Kasus Amukan Harimau Meningkat

KOMPAS, Rabu, 04 Maret 2009, 04:42 Wib
Amukan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di wilayah Sumatera Utara cenderung meningkat.

Dua tahun terakhir terdapat tujuh kasus konflik antara harimau dan manusia. Tiga kasus di antaranya terjadi tahun 2007 dan empat kasus lain terjadi tahun 2008. ”Semua kasus ini terjadi ketika harimau masuk ke permukiman warga. Mereka (harimau) menyerang hewan ternak warga. Hanya satu kasus serangan harimau melukai manusia,” tutur Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Djati Widjaksono Hadi di Medan, Selasa (3/3). Berdasarkan data BBKSDA Sumut, kasus konflik harimau dengan manusia umumnya terjadi pada pertengahan tahun sampai akhir tahun.

Readmore »»

Intrusi Air Laut Mengancam Sungai Musi

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:35 WIB
Palembang - Intrusi atau penyusupan air laut ke Sungai Musi yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh air baku merupakan persoalan lingkungan utama di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di sela acara ”pertemuan pagi” dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Selasa (3/3).

Alex mengungkapkan, intrusi air laut ke Sungai Musi akan menjadi masalah serius di Sumsel, khususnya di Palembang, dalam waktu 10-15 tahun mendatang karena intrusi air laut semakin jauh ke hulu sungai.

Menurut Alex, kalau intrusi air laut semakin masuk ke hulu, air yang disedot oleh pipa intake perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air laut, bukan air sungai. Alat pengolah air milik PDAM tidak bisa mengolah air laut karena harga alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar sangat mahal.

Selain itu, Alex juga mengungkapkan, kerusakan hutan menyebabkan daya serap hutan berkurang. Akibatnya, seluruh air baku langsung mengalir ke laut, tidak terserap ke dalam tanah. Kerusakan hutan juga menyebabkan volume sungai berkurang sehingga air laut masuk ke sungai.

”Cara pencegahannya adalah perbaikan lingkungan, penanaman kembali hutan yang rusak, dan jangan melakukan penebangan hutan. Itu sebenarnya masalah utama yang dihadapi Sumsel dalam bidang lingkungan, bukan hanya soal asap karena kebakaran hutan,” kata Alex.

Dari data Dinas Kehutanan Sumsel diketahui seluas 950.000 hektar dari 3,8 juta hektar luas hutan di Provinsi Sumsel dalam kondisi rusak. Tidak kurang dari 9.500 hektar lahan di wilayah itu kritis. Adanya hutan rusak dan lahan kritis menyebabkan wilayah terkait rentan bencana longsor dan banjir.

Dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan hutan parah adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.

Selama tahun 2008 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 238.400 batang. Sampai tahun 2009 diharapkan bisa ditanam 1,8 juta batang pohon.

Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi hutan sebesar Rp 6 juta-Rp 7 juta per hektar.

Peran perusahaan

Dalam acara yang dihadiri 100 perusahaan tersebut, Alex meminta partisipasi pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya, yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan melakukan penanaman ulang di bekas lokasi tambang.

Alex mengatakan, perusahaan jangan hanya melakukan CSR dalam bentuk perbaikan lingkungan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Sumsel. Fasilitas itu, selain bermanfaat bagi karyawan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.

”Kalau perusahaan ikut membantu fasilitas kesehatan dan pendidikan, dana APBD provinsi untuk membangun kedua fasilitas itu berkurang. Untuk membangun fasilitas kesehatan menggunakan dana APBD provinsi Rp 240 miliar dan untuk pendidikan Rp 400 miliar,” kata Alex.

Alex memastikan akan menciptakan iklim usaha yang baik di Sumsel. Pengusaha tidak akan dibebani pungutan dan retribusi yang bermacam-macam. Semua bentuk premanisme dalam pelaksanaan tender juga akan diberantas.

Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam (BA) Sukrisno, pada tahun 2008 PT BA mengucurkan dana CSR sebesar Rp 38 miliar dan tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi Rp 70 miliar. Adapun upaya penanaman kembali kawasan penambangan telah dilakukan terhadap 2.100 lokasi dari total 4.300 lokasi penambangan.

Readmore »»

Industrialisasi Sampah Masa Depan TPA Bantar Gebang

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 03:55 WIB Oleh: Cokorda Yudistira
Sampah masih menjadi persoalan pelik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama menyangkut tempat pembuangannya. Sementara timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang sudah mencapai ketinggian kritis.

Lebih dari 10 juta ton sampah sudah ditimbun di areal TPA milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap harinya, tidak kurang dari 6.000 ton sampah baru dibuang ke TPA Bantar Gebang.

Tanpa penanganan dan pengelolaan yang baik, lahan TPA Bantar Gebang yang saat ini seluas 110 hektar lebih itu dikhawatirkan tidak akan mampu menampung sampah lagi dari DKI Jakarta. Selain itu, risiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang setiap waktu terus mengancam.

Di sisi lain, penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah raksasa.

Dalam buku Malapetaka Sampah (cetakan pertama November 2004), Bagong Suyoto menyebut, sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Namun, di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.

”Bisa dipastikan setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang akan muncul gugatan dan polemik,” kata Bagong, yang juga Ketua Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Persampahan Nasional.

Seperti yang terjadi pada Desember 2008. Jalan masuk TPA Bantar Gebang dipagar betis oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, warga desa mengaku belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pembagian hasil pungutan sampah.

Teknologi

Setelah hampir 20 tahun TPA Bantar Gebang difungsikan, Pemprov DKI Jakarta pada Desember 2008 meneken kontrak investasi untuk industrialisasi di TPA Bantar Gebang. Nilai investasi yang ditanamkan pengelola baru di TPA Bantar Gebang mencapai Rp 700 miliar. ”Ini kontrak jangka panjang,” kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna.

Selain menggandeng investor untuk mengelola TPA Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta juga meneruskan rencana membangun sarana pengolahan sampah berupa intermediate treatment facility (ITF) di wilayah Ibu Kota. ”Itu adalah komitmen untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ujar Eko.

Pengelola baru di TPA Bantar Gebang adalah PT Godang Tua Jaya (GTJ). PT GTJ adalah ”pemain lama” dalam bisnis sampah. PT GTJ akan mengelola TPA Bantar Gebang hingga 15 tahun ke depan atau sampai tahun 2023. PT GTJ menggandeng PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dan Sindicatum Capital Carbon serta Organic International Limited untuk mengelola TPA Bantar Gebang.

PT GTJ dikenal sebagai produsen pupuk organik (kompos) yang berbahan baku sampah pasar dan salah satu subkontraktor di TPA Bantar Gebang ketika TPA Bantar Gebang masih dikelola PT Patriot Bekasi Bangkit (PBB). PT NOEI memiliki pengalaman mengolah sampah menjadi sumber energi listrik di Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita di TPA Suwung, Denpasar, Bali.

Ditemui awal Februari lalu, Direktur PT GTJ Douglas J Manurung mengatakan, mereka akan menerapkan teknologi sanitary landfill yang benar dan penerapan proses 3R, yaitu reduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan untuk sampah di TPA Bantar Gebang.

Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah akan dibangun secara bertahap di TPA Bantar Gebang mulai tahun 2009. Rencana tersebut meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik.

Dengan menerapkan teknologi yang tepat, kata Douglas, masa pakai lahan TPA Bantar Gebang dapat diperpanjang hingga belasan tahun lagi. Selain itu, sampah di Bantar Gebang juga akan menghasilkan keuntungan ganda yang bernilai ekonomis, antara lain bahan baku pupuk organik (kompos), bahan baku produk daur ulang, dan sumber energi listrik.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan TPA sudah dijalankan Pemkot Bekasi di TPA Sumur Batu sejak tahun lalu. Pemkot Bekasi menggandeng PT Gikoko Kogyo Indonesia untuk mengelola gas metana hasil pembusukan sampah TPA Sumur Batu dengan teknologi pembakaran gas (landfill gas flaring/LGF).

Menyusul itu, Pemkot Bekasi dibantu Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membangun pusat pengolahan sampah dengan sistem 3R di sekitar TPA Sumur Batu.

Menurut Bagong, penerapan teknologi dan masuknya industri ke TPA Bantar Gebang akan menempatkan TPA Bantar Gebang sebagai pusat industri daur ulang, pusat industri kompos, dan pusat sumber energi listrik.

”Bahkan, TPA Bantar Gebang dapat menjadi pusat pelatihan dan pusat pengembangan pertanian serta kawasan ekowisata," kata Bagong.

Readmore »»

Tanggulangi Sampah dengan Rumah Kompos

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 04:21 WIB
Jakarta - Sampah memiliki nilai ekonomis tinggi jika diolah dengan benar. Pemahaman ini melatarbelakangi dibangunnya rumah kompos, yaitu pusat penanganan sampah dan limbah rumah tangga di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pengelolaan sampah ini akan dikembangkan di tiap kelurahan dan kecamatan.

”Harus segera dimulai sekarang atau semua hanya akan menjadi imbauan semata. Untuk itu, di kompleks Kantor Wali Kota dijadikan percontohan. Kelurahan dan kecamatan nanti tinggal mencontoh dan menerapkan saja teknologi sederhana, tetapi tepat guna ini,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Selasa (3/3).

Rumah kompos itu berupa lahan seluas 12 meter persegi yang dilengkapi dengan sebuah mesin penghancur sampah. Sampah yang telah hancur menjadi bahan untuk memproduksi kompos.

Selain kompos padat, juga akan dihasilkan kompos cair. Kedua jenis kompos ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman di lingkungan perumahan dan juga bisa diperdagangkan.

Setelah kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga sedang membidik perkantoran dan pusat perbelanjaan agar menerapkan teknologi pengolahan sampah ini.

Readmore »»

PENGELOLAAN LIMBAH - Tiada yang Mahal bagi Kesehatan

KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:40 WIB Oleh: Gesit Ariyanto
Teluk Tokyo, Jepang, memantulkan cahaya kebiruan pada siang yang dingin menjelang akhir Februari 2009. Hamparan biru itu bersanding dengan blok apartemen dan kompleks industri, selain permukiman. Langsung terbayang, seandainya itu Teluk Jakarta.

Dari sisi kondisi terkini memang tak adil membandingkan Teluk Tokyo dengan Teluk Jakarta. Namun, bukan tak mungkin kondisi serupa diwujudkan. Itulah yang muncul di pikiran saat kunjungan memenuhi undangan JICA PR Campaign 2008, pertengahan Februari lalu.

Kuncinya, ketersediaan saluran pembuangan kotoran dari sumbernya hingga pusat pengolahan yang terintegrasi. Limbah rumah tangga dan industri dilarang keras langsung dibuang ke sungai.
Konsekuensinya, pusat pengelolaan limbah cair tersebar di beberapa lokasi. Di Kota Tokyo saja, Pemerintah Kota Tokyo mengoperasikan 13 pusat pengelolaan limbah cair (water reclamation center).

Ke-13 pusat pengelolaan itu tersebar di 10 distrik pengelolaan, tempat bermuaranya pipa-pipa saluran limbah cair dari 23 ward (setingkat kecamatan). Setiap hari, 4,8 juta meter kubik limbah cair diolah di Tokyo.

Hingga Maret 2007, panjang total selokan di Tokyo mencapai 15,6 juta meter. Ratusan ribu lubang selokan tersebar di berbagai tempat menuju saluran utama.

Pemerintah Kota Tokyo memiliki data rinci jumlah dan kondisi saluran pembuangan air limbah di wilayahnya. Mereka mengontrol dengan baik keberadaannya.

Pengelolaan di Ariake

Salah satu pusat pengelolaan limbah cair terbesar di Tokyo adalah Ariake Water Reclamation Center yang berada di kawasan reklamasi di tepi Teluk Tokyo dengan luas lahan 46.600 meter persegi.

Bangunan pengendali milik Pemerintah Kota Tokyo itu berdiri megah seperti layaknya kantor perusahaan swasta.

Luas cakupan layanannya mencapai 681 hektar dengan kapasitas terpasang 30.000 meter kubik per hari. Pusat pengelolaan itu mulai beroperasi sejak tahun 1995.

Setiap hari, 12.000-14.000 meter kubik limbah cair rumah tangga, hotel, industri, dan perkantoran dialirkan dengan memanfaatkan gravitasi bumi dan pemompaan untuk diolah di pusat pengelolaan itu.

Keberadaan limbah cair dipisahkan dengan limpasan air hujan yang langsung dibuang ke laut melalui saluran khusus agar tidak mencemari sungai yang dilaluinya.

Dari sekitar 12.000 meter kubik limbah cair yang diolah setiap harinya, 6.000 meter kubik dibuang ke laut, 3.000 meter kubik digunakan lagi untuk keperluan nonmemasak, dan 3.000 meter kubik dimanfaatkan ulang dalam rantai pemrosesan.

Sebagian besar fasilitas pengolahan limbah cair berada di bawah tanah dan dipantau 24 jam dengan tiga grup jaga.

Di atas fasilitas tersebut, dibangun lebih dari empat lapangan tenis untuk umum.

Sementara itu, pada gedung pengendali operasi yang megah dibangun ruang senam, aerobik, dan kolam renang. Meskipun luas dan fasilitas vital, jumlah pegawai tetap dan kontraknya kurang dari 200 orang.

Mikroorganisme

Ariake Water Reclamation Center menerapkan metode anaerobik-anoksik-oksik (A2O) dan proses penyaringan biologis, sebelum limbah cair yang telah diolah dibuang ke Teluk Tokyo dan digunakan ulang. Metode A2O memanfaatkan mikroorganisme.

”Metode itu penting untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfor dalam jumlah besar,” kata Direktur Ariake Water Reclamation Center Tomori Okamura. Nitrogen dan fosfor harus dikurangi sebelum dibuang ke perairan.

Rendahnya kadar nitrogen dan fosfor pascapengolahan membebaskan pantai dan biota laut dari ancaman algae bloom, yang ditandai dengan kematian massal ikan, seperti yang beberapa kali terjadi di perairan Teluk Jakarta.

Pada saat itu terjadi, oksigen yang dibutuhkan ikan diikat alga untuk berkembang biak.

Mikroorganisme dicampurkan pada tangki reaksi, beberapa tahap setelah tahapan pengadukan limbah cair yang baru masuk ke dalam tangki.

Melalui mikroskop elektron yang memeriksa sampel air, mikroorganisme tampak melayang-layang di air keruh dan merayapi serat-serat tisu toilet.

Mikroorganisme juga berperan besar memisahkan air dengan material padat yang mengendap. Endapan itu akan dikirimkan ke fasilitas pengelolaan sedimentasi (sludge), sedangkan air bersih akan diolah lagi.

Tahapan lanjut adalah metode penyaringan biologis dengan memasukkan semacam karbon pemurni air.

Pada tahap ini, kadar kebutuhan oksigen biologi (BOD) dan kebutuhan oksigen kimia (COD) dikurangi, termasuk bakteri pembawa penyakit, misalnya E colli.

Selanjutnya, air diarahkan ke tahap akhir; dibuang ke laut (melalui tangki klorinasi) atau digunakan ulang (melalui tangki ozon dan klorinasi).

Air yang akan dibuang ke laut memang tak terlalu bersih. ”Namun aman bagi biota-biota laut. Selama ini tak ada masalah,” kata Okamura.

Dari empat parameter penting di dalam air, yaitu biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), nitrogen, dan fosfor, kadarnya jauh di bawah ambang batas toleransi. Artinya, ekosistem laut aman dari ancaman limbah.

Okamura mengakui, pembangunan fasilitas Ariake Water Reclamation Center sangat mahal. Secara ekonomis pun tidak menguntungkan. Namun, itu pilihan yang patut dilakukan.

Untuk membangun gedung dan pengadaan tanah pertengahan tahun 1990-an dibutuhkan anggaran 72 miliar yen (1 yen setara dengan Rp 120). Kini, ongkos pemeliharaan harian dan biaya operasional terus dikeluarkan.

Berdasarkan hitungan operasionalnya, untuk pengolahan limbah cair per meter kubik dibutuhkan 26 yen, termasuk membayar pegawai. Adapun energi listrik yang dibutuhkan sebesar 260 kWh untuk setiap 1.000 meter kubik limbah cair.

Jelas tidak murah. Namun, seperti dikatakan Okamura, itulah salah satu tugas pemerintah, yakni menjamin kesehatan warga dan sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Readmore »»

IKLIM - UE Gagal Memenuhi Janji

KOMPAS, Senin, Rabu, 4 Maret 2009 05:47 WIB
BRUSSELS - Para menteri negara Uni Eropa hari Senin (2/3) gagal bersepakat mengenai bagaimana membantu negara-negara miskin mendanai upaya mencegah dampak perubahan iklim.

Persoalan ini akan dibawa ke tingkat kepala pemerintahan dan kepala negara Uni Eropa.

”Kami kesulitan mencapai konsensus tentang mekanisme keuangan. Butuh diskusi lebih lanjut di tingkat dewan negara Uni Eropa untuk isu ini,” ujar Komisioner Lingkungan Uni Eropa (UE) Stavros Dimas di Brussels, Belgia, Senin.

Wakil Menteri Lingkungan Ceko Jan Dursik mengatakan bahwa ”ada satu bangsa yang ingin menahan semua pilihan itu tetap terbuka”—tanpa menyebut negara mana. Muncul dugaan bahwa negara yang berbeda pendapat (dissenting nation) itu adalah Polandia.

Persoalan yang belum terpecahkan ini akan dibicarakan dalam pertemuan para menteri keuangan negara Uni Eropa pada 10 Maret mendatang.

Putaran pertemuan para menteri ini akan diakhiri dengan pertemuan 27 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada 19-20 Maret.

Para menteri negara Uni Eropa sepakat bahwa dibutuhkan dana hingga 175 miliar euro, sekitar Rp 2.630 triliun, hingga tahun 2020. Dimas mengungkapkan, separuh dari dana itu akan disumbangkan kepada negara-negara sedang berkembang.

Organisasi lingkungan Greenpeace menyalahkan kebuntuan tersebut.

Seorang aktivis mengatakan, ketika jutaan pembayar pajak menghadapi kebangkrutan bank dan pabrik mobil, tidak satu sen euro pun digunakan untuk menolong negara berkembang mengatasi problem perubahan iklim yang telah diciptakan oleh Eropa.

Pihak Greenpeace dan sejumlah organisasi lingkungan lain menyebutkan Uni Eropa mestinya membantu sekitar 35 miliar euro bagi negara berkembang.

Readmore »»

Lingkungan - Tutupan Lahan DAS Ciliwung 2,42 Persen

KOMPAS, Selasa, 3 Maret 2009 06:11 WIB
Bogor - Tutupan lahan daerah aliran Sungai Ciliwung menurut data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tersisa 1.265 hektar atau 2,42 persen pada tahun 2008. Tahun 2000, luas tutupan DAS Ciliwung 7,01 persen.

Padahal, minimal tutupan lahan (vegetasi) DAS mestinya 30 persen. ”Tutupan lahan untuk permukiman meningkat signifikan,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman pada kunjungan empat menteri di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/3). Kunjungan terkait dengan pemulihan kualitas DAS Ciliwung.

Keempat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Hadir pula Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Wakil Bupati Bogor K Faturachman.

Masnellyarti mengatakan, peningkatan luas kawasan permukiman dari tahun 2000-2008 mencapai 20,93 persen. Tahun 2008, luas permukiman menjadi 35.750 hektar atau 68,53 persen.

Akibat kerusakan DAS Ciliwung, kata Joko Kirmanto, kualitas air turun dan sedimentasi tinggi. ”Puluhan situ di DAS Ciliwung sudah kami perbaiki dan ratusan dam parit dibangun, tetapi masih kurang,” katanya.

Ia berharap keterlibatan empat departemen dan kantor menteri untuk pemulihan DAS Ciliwung membawa perubahan berarti.

Menurut Dede Yusuf, pemulihan kualitas DAS Ciliwung hendaknya serius, bukan karena sungai itu melintasi ibu kota negara, Jakarta.

”Ciliwung hanya satu dari beberapa masalah lingkungan di Jawa Barat dan daerah lain,” ujar Dede.

Readmore »»