Capital Carbon serta Organic International Limited untuk mengelola TPA Bantar Gebang.

PT GTJ dikenal sebagai produsen pupuk organik (kompos) yang berbahan baku sampah pasar dan salah satu subkontraktor di TPA Bantar Gebang ketika TPA Bantar Gebang masih dikelola PT Patriot Bekasi Bangkit (PBB). PT NOEI memiliki pengalaman mengolah sampah menjadi sumber energi listrik di Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita di TPA Suwung, Denpasar, Bali.

Ditemui awal Februari lalu, Direktur PT GTJ Douglas J Manurung mengatakan, mereka akan menerapkan teknologi sanitary landfill yang benar dan penerapan proses 3R, yaitu reduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan untuk sampah di TPA Bantar Gebang.

Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah akan dibangun secara bertahap di TPA Bantar Gebang mulai tahun 2009. Rencana tersebut meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik.

Dengan menerapkan teknologi yang tepat, kata Douglas, masa pakai lahan TPA Bantar Gebang dapat diperpanjang hingga belasan tahun lagi. Selain itu, sampah di Bantar Gebang juga akan menghasilkan keuntungan ganda yang bernilai ekonomis, antara lain bahan baku pupuk organik (kompos), bahan baku produk daur ulang, dan sumber energi listrik.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan TPA sudah dijalankan Pemkot Bekasi di TPA Sumur Batu sejak tahun lalu. Pemkot Bekasi menggandeng PT Gikoko Kogyo Indonesia untuk mengelola gas metana hasil pembusukan sampah TPA Sumur Batu dengan teknologi pembakaran gas (landfill gas flaring/LGF).

Menyusul itu, Pemkot Bekasi dibantu Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membangun pusat pengolahan sampah dengan sistem 3R di sekitar TPA Sumur Batu.

Menurut Bagong, penerapan teknologi dan masuknya industri ke TPA Bantar Gebang akan menempatkan TPA Bantar Gebang sebagai pusat industri daur ulang, pusat industri kompos, dan pusat sumber energi listrik.

”Bahkan, TPA Bantar Gebang dapat menjadi pusat pelatihan dan pusat pengembangan pertanian serta kawasan ekowisata," kata Bagong.

Tanggulangi Sampah dengan Rumah Kompos

2009-03-03T23:24:00.000-08:00

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 04:21 WIB
Jakarta - Sampah memiliki nilai ekonomis tinggi jika diolah dengan benar. Pemahaman ini melatarbelakangi dibangunnya rumah kompos, yaitu pusat penanganan sampah dan limbah rumah tangga di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pengelolaan sampah ini akan dikembangkan di tiap kelurahan dan kecamatan.

”Harus segera dimulai sekarang atau semua hanya akan menjadi imbauan semata. Untuk itu, di kompleks Kantor Wali Kota dijadikan percontohan. Kelurahan dan kecamatan nanti tinggal mencontoh dan menerapkan saja teknologi sederhana, tetapi tepat guna ini,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (3/3).

Rumah kompos itu berupa lahan seluas 12 meter persegi yang dilengkapi dengan sebuah mesin penghancur sampah. Sampah yang telah hancur menjadi bahan untuk memproduksi kompos.

Selain kompos padat, juga akan dihasilkan kompos cair. Kedua jenis kompos ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman di lingkungan perumahan dan juga bisa diperdagangkan.

Setelah kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga sedang membidik perkantoran dan pusat perbelanjaan agar menerapkan teknologi pengolahan sampah ini.

PENGELOLAAN LIMBAH - Tiada yang Mahal bagi Kesehatan

2009-03-03T23:12:00.001-08:00

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:40 WIB Oleh: Gesit Ariyanto
Teluk Tokyo, Jepang, memantulkan cahaya kebiruan pada siang yang dingin menjelang akhir Februari 2009. Hamparan biru itu bersanding dengan blok apartemen dan kompleks industri, selain permukiman. Langsung terbayang, seandainya itu Teluk Jakarta.

Dari sisi kondisi terkini memang tak adil membandingkan Teluk Tokyo dengan Teluk Jakarta. Namun, bukan tak mungkin kondisi serupa diwujudkan. Itulah yang muncul di pikiran saat kunjungan memenuhi undangan JICA PR Campaign 2008, pertengahan Februari lalu.

Kuncinya, ketersediaan saluran pembuangan kotoran dari sumbernya hingga pusat pengolahan yang terintegrasi. Limbah rumah tangga dan industri dilarang keras langsung dibuang ke sungai.
Konsekuensinya, pusat pengelolaan limbah cair tersebar di beberapa lokasi. Di Kota Tokyo saja, Pemerintah Kota Tokyo mengoperasikan 13 pusat pengelolaan limbah cair (water reclamation center).

Ke-13 pusat pengelolaan itu tersebar di 10 distrik pengelolaan, tempat bermuaranya pipa-pipa saluran limbah cair dari 23 ward (setingkat kecamatan). Setiap hari, 4,8 juta meter kubik limbah cair diolah di Tokyo.

Hingga Maret 2007, panjang total selokan di Tokyo mencapai 15,6 juta meter. Ratusan ribu lubang selokan tersebar di berbagai tempat menuju saluran utama.

Pemerintah Kota Tokyo memiliki data rinci jumlah dan kondisi saluran pembuangan air limbah di wilayahnya. Mereka mengontrol dengan baik keberadaannya.

Pengelolaan di Ariake

Salah satu pusat pengelolaan limbah cair terbesar di Tokyo adalah Ariake Water Reclamation Center yang berada di kawasan reklamasi di tepi Teluk Tokyo dengan luas lahan 46.600 meter persegi.

Bangunan pengendali milik Pemerintah Kota Tokyo itu berdiri megah seperti layaknya kantor perusahaan swasta.

Luas cakupan layanannya mencapai 681 hektar dengan kapasitas terpasang 30.000 meter kubik per hari. Pusat pengelolaan itu mulai beroperasi sejak tahun 1995.

Setiap hari, 12.000-14.000 meter kubik limbah cair rumah tangga, hotel, industri, dan perkantoran dialirkan dengan memanfaatkan gravitasi bumi dan pemompaan untuk diolah di pusat pengelolaan itu.

Keberadaan limbah cair dipisahkan dengan limpasan air hujan yang langsung dibuang ke laut melalui saluran khusus agar tidak mencemari sungai yang dilaluinya.

Dari sekitar 12.000 meter kubik limbah cair yang diolah setiap harinya, 6.000 meter kubik dibuang ke laut, 3.000 meter kubik digunakan lagi untuk keperluan nonmemasak, dan 3.000 meter kubik dimanfaatkan ulang dalam rantai pemrosesan.

Sebagian besar fasilitas pengolahan limbah cair berada di bawah tanah dan dipantau 24 jam dengan tiga grup jaga.

Di atas fasilitas tersebut, dibangun lebih dari empat lapangan tenis untuk umum.

Sementara itu, pada gedung pengendali operasi yang megah dibangun ruang senam, aerobik, dan kolam renang. Meskipun luas dan fasilitas vital, jumlah pegawai tetap dan kontraknya kurang dari 200 orang.

Mikroorganisme

Ariake Water Reclamation Center menerapkan metode anaerobik-anoksik-oksik (A2O) dan proses penyaringan biologis, sebelum limbah cair yang telah diolah dibuang ke Teluk Tokyo dan digunakan ulang. Metode A2O memanfaatkan mikroorganisme.

”Metode itu penting untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfor dalam jumlah besar,” kata Direktur Ariake Water Reclamation Center Tomori Okamura. Nitrogen dan fosfor harus dikurangi sebelum dibuang ke perairan.

Rendahnya kadar nitrogen dan fosfor pascapengolahan membebaskan pantai dan biota laut dari ancaman algae bloom, yang ditandai dengan kematian massal ikan, seperti yang beberapa kali terjadi di perairan Teluk Jakarta.

Pada saat itu terjadi, oksigen yang dibutuhkan ikan diikat alga untuk berkembang biak.

Mikroorganisme dicampurkan pada tangki reaksi, beberapa tahap setelah tahapan pengadukan limbah cair yang baru masuk ke dalam tangki.

Melalui mikroskop elektron yang memeriksa sampel air, mikroorganisme tampak melayang-layang di air keruh dan merayapi serat-serat tisu toilet.

Mikroorganisme juga berperan besar memisahkan air dengan material padat yang mengendap. Endapan itu akan dikirimkan ke fasilitas pengelolaan sedimentasi (sludge), sedangkan air bersih akan diolah lagi.

Tahapan lanjut adalah metode penyaringan biologis dengan memasukkan semacam karbon pemurni air.

Pada tahap ini, kadar kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kebutuhan oksigen kimia (COD) dikurangi, termasuk bakteri pembawa penyakit, misalnya E colli.

Selanjutnya, air diarahkan ke tahap akhir; dibuang ke laut (melalui tangki klorinasi) atau digunakan ulang (melalui tangki ozon dan klorinasi).

Air yang akan dibuang ke laut memang tak terlalu bersih. ”Namun aman bagi biota-biota laut. Selama ini tak ada masalah,” kata Okamura.

Dari empat parameter penting di dalam air, yaitu biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), nitrogen, dan fosfor, kadarnya jauh di bawah ambang batas toleransi. Artinya, ekosistem laut aman dari ancaman limbah.

Okamura mengakui, pembangunan fasilitas Ariake Water Reclamation Center sangat mahal. Secara ekonomis pun tidak menguntungkan. Namun, itu pilihan yang patut dilakukan.

Untuk membangun gedung dan pengadaan tanah pertengahan tahun 1990-an dibutuhkan anggaran 72 miliar yen (1 yen setara dengan Rp 120). Kini, ongkos pemeliharaan harian dan biaya operasional terus dikeluarkan.

Berdasarkan hitungan operasionalnya, untuk pengolahan limbah cair per meter kubik dibutuhkan 26 yen, termasuk membayar pegawai. Adapun energi listrik yang dibutuhkan sebesar 260 kWh untuk setiap 1.000 meter kubik limbah cair.

Jelas tidak murah. Namun, seperti dikatakan Okamura, itulah salah satu tugas pemerintah, yakni menjamin kesehatan warga dan sekaligus keberlanjutan lingkungan.

IKLIM - UE Gagal Memenuhi Janji

2009-03-03T23:04:00.000-08:00

KOMPAS, Senin, Rabu, 4 Maret 2009 05:47 WIB
BRUSSELS - Para menteri negara Uni Eropa hari Senin (2/3) gagal bersepakat mengenai bagaimana membantu negara-negara miskin mendanai upaya mencegah dampak perubahan iklim.

Persoalan ini akan dibawa ke tingkat kepala pemerintahan dan kepala negara Uni Eropa.

”Kami kesulitan mencapai konsensus tentang mekanisme keuangan. Butuh diskusi lebih lanjut di tingkat dewan negara Uni Eropa untuk isu ini,” ujar Komisioner Lingkungan Uni Eropa (UE) Stavros Dimas di Brussels, Belgia, Senin.

Wakil Menteri Lingkungan Ceko Jan Dursik mengatakan bahwa ”ada satu bangsa yang ingin menahan semua pilihan itu tetap terbuka”—tanpa menyebut negara mana. Muncul dugaan bahwa negara yang berbeda pendapat (dissenting nation) itu adalah Polandia.

Persoalan yang belum terpecahkan ini akan dibicarakan dalam pertemuan para menteri keuangan negara Uni Eropa pada 10 Maret mendatang.

Putaran pertemuan para menteri ini akan diakhiri dengan pertemuan 27 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada 19-20 Maret.

Para menteri negara Uni Eropa sepakat bahwa dibutuhkan dana hingga 175 miliar euro, sekitar Rp 2.630 triliun, hingga tahun 2020. Dimas mengungkapkan, separuh dari dana itu akan disumbangkan kepada negara-negara sedang berkembang.

Organisasi lingkungan Greenpeace menyalahkan kebuntuan tersebut.

Seorang aktivis mengatakan, ketika jutaan pembayar pajak menghadapi kebangkrutan bank dan pabrik mobil, tidak satu sen euro pun digunakan untuk menolong negara berkembang mengatasi problem perubahan iklim yang telah diciptakan oleh Eropa.

Pihak Greenpeace dan sejumlah organisasi lingkungan lain menyebutkan Uni Eropa mestinya membantu sekitar 35 miliar euro bagi negara berkembang.

Lingkungan - Tutupan Lahan DAS Ciliwung 2,42 Persen

2009-03-03T22:55:00.000-08:00

KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 06:11 WIB
Bogor - Tutupan lahan daerah aliran Sungai Ciliwung menurut data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tersisa 1.265 hektar atau 2,42 persen pada tahun 2008. Tahun 2000, luas tutupan DAS Ciliwung 7,01 persen.

Padahal, minimal tutupan lahan (vegetasi) DAS mestinya 30 persen. ”Tutupan lahan untuk permukiman meningkat signifikan,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman pada kunjungan empat menteri di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/3). Kunjungan terkait dengan pemulihan kualitas DAS Ciliwung.

Keempat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Hadir pula Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Wakil Bupati Bogor K Faturachman.

Masnellyarti mengatakan, peningkatan luas kawasan permukiman dari tahun 2000-2008 mencapai 20,93 persen. Tahun 2008, luas permukiman menjadi 35.750 hektar atau 68,53 persen.

Akibat kerusakan DAS Ciliwung, kata Joko Kirmanto, kualitas air turun dan sedimentasi tinggi. ”Puluhan situ di DAS Ciliwung sudah kami perbaiki dan ratusan dam parit dibangun, tetapi masih kurang,” katanya.

Ia berharap keterlibatan empat departemen dan kantor menteri untuk pemulihan DAS Ciliwung membawa perubahan berarti.

Menurut Dede Yusuf, pemulihan kualitas DAS Ciliwung hendaknya serius, bukan karena sungai itu melintasi ibu kota negara, Jakarta.

”Ciliwung hanya satu dari beberapa masalah lingkungan di Jawa Barat dan daerah lain,” ujar Dede.

Pemilik Vila di Puncak Diminta Bongkar Bangunan

2009-03-03T22:45:00.000-08:00

KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 05:21 WIB
Bogor - Para pemilik vila di lahan negara atau kawasan konservasi air di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, diharapkan membongkar sendiri bangunan mereka yang melanggar sejumlah peraturan. Jika tidak melakukannya dalam tempo dua bulan ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membongkarnya.

”Peringatan pertama sudah kami lakukan saat kami melakukan kunjungan ke sini (Desa Tugu Utara, Cisarua) sebulan lalu. Waktu itu kami beri waktu 1,5 bulan untuk membongkarnya. Kalau tidak diindahkan, kami beri peringatan kedua dengan tambahan waktu 1,5 bulan lagi,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Senin (2/3) siang di Cisarua.

Kalau ternyata tidak diindahkan juga, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor harus membongkar paksa vila atau bangunan yang melanggar hukum itu.

Rachmat Witoelar berada di Bogor bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kehutanan MS Ka’ban, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, dan Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman, serta sejumlah pejabat dari kementerian-kementerian itu.

Mereka berkumpul berkaitan dengan program Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Secara Terpadu, sekaligus meninjau beberapa proyek dari program tersebut di lapangan.

Rachmat Witoelar mengatakan, surat peringatan kepada para pemilik vila tersebut sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.

”Yang punya wilayah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. Surat peringatan itu dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bukan dari kantor saya,” katanya.

Namun, fakta di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bogor baru melakukan pendataan vila. ”Baru dua minggu ini kami melakukan pendataan bersama dengan staf Pak Mas’an (Mas’an Djajuli, Kepala Dinas Cipta Karya). Perlu waktu sebulanlah untuk kelar pendataannya,” kata Camat Cisarua Tutang Badrutaman.

Tutang menambahkan, di kecamatannya tercatat ada 586 vila yang perlu diteliti kembali kepemilikan dan izin bangunannya, termasuk 250 vila yang berada di lahan negara atau Perkebunan Teh Gunung Mas.

”Kami harus data kembali, untuk memastikan apakah vila tersebut bukan berada di lahan milik pribadi. Jadi, tidak bisa asal memberi surat peringatan. Surat peringatan itu pun yang mengeluarkan Bupati Bogor, bukan camat,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Karyawan Fathurachman, antara lain, mengatakan, hendaknya pemerintah pusat dalam membuat program kebijakan pemulihan DAS Ciliwung, khususnya di bagian hulu, juga memerhatikan nasib dan kebiasaan rakyatnya.

Dia berharap, pemerintah pusat juga memerhatikan kondisi lingkungan di DAS Cisadane, yang kebetulan hulunya tidak melalui ibu kota Jakarta.

Dede Yusuf mengatakan, pemerintah pusat jangan hanya memberi kewenangan dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam hal menjaga hutan dan lahan konservasi atau kelestarian lingkungan hidup di hulu. Pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan dan dukungan penuh untuk pemda dalam melakukan tindakan, termasuk semacam pembongkaran vila di kawasan Puncak.

”Kami berharap penanganan DAS Ciliwung terpadu ini lebih ditingkatkan lagi menjadi kaukus lingkungan hidup sehingga DAS-DAS lainnya juga menjadi perhatian. Bukan hanya DAS Ciliwung yang diperhatikan hanya karena hulunya di Jakarta,” katanya.