Masalah Sampah Juga Tanggung Jawab Warga

KOMPAS, Rabu, 6 Mei 2009 04:05 WIB
Jakarta - Volume produksi sampah di Jakarta melebihi kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengolahnya. Untuk itu, memang sangat diperlukan partisipasi warga agar masalah sampah tuntas tertangani.

”Perilaku warga, seperti kebiasaan membuang sampah di sungai, masih sulit diubah. Namun, berbagai program terus dilaksanakan oleh pemerintah demi mengatasi masalah sampah, seperti didirikannya rumah kompos dan menggalakkan pembuatan lubang biopori,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (5/5).

Namun, belum semua warga menyadari bahwa sampah bisa diolah dan bernilai ekonomi tinggi. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat Syamsudin sering menemukan bungkusan-bungkusan berisi sampah yang sengaja diletakkan di sekitar tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bukan di dalam bak atau kontainer yang telah disediakan. Akibatnya, sampah pun selalu berceceran.

Paul L Coutrier, Ketua Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia, berpendapat tidak mungkin melenyapkan semua sampah yang ada di masyarakat. Alasannya, produksi sampah bertambah menurut deret ukur, sedangkan upaya mengurangi sampah bertambah menurut deret hitung.

”Cara terbaik mengatasi masalah sampah adalah menciptakan sistem edukasi yang tepat bagi masyarakat. Selama ini pemerintah lalai membina masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Padahal, masyarakat tidak akan tertib jika tidak dipaksa. Kesadaran masyarakat baru muncul jika berkaitan dengan kepentingannya,” kata Coutrier.

Seharusnya pemerintah terus- menerus menanamkan pola pikir kepada masyarakat bahwa mengurangi sampah jauh lebih baik dan murah daripada memusnahkan sampah. Ada banyak cara mengurangi sampah, seperti hanya makan secukupnya sehingga tidak ada makanan sisa. Kemudian memisahkan sampah kering dan sampah basah serta bagaimana mengelola sampah. ”Sering kali masyarakat memasukkan sampah basah ke dalam kantong plastik. Padahal, ini berarti menghalangi kerja organik pengurai sampah,” ujar Coutrier.

Kurang orang dan dana

Meskipun sebagian masyarakat memang kurang peduli terhadap masalah sampah, pemerintah di tingkat provinsi maupun kota juga mengakui banyak kekurangan dalam realisasi pengelolaan sampah Jakarta.

Di Jakarta Pusat, misalnya, hanya terdapat 150 armada truk dengan 384 petugas berstatus pegawai negeri sipil dan tambahan 600 petugas dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI. Namun, rata-rata petugas tambahan dipekerjakan sebagai penyapu jalan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, idealnya, setiap truk diawaki empat anggota kru, termasuk sopir. Kini, rata-rata awak truk hanya dua-tiga orang.

”Setiap truk, sesuai ketentuan terkait pengelolaan sampah, mendapat dana 30-35 liter bahan bakar untuk satu trip pulang pergi dari TPS ke pembuangan akhir,” kata Syamsudin.

Paiman, salah seorang operator truk sampah yang ditemui di kawasan Kebayoran Baru, mengatakan, dana untuk pembelian 30-an liter bahan bakar itu sangat tidak mencukupi, apalagi dengan kondisi armada yang relatif sudah tua dan rute memutar karena truk sampah tidak boleh melalui jalan utama.

Hal itu tentu saja membuat langkah petugas kebersihan dalam menangani sampah tidak efektif.

Readmore »»

Pemkot Palembang Gagas Program Bank Sampah

KOMPAS, Selasa, 21 April 2009 04:39 WIB
Pemerintah Kota Palembang menggagas program bank sampah, yakni pengelolaan sampah secara mandiri dan swadaya untuk mendukung terwujudnya Kota Palembang yang bersih dan nyaman. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Palembang Apriyadi S Busri, Senin (20/4), program bank sampah ini awalnya akan dilakukan di lembaga pendidikan (sekolah). Program ini didukung dana CSR dari BUMN di Palembang, yakni PT Pusri. ”Program bank sampah juga diharapkan dapat membiasakan pelajar dan masyarakat untuk mengolah sampah dan memanfaatkan nilai gunanya. Jadi sampah tidak hanya dimaknai sebagai barang kotor, tetapi bisa berguna salah satunya sebagai kompos,” katanya. Dia berharap pengenalan kompos lewat bank sampah ini bisa diperluas ke fasilitas publik, seperti terminal dan pasar.

Readmore »»

”Bank Sampah” untuk 100 Sekolah

KOMPAS, Sabtu, 18 April 2009 05:30 WIB
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan 100 sekolah untuk dapat mengelola sampah di lingkungan sekolah masing-masing dan menjadi ”bank sampah”, dengan mendapatkan modal atas sampah yang berhasil dikumpulkan itu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kemas Abubakar di Palembang, Jumat (17/4), mengatakan, ”bank sampah” itu siap diterapkan pada seratus sekolah sebagai percontohan lebih dulu. ”Bank sampah” berupa pengelolaan sampah di sekolah dengan sistem pengumpulan dilakukan para siswa dan sekolah bersangkutan, kemudian dijual kepada pengurus OSIS atau koperasi sesuai dengan yang diterapkan di sekolah itu. Menurut dia, setiap sekolah akan diberi modal Rp 300.000. Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk membeli sampah yang dikumpulkan pelajar di sekolah tersebut. Ia menyatakan, sampah itu juga harus dipisahkan berdasarkan jenis sampah organik dan bukan organik sehingga perlu disiapkan juga tong sampah untuk menampungnya. Dia menyebutkan, khusus sampah di sekolah dipastikan paling banyak berupa kertas dan botol plastik. Setelah dikumpulkan dan dibeli pengurus OSIS atau koperasi sekolah itu, selanjutnya sampah tersebut dijual kepada pengumpul sesungguhnya. Abubakar menambahkan, dengan sistem mengumpul, membeli, dan menjual kepada pengumpul, diharapkan dana yang diberikan sebesar Rp 300.000 yang berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pupuk Sriwijaya dipastikan akan bisa berputar. ”Sampah itu juga dapat bernilai ekonomis dan tidak hanya menjadi barang buangan,” katanya. (ANTARA/BOY)

Readmore »»

PUPUK KOMPOS - Mengelola Sampah Jadi Ramah Lingkungan

Rabu, 15 April 2009 | 04:49 WIB
Siang itu, Selasa (14/4), Abu (43) dan Taufik (32) terlihat sibuk mengangkat tumpukan sampah basah yang menyumbat di salah satu pintu air di aliran Sungai Bendung, Kecamatan Sekip, Kota Palembang. Setelah diangkat, sampah-sampah tersebut kemudian dipilah-pilah.

”Sampah yang berkategori plastik atau dari bahan lain yang tidak bisa didaur ulang diletakkan di tempat khusus, sedangkan sampah yang bisa didaur ulang atau nonplastik dimasukkan ke tong khusus,” kata Abu.

Abu dan Taufik merupakan salah satu relawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hijau yang bergerak di bidang konservasi lingkungan perkotaan. LSM Lingkungan Hijau sendiri saat ini memiliki proyek kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos.

Menurut Abu, sejak tahun 2008 Pemkot Palembang telah mulai menggencarkan program pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, hal serupa sudah banyak dilakukan.

”Di Palembang sendiri, wawasan ini perlu dibumikan agar kesadaran masyarakat meningkat. Saat ini, coba lihat bahwa bencana banjir ini salah satu penyebabnya berasal dari sampah rumah tangga yang menyumbat aliran sungai. Kalau program ini berhasil, potensi banjir bisa ditekan,” katanya.

Cara pembuatan

Teknik dan cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga ini sebenarnya cukup mudah. Pertama-tama, pelaku rumah tangga harus sudah memisahkan jenis sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Sampah yang bisa didaur ulang, contohnya, makanan, daun, dan bahan biologis lainnya. Setelah dimasukkan ke dalam tempat tertutup selama sekitar 2-3 bulan, material itu siap diolah menjadi kompos.

”Pupuk ini berguna untuk menyuburkan tanaman. Bisa dimanfaatkan di pekarangan sendiri maupun dijual menjadi pupuk pertanian padi,” kata Abu.

Adapun sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti kaca, plastik, dan lainnya, bisa dipisahkan.

Readmore »»

Nugie - "Penyelamat Bumi"

Senin, 6 April 2009 04:48 WIB
Penyanyi Nugie, Duta Lingkungan Hidup untuk Kementerian Lingkungan Hidup, menyempatkan diri mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, pekan lalu.

Di lokasi yang akan dibangun industri pengolahan sampah paling modern di Indonesia itu, ia menyanyikan lagu barunya, ”Penyelamat Bumi”. Uniknya, lagu itu dia ciptakan hanya dalam beberapa menit pada malam sebelum Nugie mengunjungi tempat berbau busuk tersebut.

”Penyelamat Bumi” mengisahkan derita yang dialami Bumi karena nafsu manusia. Namun, manusia yang sadar dapat menjadi penyelamat Bumi dengan berbagai perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan.

”Saya lebih mudah mendapat inspirasi menciptakan lagu dari alam daripada cinta-cintaan. Saya ingin membagi lagu itu kepada publik secara gratis agar lebih banyak orang yang sadar dan cinta lingkungan,” kata Nugie.

Katanya, kesadaran dan gaya hidup ramah lingkungan sudah ditanamkan orangtuanya. Sang ibu mengajarinya mengolah sampah organik dan menggunakan sepeda.

Selain menyadarkan publik lewat lagu, Nugie juga mengajarkan gaya hidup ramah lingkungan kepada istri dan anaknya. ”Jika dulu saya diajari Ibu, kini saya mengajarkannya untuk ’si kecil’,” kata pria yang lahir pada 31 Agustus 1971 ini sambil memasukkan gitar seusai manggung di depan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Readmore »»

Daur Ulang Sampah Plastik di Lhokseumawe Dilirik

KOMPAS, Jumat, 27 Maret 2009 | 04:36 WIB
Lhokseumawe - Upaya daur ulang sampah plastik yang dilakukan Palapa Plastic Recycle Foundation, sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat Lhokseumawe untuk mengatasi persoalan sampah plastik, kini mulai dilirik perusahaan pendaur ulang sampah plastik terbesar di dunia. Lembaga ini ditawari kesempatan mengekspor sampah plastik yang telah diolah.

Menurut Chairman Palapa Plastik Recycle Foundation (PPRF) Baharudin Sanian, yayasannya menampung berbagai sampah plastik yang dikumpulkan pemulung. Berbeda dengan agen barang bekas, yayasan ini, menurut Baharudin, memberdayakan pemulung dengan cara membantu mereka mengetahui nilai ekonomis sampah plastik. Jika sebelumnya pemulung menyerahkan sampah plastik berbagai jenis dalam bentuk aslinya, yayasan membantu pemulung memisahkan berbagai jenis sampah plastik tersebut sesuai unsur kimianya masing-masing.

”Dengan cara membagi semua jenis sampah plastik menurut unsur kimianya masing-masing, secara langsung membuat harga jual sampah plastik tersebut meningkat. Dulu ketika pemulung menyerahkan sampah plastik dalam bentuk utuh dan bercampur baur dihargai oleh agen pengumpul hanya Rp 1.000 per kilogram. Tetapi, ketika sampah plastik tersebut mulai dibagi dan dikelompokkan sesuai unsur kimianya, harganya meningkat berkali lipat,” ujar Baharudin.

Dia mencontohkan, satu botol minuman bisa terdiri atas dua jenis sampah plastik yang berbeda, botol dan tutupnya. Ketika keduanya dipisahkan dan digabungkan dengan jenis yang sama, harga sampah plastik tersebut bisa lebih mahal dibandingkan saat pemulung menjual botol dan tutupnya tak terpisah. ”Kami butuh waktu sampai dua tahun membuat pemulung tahu membedakan jenis-jenis sampah plastik,” ujar Baharadin.

PPRF kini memiliki sebuah tempat penampungan dan pabrik pengolahan sampah plastik. Pabrik ini berfungsi menggiling sampah-sampah plastik yang telah dipisahkan ke dalam berbagai jenis menjadi serpihan kecil atau plastic chips. ”Kalau dijual dalam bentuk plastic chips ini, harganya lebih mahal lagi,” kata Baharudin.

PPRF, menurut Baharudin, sempat dibantu lembaga donor yang datang ke Lhokseumawe pascatsunami. Dari lembaga donor inilah PPRF mendapatkan konsultasi bisnis dan dihubungkan dengan salah satu perusahaan pengolah sampah plastik terbesar di dunia yang berbasis di Hongkong, Fukutomi.

”Perwakilan Fukutomi telah datang ke Lhokseumawe dan tertarik dengan apa yang kami lakukan. Mereka meminta kami mengekspor sebesar dua kontainer sampah plastik yang telah digiling tersebut,” ujar Baharudin sembari mengatakan, dalam sebulan PPRF bisa menjual 150 ton sampah plastik yang telah diolah ke pabrik pengolahan.

Namun, upaya PPRF mengatasi persoalan sampah plastik ini tak sepenuhnya didukung Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mereka malah meminta PPRF membantu pemkot menyediakan tempat sampah.

”Padahal, kami minta pemkot agar mau mendidik masyarakat, membuang sampah dengan memilah jenisnya,” ujar Public Outreach PPRF Surya Aslim.

Readmore »»

BEDAH SAINS - Mengelola Sampah di Sekolah Jadi Rupiah

KOMPAS, Senin, 16 Maret 2009 04:00 WIB
Jakarta - Menanamkan kesadaran bahwa sampah bisa dikelola dan bernilai ekonomis bisa ditanamkan di sekolah.

”Budaya kita soal sampah masih berkonotasi bau dan tidak berguna. Ini harus diubah supaya pengelolaan sampah bisa lebih baik dan bermanfaat ke depannya,” kata Teti Suryati, pengajar muatan lokal Lingkungan Hidup SMAN 12 Jakarta, dalam acara bedah sains tingkat SMA se-Jabodetabek ”Mengubah Sampah Menjadi Sumber Rupiah” yang dilaksanakan Fakultas Biologi Universitas Nasional di Jakarta, Sabtu (14/3).

Menurut Teti, dari hitungan yang dilakukan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMAN 12 Jakarta, setiap siswa di sekolah menghasilkan sampah 0,10-015 liter per hari. Semakin besar jumlah siswa, produksi sampah di sekolah semakin banyak.

Sekolah ini mengambil langkah untuk mengajak siswa mengelola sampah dengan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos dan sampah nonorganik menjadi barang lain yang berguna. Siswa dibagi dalam kelompok yang harus bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang mereka produksi.

”Dengan mengajarkan pengelolaan sampah di sekolah kepada siswa, kesadaran untuk bisa memandang sampah sebagai barang yang masih bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bisa tumbuh,” ujarnya. Yang penting, siswa juga berkontribusi untuk mengurangi buangan sampah dari sekolah ini. Hanya sekitar 30 persen sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. ”Ini wujud kontribusi siswa untuk menjaga lingkungan hidup yang baik,” ujar Teti.

Apa yang dilakukan SMAN 12 Jakarta ini menjadi salah satu contoh sekolah yang mampu mengajarkan pengelolaan sampah yang melibatkan siswa. Bahkan, para siswa ditantang untuk menciptakan komposter atau alat pembuat kompos yang mudah untuk mengubah sampah organik menjadi kompos.

Hasmar Rusmendro, pengajar di Fakultas Biologi Universitas Pancasila, mengatakan, perlu sosialisasi paradigma baru tentang sampah yang gencar di tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengolah sampah yang selama ini dibuang begitu saja menjadi sesuatu yang berpotensi ekonomi, seperti kompos, pakan ternak, batako atau paving block, insektisida atau pestisida, hingga sumber biogas.

Tatang MS, Dekan Fakultas Biologi Universitas Nasional, mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah dengan memanfaatkan ilmu Biologi. Untuk itu, penelitian harus terus dilakukan dan dikembangkan.

Readmore »»

Industrialisasi Sampah Masa Depan TPA Bantar Gebang

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 03:55 WIB Oleh: Cokorda Yudistira
Sampah masih menjadi persoalan pelik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama menyangkut tempat pembuangannya. Sementara timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang sudah mencapai ketinggian kritis.

Lebih dari 10 juta ton sampah sudah ditimbun di areal TPA milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap harinya, tidak kurang dari 6.000 ton sampah baru dibuang ke TPA Bantar Gebang.

Tanpa penanganan dan pengelolaan yang baik, lahan TPA Bantar Gebang yang saat ini seluas 110 hektar lebih itu dikhawatirkan tidak akan mampu menampung sampah lagi dari DKI Jakarta. Selain itu, risiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang setiap waktu terus mengancam.

Di sisi lain, penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah raksasa.

Dalam buku Malapetaka Sampah (cetakan pertama November 2004), Bagong Suyoto menyebut, sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Namun, di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.

”Bisa dipastikan setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang akan muncul gugatan dan polemik,” kata Bagong, yang juga Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional.

Seperti yang terjadi pada Desember 2008. Jalan masuk TPA Bantar Gebang dipagar betis oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, warga desa mengaku belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pembagian hasil pungutan sampah.

Teknologi

Setelah hampir 20 tahun TPA Bantar Gebang difungsikan, Pemprov DKI Jakarta pada Desember 2008 meneken kontrak investasi untuk industrialisasi di TPA Bantar Gebang. Nilai investasi yang ditanamkan pengelola baru di TPA Bantar Gebang mencapai Rp 700 miliar. ”Ini kontrak jangka panjang,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna.

Selain menggandeng investor untuk mengelola TPA Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta juga meneruskan rencana membangun sarana pengolahan sampah berupa intermediate treatment facility (ITF) di wilayah Ibu Kota. ”Itu adalah komitmen untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ujar Eko.

Pengelola baru di TPA Bantar Gebang adalah PT Godang Tua Jaya (GTJ). PT GTJ adalah ”pemain lama” dalam bisnis sampah. PT GTJ akan mengelola TPA Bantar Gebang hingga 15 tahun ke depan atau sampai tahun 2023. PT GTJ menggandeng PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dan Sindicatum Capital Carbon serta Organic International Limited untuk mengelola TPA Bantar Gebang.

PT GTJ dikenal sebagai produsen pupuk organik (kompos) yang berbahan baku sampah pasar dan salah satu subkontraktor di TPA Bantar Gebang ketika TPA Bantar Gebang masih dikelola PT Patriot Bekasi Bangkit (PBB). PT NOEI memiliki pengalaman mengolah sampah menjadi sumber energi listrik di Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita di TPA Suwung, Denpasar, Bali.

Ditemui awal Februari lalu, Direktur PT GTJ Douglas J Manurung mengatakan, mereka akan menerapkan teknologi sanitary landfill yang benar dan penerapan proses 3R, yaitu reduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan untuk sampah di TPA Bantar Gebang.

Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah akan dibangun secara bertahap di TPA Bantar Gebang mulai tahun 2009. Rencana tersebut meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik.

Dengan menerapkan teknologi yang tepat, kata Douglas, masa pakai lahan TPA Bantar Gebang dapat diperpanjang hingga belasan tahun lagi. Selain itu, sampah di Bantar Gebang juga akan menghasilkan keuntungan ganda yang bernilai ekonomis, antara lain bahan baku pupuk organik (kompos), bahan baku produk daur ulang, dan sumber energi listrik.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan TPA sudah dijalankan Pemkot Bekasi di TPA Sumur Batu sejak tahun lalu. Pemkot Bekasi menggandeng PT Gikoko Kogyo Indonesia untuk mengelola gas metana hasil pembusukan sampah TPA Sumur Batu dengan teknologi pembakaran gas (landfill gas flaring/LGF).

Menyusul itu, Pemkot Bekasi dibantu Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membangun pusat pengolahan sampah dengan sistem 3R di sekitar TPA Sumur Batu.

Menurut Bagong, penerapan teknologi dan masuknya industri ke TPA Bantar Gebang akan menempatkan TPA Bantar Gebang sebagai pusat industri daur ulang, pusat industri kompos, dan pusat sumber energi listrik.

”Bahkan, TPA Bantar Gebang dapat menjadi pusat pelatihan dan pusat pengembangan pertanian serta kawasan ekowisata," kata Bagong.

Readmore »»

Tanggulangi Sampah dengan Rumah Kompos

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 04:21 WIB
Jakarta - Sampah memiliki nilai ekonomis tinggi jika diolah dengan benar. Pemahaman ini melatarbelakangi dibangunnya rumah kompos, yaitu pusat penanganan sampah dan limbah rumah tangga di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pengelolaan sampah ini akan dikembangkan di tiap kelurahan dan kecamatan.

”Harus segera dimulai sekarang atau semua hanya akan menjadi imbauan semata. Untuk itu, di kompleks Kantor Wali Kota dijadikan percontohan. Kelurahan dan kecamatan nanti tinggal mencontoh dan menerapkan saja teknologi sederhana, tetapi tepat guna ini,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (3/3).

Rumah kompos itu berupa lahan seluas 12 meter persegi yang dilengkapi dengan sebuah mesin penghancur sampah. Sampah yang telah hancur menjadi bahan untuk memproduksi kompos.

Selain kompos padat, juga akan dihasilkan kompos cair. Kedua jenis kompos ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman di lingkungan perumahan dan juga bisa diperdagangkan.

Setelah kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga sedang membidik perkantoran dan pusat perbelanjaan agar menerapkan teknologi pengolahan sampah ini.

Readmore »»

PENGELOLAAN LIMBAH - Tiada yang Mahal bagi Kesehatan

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:40 WIB Oleh: Gesit Ariyanto
Teluk Tokyo, Jepang, memantulkan cahaya kebiruan pada siang yang dingin menjelang akhir Februari 2009. Hamparan biru itu bersanding dengan blok apartemen dan kompleks industri, selain permukiman. Langsung terbayang, seandainya itu Teluk Jakarta.

Dari sisi kondisi terkini memang tak adil membandingkan Teluk Tokyo dengan Teluk Jakarta. Namun, bukan tak mungkin kondisi serupa diwujudkan. Itulah yang muncul di pikiran saat kunjungan memenuhi undangan JICA PR Campaign 2008, pertengahan Februari lalu.

Kuncinya, ketersediaan saluran pembuangan kotoran dari sumbernya hingga pusat pengolahan yang terintegrasi. Limbah rumah tangga dan industri dilarang keras langsung dibuang ke sungai.
Konsekuensinya, pusat pengelolaan limbah cair tersebar di beberapa lokasi. Di Kota Tokyo saja, Pemerintah Kota Tokyo mengoperasikan 13 pusat pengelolaan limbah cair (water reclamation center).

Ke-13 pusat pengelolaan itu tersebar di 10 distrik pengelolaan, tempat bermuaranya pipa-pipa saluran limbah cair dari 23 ward (setingkat kecamatan). Setiap hari, 4,8 juta meter kubik limbah cair diolah di Tokyo.

Hingga Maret 2007, panjang total selokan di Tokyo mencapai 15,6 juta meter. Ratusan ribu lubang selokan tersebar di berbagai tempat menuju saluran utama.

Pemerintah Kota Tokyo memiliki data rinci jumlah dan kondisi saluran pembuangan air limbah di wilayahnya. Mereka mengontrol dengan baik keberadaannya.

Pengelolaan di Ariake

Salah satu pusat pengelolaan limbah cair terbesar di Tokyo adalah Ariake Water Reclamation Center yang berada di kawasan reklamasi di tepi Teluk Tokyo dengan luas lahan 46.600 meter persegi.

Bangunan pengendali milik Pemerintah Kota Tokyo itu berdiri megah seperti layaknya kantor perusahaan swasta.

Luas cakupan layanannya mencapai 681 hektar dengan kapasitas terpasang 30.000 meter kubik per hari. Pusat pengelolaan itu mulai beroperasi sejak tahun 1995.

Setiap hari, 12.000-14.000 meter kubik limbah cair rumah tangga, hotel, industri, dan perkantoran dialirkan dengan memanfaatkan gravitasi bumi dan pemompaan untuk diolah di pusat pengelolaan itu.

Keberadaan limbah cair dipisahkan dengan limpasan air hujan yang langsung dibuang ke laut melalui saluran khusus agar tidak mencemari sungai yang dilaluinya.

Dari sekitar 12.000 meter kubik limbah cair yang diolah setiap harinya, 6.000 meter kubik dibuang ke laut, 3.000 meter kubik digunakan lagi untuk keperluan nonmemasak, dan 3.000 meter kubik dimanfaatkan ulang dalam rantai pemrosesan.

Sebagian besar fasilitas pengolahan limbah cair berada di bawah tanah dan dipantau 24 jam dengan tiga grup jaga.

Di atas fasilitas tersebut, dibangun lebih dari empat lapangan tenis untuk umum.

Sementara itu, pada gedung pengendali operasi yang megah dibangun ruang senam, aerobik, dan kolam renang. Meskipun luas dan fasilitas vital, jumlah pegawai tetap dan kontraknya kurang dari 200 orang.

Mikroorganisme

Ariake Water Reclamation Center menerapkan metode anaerobik-anoksik-oksik (A2O) dan proses penyaringan biologis, sebelum limbah cair yang telah diolah dibuang ke Teluk Tokyo dan digunakan ulang. Metode A2O memanfaatkan mikroorganisme.

”Metode itu penting untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfor dalam jumlah besar,” kata Direktur Ariake Water Reclamation Center Tomori Okamura. Nitrogen dan fosfor harus dikurangi sebelum dibuang ke perairan.

Rendahnya kadar nitrogen dan fosfor pascapengolahan membebaskan pantai dan biota laut dari ancaman algae bloom, yang ditandai dengan kematian massal ikan, seperti yang beberapa kali terjadi di perairan Teluk Jakarta.

Pada saat itu terjadi, oksigen yang dibutuhkan ikan diikat alga untuk berkembang biak.

Mikroorganisme dicampurkan pada tangki reaksi, beberapa tahap setelah tahapan pengadukan limbah cair yang baru masuk ke dalam tangki.

Melalui mikroskop elektron yang memeriksa sampel air, mikroorganisme tampak melayang-layang di air keruh dan merayapi serat-serat tisu toilet.

Mikroorganisme juga berperan besar memisahkan air dengan material padat yang mengendap. Endapan itu akan dikirimkan ke fasilitas pengelolaan sedimentasi (sludge), sedangkan air bersih akan diolah lagi.

Tahapan lanjut adalah metode penyaringan biologis dengan memasukkan semacam karbon pemurni air.

Pada tahap ini, kadar kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kebutuhan oksigen kimia (COD) dikurangi, termasuk bakteri pembawa penyakit, misalnya E colli.

Selanjutnya, air diarahkan ke tahap akhir; dibuang ke laut (melalui tangki klorinasi) atau digunakan ulang (melalui tangki ozon dan klorinasi).

Air yang akan dibuang ke laut memang tak terlalu bersih. ”Namun aman bagi biota-biota laut. Selama ini tak ada masalah,” kata Okamura.

Dari empat parameter penting di dalam air, yaitu biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), nitrogen, dan fosfor, kadarnya jauh di bawah ambang batas toleransi. Artinya, ekosistem laut aman dari ancaman limbah.

Okamura mengakui, pembangunan fasilitas Ariake Water Reclamation Center sangat mahal. Secara ekonomis pun tidak menguntungkan. Namun, itu pilihan yang patut dilakukan.

Untuk membangun gedung dan pengadaan tanah pertengahan tahun 1990-an dibutuhkan anggaran 72 miliar yen (1 yen setara dengan Rp 120). Kini, ongkos pemeliharaan harian dan biaya operasional terus dikeluarkan.

Berdasarkan hitungan operasionalnya, untuk pengolahan limbah cair per meter kubik dibutuhkan 26 yen, termasuk membayar pegawai. Adapun energi listrik yang dibutuhkan sebesar 260 kWh untuk setiap 1.000 meter kubik limbah cair.

Jelas tidak murah. Namun, seperti dikatakan Okamura, itulah salah satu tugas pemerintah, yakni menjamin kesehatan warga dan sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Readmore »»

Warga Gelora Targetkan 20.000 Lubang Biopori

Minggu, 1 Maret 2009 02:19 WIB
Jakarta, Kompas - Untuk memperluas kawasan resapan air, mengurangi dampak banjir, dan mengelola sampah keluarga, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2), mengerahkan ratusan warganya untuk membuat 1.000 lubang biopori, menebar 1.000 tanaman dalam pot, dan menyebarkan 1.000 komposter di wilayahnya.

”Ini merupakan bagian dari upaya mendorong penghijauan serta mengelola sampah dan mengurangi dampak banjir. Targetnya, Kelurahan Gelora, seperti juga kelurahan lain di Jakarta, harus memiliki 20.000 lubang biopori dalam tahun 2009,” ujar Camat Tanah Abang Eddy Supriyadi saat bersama warga Palmerah menggali lubang biopori di kawasan Palmerah, Gelora, Jakarta Pusat.

Target itu, kata Eddy, hanya bisa dicapai jika upaya rintisan yang dilakukan Sabtu lalu diikuti dengan partisipasi warga.

Untuk seribu lubang biopori pertama ini, Dewan Kelurahan lewat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menyediakan 50 bor biopori, 1.000 pot, dan 50 komposter.

”Dengan rintisan ini, kami harap warga juga memiliki bor sendiri dan melipatgandakan jumlahnya,” tambah Ketua Dewan Kelurahan Gelora Abdul Gofur.

Menurut Lurah Gelora Sukarjo, sebagian wilayah Palmerah termasuk wilayah padat permukiman dan kawasan yang dilewati limpahan air saat hujan deras.

”Lubang-lubang biopori diharapkan bisa menyerap sisa banjir sekaligus bisa menambah debit air tanah,” kata Sukarjo.

Masalahnya, di kawasan permukiman yang padat itu, mencari lahan untuk pembuatan lubang biopori juga tidak mudah.

Beberapa warga terpaksa membongkar pelataran yang sudah disemen untuk penempatan lubang biopori. Sealain itu, banyak juga yang memanfaatkan trotoar jalan untuk membuat lubang biopori.

Readmore »»

Pemulung di Sungai

KOMPAS, 23 Februari 2009

Pemulung memungut sampah plastik dari Kali Sekretaris di perbatasan Tanjung Duren dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (22/2) seusai hujan. Hasil plastik gelas dan botol air mineral yang dikumpulkan laku dijual Rp 2.500 hingga Rp 5.000 per kilogram ke pengepul untuk selanjutnya didaur ulang di pabrik. Dalam sehari, pengepul dapat mengumpulkan hingga 30 kilogram plastik bekas.

Readmore »»

PENDIDIKAN - Daur Ulang Sampah Jadi Kurikulum

KOMPAS, Senin, 23 Februari 2009 00:09 WIB
Palembang, Kompas - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Palembang akan memasukkan pelajaran mendaur ulang sampah dalam kegiatan ekstrakurikuler, di luar kurikulum wajib yang menjadi mata pelajaran di sekolah dasar. Pelajaran ini diharapkan dapat memupuk kesadaran murid untuk mencintai lingkungan sejak dini.

”Mempelajari proses daur ulang sampah sehingga menjadi produk yang bernilai diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan sehingga tidak memproduksi dan membuang sampah sembarangan,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Palembang Hatta Wazol, di Palembang, Sabtu (21/2).

Menurut dia, menciptakan lingkungan sehat dan bersih melalui program daur ulang sampah menjadi sebuah upaya penting dalam menjaga kelestarian bumi. Pembelajaran mengelola sampah akan mengarahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa sampah juga dapat menjadi produk bernilai, seperti pupuk organik dan kertas daur ulang.

Pengolahan sampah menjadi pupuk organik, kertas, dan produk daur ulang lainnya akan mengurangi tumpukan sampah dan meminimalkan pencemaran lingkungan di sekolah.

Dia menjelaskan, pihaknya yakin jika program tersebut dilaksanakan pada setiap sekolah, masalah sampah di Kota Palembang dapat teratasi.

”Produk daur ulang pun dapat menjadi peluang menambah penghasilan dengan menjual pupuk kompos atau kertas daur ulang,” ujarnya.

Program tersebut nantinya tidak hanya menjadi pelajaran ekstrakurikuler di SD, tetapi SMP dan SMA/SMK yang juga akan mengadopsi kegiatan tersebut menjadi pelajaran tambahan.

”Dalam jangka panjang, kegiatan proses daur ulang tersebut dapat memasyarakat pada kehidupan sehari-hari warga,” katanya. (ANTARA/BOY)

Readmore »»

Inovasi - Pemusnah Sampah dari Dlanggu

KOMPAS, Jumat, 20 Februari 2009 13:18 WIB Oleh: Ingki Rinaldi
Salikun (52), Kurdi (50), dan Bambang Suharto (41) pagi itu memindahkan tumpukan sampah ke dalam sebuah bangunan dari batu bata berukuran tinggi 2,5 meter dan lebar dinding-dindingnya sekitar 2 meter. Dari bagian atas bangunan sederhana di Dusun Kademangan, Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, itu tampak asap putih tebal tiada henti.

Tumpukan sampah basah tadi adalah "penyebab" munculnya asap putih itu. Bangunan batu bata yang sejatinya merupakan tungku berjenjang yang dibuat berdasarkan ide Salikun pada Januari 2006 itu adalah "mesin pemusnah" tumpukan sampah.

Prinsip kerja inovasi sederhana itu didasarkan pada bekerjanya gaya gravitasi dan ketersediaan aliran udara. Di dalam bangunan batu bata itu, Salikun memasang menara kecil dari besi yang berfungsi sebagai penyangga utama jalinan 16 dan 12 batang besi lain yang saling melintang dan seolah membentuk jaring penahan.

Pada bagian bawah bangunan itu dibuatkan penampang melintang ke arah kiri dan kanan untuk menjaga aliran udara yang akan menjaga nyala api. "Sampah basah pun tetap bisa terbakar karena ketika sampai di bagian bawah sampah itu sudah kering. Api pembakaran ini tidak pernah mati selama tiga tahun," kata Salikun.

Sampah apa pun bisa dibakar. Bangunan batu bata itu sekilas mirip insinerator di sejumlah rumah sakit. Abu hasil pembakaran juga banyak dimanfaatkan sejumlah warga untuk menambah campuran media tanam.

Salikun mulai mengoperasikan bangunan pembakar sampah itu sejak 13 Januari 2006, setelah gelisah menyaksikan gunungan sampah di lokasi itu. Selama berpuluh-puluh tahun, sejak Pasar Dlanggu berdiri, lokasi itu dijadikan tempat pembuangan sampah pasar yang menyebabkan gunungan sampah pun tak terkendali.

Tumpukan sampah

Kurdi menyebutkan, selama berpuluh tahun itu gunungan sampah semakin meluas. Bau tak sedap juga makin menyebar ke seluruh penjuru desa. Baunya makin menyengat saat angin berembus. "Saya datang ke desa tahun 1976, dan sejak itu sampah di sini sudah sangat banyak," kata Salikun.

Salikun yang sehari-hari bertugas sebagai anggota Polres Mojokerto di bagian telematika dengan pangkat terakhir brigadir satu akhirnya tak tahan. "Dasar saya orangnya tidak senang menganggur, makanya saya coba buat alat seperti ini dan berhasil," katanya.

Sejak beroperasinya tungku pembakar sampah dalam bangunan batu bata itu, jumlah sampah dari Pasar Dlanggu yang dibuang di desa itu berkurang drastis. Kini tumpukan sampah hanya seluas 15 meter x 15 meter dengan ketinggian tak sampai satu meter.

Pihak pengelola Pasar Dlanggu juga memberikan insentif Rp 250.000 per bulan yang dibagi rata. Jumlah yang terbilang kecil itu tetap diterima ketiganya karena tekad awal mereka memang hanya ingin membebaskan desa itu dari kepungan sampah.

Readmore »»

Sampah Berbahaya

Pemulung mengayuh perahu busa plastik untuk mencari barang bekas di Kali Jelakeng, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (18/2). Setiap hari, ada 6.000 ton sampah yang diolah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dari jumlah itu, 45 persen adalah sampah organik. Sisanya merupakan sampah anorganik seperti plastik yang sulit diurai.

Readmore »»

Djuariah Djadjang, Si Guru Sampah

KOMPAS, Kamis, 5 Februari 2009 00:18 WIB Oleh: LIS DHANIATI
Bagi Djuariah Djadjang, Sungai Cikapundung yang bersih dan bening tinggal kenangan masa lalu. Dia prihatin karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan di salah satu penanda Kota Bandung itu.

Warga RT 02 RW 20, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, ini pantas prihatin. Lahir dan besar di kawasan Taman Sari, ia bisa melihat langsung menurunnya kualitas Sungai Cikapundung yang letaknya tak jauh dari rumah.
Padahal, sebagai ibu rumah tangga yang juga kader aktif PKK dan posyandu, Djuariah sangat mafhum akan pentingnya kebersihan lingkungan.
”Sepanjang yang saya ingat, sejak dulu para pengurus RW sudah menganjurkan agar warga tidak membuang sampah ke sungai. Namun, kebiasaan itu tetap saja dilakukan,” kata Djuariah.
Hingga tahun 2005, ada lembaga swadaya masyarakat, Koalisi untuk Jawa Barat Sehat (KuJBS), mengadakan pendampingan di tempat itu. Mereka mengajak masyarakat hidup bersih, antara lain dengan tak membuang sampah sembarangan.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga itu mengirim kader aktif ke pelatihan daur ulang sampah di Surabaya, Jawa Timur. ”Saya dan dua rekan kader terpilih ikut pelatihan,” katanya.
Daur ulang sampah plastik ini tak terlalu rumit, tetapi butuh ketekunan ekstra. Proses pertama, lembaran plastik kering dan bersih digunting dengan ukuran sama. Lalu, guntingan plastik itu dilipat dan disambung hingga membentuk aneka barang seperti tas, wadah pensil, tempat tisu, sandal, bahkan sajadah.
”Awalnya susah juga, tetapi saya mau belajar,” kata Djuariah.
Sampah plastik yang digunakan bisa berasal dari kemasan aneka produk, seperti mi instan, kopi instan, makanan ringan, sabun cair, dan pelembut pakaian.
Menularkan keterampilan
Sesuai tujuan pengiriman ke pelatihan, Djuariah tak menyimpan keterampilan itu untuk diri sendiri. Pengalaman sebagai kader memudahkan dia untuk menularkan keterampilan itu kepada warga di lingkungan sekitar rumahnya.
Pada tahap awal, ia mengajarkan keterampilan itu kepada ibu-ibu se-RT yang berminat. Di samping mengajar, ia juga terus mengajak warga agar tak membuang sampah sembarangan. Ia pun mengajak masyarakat memilah sampah kering dan basah.
Awalnya, mengajak masyarakat mengubah kebiasaan bukan hal mudah. Apalagi, wilayah Taman Sari merupakan daerah kos mahasiswa yang mungkin penghuninya tak punya rasa memiliki sekuat penghuni asli pada lingkungan tempat tinggalnya.
Beragam tantangan dialami Djuariah yang juga punya beberapa kamar kos untuk mahasiswa. ”Saya sering dikira mau meminta sumbangan ketika melakukan penyuluhan. Saya juga pernah dihindari karena disangka mau menyebarkan ajaran agama,” katanya.
Namun, upayanya tak sia-sia. Belakangan ini puluhan ibu rumah tangga mau bergabung dalam kelompok masyarakat peduli lingkungan Mekarsari. ”Sesekali kami berkumpul. Selebihnya daur ulang sampah dikerjakan di rumah masing-masing,” katanya.
Volume sampah berkurang
Aktifnya warga masyarakat dalam kegiatan ini praktis mengurangi volume sampah di daerah itu. ”Setelah didaur ulang, sampah yang tersisa tinggal sedikit,” kata Djuariah.
Selain itu, barang-barang yang dihasilkan juga bernilai ekonomis. Tempat pensil, misalnya, bisa dijual mulai harga Rp 10.000. Sementara itu, produk yang ukurannya lebih besar, seperti tas dan sajadah, bisa dijual dengan harga puluhan ribu rupiah hingga lebih dari Rp 100.000 per buah.
”Barang-barang daur ulang hasil produksi warga di sini kemudian dipasarkan melalui pameran, pesanan langsung, atau dititipkan di beberapa toko. Dalam setiap pameran, barang-barang daur ulang ini selalu laris, relatif habis terjual karena tampak unik,” katanya.
Djuariah senang karena hasil penjualan produk daur ulang itu berarti tambahan penghasilan bagi rumah tangga anggota Mekarsari.
”Besar uang yang didapat warga tergantung dari jumlah barang yang terjual. Dari dua tas misalnya, seorang ibu bisa mendapat sedikitnya Rp 100.000. Mungkin jumlah tersebut tak besar, tetapi itu sangat berarti bagi ibu rumah tangga yang tak punya pekerjaan di luar rumah. Mereka juga menjadi lebih produktif daripada sekadar ngrumpi,” kata Djuariah.
Untuk kegiatan ini, ia rela rumahnya menjadi tempat penyimpanan berbagai macam sampah plastik. ”Sejak adanya pendampingan, warga mulai sadar untuk memilah sampah. Kami jadi mudah mendapatkan sampah plastik untuk bahan baku,” katanya.
Suaminya, Djadjang Ruchiyat, pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Kota Bandung, pun tidak segan membantu kerja sang istri di kala senggangnya.
”Jika dulu saya harus mengambil sampah ke rumah warga, kini sampah ’datang’ sendiri ke rumah. Tiap pagi ada saja kantung sampah tergantung di setang sepeda motor suami saya yang diparkir di teras,” cerita Djuariah.
Bahkan, salah satu kamar kos miliknya sedang kosong juga dia jadikan sebagai ”gudang” sampah plastik.
Direkam dan dibagikan
Dengan pengalamannya selama ini, Djuariah jadi sering diminta menjadi pembicara dalam pelatihan daur ulang sampah di berbagai daerah, terutama di Jabar seperti di Cianjur, Sukabumi, Sumedang, dan Cirebon.
Proses daur ulang sampah plastik yang dilakukan Mekarsari oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung direkam dalam bentuk VCD dan dibagikan ke berbagai pihak.
”Ada juga mahasiswa yang membuat skripsi terkait kegiatan kami. Gara-gara sampah, saya menjadi guru, mengajar ke mana-mana,” kata nenek satu cucu ini. Padahal, Djuariah tidak berlatar pendidikan formal mengajar.
Sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga, ia bekerja di PT Kimia Farma. ”Saya berhenti bekerja karena sering sakit saat kehamilan anak kedua,” katanya.
Atas kerja kerasnya dalam mendaur ulang sampah dan perhatiannya pada kebersihan sebagian aliran Sungai Cikapundung, Djuariah mendapat penghargaan Masyarakat Peduli Lingkungan tingkat Jabar pada tahun 2008.

DATA DIRI
Nama: Djuariah Djadjang
Lahir: 27 November 1953
Pendidikan: SMA
Suami: Djadjang Ruchiyat (55)
Anak:
- Angga Ramdhani (30)
- Alia Meliawati Dewi (26)
Penghargaan, antara lain:
- Masyarakat Peduli Sampah tingkat Jawa Barat, 2008
- Teladan Akseptor KB Lestari tingkat Kota Bandung, 2008
- Teladan Kader Posyandu Kota Bandung, 2008

Readmore »»

Kesehatan Kota - Wadah Makanan

Senin, 2 Februari 2009 00:58 WIB
Jakarta, Kompas - Wadah makanan dan minuman berbahan baku styrofoam dapat memicu kanker yang mengakibatkan kematian.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Baruna yang dihubungi hari Minggu (1/2) menjelaskan, pihaknya mendapati banyak limbah bisnis makanan yang menggunakan bahan baku styrofoam.

”Kami mengolah ribuan ton limbah di DKI setiap hari. Ternyata didapati styrofoam masih digunakan secara luas untuk wadah makanan dan minuman. Ini sangat membahayakan karena dapat memicu kanker saraf,” kata Eko.

Menurut Eko, penggunaan microwave untuk memanaskan makanan dalam wadah styrofoam semakin memperburuk keadaan. Panas yang dihasilkan mengakibatkan bahan kimia dari styrofoam tercampur ke dalam makanan yang dikonsumsi secara masif.

Sejumlah restoran cepat saji skala besar masih menggunakan bahan baku styrofoam dalam penyajian makanan yang disantap konsumen di luar. Eko telah berulang kali merekomendasikan menggunakan bahan baku kertas dan karton yang lebih tidak berisiko bagi kesehatan.

Selain styrofoam, penggunaan ulang botol minuman air mineral yang berbasis bahan kimia polyethylene trapeline (PET) juga dapat memicu kanker saraf.

Eko mengingatkan, perubahan suhu seperti panas dapat membuat bahan kimia dalam unsur PET meracuni cairan minuman yang diisikan kembali. Lambat laun bahan kimia akan terakumulasi dan memicu penyakit mematikan.

Setiap hari, ada 6.000 ton sampah yang diolah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Eko melanjutkan, dari jumlah itu, 45 persen adalah sampah anorganik. Sebanyak 60 persen sampah anorganik merupakan plastik yang sulit diurai dan mengandung bahan kimia berbahaya. (ONG)

Readmore »»

Sampah Ciliwung Sumber Rupiah

KOMPAS, Jumat, 30 Januari 2009 02:03 WIB

Petugas rumah kompos milik Gerakan Lingkungan Ciliwung Hijau yang terletak di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, menggiling sampah organik sebelum diolah menjadi kompos, Rabu (28/1). Setiap hari rumah kompos di bawah naungan Sanggar Ciliwung tersebut mengolah 40 kilogram sampah organik dari lima rukun tetangga di kawasan tersebut. Rumah kompos yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat tersebut dimaksudkan mengurangi pembuangan sampah ke sungai.

Usaha mengatasi masalah sampah, termasuk sampah Ciliwung, tak hanya dapat dilakukan dengan mencari alternatif tempat pembuangan akhir lain. Solusi masalah sampah juga bisa ditemukan dengan menumbuhkembangkan pandangan bahwa sampah merupakan sumber daya ekonomi yang menguntungkan.

Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Apakah sampah bisa menjadi pemicu bencana banjir atau menghasilkan rupiah, itu sangat bergantung pada sikap warga menghadapi limbah rumah tangga yang jumlahnya melimpah di Sungai Ciliwung.

Jika dikelola dengan baik, sampah ternyata tak selalu jadi masalah. Sanggar Merdeka Ciliwung, kelompok pemberdayaan masyarakat bantaran Ciliwung di RT 5 8 RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan, telah membuktikannya.

”Sekarang ada sepuluh orang yang terlibat bisnis sampah. Sampah yang tidak diolah dibuang ke penampungan di Tebet,” kata Rachmat (39), seorang warga Kelurahan Bukit Duri.

Sampah yang menjijikkan mampu mereka olah hingga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Kegiatan mengolah sampah menjadi kompos sekaligus mendidik warga untuk mau memilah sampah. Meskipun pemisahan antara sampah organik dan anorganik oleh warga belum sempurna, langkah ini mampu mengubah gaya hidup warga bantaran kali dan mengajak mereka untuk hidup lebih sehat.

Dari 50-80 kilogram sampah organik, yang terdiri atas sayuran, sisa makanan, dan tumbuhan, setelah ditambah dengan bahan-bahan pengurai bakteri mampu menghasilkan sekitar 100 kilogram kompos. Harga jual kompos Rp 5.000 per kilogram. Kekurangan pasokan sampah dari warga ditutup pengelola dengan sampah sayuran yang diambil dari Pasar Jatinegara.

Setelah didampingi selama 15 tahun lebih, warga bantaran Ciliwung akhirnya mau mengolah sampah. Dengan memberinya nilai ekonomis, sampah akan dilihat warga kelas bawah yang berpenghasilan minim sebagai peluang menambah rezeki.

Peluang emas

Ketua Umum Asosiasi Persampahan Indonesia Sri Bebassari mengingatkan, kontributor sampah bukan hanya masyarakat, tetapi juga industri yang jumlahnya sangat besar. Setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,5 kilogram per hari. Sumber sampah yang dihasilkan, salah satunya, adalah dari penggunaan produk-produk industri, terutama aneka kemasan makanan dan minuman dari plastik.

”Selama ini yang disalahkan hanya konsumen. Demi keadilan, produsen yang menghasilkan barang-barang yang digunakan konsumen juga harus dituntut tanggung jawabnya,” kata Sri Bebassari. Produsen seharusnya menggunakan menggunakan kemasan produk yang dapat dengan mudah diurai alam, seperti plastik yang cepat terurai atau mengganti plastik dengan kertas.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Setyo Sarwanto Moersidik menambahkan, pengelolaan sampah yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah umumnya masih bertumpu pada proyek pembangunan fisik, berteknologi tinggi dan membutuhkan investasi besar.

Padahal, sebagian masyarakat masih memiliki modal sosial yang tinggi dan dapat diberdayakan, khususnya untuk pengelolaan sampah. ”Pemerintah masih belum memandang rekayasa sosial dalam penanganan sampah sebagai hal yang penting,” ujar Setyo.

Kondisi itu justru sering kali menimbulkan kekonyolan dalam pengelolaan sampah. Warga disuruh membuang sampah ke tempat sampah, tetapi tak ada tempat sampahnya. Warga diminta memisahkan sampah kering dan basah, tetapi setelah diangkut ke tempat pembuangan sementara, sampah berbeda jenis itu kembali disatukan.

Setyo mengakui, memang tidak semua masyarakat dapat diberdayakan untuk mengelola sampahnya sendiri. Karena itu, pemerintah perlu memetakan kelompok masyarakat mana saja yang dapat digarap. Penentuan kelompok masyarakat ini juga harus dilakukan dengan memerhatikan etnohidrolik atau budaya airnya. Hal ini akan memberikan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk mengingatkan warga agar tidak membuang sampahnya di kali, bukan dengan seruan semata.

Salah satu kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan adalah kelompok kaum ibu yang tergabung dalam kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) seperti pada masa Orde Baru. Memang cara ini masih melibatkan peran pemerintah yang cukup kuat. Namun, cara itu mampu mengajak masyarakat untuk mencegah penyakit.

”Masih 30-40 persen warga Jakarta dapat didorong untuk membuat sistem pengelolaan sampah mandiri, termasuk mereka yang berasal dari pendidikan tinggi maupun ekonomi menengah,” katanya.

Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri memang membutuhkan waktu panjang. Tetapi, hal itu harus dilakukan dari sekarang melalui penganggaran yang memadai untuk melakukan rekayasa sosial tersebut. Sayangnya, rekayasa sosial ini masih dipahami pemerintah hanya dengan cara sosialisasi dan imbauan.(Iwan Santosa/ Muhammad Zaid Wahyudi/ Ester Lince Napitupulu

Readmore »»

Sampah - Solusi Sementara Diperlukan

KOMPAS, Jumat, 30 Januari 2009 02:02 WIB
Salah satu kegiatan di rumah kompos milik Gerakan Lingkungan Ciliwung Hijau di Jakarta Timur adalah memasukkan sampah ke dalam komposter.

Usaha mendidik masyarakat untuk mengubah sampah menjadi komoditas ekonomi belum banyak dilakukan. Pemindahan warga bantaran pun masih dilakukan secara bertahap. Walhasil, perlu solusi sementara untuk menampung sampah bantaran Sungai Ciliwung.

Menurut Gubernur Fauzi Bowo, jumlah warga bantaran Sungai Ciliwung di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 70.000 keluarga. Terbayang, betapa besar sampah domestik yang dihasilkan mereka.

Bagi masyarakat di sekitar Ciliwung, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah menimbulkan kesulitan sendiri. Godaan pun datang untuk dengan mudah melempar sampah ke kali.

Menurut Endang Budi, Ketua RT 03 RW 09, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sampai saat ini belum ada penanganan sampah yang serius. Padahal, warga sudah lama mengajukan permohonan untuk disediakan bak sampah yang bisa diangkut truk.

”Warga tak mampu mengadakannya sendiri. Cara yang paling mudah, ya buang ke kali. Ini masalah yang sedang kami coba pecahkan. Tetapi pemerintah lamban merespons,” ujarnya.

Penyempitan bantaran kali karena sampah ini menjadi pemandangan lazim jika menyusuri Sungai Ciliwung. Pembuangan sampah bukan hanya dilakukan secara perorangan oleh warga yang tinggal membelakangi Ciliwung, tetapi kenyataannya tempat pembuangan akhir sampah di Ciliwung juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pitoyo Subandrio, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane, mengatakan, dari pantauan udara ditemukan ada lebih dari 100 lokasi pembuangan sampah di sepanjang Ciliwung. Di Jakarta, pembenahan masalah sampah sering kali tidak tuntas karena pengelolaannya dilakukan dua institusi yang berjalan sendiri-sendiri.

”Pekerjaan membersihkan sampah yang ada di badan sungai menjadi tugas dinas pekerjaan umum, sementara membersihkan sampah yang ada di pinggir Ciliwung menjadi tugas dinas kebersihan,” kata Pitoyo.

Ia menambahkan, tumpukan sampah di Kali Ciliwung menjadi potret kegagalan pengelolaan sampah.

”Masyarakat harus diajak untuk melihat sampah bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga harus dilihat sebagai sumber ekonomi. Ini perlu upaya dan kerja sama dari banyak pihak,” katanya.

Bagi Pitoyo, solusi sementara untuk daerah bantaran yang belum dibersihkan dari warga adalah perlu dibuat kontainer-kontainer penampung sampah di lokasi pembuangan sampah. Namun, diperlukan akses bagi kendaraan besar, seperti truk, untuk dapat mengangkut sampah-sampah itu. (MZW/ELN/ONG)

Readmore »»