Air Murni Makin Sulit

Produksi Hidrogen dari Dalam Laut
KOMPAS, Sabtu, 11 April 2009 03:16 WIB
Jakarta - Sumber air baik di darat maupun di laut kini makin terkontaminasi pencemaran. Hal ini menyulitkan perolehan sumber air murni yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku hidrogen sebagai sumber energi ramah lingkungan pada masa depan.

Salah satu alternatif yang baik untuk dikembangkan dari sektor kelautan adalah memperoleh air murni itu dari kedalaman lebih dari 1.000 meter.

”Pencemaran air sudah melanda di mana-mana. Sumber energi hidrogen memang paling baik karena ramah lingkungan, tetapi kendalanya terdapat perolehan air murni karena banyak sumber air yang tercemar dan juga terbatasnya ketersediaan listrik yang harus diperoleh dari sumber energi ramah lingkungan,” kata Direktur PT Colano E&P Yasser Rahman saat dihubungi Jumat (10/4).

Yasser adalah salah satu pengembang yang merintis rekayasa industri di sektor kelautan untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi yang dirancang dikenal sebagai ocean thermal energy conversion (OTEC). Teknologi ini memanfaatkan beda suhu sekitar 15 derajat celsius antara permukaan laut dan kedalaman laut untuk membangkitkan sistem fluida kerja.

Sistem fluida kerja menjadi energi penggerak turbin penghasil listrik. Lokasi yang dipilih untuk persiapan industri ini adalah Mamuju, Sulawesi Barat.

Konferensi kelautan

Menurut Yasser, produksi listrik dengan sistem OTEC di laut menjadi modal pengembangan produksi hidrogen dengan sumber air murni yang didapat dari kedalaman laut lebih dari 1.000 meter. Sumber air murni itu berkelimpahan dan sumber energi listriknya juga ramah lingkungan, mengandalkan beda suhu permukaan dan kedalaman laut.

Perpaduan teknologi untuk pemanfaatan sektor kelautan di bidang energi ini cukup konkret. Masalah ini dapat dimasukkan ke dalam pembahasan agenda Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pada pemaparan kesiapan penyelenggaraan WOC, Rabu (8/4), mengemukakan, kemampuan laut bukan hanya menjaga keseimbangan lingkungan. Lebih dari itu, laut juga memiliki potensi bagi lahirnya sumber energi yang sangat ramah lingkungan.

Akan tetapi, persoalan energi dari sektor kelautan ini kurang dikedepankan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan WOC. Menurut Sekretaris Panitia Nasional WOC Indroyono Soesilo, hasil WOC pertama kali ini diharapkan bisa menjadi landasan pembahasan-pembahasan internasional berikutnya, termasuk soal energi ramah lingkungan dari sektor kelautan.

Titik tekan yang masih diperjuangkan dari WOC, menurut Indroyono, pada upaya konservasi kawasan segitiga terumbu karang yang menjadi habitat terumbu karang terluas di dunia. Pembahasan lainnya terkait peran kelautan dalam menghadapi perubahan iklim.

Readmore »»

Intrusi Air Laut Mengancam Sungai Musi

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:35 WIB
Palembang - Intrusi atau penyusupan air laut ke Sungai Musi yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh air baku merupakan persoalan lingkungan utama di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di sela acara ”pertemuan pagi” dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Selasa (3/3).

Alex mengungkapkan, intrusi air laut ke Sungai Musi akan menjadi masalah serius di Sumsel, khususnya di Palembang, dalam waktu 10-15 tahun mendatang karena intrusi air laut semakin jauh ke hulu sungai.

Menurut Alex, kalau intrusi air laut semakin masuk ke hulu, air yang disedot oleh pipa intake perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air laut, bukan air sungai. Alat pengolah air milik PDAM tidak bisa mengolah air laut karena harga alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar sangat mahal.

Selain itu, Alex juga mengungkapkan, kerusakan hutan menyebabkan daya serap hutan berkurang. Akibatnya, seluruh air baku langsung mengalir ke laut, tidak terserap ke dalam tanah. Kerusakan hutan juga menyebabkan volume sungai berkurang sehingga air laut masuk ke sungai.

”Cara pencegahannya adalah perbaikan lingkungan, penanaman kembali hutan yang rusak, dan jangan melakukan penebangan hutan. Itu sebenarnya masalah utama yang dihadapi Sumsel dalam bidang lingkungan, bukan hanya soal asap karena kebakaran hutan,” kata Alex.

Dari data Dinas Kehutanan Sumsel diketahui seluas 950.000 hektar dari 3,8 juta hektar luas hutan di Provinsi Sumsel dalam kondisi rusak. Tidak kurang dari 9.500 hektar lahan di wilayah itu kritis. Adanya hutan rusak dan lahan kritis menyebabkan wilayah terkait rentan bencana longsor dan banjir.

Dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan hutan parah adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.

Selama tahun 2008 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 238.400 batang. Sampai tahun 2009 diharapkan bisa ditanam 1,8 juta batang pohon.

Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi hutan sebesar Rp 6 juta-Rp 7 juta per hektar.

Peran perusahaan

Dalam acara yang dihadiri 100 perusahaan tersebut, Alex meminta partisipasi pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya, yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan melakukan penanaman ulang di bekas lokasi tambang.

Alex mengatakan, perusahaan jangan hanya melakukan CSR dalam bentuk perbaikan lingkungan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Sumsel. Fasilitas itu, selain bermanfaat bagi karyawan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.

”Kalau perusahaan ikut membantu fasilitas kesehatan dan pendidikan, dana APBD provinsi untuk membangun kedua fasilitas itu berkurang. Untuk membangun fasilitas kesehatan menggunakan dana APBD provinsi Rp 240 miliar dan untuk pendidikan Rp 400 miliar,” kata Alex.

Alex memastikan akan menciptakan iklim usaha yang baik di Sumsel. Pengusaha tidak akan dibebani pungutan dan retribusi yang bermacam-macam. Semua bentuk premanisme dalam pelaksanaan tender juga akan diberantas.

Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam (BA) Sukrisno, pada tahun 2008 PT BA mengucurkan dana CSR sebesar Rp 38 miliar dan tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi Rp 70 miliar. Adapun upaya penanaman kembali kawasan penambangan telah dilakukan terhadap 2.100 lokasi dari total 4.300 lokasi penambangan.

Readmore »»

Lingkungan - Tutupan Lahan DAS Ciliwung 2,42 Persen

KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 06:11 WIB
Bogor - Tutupan lahan daerah aliran Sungai Ciliwung menurut data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tersisa 1.265 hektar atau 2,42 persen pada tahun 2008. Tahun 2000, luas tutupan DAS Ciliwung 7,01 persen.

Padahal, minimal tutupan lahan (vegetasi) DAS mestinya 30 persen. ”Tutupan lahan untuk permukiman meningkat signifikan,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman pada kunjungan empat menteri di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/3). Kunjungan terkait dengan pemulihan kualitas DAS Ciliwung.

Keempat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Hadir pula Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Wakil Bupati Bogor K Faturachman.

Masnellyarti mengatakan, peningkatan luas kawasan permukiman dari tahun 2000-2008 mencapai 20,93 persen. Tahun 2008, luas permukiman menjadi 35.750 hektar atau 68,53 persen.

Akibat kerusakan DAS Ciliwung, kata Joko Kirmanto, kualitas air turun dan sedimentasi tinggi. ”Puluhan situ di DAS Ciliwung sudah kami perbaiki dan ratusan dam parit dibangun, tetapi masih kurang,” katanya.

Ia berharap keterlibatan empat departemen dan kantor menteri untuk pemulihan DAS Ciliwung membawa perubahan berarti.

Menurut Dede Yusuf, pemulihan kualitas DAS Ciliwung hendaknya serius, bukan karena sungai itu melintasi ibu kota negara, Jakarta.

”Ciliwung hanya satu dari beberapa masalah lingkungan di Jawa Barat dan daerah lain,” ujar Dede.

Readmore »»

Lingkungan Hidup - Rusak Parah, Sumber Air di Jabar

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 13:11 WIB
Bandung - Degradasi lingkungan yang dipicu tingginya laju konversi lahan di wilayah aliran sungai mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis di sebagian besar daerah di Jawa Barat. Selain mempertinggi potensi konflik penggunaan air di masyarakat, kondisi ini semakin memicu bencana besar yang nyata, yaitu banjir dan kekeringan.

Hal itu diungkapkan ahli pengelolaan sumber daya air dan konservasi dari Institut Teknologi Bandung Prof Arwin Sabar di sela-sela acara pengukuhannya sebagai guru besar, Jumat (27/2) di Balai Pertemuan Ilmiah ITB. Ia menyampaikan orasi berjudul Perubahan Iklim, Konversi Lahan, Ancaman Banjir, dan Kekeringan di Kawasan Terbangun.

Ia menunjukkan, berdasarkan studi di DAS Ciliwung hulu di wilayah Bogor, Puncak dan Cianjur, laju konversi lahan di kawasan ini terus meningkat dalam 30 tahun terakhir. Dari 20,87 persen pada 1990-an, kini luas lahan hutan tinggal 8,67 persen. Adapun luas lahan permukiman meningkat dari 8,1 persen menjadi 38,01 persen.

Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di DAS Cikapundung hulu. Akibat tingginya laju konversi lahan di wilayah Mintakat, Lembang, laju air limpasan di DAS ini meningkat signifikan selama 90 tahun terakhir, yaitu dari koefisien 0,13 menjadi 0,3. Air yang gagal diserap ke tanah menjadi berkurang separuhnya.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, akan terjadi kekeringan yang dahsyat," kata Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Pengelolaan Lingkungan ITB ini. Berdasarkan studinya, kerusakan DAS mengakibatkan penurunan produksi di pembangkit listrik tenaga air, khususnya di PLTA Bengkok. "Setelah 15 tahun dipakai, debit air turun 67 persen. Akibatnya, umur proyeksi PLTA ini pun akan semakin berkurang," ujarnya.

Konversi lahan yang membabi-buta ini memicu perubahan iklim lokal. Akibatnya, suhu permukaan rata-rata semakin naik. Kondisi ini ikut memicu terciptanya awan-awan konveksi atau hujan besar secara ekstrem. Potensi banjir pun semakin besar. Menurut dia, daerah yang paling terancam banjir adalah wilayah pesisir utara. Sebab, selain ancaman kenaikan permukaan laut sebesar 0,575 cm per tahun setiap tahun, wilayah pantura juga mengalami laju penurunan permukaan air tanah secara masif.

Masyarakat antagonis

"Sekarang ini kan tengah terjadi antagonisme. Populasi manusia semakin bertambah, tetapi sebaliknya sumber-sumber air alami justru dirusak. Mending kalau perusakan itu diimbangi dengan membaiknya ekonomi masyarakat. Kenyataannya kan tidak demikian," ungkap Arwin. Jalan terbaik, ujarnya, memgembangkan sistem drainase berwawasan lingkungan yang mempertahankan kemampuan resap lahan secara alamiah. Selain penghijauan dan penghentian konversi lahan di DAS, pembuatan sumur resapan dan waduk bisa menjadi pilihan penanganan teknis yang tepat.

Readmore »»

Pajak Air Tanah Naik 16 Kali Lipat

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 01:45 WIB
Jakarta - Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengajukan draft kenaikan pajak air tanah dari sumur dalam ke DPRD DKI Jakarta. Kenaikan pajak yang diberlakukan pada konsumen rumah tangga mewah mencapai 16,7 kali lipat dan pada konsumen niaga 6,96 kali lipat.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD DKI Jakarta Dian Wiwekowati, Sabtu (28/2) di Jakarta Selatan, pajak air tanah dalam akan dinaikan dari Rp 550 per meter kubik menjadi Rp 8.800 per meter kubik. Sedangkan pajak untuk konsumen niaga akan dinaikkan dari Rp 3.300 per meter kubik menjadi Rp 23.000 per meter kubik.

Sebuah sumur disebut sumur dalam jika kedalamannya mencapai 40 meter. Sumber air dari sumur dalam berasal dari air hujan yang meresap ke tanah selama bertahun-tahun sehingga lapisan air tanah dapat menjadi kosong jika penyedotan lebih besar dari pengisian alami.

”Selama ini air sumur dalam lebih banyak digunakan dibandingkan air PAM karena tarif niaga tertinggi Rp 12.550 per meter kubik dan tarif rata-rata rumah tangga Rp 6.700 per meter kubik. Besaran kenaikan pajak itu merupakan hasil studi dengan ITB dan DPRD diharapkan dapat segera menyetujuinya,” kata Dian.

Menurut Dian, penyedotan air tanah secara berlebihan dapat menurunkan permukaan air tanah dan pada gilirannya akan berdampak pada turunnya permukaan tanah. Pada periode 1950 sampai 1995, muka air tanah di Jakarta turun 45 meter.

Penurunan itu diikuti penurunan permukaan tanah sampai 200 sentimeter dalam 17 tahun. Penurunan permukaan tanah paling parah terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Utara.

Dian mengatakan, BPLHD mendorong para pelaku usaha dan pemilik rumah mewah untuk menggunakan air perpipaan dari PAM Jaya. BPLHD juga membatasi konsumsi air tanah dari sumur dalam dan dangkal jika ada jalur pipa PAM Jaya yang melintasi kawasan itu.

Sumur dalam dibatasi penggunaannya sampai 100 meter kubik per hari dan sumur dangkal 10 meter kubik. Namun jika PAM Jaya sanggup memenuhi sebagian kebutuhan air bersih, penyedotan air sumur hanya untuk memenuhi sisanya.

Direktur Pelayanan Bisnis PT Aetra Air Jakarta, Rhamses Simanjuntak, mengatakan, sebagai operator PAM Jaya, pihaknya akan menambah produksi dan tekanan air untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan di sisi timur Sungai Ciliwung Jakarta.

Tekanan air di jalur pipa utama akan dinaikkan menjadi satu atmosfer atau dapat memancar sampai ketinggian 10 meter. Jaringan pipa yang bocor akan diperbaiki dan air akan mengucur selama 24 jam sehari.

”Aetra mendukung langkah BPLHD untuk mengkonservasi air tanah dengan menyediakan air perpipaan dalam jumlah memadai. Jika ada perusahaan yang ingin mengembangkan aktivitas yang membutuhkan banyak air, Aetra meminta agar perusahaan itu memberi tahu dua tahun sebelumnya agar dapat mengalokasikan investasi untuk membangun jaringan ke lokasi itu,” kata Rhamses.

Readmore »»

Menyelamatkan Sub-DAS Keduang, Menyelamatkan Kehidupan

KOMPAS, Selasa, 27 Januari 2009 01:28 WIB
Judy Kurniawan mencelupkan ujung Turbidity Meter ke dalam air keruh kecoklatan di tepi Sungai Keduang yang melintas di Dusun Dungbandung, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Angka di layar menunjukkan 0,47 ppt (part per thousand) untuk tingkat sedimentasi.

Anggota staf GIS Spatial Planning di Environmental Services Program (ESP) Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu lantas mengambil air dan memasukkan ke botol kecil, lalu membanding-bandingkan dengan beberapa botol berisi air lainnya. ”Tingkat suspensi 96,8 mtu. Suspensi artinya yang tidak bisa larut,” tukas Judy, Sabtu (13/12) sore. Sebelumnya, ia melakukan hal serupa di Waduk Gajahmungkur dan memperoleh hasil tingkat sedimentasi 0,29 ppt dan suspensi 61,9 mtu. Kedua hasil menampakkan tingkat PH (asam basa) yang sama, yakni 7,7. Cuaca sehari itu tidak hujan sama sekali.

Menurut Judy, ambang batas sedimentasi adalah 0,5 ppt dan ambang batas tingkat suspensi 100 mtu, dan PH 7. Sebulan yang lalu, Judy melakukan hal serupa tepat setelah hujan reda di Kabupaten Wonogiri. Ia memperoleh hasil tingkat sedimentasi 2.600 ppt di hulu, 1.000 ppt di tengah, dan 600 ppt di hilir. ”Ini artinya, kerusakan di sub-DAS Keduang parah sehingga tingkat sedimentasi besar. Air hujan langsung mengalir ke sungai membawa serta tanah,” kata Judy.

Pengendali banjir

Sub-daerah aliran sungai (DAS) Keduang menjadi hulu DAS Bengawan Solo. DAS Bengawan Solo memiliki Waduk Gajahmungkur yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Data the Network of River Asian Basin Organization (>small 2small 0<) menyebutkan, setiap tahun sub-DAS Keduang menyumbang sedimentasi terbesar, yakni 1.218.580 meter kubik dari total 3.178.510 meter kubik yang bersumber dari lima sub-DAS besar dan beberapa sub-DAS kecil lainnya pada DAS Bengawan Solo. Sedimentasi dan erosi dari sub-DAS Keduang menyebabkan pendangkalan dan memperpendek usia waduk.

Di dekat Judy melakukan tes sedimentasi di Sungai Keduang, tampak sebuah jembatan besar jebol akibat diterjang banjir akhir Desember 2007. Kala itu, banjir dan longsor melanda berbagai daerah di sepanjang aliran Bengawan Solo. Dari tepi Sungai Keduang tampak sebuah bukit yang tutupan lahannya hanya 10 persen. Kondisi perbukitan lainnya tidak jauh berbeda. ”Top soil (humus) di bukit-bukit sini yang semula dua meter, sekarang hanya satu meter. Di bawahnya lapisan batuan beku. Kondisi ini yang menyebabkan sedimentasi besar,” kata Judy.

Judy menunjuk perbukitan di atas sub-DAS Keduang di Kecamatan Slogohimo yang banyak ditanami sayuran. Warga bukan tidak menyadari kondisi ini. Kepala Dusun Dungbandung Suparjo mengatakan, bencana longsor dan banjir akhir 2007 sedikit banyak menggugah kesadaran warga untuk menjaga lingkungan. ”Tidur kami jadi tidak tenang jika hujan deras. Sebenarnya sebagian lahan kami sudah ditanami tanaman keras. Tetapi, mengapa masih terjadi bencana,” kata Suparjo.

Bantuan pohon penghijauan dari dinas terkait, menurut seorang warga, Teguh Wiyono, hendaknya diiringi dengan pembinaan warga. ”Percuma saja diberi pohon kalau orangnya tidak dibina. Tindakan apa yang seharusnya kami lakukan,” katanya.

Sebagai salah satu upaya, Teguh bersama 25 warga lainnya kini mengikuti sekolah lapangan yang diselenggarakan ESP. Di sini, mereka mengidentifikasi masalah lingkungan yang dihadapi untuk bersama-sama mencari solusi. ”Saat kemarau sulit air, di musim hujan terjadi longsor,” kata Teguh.

Koordinator Regional Environmental Services Program Jawa Tengah-DIY Nanang Budiyanto mengatakan, pihaknya membina empat desa untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat pada konservasi lingkungan yang berkesinambungan. (EKI)

Readmore »»

Pengelolaan Sumber Daya Air - Longsor di Hulu, Banjir di Hilir

KOMPAS, Jumat, 6 Februari 2009 00:43 WIB Oleh : YUNI IKAWATI
Tanah yang longsor di perbukitan dan rumah yang tergenang banjir di muara merupakan gejala rusaknya kawasan hulu yang menjadi reservoir alami penampung air hujan. Dengan memahami fungsi hutan di bukit lalu menjaganya tetap lestari, longsor dan banjir, serta kekeringan dapat diredam.

Tutupan hutan di wilayah pegunungan atau perbukitan merupakan bendung alam sekaligus bank sumber air tawar bagi kehidupan di sekitarnya. Air hujan yang jatuh di kawasan hulu yang berhutan lebat akan tertahan oleh humus dan perakarannya hingga meresap ke dalam tanah. Persentase penyerapan air hujan 75 persen-95 persen. Selebihnya, air mengalir ke dataran rendah atau hilir.

Apabila daerah hulu dan bagian tengah daerah aliran sungai (DAS) sudah berubah menjadi kawasan perkebunan dan pertanian, daya serap lahan menurun tinggal 50 persen-70 persen.

Lalu, bagaimana bila kawasan perbukitan berubah menjadi permukiman atau perkotaan? Yang terjadi adalah kebalikan dari daya serap hutan. Lahan terbuka di perbukitan menyerap air hujan 5 persen-25 persen, selebihnya meluncur ke dataran rendah dan muara sungai. Air hujan ini juga akan menggerus tanah permukaan di perbukitan hingga menjadi gersang.

Menurut Sugeng Tri Utomo, peneliti sumber daya lahan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diperbantukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menghasilkan satu sentimeter ketebalan tanah yang subur di kawasan perbukitan dari proses pelapukan bebatuan alam memerlukan waktu beberapa puluh tahun. Permukaan tanah subur tanpa tutupan hutan akan terkikis air hujan terbawa bersama banjir.

”Kondisi ini yang memicu naiknya intensitas banjir dan terjadinya krisis air di beberapa perkotaan di Pulau Jawa,” ujar Sugeng yang menjadi Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB.

Semakin meningkatnya aktivitas pengambilan air bawah tanah oleh masyarakat, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan peresapan aliran air permukaan ke dalam tanah, dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti kian menurunnya muka air tanah yang banyak terjadi di wilayah perkotaan, terjadinya kelangkaan air tanah, dan intrusi air laut ke arah daratan, serta penurunan permukaan tanah.

Waduk resapan

Selain hutan yang berfungsi menahan air, diperlukan pula keberadaan sistem penahan berupa waduk resapan di bagian tengah DAS, dan situ di dataran rendah sebagai tempat parkir air hujan sehingga dapat tertahan di daratan, tidak terbuang ke laut. Air hujan yang tertampung itu menjadi sumber air tawar bagi kehidupan di daratan.

Menurut Kardono, pakar teknik lingkungan dari BPPT penelitian dan pengembangan waduk resapan, pernah dilakukan pada tahun 2003 oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi serta BPPT bersama Departemen Pekerjaan Umum, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Masyarakat Air Indonesia (MAI). Obyek penelitiannya adalah waduk resapan yang berada di kawasan Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Dalam pengembangan waduk resapan itu, dilaksanakan serangkaian kegiatan riset yang meliputi desain waduk resapan, pemetaan topografi skala 1:1.000 di lokasi dengan menggunakan geopositioning system (GPS), pengukuran resistivitas lapisan tanah untuk menentukan lokasi yang berpotensi dikembangkan sebagai waduk resapan dengan menggunakan geolistrik dan georadar, serta simulasi model untuk mengukur laju infiltrasi waduk resapan.

Pada penelitian itu, mereka ingin melihat efektivitas bendung ini dalam mengatasi banjir dan kekeringan dengan mengukur tingkat peresapannya yang didasarkan pada kondisi topografi, geologi, serta geomorfologinya.

Hasilnya menunjukkan tingkat peresapan atau laju inflitrasi waduk resapan enam tahun lalu itu masih cukup tinggi.

Areal seluas sekitar 1,5 hektar mampu meresapkan aliran permukaan dengan laju infiltrasi 1.933 meter kubik per hari.

Laju inflitrasi ini bila dikonversikan dengan kebutuhan air akan setara dengan kebutuhan air bagi 32.213 penduduk pedesaan atau setara dengan kebutuhan air bagi 16.106 penduduk kota.

Penuhi pertanian

Jika dikaitkan dengan kebutuhan sektor pertanian atau sektor industri, daya tampung air waduk resapan ini mampu mencukupi kebutuhan areal pertanian seluas 41,4 hektar, atau kebutuhan air baku bagi kawasan industri seluas 30 ha hingga 41 ha. Waduk ini meresapkan air permukaan ke lapisan akuifer karena prinsip gravitasi.

Daya resapnya lebih baik dibandingkan dengan embung atau situ yang berfungsi sebagai tandon air. Hasil simulasi waduk resapan ini menunjukkan, kondisi optimal dicapai pada lapisan akuifer dalam yang memiliki kedalaman 6 meter-12 meter dengan tebal akuifer mencapai 28 meter-35 meter.

Dari hasil penelitian itu, mereka mendapat bukti bahwa waduk resapan dapat menjadi bagian dari upaya penanggulangan banjir dan sekaligus mengatasi kelangkaan air. Hal itu karena keberadaan waduk resapan dapat mengurangi banjir dengan memperkecil aliran air di permukaan dengan meresapkannya ke dalam tanah.

Situ pada lokasi tertentu juga dapat dikembangkan menjadi waduk resapan sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi banjir, khsususnya banjir lokal. Selain itu, pengembangan waduk resapan di bagian hulu atau tengah DAS dapat mengurangi jumlah aliran permukaan masuk ke sungai sehingga mengurangi debit banjir dari sungai.

Pengembangan waduk resapan pada masa mendatang kian penting dengan semakin meningkatnya tuntutan perubahan tata guna lahan menjadi areal permukiman atau perkotaan maupun kawasan industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan kemampuan tanah dalam meresapkan aliran permukaan

Readmore »»