Walhi Desak Penerapan RTH

30 Persen Wilayah Palembang Harus Jadi Ruang Terbuka Hijau
KOMPAS, Selasa, 5 Mei 2009 03:10 WIB
Palembang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang segera mewujudkan ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari luas wilayah. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Hadi Jatmiko hari Senin (4/5) mengatakan, dalam undang-undang (UU) itu juga diatur bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik pada wilayah kota paling sedikit seluas 20 persen.

Hadi Jatmiko mengutarakan, RTH adalah wilayah perkotaan yang diisi dengan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. Ruang terbuka tersebut memiliki manfaat secara ekologis, sosial, dan estetika.

Menurut Hadi, Walhi Sumsel akan melakukan gugatan terhadap Pemkot Palembang jika tidak mewujudkan RTH seluas 30 persen dari luas wilayah. Jika Pemkot Palembang tidak merealisasikan RTH tersebut, Pemkot Palembang telah melanggar undang-undang.

Hadi mengatakan, Pemkot Palembang harus berkomitmen menjaga dan merawat RTH agar manfaat dan fungsinya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kurangi emisi

Hadi menambahkan, Walhi Sumsel mengapresiasi kebijakan Pemkot Palembang yang memberlakukan kawasan bebas kendaraan bermotor setiap Sabtu dan Minggu di Kambang Iwak.

Walhi Sumsel juga mengapresiasi pernyataan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra yang akan melakukan pembebasan lahan di Simpang Jalan Rajawali sebagai RTH. Lahan tersebut saat ini masih digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan dari sebuah dealer kendaraan bermotor.

Beberapa waktu lalu saat peringatan Hari Bumi, Walhi Sumsel mengadakan aksi penanaman pohon dan menggelar orasi di lokasi tersebut.

Menurut Hadi, untuk mengurangi emisi dan mengurangi dampak pemanasan global, sebenarnya tidak cukup dengan membuat program bebas kendaraan bermotor atau car fee day, seperti di kawasan Kambang Iwak. Pemkot Palembang perlu melakukan mitigasi emisi, yaitu membatasi kepemilikan kendaraan bermotor bagi setiap individu.

Kebijakan tersebut harus pula didukung dengan penyediaan sarana transportasi massal dan jalur bagi pejalan kaki serta pengendara sepeda yang aman.

Perlu perda

Supaya kebijakan tersebut terlaksana, kata Hadi Jatmiko, Pemkot Palembang perlu membuat peraturan daerah (perda) tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor serta tentang RTH.

”Kami serius soal gugatan itu kalau pemkot tidak mengalokasikan 30 persen wilayah sebagai RTH. Kami ingin menyadarkan publik bahwa RTH sangat dibutuhkan,” kata Hadi.

Baik pemerintah maupun individu bisa digugat kalau mereka melanggar peraturan mengenai tata ruang.

Readmore »»

Peduli Lingkungan ala Honda

KOMPAS, Jumat, 24 April 2009 04:17 WIB
Untuk keempat kalinya PT Honda Prospect Motor (HPM) melaksanakan kegiatan penghijauan dengan menanam 1.731 pohon di sepanjang sisi kanan dan kiri rel kereta api, mulai dari Pejompongan hingga Permata Hijau sepanjang 2.608,5 meter.

Jumlah pohon yang ditanam tersebut merupakan jumlah penjualan mobil Honda dalam acara 16th Indonesia International Motor Show (IIMS), Juli 2008.
Sekadar informasi, program Hijau Jakartaku I tahun 2005 menanam 1.168 pohon di bantaran Kali Banglio, Cilincing, Jakarta Utara; membangun taman kota dengan menanam 1.728 pohon di Jalan Galunggung tahun 2006 pada program Hijau Jakartaku II; penanaman 1.000 pohon di kawasan Senayan dalam Aksi Hijau Senayan; serta Hijau Jakartaku III tahun 2007 di bantaran Kali Banjir Kanal Barat dengan menanam 1.007 pohon. Total pohon yang telah ditanam selama program ini adalah 6.634 pohon.
Dalam kata sambutannya di Stasiun Jakarta Kota, Rabu (15/4), Presiden Direktur PT HPM Yukihiro Aoshima mengatakan bahwa program ini merupakan konsistensi dan kepedulian Honda akan penghijauan perkotaan yang diharapkan menjadi inspirasi bagi setiap orang untuk melestarikan lingkungannya. Pemilihan lokasi di jalur kereta api karena jalur hijau di sepanjang rel selain berfungsi sebagai paru-paru kota, juga menjadi peredam suara kereta api serta menambah keteduhan kota.
Jenis pohon yang ditanam adalah syzigium oleina (pohon pucuk merah), jatropa integerrima (pohon jarak), dan arachis pintoi. Pohon-pohon ini tumbuhnya meninggi dan batangnya tidak melebar sehingga tidak mengganggu jalur kereta api sekaligus menggantikan pohon-pohon tua yang rawan roboh.
Peninjauan lokasi penanaman dilakukan dengan menggunakan KRL Ciliwung Line yang berangkat dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Palmerah. Setibanya di Stasiun Palmerah, dilakukan penanaman pohon pucuk merah secara simbolis oleh Presdir PT HPM Yukihiro Aoshima, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT HPM Jonfis Fandy, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan, Wakil Direktur PT Kereta Api Sudarmo Ramadhan, dan Nandar Sunandar dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

Readmore »»

Hari Bumi - Mahasiswa Menolak Tambang Mangan

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 16:18 WIB
JEMBER - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember memanfaatkan momentum Hari Bumi, Rabu (22/4), untuk menyatakan penolakan terhadap penambangan mangan di Kabupaten Jember.

Dalam aksinya mereka mendatangi gedung DPRD Jember dan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember.
"Masih segar dalam ingatan kita bencana alam berupa banjir dan tanah longsor telah menimpa masyarakat di Kecamatan Silo (tempat penambangan mangan)," kata koordinator unjuk rasa, Zaenal Mutaqin.
Menurut pengunjuk rasa, eksplorasi dan eksploitasi mangan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. RTRW untuk kawasan timur yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kalisat, Mayang, dan Silo diprioritaskan untuk sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, dan pertanian, bukan kawasan eksplorasi dan eksploitasi tambang.
"Topografi daerah tidak memungkinkan untuk kegiatan penambangan di Jember, terutama daerah sekitar hutan yang difungsikan sebagai resapan air," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Abdurrahman.
Sementara itu, di Kabupaten Gresik, 200 siswa dan tim School Climate Change SMA Negeri 1 Wringinanom, memperingati Hari Bumi dengan menggelar bakti lingkungan di bantaran Kali Tengah. Mereka menanam 400 pohon produktif, seperti nangka, sukun, mangga, juwet, jambu, sawo, di samping mengamati tingkat pencemaran dan kerusakan sungai serta perubahan fungsi bantaran.
Dengan kegiatan itu, diharapkan bantaran Kali Tengah secara perlahan dapat pulih sebagai kawasan hijau terbuka yang bermanfaat sebagai penyelamat bumi dari ancaman pemanasan global dan menjaga habitat bagi keanekaragaman hayati.
Penghijauan itu juga dinilai dapat memberikan hasil positif bagi warga bantaran sehingga ikut memelihara pohon-pohon yang ditanam. "Kami berharap dengan kegiatan ini bisa menggugah kesadaran pemerintah untuk lebih berperan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan bantaran kali yang terabaikan," kata Koordinator School Climate Change SMAN 1 Wringinanom, Mega Chrisna

Readmore »»

ACCOR TANAM POHON PERINGATI HARI BUMI

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 11:33 WIB
Karyawan jaringan Hotel Accor di DI Yogyakarta, yakni Novotel, Ibis, dan The Phoenix Hotel Yogyakarta, memperingati Hari Bumi dengan menanam pohon, membersihkan sungai, dan mengadakan bakti sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Kali Code, Gondolayu Lor, Kota Yogyakarta. General Manager Hotel Ibis Malioboro Djulkarnain mengemukakan, semua manusia merupakan tamu yang datang ke bumi. Maka, sebagai tamu yang baik, manusia harus bisa menjaga bumi dan mencintai lingkungan. "Itu bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan menanam pohon seperti sekarang," katanya, Rabu (22/4).

Readmore »»

Selamatkan Resapan Air

KOMPAS, Kamis, 23 April 2009 04:33 WIB
Palembang - Pemerintah daerah perlu memikirkan langkah untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Sumatera Selatan agar terhindar dari bencana alam. Tindakan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan komersial tanpa kontrol harus segera dihentikan.

Demikian pesan yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dalam aksi Hari Bumi yang diperingati secara internasional setiap 22 April.

Walhi Sumsel melakukan aksi penanaman pohon di ruang terbuka hijau yang berada di simpang antara Jalan Rajawali dan Jalan Veteran, Palembang. Ruang terbuka hijau itu sekarang dimanfaatkan untuk lahan parkir mobil dan truk milik sebuah showroom.

Selain melakukan penanaman pohon, para peserta aksi juga memasang spanduk dan melakukan orasi.

Menurut Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, Walhi Sumsel menyayangkan mengapa pemerintah daerah memberikan izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan komersial. Padahal, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyelamat lingkungan, yaitu sebagai kawasan penyerapan air.

Anwar Sadat mengatakan, Walhi Sumsel tidak semata-mata menyalahkan pihak swasta yang menggunakan kawasan terbuka hijau untuk tujuan komersial.

Menurut Anwar Sadat, di Palembang banyak ruang terbuka hijau yang dikomersialkan, seperti rawa-rawa untuk ruko atau pendirian bangunan di Kambang Iwak.

”Dengan sempitnya ruang terbuka hijau, berarti kondisi lingkungan hidup semakin parah,” kata Anwar Sadat.

Anwar Sadat mengungkapkan, Walhi Sumsel meminta ruang terbuka hijau dikembalikan kepada fungsinya.

”Kami tidak berspekulasi bahwa ada sesuatu di balik pemberian izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk tujuan komersial. Yang penting ruang terbuka hijau dikembalikan,” kata Anwar Sadat.

Menanggapi aksi tersebut, Supervisor PT Maju Motor Febi mengatakan, tanah tersebut sudah menjadi milik PT Maju Motor dan ada sertifikatnya.

”Kalau tanah ini tidak ada sertifikatnya, kami tidak berani meletakkan kendaraan di sini. Mereka seharusnya melihat dulu status tanah ini,” kata Febi menjelaskan.

Dampak kerusakan

Berdasarkan data Walhi Nasional, pada 2008 telah terjadi 359 kali bencana alam yang terjadi di semua daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 bencana terjadi di Sumsel, yaitu banjir dan longsor.

Lokasi banjir dan longsor tersebar di Palembang, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, dan Ogan Komering Ulu Timur.

Dampak dari bencana alam tersebut adalah 11.000 hektar sawah di Sumsel rusak dan terancam puso. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 22 miliar, belum termasuk kerugian seperti kerusakan rumah, tempat ibadah, dan sekolah.

Walhi Sumsel mencatat bahwa pemerintah daerah, termasuk DPRD, tidak segera melakukan revisi terhadap peraturan yang berorientasi pada persoalan lingkungan.

Menurut data Walhi Sumsel, pertambangan di Sumsel telah menghancurkan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi seluar 2.648.457 hektar dari total hutan Sumsel seluas 3.777.457 hektar.

Khusus di Palembang, munculnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa untuk Dijadikan Lahan Bisnis telah melegitimasi pemanfaatan rawa dan ruang terbuka hijau untuk lahan bisnis.

Namun, munculnya perizinan tersebut justru melahirkan persoalan baru dalam bidang lingkungan.

Bagikan sapu tangan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah Peduli Bumi melakukan aksi simpatik di Bundaran Air Mancur. Aksi tersebut diisi dengan pentas teatrikal dan pembagian sapu tangan kepada pengendara yang melewati Bundaran Air Mancur.

Pembagian sapu tangan itu bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memakai sapu tangan atau kain lap sebagai pengganti kertas tisu.

Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan bumi, mulai dari kegiatan sehari-hari, seperti mengisi botol air mineral bekas dengan air dari rumah jika bepergian. Selain itu, mengajak masyarakat untuk mengurangi pemakaian tas plastik dengan membawa tas dari rumah untuk berbelanja.

Masyarakat juga diimbau agar memperbanyak kegiatan penanaman pohon di lingkungan rumah untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Readmore »»

Jalur Hijau dan Tepi Kali Ditertibkan

KOMPAS, Rabu, 22 April 2009 04:03 WIB
Jakarta - Dinas Pertamanan DKI Jakarta optimistis upaya penambahan ruang terbuka hijau atau RTH dapat dilakukan selama 2009. Program penambahan luas RTH dijamin tidak terpengaruh oleh beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI, khususnya terkait rencana pengalihfungsian beberapa lokasi menjadi kawasan bisnis.

”Pemprov DKI, kami adalah bagian di dalamnya, memiliki alasan dan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kebijakan. Namun, saya pastikan kebijakan pengalihfungsian lahan, seperti terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, tidak memengaruhi program penambahan lahan RTH,” kata Kepala Dinas Pertamanan DKI Ery Basworo, Selasa (21/4).

Menurut Ery, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, sudah ditentukan wilayah mana saja yang akan atau sudah dikembangkan menjadi perkantoran, bisnis, permukiman, RTH, dan fungsi lain.

Namun, optimisme Dinas Pertamanan DKI berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Peruntukan RTH di Jakarta dari tahun ke tahun makin menyusut.

Dalam Master Plan DKI Jakarta 1965-1985, RTH ditargetkan 27,6 persen dari total luas kawasan Ibu Kota yang mencapai 650 kilometer persegi. Master Plan DKI Jakarta 1985-2005 dipersempit menjadi 26,1 persen dan menjadi makin kecil di Master Plan 2000-2010 yang hanya mencanangkan RTH seluas 13,94 persen atau 9.544 hektar.

Kondisi di lapangan, RTH Jakarta hanya mencapai 9,6 persen dari total luas Jakarta atau sekitar 6.240 hektar. Jelas luas RTH ini jauh di bawah kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang harus mencapai 30 persen atau 19.500 hektar.

Ery mengatakan, pencapaian target 30 persen RTH tidak mungkin direalisasikan di Jakarta karena sejak masa penjajahan Belanda silam, kawasan Batavia telanjur dibuka untuk permukiman, bisnis, dan pemerintahan. Untuk itu, target ideal RTH Jakarta sekarang adalah sekitar 13,9 persen saja.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, rencana perubahan peruntukan kawasan permukiman menjadi kawasan bisnis hanya karena alasan di lokasi tersebut telanjur menjadi pusat usaha merupakan sebuah preseden buruk. Pemprov DKI Jakarta terbukti tidak konsisten melaksanakan aturan yang tertuang dalam RTRW 2010.

Menurut Nirwono, pembebasan kawasan Kemang menjadi pusat bisnis akan memicu perubahan di lokasi lain, seperti Pondok Indah, Kemayoran, dan masih banyak lagi. Tentu saja ini juga berpengaruh terhadap keberadaan RTH di lokasi itu.

Fasos-fasum

Namun, Dinas Pertamanan tetap optimistis bisa menambah luasan RTH. Perluasan RTH dilakukan dengan pembebasan jalur-jalur hijau yang diokupasi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), pedagang kaki lima, permukiman, atau pasar. Selain jalur hijau, Dinas Pertamanan juga sedang gencar membebaskan kawasan tepi sungai dari permukiman dan berbagai alih fungsi lainnya.

”Pembebasan jalur hijau dari SPBU, misalnya, akan dituntaskan pada November 2009,” kata Ery.

Terkait akan adanya RTRW DKI yang baru pada 2010, Dinas Pertamanan pun mencoba meningkatkan upaya perluasan RTH dengan menekan para pengembang untuk segera merealisasikan kewajiban mereka menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum). Fasos dan fasum inilah yang akan dikelola sebagai bagian dari RTH Jakarta.

Readmore »»

JALUR HIJAU - Pemprov DKI Siapkan Penutupan 25 SPBU

KOMPAS, Kamis, 19 Maret 2009 03:37 WIB
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penutupan 25 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU yang melanggar peruntukan lahan. Sosialisasi penutupan kepada pemilik SPBU akan dilakukan pada April dan penutupan mulai dilakukan pada September.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Erry Basworo, Rabu (18/3), mengatakan, ke-25 SPBU itu berada di jalur hijau sehingga harus ditutup dan dibongkar. Lahan SPBU itu akan dikembalikan lagi ke fungsi semula untuk ruang terbuka hijau.

Menurut Erry, Pemprov sudah menyiapkan dana Rp 1,87 miliar atau Rp 75 juta untuk menutup setiap SPBU. Pemprov juga sudah menyiapkan tim hukum jika pemilik SPBU menggugat Pemprov ke pengadilan.

Setiap SPBU yang ditutup akan dibongkar sebagian dan disegel supaya tidak berfungsi. Pembongkaran SPBU yang sudah ditutup dan pembangunan kembali lahannya menjadi taman akan dilakukan pada 2009.

”DKI memiliki target memperluas ruang terbuka hijau sampai 13 persen dari luas wilayah. Lahan ruang terbuka hijau yang diserobot untuk aktivitas lain harus segera dikembalikan ke fungsi semula,” kata Erry.

Erry mengatakan, Pemprov akan memberikan ganti rugi atas tanah jika pemilik SPBU tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Jika tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, SPBU di jalur hijau akan ditutup tanpa ganti rugi.

Pada 2007, Dinas Pertamanan membongkar dua SPBU, yakni di Cilincing, Jakarta Utara, dan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, dengan dana sekitar Rp 200 juta. Pada 2008, rencana penutupan dan pembongkaran 27 SPBU batal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Satu SPBU belum ditutup karena menggugat ke pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, Pemprov tidak akan memberikan perpanjangan izin bagi SPBU yang melanggar peruntukan lahan. Pemprov juga tidak akan ragu-ragu untuk menutup ke-25 SPBU itu meskipun sebagian pemiliknya adalah tokoh politik nasional.

”Kami tidak ingin terkena sanksi pidana lima tahun karena memberikan izin bangunan di ruang terbuka hijau,” kata Prijanto.

Ke-25 SPBU yang melanggar peruntukan lahan itu tersebar di lima wilayah se-Jakarta. Di Jakarta Pusat terdapat sembilan SPBU, Jakarta Selatan tujuh SPBU, Jakarta Barat empat SPBU, Jakarta Timur tiga SPBU, dan Jakarta Utara dua SPBU.

SPBU yang akan ditutup, antara lain, berada di Jalan Kwitang, Jalan Pakubuwono, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Tanah Abang Timur, dan Jalan Yos Sudarso. Selain ke-25 SPBU itu, Dinas Pertamanan juga akan menutup sejumlah SPBU yang sudah habis masa izin operasionalnya.

Readmore »»

RESAPAN AIR - Taman Ayodia Mulai Dioperasikan

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 03:37 WIB
Jakarta - Setelah menunggu selama lebih dari setahun, Taman Ayodia di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/3), diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Masyarakat menyebut taman seluas 7.500 meter persegi itu dengan nama Taman Istana Raja Rama.

”Pembangunan kembali taman ini untuk mengembalikan fungsi awal sebagai taman yang menjadi paru-paru kota dan daerah resapan air,” ujar Fauzi Bowo. Seusai peresmian, Gubernur menanam pohon ketapang kencana di taman itu.
Taman ini dilengkapi dengan dua unit air mancur, 22 unit lampu taman, 200 jenis pepohonan, dan jogging track.
Mengembalikan fungsi
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, taman ini sebelumnya bernama Taman Empang Blok D sejak tahun 1948.
Pada tahun 1950-an, kawasan ini semakin dikenal warga lantaran berfungsi sebagai taman rekreasi. Namun, tahun 1960-an tempat ini mulai menjadi sentral penjualan bunga hias dan pusat penjualan ikan hias.
Pada Januari 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan mengembalikan fungsi awal dan keberadaan taman ini.
Terkait dengan rencana itu, pada Januari 2008, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan menggusur pedagang bunga dan ikan hias di kawasan itu.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1 miliar untuk mengubah taman itu menjadi ruang hijau yang indah. Taman ini dipilih untuk direvitalisasi sebagai salah satu ruang terbuka hijau.

Readmore »»

Warga Gelora Targetkan 20.000 Lubang Biopori

Minggu, 1 Maret 2009 02:19 WIB
Jakarta, Kompas - Untuk memperluas kawasan resapan air, mengurangi dampak banjir, dan mengelola sampah keluarga, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2), mengerahkan ratusan warganya untuk membuat 1.000 lubang biopori, menebar 1.000 tanaman dalam pot, dan menyebarkan 1.000 komposter di wilayahnya.

”Ini merupakan bagian dari upaya mendorong penghijauan serta mengelola sampah dan mengurangi dampak banjir. Targetnya, Kelurahan Gelora, seperti juga kelurahan lain di Jakarta, harus memiliki 20.000 lubang biopori dalam tahun 2009,” ujar Camat Tanah Abang Eddy Supriyadi saat bersama warga Palmerah menggali lubang biopori di kawasan Palmerah, Gelora, Jakarta Pusat.

Target itu, kata Eddy, hanya bisa dicapai jika upaya rintisan yang dilakukan Sabtu lalu diikuti dengan partisipasi warga.

Untuk seribu lubang biopori pertama ini, Dewan Kelurahan lewat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menyediakan 50 bor biopori, 1.000 pot, dan 50 komposter.

”Dengan rintisan ini, kami harap warga juga memiliki bor sendiri dan melipatgandakan jumlahnya,” tambah Ketua Dewan Kelurahan Gelora Abdul Gofur.

Menurut Lurah Gelora Sukarjo, sebagian wilayah Palmerah termasuk wilayah padat permukiman dan kawasan yang dilewati limpahan air saat hujan deras.

”Lubang-lubang biopori diharapkan bisa menyerap sisa banjir sekaligus bisa menambah debit air tanah,” kata Sukarjo.

Masalahnya, di kawasan permukiman yang padat itu, mencari lahan untuk pembuatan lubang biopori juga tidak mudah.

Beberapa warga terpaksa membongkar pelataran yang sudah disemen untuk penempatan lubang biopori. Sealain itu, banyak juga yang memanfaatkan trotoar jalan untuk membuat lubang biopori.

Readmore »»

Pencanangan Hutan Kota Salatiga

KOMPAS, Selasa, 24 Februari 2009, 09:41 Wib
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo akan mencanangkan hutan kota di Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Rabu (25/2). Wakil Wali Kota Salatiga Diah Sunarsasi mengatakan, Senin (23/2), luas hutan kota tersebut 3 hektar dengan memanfaatkan tanah bengkok. Selain di lokasi itu, juga ada 13 titik lainnya yang tersebar di Kota Salatiga yang dicanangkan sebagai hutan kota. Menurut Diah, adanya hutan kota diharapkan mampu mendorong jumlah pohon mencapai 15 persen dari total luas Kota Salatiga. "Kota Salatiga adalah daerah resapan air. Kami berharap warga dapat berpartisipasi menanam pohon dan memelihara hutan kota agar debit air tidak berkurang," ujar Diah. (GAL)

Readmore »»

20.000 Biopori Dibuat di Setiap Kelurahan

KOMPAS, 23 Februari 2009, 00:57 Wib
WaliKota Jakarta Pusat Sylviana Murni menargetkan setiap kelurahan, sebanyak 44 kelurahan, di Jakarta Pusat membuat masing-masing 20.000 biopori. ”Sampai akhir 2009 nanti, setidaknya terbangun minimal 880.000 lubang resapan biopori,” kata Sylviana saat memimpin pembuatan lubang biopori di lapangan sepak bola Kelurahan Karet Tengsin, Minggu (22/2). Pembuatan resapan air ini, kata Sylviana, harus diikuti dengan pemeliharaan dan pengambilan kompos sesuai jangka waktunya sehingga tanah tetap subur dan kawasan itu menjadi daerah penyimpan air tanah. (PIN)

Readmore »»

Indosat Hijau di Kota Bekasi

KOMPAS, 18 Februari 2009, 00:18 Wib
Tak kurang dari 2.000 batang pohon jenis tanaman produktif disumbangkan Indosat Cabang Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Penyerahan bantuan pohon itu dilakukan secara simbolis seusai apel bendera di kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (17/2), dan dilanjutkan dengan penanaman pohon tersebut di areal taman kantor Wali Kota Bekasi. Kepala Wilayah Jabotabek Indosat Asep Suhendi menyatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Indosat dalam upaya pelestarian lingkungan melalui program Indosat Hijau. Selain menyerahkan bantuan pohon, Indosat Cabang Bekasi juga menyerahkan 10.000 buku tulis kepada Pemerintah Kota Bekasi. Buku tulis itu bersampul foto Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi serta bertuliskan Sukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun.(COK)

Readmore »»

Penanaman Massal Jati Unggul Nusantara

KOMPAS, Senin, 16 Februari 2009, 14:52 Wib

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menanam Jati Unggul Nusantara secara massal di 20 desa.

Pelaksanaan kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan Unit Usaha Bagi Hasil Koperasi Perumahan Wanabhakti Nusantara (UBH-KPWN), selaku penyedia bibit dan fasilitator, Sabtu (14/2) di Wates. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo Djunianto Marsudi Utomo menuturkan, jumlah bibit pohon jati yang akan ditanam berjumlah 100.000 batang atau diperkirakan mampu menutup lahan seluas 100 hektar. Jumlah bibit jati akan bertambah hingga 500.000 batang sampai lima tahun ke depan. Dari setiap 1.000 batang yang akan dipanen dalam usia lima tahun, desa akan mendapat pemasukan kas Rp 50 juta per tahun. (YOP)

Readmore »»

Adiosyafri, Komitmen Menyelamatkan Gambut

KOMPAS, Senin, 16 Februari 2009 00:58 WIB
Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut. Lahan gambut seluas 200.000 hektar dengan ketebalan 1-6 meter itu terletak di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sayangnya, keberadaan lahan gambut selalu terancam kerusakan. Pada era hak pengelolaan hutan (HPH), kawasan tersebut rusak akibat penggundulan hutan. Sekarang, pada era reformasi terancam oleh proyek hutan tanaman industri (HTI) dan pembalakan liar.

Adiosyafri (32) bersama teman-temannya di organisasi Wahana Bumi Hijau Sumsel sejak tahun 2004 mencoba menyelamatkan lahan gambut Merang Kepayang di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin (Muba).

Menurut Adiosyafri, cara menyelamatkan lahan gambut yang paling efektif adalah dengan memberdayakan masyarakat sekitar yang sering melakukan pembalakan liar. Caranya adalah memberikan bantuan kredit lunak kepada masyarakat.

”Masyarakat yang ingin meminjam uang harus menanam pohon karet atau tanaman lain di lahan kritis maupun di pekarangan mereka,” kata ayah dari Kaisha (2) ini.

Adiosyafri mengungkapkan, dengan cara tersebut, banyak lahan kritis yang bisa diselamatkan. Upaya tersebut juga tidak memerlukan banyak modal karena bibit tanaman karet dapat diupayakan sendiri.

Menurut pria yang lahir di Muara Enim, 30 September 1976, itu, upaya lain menyelamatkan lahan gambut adalah mengajak masyarakat membuat tebat di sepanjang parit yang banyak terdapat di sekitar Sungai Merang dan Sungai Kepayang. Parit-parit yang jumlahnya sekitar 118 buah dengan panjang 3-5 kilometer itu dulu adalah jalan untuk menghanyutkan kayu hasil pembalakan hutan.

Tebat semipermanen itu terbuat dari kayu dan papan. Tujuan membuat tebat agar air yang mengalir di parit tidak cepat kering saat musim kemarau sebab tanah gambut sangat cepat menyerap air sehingga rawan terjadi kebakaran hutan. Panjang tebat bervariasi antara 5 kilometer dan 10 kilometer.

Adiosyafri menuturkan, saat ini masyarakat masih terbatas memelihara tebat yang sudah dibangun dan belum melakukan pembuatan tebat baru. Menurut Adiosyafri, membuat tebat tetap membutuhkan sokongan dana dari pihak luar.

Menurut alumnus Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya tersebut, lahan gambut di Muba saat ini menghadapi ancaman kerusakan yang serius dengan adanya HTI dan pembalakan liar meskipun volumenya sudah berkurang. Proyek HTI itu selalu dimulai dengan melakukan pembersihan lahan dan akan melakukan penanaman ulang dengan tanaman yang dibutuhkan perusahaan tersebut di lokasi lahan gambut satu-satunya di Sumsel yang masih terjaga. (WAD

Readmore »»

Sumut Segera Miliki Toba Orchid Park

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009, 00:15 Wib
Sumatera Utara akan segera memiliki Toba Orchid Park atau Taman Anggrek Toba yang menjadi bagian dari Taman Konservasi Eden, Desa Lumban Rang, Kecamaran Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir.

Taman Anggrek seluas 1.000 meter persegi itu pada tahap pertama mengumpulkan dan memamerkan 100 jenis anggrek hutan dari perbukitan Lumban Julu. Ketua Forum Peduli Anggrek Toba Ria Telaumbanua, Selasa (10/2), mengatakan, koleksi itu diturunkan dari perbukitan dengan ketinggian antara 1.000 dan 2.000 meter di atas permukaan laut. Warna anggrek beraneka macam, mulai putih, kuning, hingga ungu, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan anggrek hibrida yang banyak diperdagangkan. ”Katalog anggrek hutan masih sangat minim. Jadi, koleksi ini masih kami cocokan dengan katalog anggrek terbitan luar negeri,” tutur Ria. Forum Peduli Anggrek Toba memperkirakan lebih dari 1.000 jenis anggrek hutan terdapat di sekitar Danau Toba dan sampai saat ini belum dikonservasi. Pembukaan taman akan dilakukan hari Sabtu (14/2). (WSI)

Readmore »»

Penanaman Bakau Belum Efektif

KOMPAS, Senin, 9 Februari 2009 01:16 WIB
Cirebon - Penanaman bakau di pesisir Cirebon dan Indramayu belum efektif. Selain kendala alam, tanaman bakau juga tak dirawat.

Bibit-bibit bakau yang tahun lalu ditanam di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, dan Tangkil, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, banyak yang mati. Pesisir pantai masih gersang. Sampah menumpuk di sela pohon bakau di muara sungai, antara lain di Bondet dan Kesenden, Kabupaten Indramayu.
Rohmani, pembudidaya bakau di Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, juga mendapati banyak bibit bakau mati. ”Selain tak dirawat dengan baik, tanaman berasal dari daerah lain sehingga tidak bisa beradaptasi,” ujar Rohmani, Sabtu (7/2).
Yoyon Haryono, Direktur Lembaga Swadaya Buruh dan Lingkungan Hidup Cirebon, menyatakan, penanaman bibit bakau memang tidak selalu berhasil apalagi jika tidak didukung masyarakat sekitar.
Lembaganya telah berkali-kali menanam bibit bakau di pesisir pantai, di antaranya di Desa Bungko Lor, Mundu, dan Tangkil, sejak lima tahun lalu. Namun, tidak semua bibit bisa tumbuh. ”Dari 1.000 bibit yang ditanam, 30 persen bisa hidup dan jadi pohon saja sudah bagus,” katanya.
Rohmani yang juga pembudidaya kerang hijau mengakui, sebagian nelayan mulai menyadari pentingnya bakau karena mulai merasakan akibat rusaknya ekosistem pesisir dan laut. Namun, sebagian warga masih belum menyadari.
”Ketika ada tanah timbul langsung dipakai sebagai lahan tambak, padahal seharusnya digunakan sebagai lahan bakau,” kata Rohmani.
Menurut Yoyon, tidak mudah membuat petambak di tanah timbul menyadari peran bakau untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah rusak. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengganggu sektor ekonomi nelayan, tetapi juga petambak.
Saat ini tambak Cirebon tidak lagi menjanjikan udang yang melimpah. Para petambak udang kini beralih menjadi petambak bandeng, lele, atau menjadi pembudidaya kerang. (NIT)

Readmore »»

PENGHIJAUAN - Melestarikan Hutan, Menjaga Mata Air

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 11:19 WIB
Rumpun bambu di sekitar mata air Batu Karut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, amat rimbun. Tak ada sinar matahari sama sekali yang mampu menembusnya sehingga tanah menjadi lembab.
Tiga anak berenang di cekungan yang dilalui air amat bening dari mata air Batu Karut. Air bening dan agak dingin itu merupakan sahabat anak-anak di sekitar batu karut. Hampir setiap sore selalu ada kelompok anak yang bermain di cekungan itu. Ketika libur, mereka bermain di tempat itu sejak pagi.
Batu Karut merupakan sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Selain menjadi air baku bagi PDAM Kota Sukabumi, mata air Batu Karut juga menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Mata air Batu Karut kini tinggal dilingkungi rumpun bambu di sekitarnya. Sekitar 500 meter dari mata air, baru ditemukan hutan dengan macam-macam vegetasi, yang didominasi tanaman keras. Dari jauh, Batu Karut memang terlihat hijau. Namun, ketika didekati, banyak bopeng di wilayah tangkapan airnya.
Bopeng itu terbentuk oleh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar mata air. Rumpun bambu kini memang menjadi vegetasi yang mendominasi lereng bukit di Batu Karut. Karena fungsinya yang tak bisa menahan gerakan tanah dan menyimpan banyak air, upaya penghijauan menjadi solusi atas makin turunnya debit air di Batu Karut.
SMA Mardi Yuwana Kota Sukabumi dan SMK Mardi Yuwana, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, adalah salah satu lembaga yang memberikan perhatian terhadap kelangsungan mata air Batu Karut. Apalagi, turunnya debit air di Batu Karut merupakan salah satu dampak dari peralihan hutan menjadi lahan bercocok tanam.
Pada Januari lalu, anak-anak SMA Mardi Yuwana Kota Sukabumi dan SMK Mardi Yuwana Cikembar menanami lahan sekitar mata air dengan tanaman keras. Direktur PDAM Kota Sukabumi Sulaeman Muchtar menyebutkan, Pemerintah Kota Sukabumi sudah membeli lahan seluas 5 hektar yang dikelola masyarakat di sekitar mata air Batu Karut untuk direboisasi.
Wilayah Batu Karut semula merupakan hutan alam yang kemudian dibuka penduduk ketika permukiman di Kecamatan Sukaraja makin berkembang ke arah kaki Gunung Gede Pangrango. Ketika debit air selalu menyusut saat musim kemarau, banyak pihak baru sadar bahwa ketersediaan air menjadi persoalan. Belum terlambat
Wakil Wali Kota Sukabumi Mulyono mengatakan, belum terlambat mengembalikan fungsi hutan Batu Karut sebagai daerah tangkapan air hujan sehingga mata air tetap bisa lestari. "Kita beruntung bahwa cepat tersadar dan bertindak. Hasil penghijauan daerah tangkapan dan mata air ini tidak akan kita nikmati dalam waktu dekat, tetapi barangkali akan dinikmati oleh anak-cucu kita kelak," katanya.
Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sudah sangat sering tersaji dalam berita-berita. Kekurangan air menjadi ancaman serius jika kerusakan lingkungan tidak segera ditangani dengan baik. Semoga penghijauan, baik untuk reboisasi hutan maupun menjaga kelestarian mata air, tidak hanya sekadar proyek, tetapi benar-benar merupakan upaya serius dari semua pihak. (agustinus handoko)

Readmore »»

Menhut Resmikan Revolusi Hijau

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 02:31 WIB
Pangkal Pinang - Menteri Kehutanan MS Kaban meresmikan program Green Revolution Pangkal Pinang City’ atau program Revolusi Hijau Kota Pangkal Pinang 2009 di hutan kota multifungsi seluas 137 hektar yang berlokasi di Desa Tua Tunu, Pangkal Pinang.
”Apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat bagi generasi penerus hingga 10 atau 20 tahun ke depan sehingga saya berharap program ini dapat terus berjalan dalam jangka panjang,” ujarnya dalam peresmian hutan kota multifungsi di Pangkal Pinang, Selasa (10/2).
Ia mengatakan, saat ini jumlah lahan kritis di Indonesia mencapai 30 juta hektar dan sudah dilakukan rehabilitasi seluas 1,3 juta hektar pada 318 daerah aliran sungai (DAS) sejak tahun 2003 sampai 2008.
Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung H Eko Maulana Ali mengaku bangga atas langkah Pemerintah kKta Pangkal Pinang mengambil inisiatif melaksanakan program revolusi hijau.
”Apalagi, Babel saat ini sedang menggiatkan program kunjungan wisata Visit Babel Archi 2010 sehingga langkah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat menjadi salah satu obyek wisata Babel, yakni obyek wisata hutan kota,” ujarnya.
Butuh Rp 89 miliar
Wali Kota Pangkal Pinang Zulkarnaim Karim menambahkan, pembangunan hutan kota multifungsi berdasarkan perhitungan sementara menghabiskan biaya sebesar Rp 89 miliar.
”Namun, dana ini tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang sehingga mengharapkan bantuan dana dari APBD provinsi, APBN pusat, maupun perusahaan-perusahaan swasta Babel,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hutan kota akan terus dikesinambungkan sehingga akan mencapai luas 180 hektar hutan kota Pangkal Pinang.
”Kawasan hutan kota berfungsi sebagai penahan air tanah, pengurang polusi udara, penelitian tanaman, dan kawasan perkemahan pariwisata,” kata Zulkarnaim Karim.
Dia menjelaskan, hutan kota seluas 170 hektar itu memiliki multifungsi, yaitu untuk hutan konservasi, rekreasi, kemah, dan pendidikan.
”Hutan kota ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Pangkal Pinang ke depan, yang nantinya berfungsi sebagai paru-paru kota untuk mengimbangi polusi udara,” ujarnya.
Pembangunan hutan kota belum separuhnya. Masih banyak fasilitas infrastruktur yang harus disediakan, seperti jalan dan sejumlah bangunan kawasan hutan tersebut.
”Kami optimistis hutan kota ini memiliki efek yang sangat besar dalam menyikapi pesatnya pembangunan kota dan semakin kritisnya lahan di daerah ini,” ujarnya tanpa merinci dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan hutan kota tersebut. Dia optimistis dana yang dibutuhkan akan dapat diperoleh.(ANTARA/BOY)

Readmore »»

Penanganan Bencana - Gerhan Harus Kembali ke Konsep Awal

KOMPAS, Rabu, 4 Februari 2009 00:53 WIB
Jakarta - Gerakan rehabilitasi lahan dan hutan atau Gerhan yang pernah dicanangkan pada tahun 2003 perlu kembali dilaksanakan dengan mengacu pada konsep awal yang melibatkan semua komponen masyarakat.

Gerakan yang bertujuan untuk mereboisasi hutan itu, ungkap Sugeng Tri Utomo, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (3/2), awalnya melibatkan semua komponen masyarakat.
”Namun, beberapa tahun terakhir kegiatan itu berubah menjadi bersifat proyek dengan melibatkan pemborong,” ujarnya.
Pada awalnya Gerhan melibatkan personel TNI yang memimpin para relawan dari masyarakat. ”Satu tentara mengomandoi 10 volunter,” ujar Sugeng. Departemen Kehutanan menyiapkan bibit tanaman keras.
Mereka dikerahkan untuk menanami kawasan dan lahan yang gundul untuk mengatasi bencana banjir dan longsor. Tanpa adanya liputan vegetasi di daerah perbukitan, tidak ada fungsi penahan air dan peresapan air hujan ke tanah sehingga air akan langsung meluncur ke hilir dan menimbulkan banjir bandang.
Kerap terjadi
Beberapa tahun terakhir ini, kata Sugeng, yang mendalami ilmu tanah di Universitas Gadjah Mada, bencana tersebut kenyataannya kerap kali terjadi setiap kali musim hujan, terutama di kawasan daerah aliran sungai di berbagai daerah, karena hutan di bagian hulu telah dibabat habis.
Pada tahap pertama Gerhan, kata Sugeng, yang sejak 2000 bergabung di Bakornas PB—kini BNPB—penanaman kembali kawasan atau lahan ditargetkan mencapai 3000 hektar selama lima tahun.
”Setelah lima tahun berjalan, saat ini perlu dipertanyakan persentase keberhasilannya,” ujar Sugeng yang pernah bergabung di Bappenas dalam pengembangan kawasan timur Indonesia dan di BPPT dalam pengembangan sumber daya lahan.
Saat ini luas lahan kritis setiap tahun bertambah hingga 50.000 hektar per tahun, sedangkan kemampuan reboisasi hutan dan lahan hanya 3.000 sampai 5.000 hektar per tahun.
Oleh karena itu, untuk mencegah berlanjutnya kerusakan hutan dan meningkatnya ancaman banjir dan longsor, menurut Sugeng, dalam Gerhan perlu kebijakan ”tangan besi” untuk menggerakkan massa dan melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus perusakan kawasan hutan. (YUN)

Readmore »»

SOLUSI ATASI KEMISKINAN - Menghijaukan Hutan, Menyekolahkan Anak...

KOMPAS, Selasa, 3 Februari 2009 00:50 WIB

Kebun karet warga hasil pendampingan yang dilakukan World Vision Indonesia bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia di Kecamatan Balai Batangtarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penanaman bibit unggul karet dimulai 2004. Sebanyak 156 keluarga mendapat bantuan 43.050 batang bibit unggul. Tanaman yang sudah berusia empat tahun sudah bisa disadap getahnya.

Terlalu banyak tokoh dan pejabat bicara kemiskinan dari dulu sampai sekarang. Lebih-lebih menjelang pemilihan umum. Kemiskinan itu memang sebuah kenyataan, tersuruk di desa-desa daerah pedalaman. Akan tetapi, kepedulian tentu tak sebatas wacana. Perlu dicermati apa akar persoalannya dan lalu bagaimana solusinya?

Menyadari persoalan kemiskinan akan berentet ke persoalan kurang gizi dan gizi buruk, angka tidak sekolah atau putus sekolah, maka masa depan bangsa adalah taruhannya. Pemerintah mungkin sudah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan warganya, tetapi kadang tidak tuntas. Serba terbatas. Karena itu, tidak jarang yang menjadi perhatian hanya yang dekat, yang mudah terlihat, agar dinilai telah berbuat.

Masyarakat di daerah pedalaman? Bisa ditanya, apakah mereka pernah dikunjungi dan diketahui kondisinya oleh pemerintah daerah setempat? Jawabannya: Tidak pernah. Atau kalau pernah, dikunjungi sekali setahun. Begitulah kenyataan ketika Kompas berkunjung ke desa-desa di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Balai Batangtarang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Desember lalu.

Soal kondisi hutan Kalimantan Barat yang rusak parah bukan isapan jempol. Mungkin ini salah satu akar persoalan kemiskinan itu. Karena itu, sejalan dengan semakin gencarnya negara-negara maju menyuarakan isu pemanasan global, Indonesia pun belakangan gencar menghijaukan kembali hutan-hutan dan lahan tidur.

”Untuk membantu pemerintah dan dunia mewujudkan hijaunya kembali hutan kita, World Vision Indonesia bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia Area Development Program (ADP) Sanggau sejak tahun 2002 memfasilitasi masyarakat pedalaman untuk membudidayakan karet,” kata Marketing Public Relation Manager World Vision Indonesia John Nelwan.

Berdasarkan hasil evaluasi World Vision Indonesia, ada beberapa kerentanan utama dalam masyarakat, yaitu pendidikan rendah, yang ditunjukkan 3,5 persen tidak bersekolah, sedangkan 41,8 persen hanya menempuh pendidikan sekolah dasar. Angka kematian anak bawah lima tahun (balita) 39 per 1.000, masih cukup tinggi. Di wilayah program, 12,05 persen keluarga hidup di bawah garis kemiskinan.

John Nelwan mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hutan dibabat (sebagian kecil) oleh masyarakat untuk berladang lalu ditanami padi yang ditumpangsarikan dengan menanam karet varietas lokal yang kemudian ditinggalkan. Sistem pertanian masih tradisional.

”Dari situ timbul pemikiran bagaimana komoditas karet yang telah lama menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedalaman bisa ditingkatkan. Dengan hasil yang baik, kesejahteraan meningkat. Mereka pada akhirnya akan mampu menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya menjelaskan.

Dibekali pelatihan

Kelompok-kelompok masyarakat di Kecamatan Tayan Hilir, Balai Batangtarang, dan Nanga Mahap mengakui mendapat pelatihan budidaya tanaman karet dan bantuan bibit karet unggul dari World Vision Indonesia sejak tahun 2002.

”Jika selama ini bertanam karet masih tradisional, pascapelatihan dari lembaga kemanusiaan World Vision Indonesia budidaya tanaman karet menjadi lebih baik,” kata Husein, petani karet di Kecamatan Balai Batangtarang, Kabupaten Sanggau.

Bermula dari 26 keluarga di Kecamatan Tayan Hilir (2002) dengan 11.650 batang karet yang ditanam, hingga tahun 2007 sudah 2.009 keluarga yang dilatih. Mereka tersebar di Kecamatan Tayan Hilir, Sekayam, Batangtarang, dan Nanga Mahap dengan jumlah karet yang ditanam 29.025 batang. Setiap keluarga memiliki sedikitnya satu hektar kebun karet unggul.

Menurut John Nelwan, World Vision Indonesia hanya mampu memberikan bibit untuk lahan seluas 0,5 hektar per keluarga atau sekitar 250 batang bibit karet unggul. Untuk kebutuhan bibit lainnya diharapkan dipenuhi oleh petani yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan cara mempraktikkan pelatihan, seperti melalui okulasi.

”Selain menumbuhkan kemandirian juga untuk menjaga kemurnian dan mutu bibit karet unggul tersebut. Bibit unggul, yaitu biji karet varietas PB260 untuk tegakan (batang bawah), didatangkan dari Pusat Penelitian Karet Sungai Putih Medan, Sumatera Utara,” kata Manager ADP Sanggau I Made Sukariata.

Selain berbagai pelatihan, dalam program itu World Vision Indonesia dan Wahana Visi Indonesia juga mengadakan pendampingan. Mereka telah mempunyai fasilitator untuk melakukan pembinaan di empat kecamatan wilayah layanan ADP Sanggau.

Penghasilan lumayan

Berdasarkan pengamatan di lokasi kebun karet masyarakat di Tayan Hilir, bibit karet yang ditanam tahun 2002 dan 2003 telah mencapai usia siap panen atau sadap. Tanaman karet usia empat tahun sudah dapat disadap.

”Hasil sadap 111 batang dapat menghasilkan 3,5 kilogram getah karet kering. Hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan karet bukan bibit unggul yang setiap 214 batang yang disadap menghasilkan sekitar 3,5 kilogram getah karet kering,” kata Miki, seorang ibu yang ditemui ketika tengah memanen karet di Tayan Hilir.

Petani lainnya, Karim dan Aukar, menjelaskan, dari lahan seluas satu hektar (500 batang), lateks (karet) yang didapat 25-30 kg per pagi dengan lama pengerjaan 5 jam. Dengan asumsi rata-rata 25 kg dikalikan harga karet saat itu Rp 7.000 per kg, masyarakat setiap pagi memperoleh hasil Rp 175.000. Terdapat kenaikan sekitar 80 persen pendapatan masyarakat apabila dibandingkan dengan membudidayakan karet secara tradisional.

”Hasil dari cara tradisional 2-3 kg per pagi. Penorehan biasanya dilakukan pada pagi hari saja,” ungkap Karim.

I Made Sukariata menegaskan, dengan hasil bertanam karet, masyarakat miskin yang tadinya tidak bisa menyekolahkan anak, sejak tiga tahun terakhir telah terbukti mampu menyekolahkan anak. Tanaman karet telah menjadi andalan utama untuk menyekolahkan anak.

”Bahkan, bagi anak SLTA yang sekolahnya dekat perkampungan, sebelum sekolah jika masuk siang anak-anak menyadap karet dulu. Anak-anak yang sekolah harus meninggalkan kampung. Jika libur, mereka menoreh (menyadap) karet agar dapat biaya sekolah,” katanya.

Program pengembangan masyarakat jangka panjang (ADP) Sanggau di Kabupaten Sekadau dan Sanggau berakhir pada tahun 2011. Total populasi yang menjadi target program World Vision Indonesia adalah 75.022 orang di Sanggau dan 24.726 orang di Sekadau. Program mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan prasarana dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan.

Pola World Vision Indonesia membantu masyarakat miskin di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Barat (dan 722 desa lainnya di 123 kecamatan, 34 kabupaten, dan 9 provinsi lainnya di seluruh Indonesia) untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Walau sepi dari publikasi, hal itu patut dan pantas diapresiasi. (YURNALDI)

Readmore »»