PERUBAHAN IKLIM - Indonesiaz Emiter CO Terbesar dari Aspek Konversi Hutan

KOMPAS, Rabu, 29 April 2009 03:32 WIB
Jakarta - Tinjauan Bank Pembangunan Asia terhadap dampak ekonomi akibat perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara menunjukkan Indonesia tergolong terbesar mengemisikan gas-gas rumah kaca di tingkat dunia dari sektor kehutanan dan perkebunan. Negeri ini sekaligus paling rentan terkena dampak dari akumulasi gas rumah kaca itu.

David S Mc Cauley dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4). Dari hasil analisis ADB berjudul ”The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review” disebutkan bahwa 59 persen emisi gas rumah kaca (GRK) di kawasan Asia Tenggara tahun 2000 berasal dari Indonesia, terutama diakibatkan meluasnya kerusakan hutan.

Menurut basis data Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) World Resources Institute dari Washington, Amerika Serikat, yang dikeluarkan tahun 2008, Asia Tenggara menyumbang emisi GRK dunia 5.187 juta ton. Dari jumlah itu, Indonesia menyumbang 3.060 juta ton (59 persen). Jumlah itu meliputi 7 persen emisi tingkat dunia.

Tata guna lahan

Di Asia Tenggara emisi terbesar bersumber dari perubahan tata guna lahan dan hutan 3.861 juta ton. Sektor ini menyumbang 50 persen emisi global.

Indonesia—dengan 5 persen kawasan tutupan hutan di dunia—berpotensi mengurangi emisi karbon jika praktik pengelolaan hutan dan lahan diperbaiki, yaitu dengan mengurangi kerusakan hutan, reboisasi, dan memperbaiki pengelolaan hutan.

Di negara maju, sektor energi adalah sumber emisi GRK terbesar, 14.728 juta ton, di Asia Tenggara 791 juta ton, dan negara berkembang 9.503 juta ton.

Pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim mengatakan, masyarakat pesisir di Asia Tenggara, 80 persen dari total 563 juta penduduk, akan terkena dampak berupa kenaikan permukaan laut. Dampak lain adalah turunnya curah hujan.

Rizaldi Boer, pakar iklim dari Institut Pertanian Bogor, menambahkan, ”Menghadapi kenaikan muka laut, lebih dari 20 pulau terluar di Indonesia merupakan kawasan yang terkena dampak terbesar,” ujarnya.

Studi ADB menemukan, bila melakukan langkah dini, Indonesia bisa mendapat manfaat lebih besar lewat skema pendanaan dari lembaga dunia. Bila dunia tak melakukan upaya apa pun, negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Filipina, akhir abad ini akan rugi per tahun setara 6 persen PDB masing-masing.

Untuk itu, negara di Asia Tenggara diharapkan menerapkan program Stimulus Hijau untuk memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melindungi masyarakat rentan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Juga bisa dilakukan upaya fisik, di antaranya memperbaiki sistem pengelolaan air dan irigasi, menggunakan varietas tanaman tahan kering, melindungi kawasan hutan dari perubahan fungsi, dan membangun tembok perlindungan laut, urai Emil.

Tahun 2008, ADB menyetujui pinjaman 10,5 miliar dollar AS untuk negara di Asia, mendanai proyek hibah 811,4 juta dollar AS, dan bantuan teknis 274,5 juta dollar AS. Menurut Dubes Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull, Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan dana 400 juta dollar AS untuk perubahan iklim.

Readmore »»

Eropa Harus Lebih Waspadai Banjir

Warga Eropa dalam waktu dekat ini masih harus bersiap menghadapi lebih banyak lagi banjir dan juga kekeringan akibat perubahan iklim.

Demikian diungkapkan Komisioner Uni Eropa urusan Lingkungan Stavros Dimas, Rabu (1/4). Sekalipun ada upaya untuk mewujudkan emisi nol, hal itu tak akan mampu mengubah perubahan iklim ini dalam sekejap. Kekeringan sudah mulai dirasakan sejak tahun 1998 di 14 negara Uni Eropa. Adapun dari 100 kasus banjir di kawasan ini, setidaknya sudah menelan korban 700 orang tewas dan 500.000 orang terpaksa pindah tempat.

(Sumber: KOMPAS)

Readmore »»

Suhu Udara Naik

Kenaikan di Beberapa Kota di Atas Satu Derajat Celsius
KOMPAS, Selasa, 31 Maret 2009 03:30 WIB
Jakarta - Laju perubahan suhu udara kota-kota di Indonesia menunjukkan kenaikan maksimum lebih dari 1 derajat celsius dalam 10 tahun. Dari analisis data iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diambil tahun 1983-2003, kenaikan suhu udara per sepuluh tahun ternyata 0,036 derajat celsius-1,383 derajat celsius.

Kenaikan suhu udara terendah tercatat di Kota Sibolga, Sumatera Utara, mencapai 0,036 derajat celsius dari rata-rata 31,52 derajat celsius. Adapun kenaikan suhu udara tertinggi tercatat di Kota Wamena, Papua, mencapai 1,38 derajat celsius dari rata-rata 25,97 derajat celsius. ”Data kenaikan temperatur itu tingkat kepercayaannya memang masih beragam,” kata Kepala Bidang Analisis Klimatologi dan Kualitas Udara BMKG Soetamto di Jakarta, Senin (30/3).
Alasannya, analisis data iklim itu belum memasukkan sistem Mann-Kendall, sebuah sistem untuk memperkuat kebenaran hasil analisis data bertahun-tahun. Meskipun begitu, secara umum tren kenaikan suhu diyakini memang terjadi.
”Meskipun belum dengan sistem Mann-Kendall, data iklim memang menunjukkan tren kenaikan,” kata Soetamto. Dari 16 kota yang dianalisis, kenaikan suhu dalam 10 tahun di enam kota/lokasi ternyata mencapai di atas 1 derajat celsius.
Lokasi itu adalah Pulau Bawean, Jawa Timur (1,15 derajat C); Waingapu, Nusa Tenggara Timur (1,11 derajat C); Kupang, NTT (1,35 derajat C); Jayapura (1,22 derajat C), Wamena (1,38 derajat C), dan Merauke (1,15 derajat C)—ketiganya di Provinsi Papua. Di antara 16 kota/lokasi tersebut, suhu kawasan Pulau Tarempa, Natuna, justru diketahui menurun sekitar -0,26 derajat celsius.
Soetamto tidak mengetahui penyebab penurunan suhu di Tarempa atau kenaikan suhu hingga di atas satu derajat di tiga kota di Papua. Penghitungan tersebut didasarkan atas seri data iklim.
Sangat tinggi
Kepala Laboratorium Klimatologi Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor Rizaldi Boer mengatakan, kenaikan 1 derajat celsius dalam sepuluh tahun sangatlah tinggi. ”Harus dilihat dulu titik-titik pemantauannya dan sumber panasnya dari mana saja,” katanya.
Menurut Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), jika terjadi kenaikan suhu hingga 2 derajat celsius— dari suhu tahun 1990—pada tahun 2050 kondisi akan sangat sulit dikendalikan. Karena itu, satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah harus memperlambat kenaikan suhu.
Menurut Rizaldi, kenaikan suhu udara tidak hanya disebabkan oleh sinar matahari atau kenaikan konsentrasi gas rumah kaca. Ada faktor aktivitas industri, transportasi, dan populasi.
Ketiganya faktor yang terkait dengan aktivitas manusia (antroposentris). Aktivitas industri sejak abad ke-16 selama ini diyakini sebagai pemicu awal emisi karbon—salah satu gas rumah kaca yang memerangkap panas bumi.
Berdasarkan hal itu, suhu di kawasan perkotaan dipastikan akan lebih cepat panas daripada daerah kawasan pinggiran atau kawasan dengan vegetasi rapat.
”Suhu rata-rata udara jadi minus, itu mungkin saja. Misalnya, ada penyerap panas seperti hutan di kawasan yang dulunya tidak ada hutannya,” katanya.
Dampak perubahan
Saat ini secara global diyakini, perubahan temperatur akan berdampak negatif pada banyak hal. Sejumlah penyakit akan mewabah dalam skala luas, cuaca semakin sulit diprediksi, intensitas badai dan puting beliung akan meningkat, terjadinya penggurunan, terjadi kenaikan permukaan laut, hingga munculnya ancaman ketahanan pangan akibat pola tanam yang berubah-ubah.
Saat ini musim kemarau di Indonesia semakin panjang, sedangkan musim hujan kian pendek. Namun, intensitas hujannya tinggi yang berakibat banyak kejadian banjir dan tanah longsor.
”Temperatur meningkat, dampak negatifnya banyak,” kata Rizaldi Boer.
Sektor pertanian kesulitan dengan iklim yang berubah. Musim tanam mengalami pergeseran. Ada yang bergeser maju, tetapi ada pula yang justru mundur. Peta pertanian kini sedang mengalami perubahan.
Ketersediaan air pada saat musim hujan (5 bulan) sebanyak 80 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan pada saat kemarau (7 bulan) hanya 20 persen dari kebutuhan.
Keadaan itu diperburuk oleh kondisi irigasi dan daerah aliran sungai. Data Badan Penelitian dan Pembangunan Departemen Pertanian menunjukkan, sebesar 25 persen jaringan irigasi tidak berfungsi optimal.

Readmore »»

PERUBAHAN IKLIM - Memantau Kondisi Indonesia

Kamis, 19 Maret 2009 03:45 WIB
Pencemaran gas-gas rumah kaca tidak mengenal batas wilayah. Menjadi ”atap kaca” di atas ruang atmosfer yang memerangkap panas matahari, GRK berdampak negatif bagi bumi. Pemantauan efek pemanasan global kini diikuti dengan skenario perubahan lingkungan bumi. Indonesia berkontribusi dalam menyusun skenario tersebut. (YUNI IKAWATI)

Naiknya suhu permukaan bumi hingga mengubah pola iklim, melelehnya es di kutub hingga permukaan air laut naik, merupakan beberapa dari sederet efek buruk gas rumah kaca (GRK) yang menjadi perhatian dunia, karena dampaknya yang begitu memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkiraan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, jika suhu rata-rata permukaan bumi naik 1°-3,5°C pada tahun 2100, permukaan air laut naik antara 15-95 sentimeter. Dengan tingkat kenaikan 1 cm per tahun, pada 2050 kenaikannya mencapai 40 cm.

Kenaikan hampir 1 meter akan menenggelamkan 80 persen pantai di Jepang. Bagaimana dengan Indonesia?

Di negara maju, pemantauan sudah dilakukan 50 hingga 100 tahun silam sehingga tren kenaikan muka laut jelas terlihat, yaitu 3 milimeter per tahun.

Data pemantauan oleh stasiun pasang surut (pasut) di Indonesia masih relatif sedikit. Rekaman baru dilakukan 20 tahun terakhir. Itu pun terputus-putus, ujar Parluhutan Manurung, Kepala Bidang Medan Gaya Berat dan Pasang Surut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Hasil awal perhitungan di Indonesia menunjukkan kecenderungan naiknya muka laut 3-8 mm per tahun.

”Sejak 2007 sudah ada tujuh stasiun pasut dilengkapi GPS sehingga pada pengamatan pasut efek tektonik dan tanah lokal bisa dipisahkan dari efek pemanasan global,” ujar Parluhutan.

Pemantauan satelit

Kenaikan muka laut sejak 1984 diketahui terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu global akibat meningkatnya kadar CO2 dan gas lain di atmosfer. Fenomena naiknya muka laut dipengaruhi secara dominan oleh pemuaian termal sehingga volume air laut bertambah. Selain itu, mencairnya es di kutub dan gletser juga berkontribusi terhadap kenaikan muka laut.

Pengukuran yang dilakukan selama ini jangkauannya terbatas di daerah sekitar pantai sehingga datanya hanya akurat untuk memprediksi perubahan kedudukan muka laut di perairan dangkal atau di sekitar pantai.

Sementara itu, Kosasih Prijatna dan timnya dari Kelompok Keilmuan Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, ITB, melakukan studi awal perubahan muka laut di perairan Indonesia berdasarkan data satelit altimetri Topex (1992- 2002). Penelitian dilakukan di laut dangkal (Laut Jawa dan Laut Bangka), laut lepas (Samudra Hindia), dan laut dalam yang dikelilingi banyak pulau (laut di kepulauan Maluku dan Laut Banda).

Dengan satelit altimetri Topex/Poseidon yang diluncurkan tahun 1992 lewat kerja sama Amerika Serikat (NASA) dan Perancis (CNES) diperoleh informasi mengenai dinamika global secara cepat dan akurat. Dengan teknik satelit altimetri dimungkinkan untuk memantau variasi kedudukan muka laut dengan tingkat presisi yang tinggi dan cakupan lautan yang luas.

Satelit Topex/Poseidon memiliki sensor radar yang beroperasi secara simultan pada dua frekuensi sehingga dapat mereduksi efek bias ionosfer. Ketelitian pengukuran satelit altimetri sekitar 2 cm.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cazenave, perubahan kedudukan muka laut rata-rata global menggunakan satelit altimetri Topex/Poseidon dan ERS-1 selama kurun waktu sekitar empat tahun (Januari 1993-Juli 1997) telah terjadi perubahan variasi muka laut global sekitar 1,4 mm ± 0,2 mm/ tahun yang kuat kemungkinan disebabkan oleh ekspansi termal.

Dampak Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan mayoritas populasinya tersebar di sekitar wilayah pesisir. Kemungkinan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung dari fenomena kenaikan muka laut di antaranya erosi garis pantai, penggenangan wilayah daratan, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, meningkatnya dampak badai di daerah pesisir, salinisasi lapisan akuifer dan kerusakan ekosistem wilayah pesisir.

Meskipun demikian, sampai saat ini karakteristik serta perilaku dari fenomena naiknya muka laut di wilayah regional perairan Indonesia belum dipahami secara baik dan komprehensif. Dengan demikian, perilaku kedudukan muka laut, baik variasi temporal maupun spasialnya, di wilayah Indonesia merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemantauan satelit altimetri tersebut, selama 10 tahun di wilayah perairan Indonesia terlihat indikasi kenaikan muka laut dengan magnitude sekitar 8 mm per tahun.

Namun, faktor penyebabnya belum dapat diidentifikasi secara pasti. Untuk mengonfirmasikan efek pemanasan global terhadap kenaikan muka laut, diperlukan data lain seperti temperatur, salinitas, densitas, tekanan, model pasut lokal yang memperhitungkan efek topografi dasar laut dan lainnya.

Untuk pemodelan perubahan tinggi muka laut akibat perubahan iklim digunakan satelit altimetri Jason yang diluncurkan pada Desember 2001 dan misi GRACE pada Maret 2002.

Peluncuran dua satelit tersebut dapat membantu mengestimasi perubahan muka laut akibat land water dan ice mass, serta dapat melihat hubungan antara pengaruh suhu dan kenaikan muka laut.

Berdasarkan data terakhir dengan satelit Jason, ditemukan bahwa kenaikan rata-rata di Indonesia 5 mm-1 cm per tahun. Tinggi rendahnya kenaikan dipengaruhi topografi dan pola arus laut. Dilihat berdasarkan kawasan, kenaikan muka laut relatif lebih besar di kawasan timur Indonesia.

Kenaikan muka laut per tahun di perairan Papua 6-7 mm, Maluku 5 mm, Jawa 4-6 mm, dan di Sumatera 2-3 mm. ”Data tersebut perkiraan kasar. Untuk mengoreksinya dengan menghilangkan noise level diperlukan waktu hingga dua bulan ke depan,” kata Kosasih.

Safwan Hadi, peneliti dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP yang mendalami oseanografi pantai dari Universitas Hawaii, melakukan pemodelan kenaikan muka laut di pantai utara Jakarta berdasarkan data pasut sejak tahun 1925 hingga 2003.

Dengan menggunakan digital alleviation model dan data topografi, ia mendapatkan kenaikan rata-rata 5,7 mm per tahun di kawasan itu. Namun, ketinggian ini tidak seberapa dibandingkan dengan subsiden atau turunnya permukaan daratan.

Penelitian yang dilakukan Hasanuddin Z Abidin, Ketua Kelompok Keilmuan Geodesi ITB, menunjukkan terjadinya penurunan sekitar 12 cm per tahun. Hal ini yang akan memperbesar dampak daerah yang terlanda banjir saat musim hujan di daerah pantai Jakarta.

Readmore »»

Ancaman 2.000 Pulau Tenggelam Belum Ditunjang Data

KOMPAS, Kamis, 12 Maret 2009 04:53 WIB
Jakarta - Ancaman tenggelamnya 2.000 pulau pada 2030 menjadi urgensi Indonesia untuk meyakinkan pentingnya adaptasi dan mitigasi kelautan ke dalam agenda Konferensi Kelautan Dunia, 11-15 Mei 2009, di Manado, Sulawesi Utara. Namun, perkiraan itu sebetulnya belum ditunjang data topografi akurat.

”Angka 2.000 pulau yang diperkirakan akan tenggelam pada 2030 itu belum dilengkapi data lengkap sehingga angka tersebut masih diragukan,” kata guru besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian pada Institut Teknologi Bandung, Safwan Hadi, Rabu (11/3) di Bandung, Jawa Barat.

Penyebab pulau tenggelam, menurut Safwan, tidak bisa dipastikan hanya akibat perubahan iklim yang memengaruhi naiknya permukaan air laut. Namun, faktor penyebab dari aktivitas manusia jauh lebih penting yang memungkinkan terjadi percepatan tenggelamnya pulau-pulau.

Upaya pertambangan di daratan menyebabkan laju sedimentasi tinggi yang akhirnya menuju laut dan menaikkan permukaan air laut. Pertambangan di perairan berdampak pada kelangsungan pulau-pulau kecil terdekat.

”Melihat pengaruh aktivitas manusia di pertambangan seperti sekarang, pada 2030 pulau yang tenggelam bisa lebih dari 2.000 pulau. Namun, jumlah itu bisa kurang dari 2.000 pulau dan bergantung pada kebijakan ditempuh sekarang,” katanya.

Sekretaris Panitia Nasional Konferensi Kelautan Dunia Indroyono Soesilo mengatakan, ancaman pulau tenggelam sebagai dampak perubahan iklim menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas pada konferensi sedunia yang pertama kali itu. Indonesia sudah menyampaikan ilustrasi itu. ”Ancaman tenggelam lainnya terjadi di Jakarta pada 2050,” ujarnya.

Readmore »»

Perubahan Iklim - Selamatkan Pantai dan Pulau Kecil

Kamis, 12 Maret 2009 04:55 WIB Oleh: YUNI IKAWATI
Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global telah merendam pantai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Di Paparan Sunda ada Pulau Jawa yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertimbangan ekologis dan ekonomis.

Gas-gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida yang terus teremisikan ke atmosfer tanpa henti bahkan terus merangkak naik sejak tiga abad lalu, telah menampakkan dampak buruknya secara nyata.

Beberapa negara kepulauan telah melaporkan kehilangan pulau-pulau kecilnya. Papua Niugini, misalnya, melaporkan ada tujuh pulaunya yang berada Provinsi Manus telah tenggelam. Adapun Kiribati telah kehilangan tiga pulaunya, sekitar 30 pulau lainnya juga mulai menghilang dari permukaan laut.

Kiribati bukan satu-satunya negara kecil yang tergabung dalam SIDS (Small Islands Development States) yang terancam hilang dari muka bumi ini. Diperkirakan dari 44 anggota SIDS, 14 negara di antaranya akan lenyap akibat naiknya permukaan laut.

Di Samudra Pasifik ancaman itu selain dihadapi Kiribati juga dialami Seychelles, Tuvalu, dan Palau. Adapun di Samudra Hindia ada Maladewa yang bahkan akan kehilangan seluruh pulaunya. Menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan wilayahnya, belum lama ini Presiden Maladewa yang berpenduduk 369.000 jiwa menyatakan akan merelokasikan seluruh negeri itu dan mengharapkan uluran tangan negara lain untuk mereka menyewakan wilayahnya.

Sementara itu, nasib yang sedikit beruntung dialami Vanuatu yang didiami 212.000 penduduk. Negara ini masih memiliki lahan untuk merelokasi penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir yang terendam.

Kerugian Indonesia

Di antara negara kepulauan di dunia, agaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Pada tahun 2030 potensi kehilangan pulaunya sudah mencapai sekitar 2.000 bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, urai Indroyono, Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP.

Saat ini belum diketahui berapa sesungguhnya jumlah pulau di Nusantara ini yang telah hilang karena dampak kenaikan permukaan laut. Namun, pengamatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menunjukkan penciutan daerah pantai sudah terlihat di pulau-pulau yang berada di Paparan Sunda dan Paparan Sahul, ungkap Aris Poniman, Deputi Sumber Dasar Sumber Daya Alam Bakosurtanal.

Paparan Sunda meliputi pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan serta pantai utara Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di sekitar wilayah Papua. Penjelasan Aris didasari pada pemantauan pasang surut yang dilakukan Bakosurtanal di berbagai wilayah pantai Nusantara sejak 30 tahun terakhir.

Menghadapi ancaman hilangnya kawasan pantai dan pulau kecil yang kemungkinan akan terus berlanjut pada masa mendatang, Aris yang juga pengajar di IPB menyarankan penyusunan peta skala besar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000.

”Saat ini baru tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Makassar, yang memiliki peta berskala tersebut,” ujarnya. Pada peta tampak detail wilayah pantai yang terbenam di tiga kota tersebut. Peta ini disusun Bakosurtanal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Selain itu, pembuatan peta skala besar juga dilaksanakan untuk wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal ini terkait dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS). Sementara itu, untuk wilayah timur Sumatera dan wilayah lain yang tergolong rawan genangan air laut akibat pemanasan global peta yang ada masih berskala kecil, sekitar 1:25.000.

”Pembuatan peta genangan perlu menjadi prioritas agar setiap daerah dapat melakukan langkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah yang bakal tergenang dalam 5 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.

Data spasial dan penginderaan jauh yang merekam dampak pemanasan global juga akan menjadi materi untuk pengambilan kebijakan di setiap instansi terkait pada waktu mendatang, urai Indroyono.

Skenario usia bumi

Tanpa perubahan pola konsumsi manusia dan perilaku manusia, serta tanpa upaya mereduksi emisi GRK untuk mengatasi pemanasan global, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan usia bumi tinggal seabad lagi.

Proyeksi itu berdasar tren kenaikan suhu udara hingga 4°C. Tingkat itu dapat tercapai bila emisi GRK terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan karena tidak ditegakkannya kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pola pembangunan ramah lingkungan.

Bila melihat data emisi GRK pada kurun waktu 1970-2004, emisi GRK naik 70 persen. Tingkat itu disumbangkan dari sektor energi yang mencapai peningkatan 145 persen.

Bila temperatur udara naik menjadi 4°C, dampaknya antara lain hilangnya 30 persen lahan basah, naiknya kasus penyakit akibat udara panas, banjir, dan kekeringan, mengakibatkan angka kematian naik drastis.

Ancaman itu, menurut IPCC, dapat dicegah dengan beberapa skenario untuk menurunkan GRK hingga tahun 2030. Skenario terbaiknya adalah menahan kenaikan suhu bumi hanya 2°C-2,4°C sampai 23 tahun ke depan. Untuk mencapai itu, konsentrasi GRK harus distabilkan pada kisaran 445-490 part per million (ppm).

Skenario lain menyebutkan, kenaikan dibatasi sekitar 3,2°C hingga 4°C pada kurun waktu yang sama, dengan menjaga jumlah GRK 590-710 ppm. Saat ini tingkat GRK telah melampaui itu semua. Tahun 2005 konsentrasi GRK 400-515 ppm.

Menurut IPCC, target itu bisa dicapai jika diterapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tiap negara, yang harus diambil di sektor energi, transportasi, gedung, industri, pertanian, kehutanan, dan juga manajemen limbah.

Readmore »»

Perubahan Iklim - AS Kembali Didesak Ambil Peran Utama

KOMPAS, Kamis, 5 Maret 2009 05:57 WIB
Washington, Rabu - Sejumlah pejabat tinggi negara maju kembali menyampaikan harapannya agar Amerika Serikat mengambil peran utama memerangi perubahan iklim. Mereka optimistis di bawah Presiden Barack Obama, peluang itu besar.

”Memerangi tantangan global seperti iklim tidak dapat tanpa AS,” kata Menteri Iklim dan Energi Denmark Connie Hedegaard di Washington, Rabu (4/3). Ia mengacu pada beberapa negara yang enggan mengubah beberapa kebijakan tak ramah lingkungannya sebelum AS, negara konsumen energi terbesar di dunia, mengambil posisi utama.

Menteri Iklim dan Energi Inggris Ed Miliband menambahkan, komitmen Obama sangat signifikan dan ditunggu dunia. Perannya berdampak positif bagi perubahan di masa datang.

”Yang saya katakan ini benar, bahwa di Eropa sana terasa kepemimpinan baru AS pada isu perubahan iklim yang ditunjukkan Presiden Obama. Dan, kami menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya menjelaskan.

Dilatarbelakangi kebijakan Obama yang memperhatikan pemanasan global dan mendorong energi bersih, sejumlah menteri negara Eropa dan Kanada, pekan ini bertemu pejabat tinggi AS di Washington. Mereka ingin mendorong AS mengadopsi perundang-undangan terkait perubahan iklim sebelum Konferensi Perubahan Iklim, Desember 2009 di Kopenhagen.

Sebelumnya, Obama menyatakan keinginannya mempelajari ketentuan mengenai sistem perdagangan dan pengurangan karbon untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Lalu, mengucurkan miliaran dollar AS bagi proyek energi terbarukan.

Dukungan kuat

Di dalam negeri, dorongan agar AS berperan penting pada penanganan perubahan iklim juga disuarakan. Menteri Lingkungan Kanada Jim Prentice dan sejumlah pejabat negara dari Eropa bertemu anggota DPR AS komite perdagangan dan energi, termasuk salah satu tokohnya, Henry Waxman.

Meskipun dililit krisis ekonomi, Waxman mendorong AS supaya mengesahkan perundang-undangan tentang iklim sebelum Desember. Namun, sejumlah ahli mengatakan, harapan pengesahan sebelum Desember itu sulit diwujudkan. Kemungkinan akan ada ganjalan di tingkat Senat, yang saat ini sedang disibukkan persoalan penanganan krisis.

Readmore »»

Lapisan Es Mencair di Antartika

KOMPAS, Selasa, 24 Februari 2009

Gambar lapisan es yang mencair di gunung es di Benua Antartika kembali dipublikasikan. Hal ini seiring dengan berlangsungnya pertemuan para menteri lingkungan hidup dan perwakilan dari puluhan negara di dunia yang tiba di pusat penelitian milik Norwegia di Antartika, Senin (23/2). Mereka ingin mempelajari bahaya pencairan lapisan es bagi planet ini.

Readmore »»

AS Hibahkan 40 Juta Dollar untuk Selamatkan Koral

KOMPAS, Kamis, 19 Februari 2009 00:46 WIB
Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat akan menyiapkan dana hibah sebesar 40 juta dollar AS untuk pelaksanaan Coral Triangle Initiative guna penyelamatan terumbu karang di kawasan Asia Tenggara. Selain itu disepakati kerja sama strategis di antara kedua negara yang akan difokuskan pada masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Hasil pertemuan delegasi AS dan Indonesia pada pertemuan ke-25 Dewan Pengarah (Governing Council) United Nations Environmental Program (UNEP) di Nairobi, Kenya, itu disampaikan Sekretaris Menko Kesra Indroyono Soesilo yang tiba kembali di Jakarta, Rabu (18/2).
Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP Gelwyn Yusuf dan Indroyono selaku Sekretaris World Ocean Conference (WOC). Adapun delegasi AS dipimpin Daniel Reifsnyder.
Indroyono mengemukakan, dalam pertemuan itu Daniel juga menyinggung kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, Rabu. Hillary yang didampingi Todd Stern, Dubes Khusus AS yang bertugas untuk negosiasi isu perubahan iklim, akan membicarakan lebih lanjut tentang kerja sama bilateral.
Pertemuan delegasi AS-Indonesia di Nairobi itu, kata Indroyono, juga membahas rencana kehadiran wakil Pemerintah AS, Badan Atmosfer dan Kelautan Nasional AS (NOAA), dan USAID dalam WOC yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, pertengahan Mei mendatang.
Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 136 negara itu yang berakhir Jumat (20/2), UNEP juga menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau pemanasan global di sektor kelautan.
Selain itu, dalam pertemuannya dengan delegasi RI yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Direktur Eksekutif UNEP Ahiem Steiner juga mengusulkan agar kesepakatan yang dicapai di WOC, yaitu Manado Ocean Declaration, dibawa pada pertemuan SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) ke-30 di Bonn, Jerman, Juni mendatang. (YUN

Readmore »»

Iklim Telah Berubah

KOMPAS, Senin, 16 Februari 2009 00:13 WIB
Jakarta - Cuaca ekstrem, badai tropis yang semakin sering, dan pergeseran musim merupakan fenomena terjadinya perubahan iklim. Munculnya fenomena tersebut di Indonesia diakui merupakan indikasi bahwa perubahan iklim memang telah terjadi di Indonesia.

Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Armi Susandi, yang dihubungi Minggu (15/2) di Jakarta, menegaskan, ”Itu sudah merupakan implikasi dari pemanasan global dan merupakan indikasi perubahan iklim.”

Pemanasan global, kata Armi, telah menyebabkan semakin tidak meratanya pola temperatur dan tekanan udara secara spasial (ruang). Perbedaan temperatur terjadi antara daerah subtropis dan daerah tropis, juga di daerah subtropis atau daerah tropis sendiri yang mengakibatkan terjadinya pergerakan udara. Semakin tinggi perbedaan tekanan udara akibat perbedaan temperatur semakin kencang angin yang ditimbulkannya dan dapat melahirkan badai pada lintang tertentu. Perbedaan temperatur yang ekstrem dapat memicu munculnya cuaca ekstrem.

Perhitungan musim tanam dan musim melaut tidak lagi presisi. Bencana pun selalu datang baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.

Terjadinya perubahan iklim ditegaskan dengan hasil analisa yang telah dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari pengolahan data yang diambil selama 50 tahun. Kepala Bidang Analisa Klimatologi dan Kualitas Udara BMKG Soetamto, Jumat lalu di Jakarta, mengungkapkan, ”Ini untuk melihat kecenderungan yang ditunjukkan sebagai dampak perubahan iklim.”

Analisis tersebut menghasilkan lima peta kecenderungan periode 1951-2000 yang dikategorikan sebagai dampak perubahan iklim di Indonesia. Peta itu meliputi perubahan panjang musim, permulaan musim hujan, permulaan musim kemarau, curah hujan pada musim hujan, dan curah hujan pada musim kemarau.

Indikasi lainnya adalah meningkatnya intensitas siklon tropis yang menyebabkan gelombang tinggi. ”Siklon tropis di Samudra Hindia rata-rata setiap tahun terjadi 7-8 kali dalam rentang waktu lima bulan dari November sampai Maret. Jarang sekali mengumpul seperti empat siklon Charlotte, Dominic, Ellie, dan Freddy dalam masa kurang dari satu bulan,” kata Mezak Arnold Ratag, dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Sabtu.

Empat siklon tropis itu terjadi dalam jangka waktu 28 hari, antara 11 Januari hingga 7 Februari. Akibatnya, terjadi gelombang tinggi di perairan Indonesia, mulai dari perairan di barat Sumatera hingga di sebelah timur Nusa Tenggara.

Dampak perubahan iklim antara lain pulau tenggelam akibat naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub, ancaman kekeringan, banjir, ketidakpastian iklim, dan cuaca ekstrem. Kejadian-kejadian itu secara langsung akan mengancam penghasilan dan kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, dan petani karena berdampak terhadap menurunnya produktivitas pertanian. Secara nasional, kondisi ini dapat mengganggu ketahanan pangan.

Nelayan bangkrut

Semakin seringnya terjadi gelombang tinggi akibat badai tropis, nelayan kini terlilit utang karena mereka praktis tidak berpenghasilan atau penghasilan mereka turun drastis. Mereka terpaksa beralih profesi menjadi penarik becak, buruh tani, kuli angkut, tukang batu, atau menganggur di rumah membantu istri. Mereka antara lain berada di Lamongan, Gresik, Jember, di Provinsi Jawa Timur, dan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, juga di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Lamongan Sudarlin kondisi saat ini sungguh berbeda dengan 10 tahun lalu. Saat ini cuaca semakin susah diprediksi. ”Kelihatannya biasa saja, ternyata di tengah laut gelombangnya besar dan angin kencang,” katanya.

Dari 7-10 hari melaut hanya 2-3 hari efektif untuk menangkap ikan dan hasilnya pun turun drastis. ”Di tempat pelelangan ikan di Brondong. Dulu paling tidak sehari bisa dibongkar 100 ton hingga 200 ton sehari, kini hanya 10 ton-20 ton saja,” katanya. ”Saat paceklik ikan dan cuaca buruk banyak nelayan menggadaikan perhiasan emas, barang elektronika, dan surat kendaraan bermotor, hingga mereka terjerat utang ke rentenir,” kata Sudarlin.

Di Jember, sejumlah 15.225 orang nelayan menganggur, dengan jumlah perahu 1.865 unit.

Selain terjerat utang dan kehilangan penghasilan, nelayan juga mempertaruhkan nyawanya saat melaut.

Hingga Kamis dua nelayan asal Lamongan, Miftahul Arif (19) dan Febriyanto (25) yang melaut 29 Januari lalu belum juga ditemukan. Kisah tiga nelayan Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean yaitu M Syafi'i (27), M Syahrul (27), dan Ridah (64) tak beda jauh. Sudah dua hari lewat mereka tak kembali. Diduga perahu mereka terbalik diempas ombak. Cerita serupa terjadi di berbagai tempat.

Menurut Guru Besar Oceanografi Institut Teknologi Bandung, Safwan Hadi, Oceanografi ITB mencatat ada 16 daerah di pantai selatan Jawa yang rawan terkena gelombang badai pasang.

Daerah itu antara lain Nusakambangan (Jawa Tengah), Palabuhan Ratu (Jawa Barat), Pamengpeuk (Jawa Barat), Manjungan (Jawa Tengah), Pananjung (Jawa Barat), Pacitan (Jawa Timur), dan Tanjung Pelindu (Jawa Timur). Selain itu juga berpotensi terjadi di Karang Taraje (Jawa Barat), Tanjung Purwa (Jawa Timur), dan Tanjung Tereleng (Jawa Barat).

Pulau tenggelam

Ketua Jurusan Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Junun Sartohadi mengatakan, dengan garis pantai sepanjang 88.000 Kilometer dan 17.500 pulau, Indonesia sangat rawan dengan naiknya permukaan air laut. Pulau-pulau berketinggian satu meter di atas permukaan laut terancam tenggelam-jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan.

Menurut dia, dampak kenaikan permukaan air laut di Indonesia terlihat dengan meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir di kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta.

Salah satu penelitian yang pernah dilakukan di Kota Semarang menunjukkan, saat ini rob semakin jauh memasuki daratan atau maju beberapa kilometer dari garis pantai.

Dalam lima tahun terakhir, di Jawa Timur terdapat lima pulau kecil terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Sejumlah pulau di Kabupaten Sumenep, Madura terancam tenggelam. Pulau-pulau itu adalah Pulau Gili Pandan, Pulau Keramat, Pulau Salarangan, dan Pulau Mamburit. Pulau Gresik Putih telah hilang sejak 2005.

"Luas Pulau Gili Pandan awalnya 1 kilometer persegi, sekarang tinggal 100 meter persegi, Pulau Keramat semula 700 meter persegi kini tinggal 50 meter persegi. Sedang Pulau Gresik Putih yang luasnya 500 meter persegi tak lagi tampak sejak tahun 2005," ucap Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Oki Lukito di Surabaya.

Sementara itu Armi menegaskan, perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya pergeseran musim hujan dan musim kemarau. ”Musim hujan semakin pendek tetapi intensitas hujannya amat tinggi.”

Kondisi itu menimbulkan masalah air kian parah. Kepala Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Ahmad Kosasih, mengakui, 20 tahun terakhir kondisi lingkungan menurun drastis. Desanya krisis air setiap kali kemarau.

Sementara di musim penghujan, banjir melanda persawahan di pesisir. Mu'in (45), petani dari Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu bahkan harus menanam ulang hingga tiga kali pada musim tanam penghujan 2008.(ISW/ABK/ACI/SIR/BIL/CHE/ NIT/HEN/IRE/SEM/RUL/ROW/ NAW)

Readmore »»

Perubahan Iklim - Segitiga Koral, Jantung Dunia

KOMPAS, Kamis, 12 Februari 2009 01:15 WIB Oleh: YUNI IKAWATI
Kekayaan spesies terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya tampak berlimpah di Perairan Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Mei 2007. Segitiga Terumbu Karang yang disebut juga sebagai "Amazon of the Seas" mencakup wilayah perairan tengah dan timur Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah-Malaysia, Papua Niugini, dan Kepulauan Salomon diperkirakan dihuni sekitar 3.000 spesies ikan.

Sumber kehidupan manusia masa depan terpendam di laut. Namun, harta karun itu—berupa berbagai jenis biota laut—sebagai bahan baku pangan, obat-obatan, dan kosmetik mulai terancam kehidupannya. Hal itu disebabkan terumbu karang—rumah mereka—terus dirusak dan dihancurkan.

Tingginya tingkat perkembangbiakan makhluk di laut itu tergantung dari kelestarian terumbu karang yang bukan hanya jadi tempat tinggalnya, tetapi juga sumber pakan dan lahan untuk berpijah.

Rumah-rumah ikan itu tidak terbangun di sembarang tempat, tetapi di laut dangkal yang bersuhu hangat di pesisir—dekat pulau. Itulah yang menyebabkan kawasan di Asia Tenggara—yang disebut juga Benua Maritim— menjadi kawasan terumbu karang terluas.

”Kerajaan ikan” ini yang disebut Segitiga Terumbu Karang mencakup kawasan yang luas di perairan tengah dan timur Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah-Malaysia, Papua Niugini, dan Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik.

Segitiga Terumbu Karang ini karena menjadi episenter kehidupan laut yang memiliki keragaman jenis biota laut yang tinggi disebut juga ”Amazon of the Seas”. Terumbu karang di kawasan ini mencakup 53 persen terumbu karang dunia

Di beberapa areal di Segitiga Terumbu Karang, seperti di perairan Raja Ampat, Maluku Utara, terdapat lebih dari 600 spesies koral atau lebih dari 75 persen spesies yang dikenal di dunia.

Di terumbu karang yang tersebar perairan di enam negara itu juga dihuni sekitar 3.000 spesies ikan, serta memiliki hutan mangrove yang paling luas di dunia. Segitiga Terumbu Karang juga menjadi tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan tuna dalam jumlah yang terbesar di dunia. Tuna merupakan komoditas perikanan yang tergolong paling diminati di dunia.

Ancaman meningkat

Sayangnya Segitiga Terumbu Karang mulai terancam kelestariannya karena berbagai masalah pencemaran, dan cara penangkapan ikan yang merusak terumbu karang, misalnya dengan menggunakan bom dan racun. Saat ini data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyebutkan terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik tinggal 6,2 persen.

Belakangan ini diketahui kenaikan suhu muka laut yang menyebabkan gangguan cuaca, dan perubahan iklim akibat pemanasan global, juga mengancam kelangsungan hidup terumbu karang. Keberadaan koral juga mendapat tekanan ekonomi masyarakat pesisir yang umumnya miskin.

Penelitian yang dilakukan peneliti LIPI beberapa waktu lalu menyebutkan, kerusakan terumbu karang terbesar disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. ”Penelitian menunjukkan, bahan peledak 0,5 kilogram bila diledakkan pada dasar terumbu karang menyebabkan matinya ikan yang berada sampai radius 10 meter dari pusat ledakan. Adapun terumbu karang yang hancur sama sekali sampai radius tiga meter dari pusat ledakan,” ujar Suharsono, Kepala Pusat Penelitian Oseanologi LIPI. Ledakan bom tidak hanya menghancurkan terumbu karang, tetapi juga berdampak buruk bagi usaha perikanan, pelestarian lingkungan, dan pariwisata.

Berbagai masalah itu menyebabkan Indonesia yang memiliki areal terumbu karang sekitar 60.000 kilometer persegi yang semestinya dapat diraih keuntungan 4,2 miliar dollar AS per tahun dari hasil ikan dan pemanfaatan sumber biota laut bernilai ekonomis lainnya. Namun, menurut data dari Departemen Kelautan dan Perikanan, yang terjadi justru sebaliknya. Pada tahun 2000 kerugian yang ditanggung mencapai 12 juta dollar AS atau lebih dari Rp 84 miliar per tahun akibat kerusakan terumbu karang.

Kerusakan itu juga menghilangkan peluang ekonomi dari hasil perikanan, turisme, dan fungsi terumbu karang sebagai penahan ombak yang bernilai paling sedikit 70.000 dollar AS per kilometer persegi. Kondisi terumbu karang di Indonesia yang baik memiliki nilai wisata selam 3.000 hingga 500.000 dollar AS per kilometer persegi.

Selain itu, terumbu karang tepian yang berperan menetralisasi kekuatan angin dan gelombang keberadaannya diperkirakan dapat menghemat biaya 25.000-550.000 dollar AS untuk perlindungan pantai dari erosi.

Sebaliknya jika terumbu karang rusak, diperlukan dana besar untuk pemulihannya dan memakan waktu lama hingga 50 tahun. ”Tingkat pemulihannya pun tidak 100 persen. Pasti ada spesies yang hilang permanen,” kata Suharsono.

Kampanye penyelamatan

Hal inilah yang mendorong Indonesia pada tahun 2000 mencanangkan kampanye rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang dengan slogan ”Selamatkan Terumbu Karang-Sekarang!” Program itu dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan serta mendapat bantuan teknis dari The Johns Hopkins University, AS.

Melalui kampanye itu diharapkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap arti penting dan nilai strategis terumbu karang di Indonesia meningkat. Program yang dipersiapkan sejak tahun 1995 dan direncanakan akan berlanjut hingga 2013, sayangnya belakangan ini melemah gaungnya.

Isu penyelamatan terumbu karang, menurut Sekretaris Panitia World Ocean Conference 2009 dan Coral Triangle Initiative Summit, Indroyono Susilo, akan diangkat kembali agar menjadi perhatian dunia.

Hal ini, kata Indroyono yang juga Ketua ISOI (Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia), terkait dengan ancaman yang kian besar terhadap kelestariannya karena dampak perubahan iklim, berupa kenaikan suhu muka laut dan kenaikan permukaan air laut. Pertemuan CTI ini akan berlangsung di Manado, Sulut, pada 15 Mei mendatang.

Dalam pertemuan terdahulu, ujar Indroyono yang juga menjabat Sekretaris Menko Kesra, dari beberapa negara berhasil dihimpun dana hibah 250 juta dollar AS untuk menyelamatkan terumbu karang di Segitiga Terumbu Karang.

Namun untuk memperoleh dana itu, ujarnya, tiap negara yang berada di kawasan itu perlu menyusun program yang jelas dalam upaya penyelamatan terumbu karang yang menjadi warisan dunia yang sangat berharga itu. Indonesia harus memegang peranan besar dalam hal ini.

Readmore »»