Pemilik Vila di Puncak Diminta Bongkar Bangunan

KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 05:21 WIB
Bogor - Para pemilik vila di lahan negara atau kawasan konservasi air di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, diharapkan membongkar sendiri bangunan mereka yang melanggar sejumlah peraturan. Jika tidak melakukannya dalam tempo dua bulan ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan membongkarnya.

”Peringatan pertama sudah kami lakukan saat kami melakukan kunjungan ke sini (Desa Tugu Utara, Cisarua) sebulan lalu. Waktu itu kami beri waktu 1,5 bulan untuk membongkarnya. Kalau tidak diindahkan, kami beri peringatan kedua dengan tambahan waktu 1,5 bulan lagi,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Senin (2/3) siang di Cisarua.

Kalau ternyata tidak diindahkan juga, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor harus membongkar paksa vila atau bangunan yang melanggar hukum itu.

Rachmat Witoelar berada di Bogor bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kehutanan MS Ka’ban, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, dan Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman, serta sejumlah pejabat dari kementerian-kementerian itu.

Mereka berkumpul berkaitan dengan program Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Secara Terpadu, sekaligus meninjau beberapa proyek dari program tersebut di lapangan.

Rachmat Witoelar mengatakan, surat peringatan kepada para pemilik vila tersebut sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.

”Yang punya wilayah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. Surat peringatan itu dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bukan dari kantor saya,” katanya.

Namun, fakta di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bogor baru melakukan pendataan vila. ”Baru dua minggu ini kami melakukan pendataan bersama dengan staf Pak Mas’an (Mas’an Djajuli, Kepala Dinas Cipta Karya). Perlu waktu sebulanlah untuk kelar pendataannya,” kata Camat Cisarua Tutang Badrutaman.

Tutang menambahkan, di kecamatannya tercatat ada 586 vila yang perlu diteliti kembali kepemilikan dan izin bangunannya, termasuk 250 vila yang berada di lahan negara atau Perkebunan Teh Gunung Mas.

”Kami harus data kembali, untuk memastikan apakah vila tersebut bukan berada di lahan milik pribadi. Jadi, tidak bisa asal memberi surat peringatan. Surat peringatan itu pun yang mengeluarkan Bupati Bogor, bukan camat,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Karyawan Fathurachman, antara lain, mengatakan, hendaknya pemerintah pusat dalam membuat program kebijakan pemulihan DAS Ciliwung, khususnya di bagian hulu, juga memerhatikan nasib dan kebiasaan rakyatnya.

Dia berharap, pemerintah pusat juga memerhatikan kondisi lingkungan di DAS Cisadane, yang kebetulan hulunya tidak melalui ibu kota Jakarta.

Dede Yusuf mengatakan, pemerintah pusat jangan hanya memberi kewenangan dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam hal menjaga hutan dan lahan konservasi atau kelestarian lingkungan hidup di hulu. Pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan dan dukungan penuh untuk pemda dalam melakukan tindakan, termasuk semacam pembongkaran vila di kawasan Puncak.

”Kami berharap penanganan DAS Ciliwung terpadu ini lebih ditingkatkan lagi menjadi kaukus lingkungan hidup sehingga DAS-DAS lainnya juga menjadi perhatian. Bukan hanya DAS Ciliwung yang diperhatikan hanya karena hulunya di Jakarta,” katanya.

Readmore »»

Harimau Terkam Dua Pembalak

Korban Sudah Delapan Orang
KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 05:59 WIB
Jambi - Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) kembali menerkam dua pembalak liar hingga keduanya tewas. Dengan demikian, dalam lima pekan terakhir, setidaknya delapan orang diterkam harimau pada kawasan yang berdekatan di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan.

Para korban, dua bersaudara Musmuliadi (31) dan Musliadi (30), tewas diterkam pada Senin (2/3) dini hari di pondokan yang mereka bangun di dekat kanal gambut. Mereka adalah pembalak liar kayu di area hutan produksi Desa Muara Medak, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, yang berbatasan dengan Jambi.

Dengan tewasnya dua pembalak tersebut, berarti telah delapan orang yang menjadi korban terkaman harimau sumatera. Sebagian besar dari mereka adalah pembalak dan perambah liar dari luar Jambi.

Mereka beroperasi di sana karena dibayar oleh sejumlah cukong kayu. Meski demikian, kegiatan mereka yang ilegal tersebut sangat jarang teridentifikasi.

Oleh karena itu, menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi Didy Wurjanto, rentetan peristiwa konflik harimau dan manusia telah membuka mata bagi pihaknya untuk mengetahui secara lebih jelas akan parahnya aktivitas pembalakan liar di hutan produksi.

Terusik

Setelah dicek, kata Didy, ada lebih dari 20 tempat penggergajian (sawmill) yang beroperasi dalam satu lokasi saja. Semua kayu curian dialirkan lewat kanal-kanal gambut. Padahal, kanal tersebut merupakan sumber air minum bagi harimau. ”Kami menduga harimau merasa terusik oleh aktivitas manusia di hutan yang merupakan teritorinya tersebut,” tutur Didy.

Menanggapi banyaknya kasus harimau menerkam manusia belakangan ini, Co-Project Manager Zoological Society of London Indonesia Project Dolly Priatna mengatakan, fenomena tersebut lebih sebagai bentuk upaya beradaptasi dengan perubahan dalam hutan sebagai hunian mereka. Harimau sebenarnya cenderung menjauh dari wilayah manusia.

Di Sumatera Barat, masyarakat Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, meminta pemerintah semakin gencar menyosialisasikan masalah satwa liar yang dilindungi.

Penjelasan itu diperlukan setelah seorang warga, Syarifuddin (53), tertangkap karena hendak menjual kulit dan tulang harimau.

Wali Nagari Durian Tinggi Ardianto, Minggu, mengatakan, pengetahuan tentang satwa dilindungi ini dibutuhkan karena hampir semua warga bekerja sebagai petani di hutan-hutan. ”Ladang warga berada di perbukitan. Karena itu, mereka kerap bertemu dengan hewan liar, seperti beruang madu dan harimau sumatera.”

Readmore »»

Fauna - Keanekaragaman Katak Belum Dikenal

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 16:13 WIB
Bandung - Keanekaragaman dan keunikan katak di Indonesia belum dikenal masyarakat. Keanekaragaman itu bisa menyelamatkan berbagai jenis katak dari kepunahan.

Demikian dikatakan herpetolog (peneliti katak) dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Djoko Tjahjono Iskandar, dalam lokakarya tentang katak di Kebun Binatang Bandung, Jumat (27/2). Djoko mengatakan, katak memiliki peranan penting dalam rantai makanan serta merupakan indikator perubahan iklim dan cuaca. Cacat atau hilangnya jenis katak tertentu bisa menjadi indikasi kerusakan lingkungan.

Selain itu, katak juga memiliki banyak keunikan, di antaranya warna, ukuran, dan struktur tubuh. Hal itu, menurut Djoko, bisa dipublikasikan baik sebagai lambang daerah maupun taman nasional. Setelah dikenal masyarakat, ekosistem dan keberlangsungan hidupnya diharapkan bisa terjaga. Katak darah

Di Indonesia diperkirakan terdapat 400-500 jenis katak, antara lain katak raksasa (Limnonectes blythii) asal Sumatera. Ukurannya terbesar kedua di dunia. Panjangnya bisa mencapai 25 sentimeter dan berat 1,5 kilogram.

Selain itu, ada katak darah dari Gunung Halimun, yaitu katak merah (Leptophryne cruentata). Katak ini satu-satunya di Indonesia yang berwarna merah darah. Hidup juga katak yang tidak memiliki paru-paru, yaitu katak kepala pipih kalimantan (Barbourula kalimantanensis). Usianya diperkirakan lebih dari 50 juta tahun dan hanya ditemukan di Taman Nasional Baka Bukit Raya, Kalimantan Barat.

Minimnya peneliti katak juga memengaruhi perhatian pada katak. Djoko mengatakan, Indonesia hanya memiliki sekitar 20 herpetolog. Akibatnya, data mengenai jenis katak di Indonesia belum lengkap. Diperkirakan saat ini masih banyak katak di Indonesia yang belum diberi nama atau belum diketahui keberadaannya.

Readmore »»

Lingkungan Hidup - Rusak Parah, Sumber Air di Jabar

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 13:11 WIB
Bandung - Degradasi lingkungan yang dipicu tingginya laju konversi lahan di wilayah aliran sungai mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis di sebagian besar daerah di Jawa Barat. Selain mempertinggi potensi konflik penggunaan air di masyarakat, kondisi ini semakin memicu bencana besar yang nyata, yaitu banjir dan kekeringan.

Hal itu diungkapkan ahli pengelolaan sumber daya air dan konservasi dari Institut Teknologi Bandung Prof Arwin Sabar di sela-sela acara pengukuhannya sebagai guru besar, Jumat (27/2) di Balai Pertemuan Ilmiah ITB. Ia menyampaikan orasi berjudul Perubahan Iklim, Konversi Lahan, Ancaman Banjir, dan Kekeringan di Kawasan Terbangun.

Ia menunjukkan, berdasarkan studi di DAS Ciliwung hulu di wilayah Bogor, Puncak dan Cianjur, laju konversi lahan di kawasan ini terus meningkat dalam 30 tahun terakhir. Dari 20,87 persen pada 1990-an, kini luas lahan hutan tinggal 8,67 persen. Adapun luas lahan permukiman meningkat dari 8,1 persen menjadi 38,01 persen.

Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di DAS Cikapundung hulu. Akibat tingginya laju konversi lahan di wilayah Mintakat, Lembang, laju air limpasan di DAS ini meningkat signifikan selama 90 tahun terakhir, yaitu dari koefisien 0,13 menjadi 0,3. Air yang gagal diserap ke tanah menjadi berkurang separuhnya.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, akan terjadi kekeringan yang dahsyat," kata Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Pengelolaan Lingkungan ITB ini. Berdasarkan studinya, kerusakan DAS mengakibatkan penurunan produksi di pembangkit listrik tenaga air, khususnya di PLTA Bengkok. "Setelah 15 tahun dipakai, debit air turun 67 persen. Akibatnya, umur proyeksi PLTA ini pun akan semakin berkurang," ujarnya.

Konversi lahan yang membabi-buta ini memicu perubahan iklim lokal. Akibatnya, suhu permukaan rata-rata semakin naik. Kondisi ini ikut memicu terciptanya awan-awan konveksi atau hujan besar secara ekstrem. Potensi banjir pun semakin besar. Menurut dia, daerah yang paling terancam banjir adalah wilayah pesisir utara. Sebab, selain ancaman kenaikan permukaan laut sebesar 0,575 cm per tahun setiap tahun, wilayah pantura juga mengalami laju penurunan permukaan air tanah secara masif.

Masyarakat antagonis

"Sekarang ini kan tengah terjadi antagonisme. Populasi manusia semakin bertambah, tetapi sebaliknya sumber-sumber air alami justru dirusak. Mending kalau perusakan itu diimbangi dengan membaiknya ekonomi masyarakat. Kenyataannya kan tidak demikian," ungkap Arwin. Jalan terbaik, ujarnya, memgembangkan sistem drainase berwawasan lingkungan yang mempertahankan kemampuan resap lahan secara alamiah. Selain penghijauan dan penghentian konversi lahan di DAS, pembuatan sumur resapan dan waduk bisa menjadi pilihan penanganan teknis yang tepat.

Readmore »»

Pajak Air Tanah Naik 16 Kali Lipat

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 01:45 WIB
Jakarta - Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengajukan draft kenaikan pajak air tanah dari sumur dalam ke DPRD DKI Jakarta. Kenaikan pajak yang diberlakukan pada konsumen rumah tangga mewah mencapai 16,7 kali lipat dan pada konsumen niaga 6,96 kali lipat.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD DKI Jakarta Dian Wiwekowati, Sabtu (28/2) di Jakarta Selatan, pajak air tanah dalam akan dinaikan dari Rp 550 per meter kubik menjadi Rp 8.800 per meter kubik. Sedangkan pajak untuk konsumen niaga akan dinaikkan dari Rp 3.300 per meter kubik menjadi Rp 23.000 per meter kubik.

Sebuah sumur disebut sumur dalam jika kedalamannya mencapai 40 meter. Sumber air dari sumur dalam berasal dari air hujan yang meresap ke tanah selama bertahun-tahun sehingga lapisan air tanah dapat menjadi kosong jika penyedotan lebih besar dari pengisian alami.

”Selama ini air sumur dalam lebih banyak digunakan dibandingkan air PAM karena tarif niaga tertinggi Rp 12.550 per meter kubik dan tarif rata-rata rumah tangga Rp 6.700 per meter kubik. Besaran kenaikan pajak itu merupakan hasil studi dengan ITB dan DPRD diharapkan dapat segera menyetujuinya,” kata Dian.

Menurut Dian, penyedotan air tanah secara berlebihan dapat menurunkan permukaan air tanah dan pada gilirannya akan berdampak pada turunnya permukaan tanah. Pada periode 1950 sampai 1995, muka air tanah di Jakarta turun 45 meter.

Penurunan itu diikuti penurunan permukaan tanah sampai 200 sentimeter dalam 17 tahun. Penurunan permukaan tanah paling parah terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Utara.

Dian mengatakan, BPLHD mendorong para pelaku usaha dan pemilik rumah mewah untuk menggunakan air perpipaan dari PAM Jaya. BPLHD juga membatasi konsumsi air tanah dari sumur dalam dan dangkal jika ada jalur pipa PAM Jaya yang melintasi kawasan itu.

Sumur dalam dibatasi penggunaannya sampai 100 meter kubik per hari dan sumur dangkal 10 meter kubik. Namun jika PAM Jaya sanggup memenuhi sebagian kebutuhan air bersih, penyedotan air sumur hanya untuk memenuhi sisanya.

Direktur Pelayanan Bisnis PT Aetra Air Jakarta, Rhamses Simanjuntak, mengatakan, sebagai operator PAM Jaya, pihaknya akan menambah produksi dan tekanan air untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan di sisi timur Sungai Ciliwung Jakarta.

Tekanan air di jalur pipa utama akan dinaikkan menjadi satu atmosfer atau dapat memancar sampai ketinggian 10 meter. Jaringan pipa yang bocor akan diperbaiki dan air akan mengucur selama 24 jam sehari.

”Aetra mendukung langkah BPLHD untuk mengkonservasi air tanah dengan menyediakan air perpipaan dalam jumlah memadai. Jika ada perusahaan yang ingin mengembangkan aktivitas yang membutuhkan banyak air, Aetra meminta agar perusahaan itu memberi tahu dua tahun sebelumnya agar dapat mengalokasikan investasi untuk membangun jaringan ke lokasi itu,” kata Rhamses.

Readmore »»

Lingkungan - Walikota Didesak Tertibkan Laundry

KOMPAS, Senin, 2 Maret 2009 01:45 WIB
Jakarta - Warga Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), mendesak Walikota Jakbar Djoko Ramadhan bersikap keras terhadap usaha pencucian dan pencelupan jins. Djoko sepakat, tahun 2010, usaha ini harus dipindahkan ke kawasan industri, antara lain kawasan industri di Semanan, Kalideres, Jakbar.

”Tertibkan setiap usaha yang melanggar ketentuan, terutama ketentuan peruntukkan ruang. Jangan menunggu warga bertindak kasar kepada mereka,” tegas Amin, warga RW 2.

Ia mengatakan, warga sudah cukup toleran kepada 46 usaha laundry. ”Selama tiga tahun ini kami menunggu tidak pasti, kapan usaha seperti ini direlokasi,” ucap Amin. Dia menjelaskan, tahun 2006 Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Sutiyoso sudah menyatakan, usaha ini tidak mengantongi izin dan telah mencemari air tanah serta sungai sehingga harus direlokasi.

Beno (47), warga RW 04, mengatakan, ketidakmampuan pemilik dan pengelola laundry membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) membuktikan, mereka tidak serius memperbaiki lingkungan.

”Toleransi terhadap mereka sudah cukup. Jangan lagi tetap bersikap toleran, sebab, mereka pasti akan meminta lagi penundaan pemenuhan persyaratan, serta penundaan relokasi. Pemerintah kota harus berani bersikap tegas,” kata Beno.

Sekretaris Komisi D membidangi pembangunan DPRD DKI Jakarta Fatih R Shidiq menyampaikan hal senada. ”Walikota jangan banci. Dia harus berani bersikap tegas. Tertibkan usaha yang tidak sanggup menyediakan IPAL dan masih tetap menggunakan air tanah,” tandasnya.

Djoko yang dihubungi terpisah berjanji bersikap tegas. ”Tahun 2010 usaha ini harus sudah pindah! Mereka boleh memilih, mau pindah ke kawasan industri yang mana. Saya mengusulkan, sebaiknya mereka pindah ke Semanan,” tegas Djoko.

Mengenai dua syarat yang harus dipenuhi pemilik dan pengelola laundry dia mengatakan, ”Sifatnya cuma sementara”. ”Kan kita tidak bisa menyuruh mereka tiba-tiba menutup usaha mereka di sana, lalu merelokasi usaha tersebut. Sebab, ini menyangkut nasib ribuan pekerja. Sebaliknya, kita juga tidak mau nasib ribuan pekerja itu mereka jadikan pembenaran,” ujar Djoko.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Cuci dan Garmen Sukabumi Selatan Edi Susanto mengakui baru sebagian kecil pengelola yang sudah mulai berlangganan air dan membangun IPAL. ”Ongkos membuat IPAL mahal, sampai Rp 400 juta, sementara kawan-kawan pengelola masih ragu terhadap kelancaran air yang dikelola pemerintah,” paparnya. ”Selain itu, kondisi ekonomi masih berat buat usaha kami,” ucapnya.

Readmore »»

Warga Gelora Targetkan 20.000 Lubang Biopori

Minggu, 1 Maret 2009 02:19 WIB
Jakarta, Kompas - Untuk memperluas kawasan resapan air, mengurangi dampak banjir, dan mengelola sampah keluarga, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2), mengerahkan ratusan warganya untuk membuat 1.000 lubang biopori, menebar 1.000 tanaman dalam pot, dan menyebarkan 1.000 komposter di wilayahnya.

”Ini merupakan bagian dari upaya mendorong penghijauan serta mengelola sampah dan mengurangi dampak banjir. Targetnya, Kelurahan Gelora, seperti juga kelurahan lain di Jakarta, harus memiliki 20.000 lubang biopori dalam tahun 2009,” ujar Camat Tanah Abang Eddy Supriyadi saat bersama warga Palmerah menggali lubang biopori di kawasan Palmerah, Gelora, Jakarta Pusat.

Target itu, kata Eddy, hanya bisa dicapai jika upaya rintisan yang dilakukan Sabtu lalu diikuti dengan partisipasi warga.

Untuk seribu lubang biopori pertama ini, Dewan Kelurahan lewat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menyediakan 50 bor biopori, 1.000 pot, dan 50 komposter.

”Dengan rintisan ini, kami harap warga juga memiliki bor sendiri dan melipatgandakan jumlahnya,” tambah Ketua Dewan Kelurahan Gelora Abdul Gofur.

Menurut Lurah Gelora Sukarjo, sebagian wilayah Palmerah termasuk wilayah padat permukiman dan kawasan yang dilewati limpahan air saat hujan deras.

”Lubang-lubang biopori diharapkan bisa menyerap sisa banjir sekaligus bisa menambah debit air tanah,” kata Sukarjo.

Masalahnya, di kawasan permukiman yang padat itu, mencari lahan untuk pembuatan lubang biopori juga tidak mudah.

Beberapa warga terpaksa membongkar pelataran yang sudah disemen untuk penempatan lubang biopori. Sealain itu, banyak juga yang memanfaatkan trotoar jalan untuk membuat lubang biopori.

Readmore »»