Lingkungan - 124.000 Hektar Hutan Konservasi Rusak

KOMPAS Jumat, 16 Januari 2009 00:56 WIB
Samarinda, Kompas - Hutan konservasi di Taman Nasional Kutai dan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto seluas 124.000 hektar dari 160.500 hektar kini rusak parah. Hal itu akibat pembalakan dan perambahan hutan serta penambangan ilegal.
Yang memprihatinkan,

kawasan hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) seluas 20.271 hektar yang dikelola Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul juga hancur akibat penambangan batu bara. Pihak kehutanan dan kepolisian yang dilapori tidak menggubris.
”Hutan yang cukup baik tinggal 7.000 hektar,” kata Kepala PPHT Unmul Chandradewana Boer.
Persoalan ini mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus bertema ”Penguatan Upaya Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam di Kalimantan Timur: Kajian Kasus Taman Nasional Kutai dan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto” di Unmul, Samarinda, Kamis (15/1).
Menurut Kepala Balai TN Kutai Tandya Tjahjana, kerusakan mencakup 99.314,5 hektar dari 198.629 hektar luas kawasan konservasi di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
Hal itu akibat pembalakan ilegal, perambahan untuk permukiman dan fasilitas publik, serta kebakaran. Di TN Kutai bermukim 4.952 keluarga (22.876 jiwa) di tujuh desa pada dua kecamatan di Kutai Timur.
Ada usulan pengurangan luas TN Kutai 24.000 hektar untuk permukiman warga. Selain itu, terbit enam kuasa pertambangan batu bara dalam kawasan.
Kepala UPTD Pembinaan Pelestarian Alam Dinas Kehutanan Kaltim Wahyu Widi Heranata menyatakan, hal serupa terjadi di Tahura Bukit Soeharto. Sebanyak 24.740 hektar dari 61.850 hektar kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara rusak. Di kawasan itu bermukim 32.979 penduduk di delapan desa.
”Kami juga mendengar penerbitan sejumlah izin kuasa pertambangan di wilayah Tahura Bukit Soeharto,” kata Wahyu.
Guru besar kehutanan sosial Unmul Mustofa Agung Sardjono mengatakan, kerusakan hutan di dua kawasan konservasi ini belum teratasi karena penanganan tidak terpadu. Pemerintah pusat dan daerah masih memperdebatkan siapa yang berwenang dan harus mengatasi kerusakan kawasan.
Sementara itu, di Jawa Timur, aparat gabungan dikepung ratusan warga Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Kamis. Warga marah karena aparat gabungan dari Kodim Mojokerto, Polsek Ngoro, Polres Mojokerto, dan Satpol PP Kabupaten Mojokerto menutup penambangan galian C ilegal di kawasan itu.
Ratusan warga emosional setelah aparat menyegel dua unit backhoe di Desa Kunjorowesi dengan memasang garis polisi. Saat rombongan aparat gabungan hendak meninggalkan lokasi, warga yang berkumpul makin banyak. Ketegangan terjadi antara warga dan polisi saat warga menghalangi mobil aparat.
”Kenapa lokasi ini saja yang ditutup? Kalau ditutup, suami tidak bisa kerja lalu anak istri makan apa?” kata seorang warga, Maesaroh (30). Ia mempertanyakan mengapa lokasi penambangan galian C pasir batu di Desa Manduro, Kecamatan Ngoro, yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar didiamkan saja.
Penambangan galian C di Desa Manduro dilindungi SK Gubernur Jatim Nomor 123 Tahun 1997. Bupati Mojokerto Suwandi pernah menyatakan, usaha penambangan galian C di kawasan itu menjadi kewenangan Pemprov Jatim. (BRO

Readmore »»

Taman Kota - Pabrik Mobil Diimbau Ikut Berpartisipasi

KOMPAS Jumat, 16 Januari 2009 03:00 WIB
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan Taman Hijau Toyota seluas 1,1 hektar untuk menambah ruang terbuka hijau di area kupingan simpang Jalan Yos Sudarso-Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Kamis (15/1) petang.

Terus bertambahnya ruang terbuka hijau diharapkan dapat mereduksi emisi karbon di udara Jakarta yang polutif.
”Saya mengimbau semua perusahaan otomotif agar setiap penjualan satu mobil di Jakarta disertai kewajiban menanam dua pohon,” kata Fauzi Bowo seusai meresmikan Taman Hijau Toyota.
Setiap kendaraan yang bergerak di jalan, termasuk di Jakarta, selalu mengeluarkan emisi karbon ke udara. Hal itu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan warganya. ”Saya mengimbau semua perusahaan otomotif, diharapkan diawali PT Toyota Astra Motor, melaksanakan imbauan ini,” kata Fauzi.
Peresmian taman ditandai penandatanganan prasasti oleh Gubernur, disaksikan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ery Basworo, dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI lainnya. Taman seluas 1,1 hektar itu dikonstruksikan sejak Juli 2008 atas kerja sama PT Toyota Astra Motor dan Pemprov DKI.
Menyerap karbon
Taman itu ditanami berbagai jenis pohon yang sesuai dengan karakteristik tanaman penghijauan Jakarta, seperti cemara angin, mahoni, dan trembesi. ”Taman itu mampu menyerap karbon dan air sehingga mampu mengurangi polusi udara,” kata Johnny.
Kini di taman tersebut telah tumbuh 110 pohon pelindung, 80 pohon hias, dan 1.800 pohon penting lainnya. Taman Hijau Toyota, kata Johnny, merupakan kelanjutan dari Toyota Forest dan Green Hero Program sebagai pengejawantahan Toyota Earth Center yang mencakup pendekatan terhadap isu-isu lingkungan secara global, yang diadopsi afiliasi Toyota di seluruh dunia.
Toyota Indonesia telah mengalokasikan lahan seluas 18 hektar di Karawang sebagai Hutan Toyota. Hutan kayu keras seluas 16,5 hektar dan 1,5 hektar sebagai area program green hero.
Ery Basworo menambahkan, ruang terbuka hijau di Jakarta masih terbatas, yakni hanya 9,94 persen dari luas Jakarta 665 kilometer persegi. Idealnya seluas 30 persen.

Readmore »»

Parpol Tak Peduli Lingkungan Hidup

KOMPAS Senin, 12 Januari 2009 00:53 WIB
Palembang - Partai politik yang ikut dalam Pemilu 2009 dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup. Hal itu tampak dari tidak adanya parpol yang menggunakan persoalan lingkungan hidup sebagai isu utama dan sebagai platform partai.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Berry Nahdian Forqan mengungkapkan itu di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (10/1), saat pertemuan daerah lingkungan hidup Walhi Sumsel.
Berry menyebutkan, Walhi sudah mempelajari sejumlah platform parpol, tetapi tidak ada yang menyentuh persoalan dasar lingkungan hidup. Padahal sangat banyak persoalan terkait lingkungan hidup. Misalnya, bagaimana mengelola pertambangan supaya tidak merusak lingkungan, bagaimana supaya tidak menimbulkan konflik, serta bagaimana mendistribusikannya supaya hasilnya dinikmati rakyat.
Berry mengatakan, sulit berharap kepada parpol karena tidak memiliki platform dan konsep pengelolaan lingkungan hidup.
Berry menuturkan, lingkungan hidup hanya menjadi isu pelengkap, bukan isu utama. Parpol lebih suka membidik isu kemiskinan, harga bahan pokok, dan rendahnya kesejahteraan petani.
Padahal, menurut Berry, pengelolaan lingkungan hidup yang salah selama ini justru menyebabkan ketimpangan. Batu bara, misalnya, dieksploitasi habis-habisan untuk diekspor.
Berry memberi contoh tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Sebanyak 70 persen produksi batu bara diekspor, 29 persen dikirim ke Jawa, dan hanya 1 persen yang digunakan provinsi untuk PLTU Asam-asam. Akibatnya, warga menanggung krisis listrik. (WAD)

Readmore »»

Rehabilitasi Lahan Kritis di Kalteng Gagal

KOMPAS Senin, 12 Januari 2009 00:54 WIB
Kotawaringin Timur - Sedikitnya 14.300 dari 25.100 hektar lahan kritis tempat program gerakan rehabilitasi hutan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 gagal ditanami. Penyebabnya,

enam dari 10 kabupaten/kota di Kalteng menolak melaksanakan karena menganggap mekanisme program tidak jelas dan jenis tanaman tidak cocok.
Hal itu diungkapkan Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kahayan, Muswir Ayub, di Kotawaringin Timur, Sabtu (10/1).
Berdasarkan data BP DAS Kahayan, hingga akhir tahun 2007 ada 4,5 juta hektar (ha) lahan kritis di Kalteng (di luar empat kabupaten Kalteng di alur Sungai Barito yang masuk wilayah kerja BP DAS Barito di Banjarmasin, Kalsel).
Pada tahun 2008 ditargetkan 25.100 ha lahan kritis akan ditanami. Lahan kritis itu terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 1.600 ha, Kapuas 1.400 ha, Pulang Pisau 3.750 ha, Gunung Mas 6.000 ha, Katingan 2.100 ha, Seruyan 1.000 ha, Kotawaringin Barat 4.000 ha (2.000 ha di antaranya di Taman Nasional Tanjung Puting), Sukamara 2.750 ha, Lamandau 2.000 ha, dan Kota Palangkaraya 500 ha.
Namun, yang melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan (gerhan) hanya Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Katingan, dan Sukamara.
Bupati Seruyan, Darwan Ali, ketika dikonfirmasi menuturkan, pihaknya menolak gerhan karena sistem pelaksanaan tidak jelas.
Bupati Kapuas Mawardi mengusulkan, pelaksanaan gerhan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. ”Jenis tanaman jangan dipaksa dominan pohon berkayu. Karet yang sudah diakrabi warga sebaiknya diutamakan,” katanya.
Menurut Muswir, pohon berkayu diutamakan karena tujuan gerhan adalah untuk merehabilitasi hutan. (CAS)

Readmore »»

Lampu dari Plastik Daur Ulang

KOMPAS Sabtu, 03 Januari 2009
Bob Novandy mengolah botol bekas untuk dijadikan rangka lampu hias di kediamannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat (2/1). Lampu dari plastik daur ulang dijual mulai dari Rp 35.000 hingga ratusan ribu rupiah per unit.

Readmore »»

Ramah Lingkungan

KOMPAS Sabtu, 03 Januari 2009

Dengan ketelatenan, Undang Rohmat, warga Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, membuat wadah minum dari labu botol yang dalam bahasa setempat disebut labu kukuk, Jumat (2/1). Kerajinan seharga Rp 30.000 ini ramah lingkungan dan unik.

Readmore »»

Aksi Teatrikal Enomers

Anggota komunitas Kompas MuDA Enomers menggelar aksi teatrikal di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu (21/12). Kegiatan ini untuk mengampanyekan bahaya pemanasan global.

Readmore »»