Pemkot Palembang Gagas Program Bank Sampah

KOMPAS, Selasa, 21 April 2009 04:39 WIB
Pemerintah Kota Palembang menggagas program bank sampah, yakni pengelolaan sampah secara mandiri dan swadaya untuk mendukung terwujudnya Kota Palembang yang bersih dan nyaman. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Palembang Apriyadi S Busri, Senin (20/4), program bank sampah ini awalnya akan dilakukan di lembaga pendidikan (sekolah). Program ini didukung dana CSR dari BUMN di Palembang, yakni PT Pusri. ”Program bank sampah juga diharapkan dapat membiasakan pelajar dan masyarakat untuk mengolah sampah dan memanfaatkan nilai gunanya. Jadi sampah tidak hanya dimaknai sebagai barang kotor, tetapi bisa berguna salah satunya sebagai kompos,” katanya. Dia berharap pengenalan kompos lewat bank sampah ini bisa diperluas ke fasilitas publik, seperti terminal dan pasar.

Readmore »»

Pembiasaan Harian

KOMPAS, 28 Februari 2009
Sebelum memulai pelajaran di kelas, pelajar SDN Benhil 12 Pagi, Jakarta, mengikuti kegiatan Pembiasaan Lingkungan, yaitu membersihkan kebun tanaman hias, tanaman obat, dan kolam ikan milik bersama, Rabu (25/2). Kegiatan rutin setiap pagi ini berlaku bagi seluruh murid agar mempunyai tanggung jawab, cinta lingkungan, dan rasa memiliki.

Readmore »»

Menempa Kepedulian Lingkungan

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009
Siswa SD Negeri Sermo III, Kulon Progo, DI Yogyakarta, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, Selasa (10/2). Selain bertujuan untuk menjaga kebersihan, kegiatan rutin yang dilakukan setiap pekan ini juga menjadi media dalam menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan di kalangan siswa.

Readmore »»

Djuariah Djadjang, Si Guru Sampah

KOMPAS, Kamis, 5 Februari 2009 00:18 WIB Oleh: LIS DHANIATI
Bagi Djuariah Djadjang, Sungai Cikapundung yang bersih dan bening tinggal kenangan masa lalu. Dia prihatin karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan di salah satu penanda Kota Bandung itu.

Warga RT 02 RW 20, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, ini pantas prihatin. Lahir dan besar di kawasan Taman Sari, ia bisa melihat langsung menurunnya kualitas Sungai Cikapundung yang letaknya tak jauh dari rumah.
Padahal, sebagai ibu rumah tangga yang juga kader aktif PKK dan posyandu, Djuariah sangat mafhum akan pentingnya kebersihan lingkungan.
”Sepanjang yang saya ingat, sejak dulu para pengurus RW sudah menganjurkan agar warga tidak membuang sampah ke sungai. Namun, kebiasaan itu tetap saja dilakukan,” kata Djuariah.
Hingga tahun 2005, ada lembaga swadaya masyarakat, Koalisi untuk Jawa Barat Sehat (KuJBS), mengadakan pendampingan di tempat itu. Mereka mengajak masyarakat hidup bersih, antara lain dengan tak membuang sampah sembarangan.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga itu mengirim kader aktif ke pelatihan daur ulang sampah di Surabaya, Jawa Timur. ”Saya dan dua rekan kader terpilih ikut pelatihan,” katanya.
Daur ulang sampah plastik ini tak terlalu rumit, tetapi butuh ketekunan ekstra. Proses pertama, lembaran plastik kering dan bersih digunting dengan ukuran sama. Lalu, guntingan plastik itu dilipat dan disambung hingga membentuk aneka barang seperti tas, wadah pensil, tempat tisu, sandal, bahkan sajadah.
”Awalnya susah juga, tetapi saya mau belajar,” kata Djuariah.
Sampah plastik yang digunakan bisa berasal dari kemasan aneka produk, seperti mi instan, kopi instan, makanan ringan, sabun cair, dan pelembut pakaian.
Menularkan keterampilan
Sesuai tujuan pengiriman ke pelatihan, Djuariah tak menyimpan keterampilan itu untuk diri sendiri. Pengalaman sebagai kader memudahkan dia untuk menularkan keterampilan itu kepada warga di lingkungan sekitar rumahnya.
Pada tahap awal, ia mengajarkan keterampilan itu kepada ibu-ibu se-RT yang berminat. Di samping mengajar, ia juga terus mengajak warga agar tak membuang sampah sembarangan. Ia pun mengajak masyarakat memilah sampah kering dan basah.
Awalnya, mengajak masyarakat mengubah kebiasaan bukan hal mudah. Apalagi, wilayah Taman Sari merupakan daerah kos mahasiswa yang mungkin penghuninya tak punya rasa memiliki sekuat penghuni asli pada lingkungan tempat tinggalnya.
Beragam tantangan dialami Djuariah yang juga punya beberapa kamar kos untuk mahasiswa. ”Saya sering dikira mau meminta sumbangan ketika melakukan penyuluhan. Saya juga pernah dihindari karena disangka mau menyebarkan ajaran agama,” katanya.
Namun, upayanya tak sia-sia. Belakangan ini puluhan ibu rumah tangga mau bergabung dalam kelompok masyarakat peduli lingkungan Mekarsari. ”Sesekali kami berkumpul. Selebihnya daur ulang sampah dikerjakan di rumah masing-masing,” katanya.
Volume sampah berkurang
Aktifnya warga masyarakat dalam kegiatan ini praktis mengurangi volume sampah di daerah itu. ”Setelah didaur ulang, sampah yang tersisa tinggal sedikit,” kata Djuariah.
Selain itu, barang-barang yang dihasilkan juga bernilai ekonomis. Tempat pensil, misalnya, bisa dijual mulai harga Rp 10.000. Sementara itu, produk yang ukurannya lebih besar, seperti tas dan sajadah, bisa dijual dengan harga puluhan ribu rupiah hingga lebih dari Rp 100.000 per buah.
”Barang-barang daur ulang hasil produksi warga di sini kemudian dipasarkan melalui pameran, pesanan langsung, atau dititipkan di beberapa toko. Dalam setiap pameran, barang-barang daur ulang ini selalu laris, relatif habis terjual karena tampak unik,” katanya.
Djuariah senang karena hasil penjualan produk daur ulang itu berarti tambahan penghasilan bagi rumah tangga anggota Mekarsari.
”Besar uang yang didapat warga tergantung dari jumlah barang yang terjual. Dari dua tas misalnya, seorang ibu bisa mendapat sedikitnya Rp 100.000. Mungkin jumlah tersebut tak besar, tetapi itu sangat berarti bagi ibu rumah tangga yang tak punya pekerjaan di luar rumah. Mereka juga menjadi lebih produktif daripada sekadar ngrumpi,” kata Djuariah.
Untuk kegiatan ini, ia rela rumahnya menjadi tempat penyimpanan berbagai macam sampah plastik. ”Sejak adanya pendampingan, warga mulai sadar untuk memilah sampah. Kami jadi mudah mendapatkan sampah plastik untuk bahan baku,” katanya.
Suaminya, Djadjang Ruchiyat, pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Kota Bandung, pun tidak segan membantu kerja sang istri di kala senggangnya.
”Jika dulu saya harus mengambil sampah ke rumah warga, kini sampah ’datang’ sendiri ke rumah. Tiap pagi ada saja kantung sampah tergantung di setang sepeda motor suami saya yang diparkir di teras,” cerita Djuariah.
Bahkan, salah satu kamar kos miliknya sedang kosong juga dia jadikan sebagai ”gudang” sampah plastik.
Direkam dan dibagikan
Dengan pengalamannya selama ini, Djuariah jadi sering diminta menjadi pembicara dalam pelatihan daur ulang sampah di berbagai daerah, terutama di Jabar seperti di Cianjur, Sukabumi, Sumedang, dan Cirebon.
Proses daur ulang sampah plastik yang dilakukan Mekarsari oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung direkam dalam bentuk VCD dan dibagikan ke berbagai pihak.
”Ada juga mahasiswa yang membuat skripsi terkait kegiatan kami. Gara-gara sampah, saya menjadi guru, mengajar ke mana-mana,” kata nenek satu cucu ini. Padahal, Djuariah tidak berlatar pendidikan formal mengajar.
Sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga, ia bekerja di PT Kimia Farma. ”Saya berhenti bekerja karena sering sakit saat kehamilan anak kedua,” katanya.
Atas kerja kerasnya dalam mendaur ulang sampah dan perhatiannya pada kebersihan sebagian aliran Sungai Cikapundung, Djuariah mendapat penghargaan Masyarakat Peduli Lingkungan tingkat Jabar pada tahun 2008.

DATA DIRI
Nama: Djuariah Djadjang
Lahir: 27 November 1953
Pendidikan: SMA
Suami: Djadjang Ruchiyat (55)
Anak:
- Angga Ramdhani (30)
- Alia Meliawati Dewi (26)
Penghargaan, antara lain:
- Masyarakat Peduli Sampah tingkat Jawa Barat, 2008
- Teladan Akseptor KB Lestari tingkat Kota Bandung, 2008
- Teladan Kader Posyandu Kota Bandung, 2008

Readmore »»

Sampah - Solusi Sementara Diperlukan

KOMPAS, Jumat, 30 Januari 2009 02:02 WIB
Salah satu kegiatan di rumah kompos milik Gerakan Lingkungan Ciliwung Hijau di Jakarta Timur adalah memasukkan sampah ke dalam komposter.

Usaha mendidik masyarakat untuk mengubah sampah menjadi komoditas ekonomi belum banyak dilakukan. Pemindahan warga bantaran pun masih dilakukan secara bertahap. Walhasil, perlu solusi sementara untuk menampung sampah bantaran Sungai Ciliwung.

Menurut Gubernur Fauzi Bowo, jumlah warga bantaran Sungai Ciliwung di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 70.000 keluarga. Terbayang, betapa besar sampah domestik yang dihasilkan mereka.

Bagi masyarakat di sekitar Ciliwung, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah menimbulkan kesulitan sendiri. Godaan pun datang untuk dengan mudah melempar sampah ke kali.

Menurut Endang Budi, Ketua RT 03 RW 09, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sampai saat ini belum ada penanganan sampah yang serius. Padahal, warga sudah lama mengajukan permohonan untuk disediakan bak sampah yang bisa diangkut truk.

”Warga tak mampu mengadakannya sendiri. Cara yang paling mudah, ya buang ke kali. Ini masalah yang sedang kami coba pecahkan. Tetapi pemerintah lamban merespons,” ujarnya.

Penyempitan bantaran kali karena sampah ini menjadi pemandangan lazim jika menyusuri Sungai Ciliwung. Pembuangan sampah bukan hanya dilakukan secara perorangan oleh warga yang tinggal membelakangi Ciliwung, tetapi kenyataannya tempat pembuangan akhir sampah di Ciliwung juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane, mengatakan, dari pantauan udara ditemukan ada lebih dari 100 lokasi pembuangan sampah di sepanjang Ciliwung. Di Jakarta, pembenahan masalah sampah sering kali tidak tuntas karena pengelolaannya dilakukan dua institusi yang berjalan sendiri-sendiri.

”Pekerjaan membersihkan sampah yang ada di badan sungai menjadi tugas dinas pekerjaan umum, sementara membersihkan sampah yang ada di pinggir Ciliwung menjadi tugas dinas kebersihan,” kata Pitoyo.

Ia menambahkan, tumpukan sampah di Kali Ciliwung menjadi potret kegagalan pengelolaan sampah.

”Masyarakat harus diajak untuk melihat sampah bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga harus dilihat sebagai sumber ekonomi. Ini perlu upaya dan kerja sama dari banyak pihak,” katanya.

Bagi Pitoyo, solusi sementara untuk daerah bantaran yang belum dibersihkan dari warga adalah perlu dibuat kontainer-kontainer penampung sampah di lokasi pembuangan sampah. Namun, diperlukan akses bagi kendaraan besar, seperti truk, untuk dapat mengangkut sampah-sampah itu. (MZW/ELN/ONG)

Readmore »»

Estetika Kota - Blora Galakkan Gerakan "Pohon Bersih Reklame"

KOMPAS, Kamis, 22 Januari 2009 10:16 WIB
BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora menggalakkan gerakan "Pohon Bersih Reklame". Sebagai gebrakan pertama,

Pemerintah Kabupaten Blora menertibkan 3.728 reklame dan 13 alat peraga kampanye yang dipasang di sepanjang turus dan trotoar Jalan Raya Blora - Kunduran.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Heru Sutopo, Rabu (21/1) di Blora, mengatakan, masih ada sekitar 4.872 reklame di pohon dari 8.600 reklame. Data itu merupakan hasil survei petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora di jalan kabupaten, kecamatan, dan desa.
Reklame-reklame itu tidak berizin atau liar. Selain merugikan daerah, reklame-reklame itu merusak pohon karena pemasangannya menggunakan paku.
"Taruhlah tarif reklame itu Rp 15.000 setahun. Kalau yang ditertibkan sebanyak 3.728 buah, pemerintah daerah merugi Rp 55,92 juta per tahun," kata Heru.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Bambang Sulistya mencanangkan gerakan itu selama sepekan. Targetnya adalah membersihkan seluruh pohon di Blora dari reklame.
Dasar kegiatan itu adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ketentuan itu ditindaklanjuti dengan Surat Sekda Kabupaten Blora Nomor 660.1/4478 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Imbauan Pelarangan Pemasangan Reklame di Pohon.
Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Blora Wahono mengatakan, Panwaslu juga melarang partai politik atau calon anggota legislatif memasang alat peraga di pohon. Larangan itu diatur dalam Surat Nomor 089/Panwaslu-Blora/XII/2008 tanggal 8 Januari 2009 tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye.
Panwaslu Kabupaten Blora telah mencopot 8.638 alat peraga kampanye. Sekitar 25 persen dari jumlah itu dipasang di pohon menggunakan paku.
Panwaslu Kabupaten Magelang juga melarang pemasangan alat peraga kampanye di pohon. Panwaslu telah mencopot ratusan alat peraga kampanye yang dipasang di pohon. (HEN/egi)Semarang Tindakan parpol dan caleg mengiklankan diri sebetulnya sah-sah saja karena tidak ada aturan yang melarangnya. Namun, pemasangan spanduk, poster, dan benda-benda iklan lainnya dianggap telah menyalahi aturan. Dalam peraturan daerah tentang reklame terdapat ketentuan menyangkut tempat-tempat yang boleh dipasangi reklame dan yang dilarang.
Dalam perda Kota Semarang misalnya, pemerintah membolehkan pemasangan iklan di trotoar, median jalan, fasilitas umum lainnya seperti telepon umum, bis surat, dan wc umum. Namun, pemerintah melarang iklan dipasang di pohon-pohon penghijauan atau pelindung jalan, taman-taman kota, rambu lalu lintas, tiang listrik, dan lingkungan sekolah serta tempat ibadah.

Readmore »»

Cikapundung - ALAT PENYARING SAMPAH DIPASANG DI SUNGAI

KOMPAS, Senin, 15 Desember 2008 10:26 WIB
Kondisi sungai di Bandung, seperti Cikapundung dan Citepus, amat memprihatinkan karena banyak warga membuang sampah ke dalamnya. Padahal, sungai merupakan

saluran drainase primer yang bila tersumbat menyebabkan banjir. Untuk itu, Wali Kota Bandung Dada Rosada menyambut baik adanya penyaring sampah otomatis Mechanical-Electrical Hydraulic di Sungai Cibeunying-Kordon, Kecamatan Bandung Kidul. "Saya harap setiap sungai bisa dipasang alat ini," kata Dada saat meninjau Sungai Cibeunying, Sabtu (13/12).

Readmore »»

Gerakan Bank Sampah dari Bantul

KOMPAS, Senin, 1 Desember 2008
Setiap pukul 16.00, antrean nasabah bank sampah biasanya sudah panjang. Mereka bukannya menanti giliran menyetor uang seperti di bank pada umumnya, melainkan sampah yang mereka kumpulkan selama dua hari. Meski yang disetorkan wujudnya tidak sama, pengelolaan bank sampah mirip dengan bank pada umumnya.
Setiap nasabah datang dengan tiga kantong sampah berbeda. Kantong I berisi sampah plastik, kantong II sampah kertas, dan kantong III berupa kaleng dan botol. Ketika menimbang sampah, nasabah akan mendapat bukti setoran dari petugas teller. Bukti setoran itu menjadi dasar penghitungan nilai rupiah sampah, yang kemudian dicatat dalam buku tabungan. Untuk membedakan, warna buku tabungan tiap RT dibuat berbeda.
Setelah sampah terkumpul banyak, petugas bank menghubungi tukang rosok.

Tukang rosok memberi nilai ekonomi tiap kantong sampah milik nasabah. Catatan nilai rupiah itu lalu dicocokkan dengan bukti setoran dan kemudian dibukukan.
Harga sampah bervariasi bergantung pada klasifikasinya. Kertas karton dihargai Rp 2.000 per kg, kertas arsip Rp 1.500 per kg. Sedangkan plastik, botol, dan kaleng harganya menyesuaikan ukuran.
Tiap nasabah memiliki karung ukuran besar, yang tersimpan di bank untuk menyimpan seluruh sampah yang mereka tabung. Tiap karung diberi nama dan nomor rekening tiap nasabah. Tujuannya agar setiap tukang rongsok datang, petugas bank tidak kebingungan memilah tabungan sampah tiap nasabah. Karung- karung sampah itu tersimpan rapi di gudang bank.
Gemah Ripah
Bank Sampah Gemah Ripah, didirikan masyarakat Dusun Bandegan, Bantul, DI Yogyakarta, tiga bulan lalu. Kini jumlah nasabahnya 41 orang dari 12 RT di dusun tersebut. Pada tahap awal mereka masih membatasi diri untuk warga satu dusun, tetapi bila sudah memungkinkan nasabah tidak akan dibatasi asalnya.
Tidak semua sampah disetor ke tukang rosok. Sebagian di antaranya, yakni jenis plastik sachet dan gabus, diolah sendiri oleh bank sampah. ”Plastik sachet kami hargai Rp 15 per sachet, sementara gabus bergantung pada ukuran,” ujar Ismiyati, koordinator daur ulang sampah.
Plastik-plastik itu lalu diolah untuk membuat aneka aksesori rumah tangga, seperti tas, dompet, hingga rompi. Barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp 20.000-Rp 35.000. ”Beberapa pembeli asing minta dikirim contoh barang. Kalau mereka setuju, pesanan yang kami terima akan menumpuk. Karenanya, stok bahan baku harus banyak. Kami sudah meminta warga untuk lebih aktif menabung sampah,” katanya.
Sampah jenis gabus biasanya dibuat menjadi pot bunga, tempat dudukan bendera, atau perlengkapan rumah tangga lainnya. Gabus-gabus itu dicampur dengan pasir dan semen. ”Produksi dari bahan gabus pesananannya masih lokal saja,” kata Ismiyanti
Menurut Panut Susanto, ketua pengelola bank sampah, sampah yang terkumpul tiap minggu mencapai 60-70 kg. Untuk sementara jam layanan bank dimulai pukul 16.00-21.00 tiap hari Senin-Rabu-Jumat. ”Kami baru bisa melayani pada sore hari karena sebagian besar petugas bank harus bekerja pada pagi hari,” katanya.
Belum maksimalnya kinerja petugas karena mereka mengelola bank sampah tanpa dibayar. Artinya, mereka harus tetap bekerja untuk membiayai kehidupan keseharian. ”Apa yang kami kerjakan sifatnya masih sosial. Jadi, kami memang tidak mengharapkan upah karena kondisi bank belum maksimal,” katanya.
Bank sampah memotong dana 15 persen dari nilai sampah yang disetor nasabah. Dana itu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, seperti fotokopi, pembuatan buku tabungan, dan biaya lainnya. ”Selama ini tidak ada nasabah yang keberatan. Kami harus melakukan pemotongan karena bank ini memang dikelola bersama-sama,” katanya.
Berbeda dengan bank tempat nasabah bisa mengambil dana setiap saat, di bank sampah nasabah hanya bisa menarik dana setiap tiga bulan sekali. Tujuannya agar dana yang terkumpul bisa lebih banyak sehingga uang tersebut dimanfaatkan sebagai modal kerja atau keperluan yang bersifat produktif.
”Kalau dibebaskan, mereka bisa konsumtif. Baru terkumpul Rp 20.000-Rp 30.000 sudah tergiur untuk mengambil. Karena hanya tiga bulan sekali, mereka bisa menarik dana sampai Rp 100.000-Rp 200.000 bergantung pada banyaknya sampah yang ditabung,” kata Bambang Suwirda, penggagas bank sampah.
Tersimpan
Menurut Bambang, dana kelolaan yang saat ini tersimpan tinggal Rp 500.000. Sebagian besar nasabah sudah mengambil saat Lebaran lalu. Untuk sementara, dana nasabah disimpan sendiri oleh pengelola bank. Ke depan, pengelola akan menjalin kerja sama dengan Bank Bantul untuk menyimpan dana nasabah.
Para pengelola bank juga bertekad memperluas operasional bank agar tidak terbatas pada penyimpanan, tetapi juga peminjaman. ”Dalam konsep bank sampah, barang jaminan mungkin berupa sampah juga,” katanya.
Fokus sampah yang dikumpulkan saat ini masih sebatas sampah anorganik. Ke depan, sampah organik juga akan diterima, yang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos.
Bagi para nasabah, keberadaan bank sangat membantu. Mereka bisa mendapat penghasilan tambahan sekaligus kebersihan lingkungan sekitar terjaga. ”Lumayanlah tiap bulan ada pemasukan tambahan. Hitung-hitung buat nambah dana belanja dapur,” kata Sutiyani, warga setempat.
Bila gerakan bank sampah bisa meluas ke berbagai desa, masalah sampah bisa tertangani. Tak hanya itu, perekonomian masyarakat juga ikut membaik sehingga angka kemiskinan bisa ditekan.
Di Bantul, produksi sampah per hari mencapai 614 meter kubik. Sayangnya, pemerintah daerah setempat belum berpikiran ke arah itu. (ENY PRIHTIYANI)

Readmore »»