Menempa Kepedulian Lingkungan

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009
Siswa SD Negeri Sermo III, Kulon Progo, DI Yogyakarta, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, Selasa (10/2). Selain bertujuan untuk menjaga kebersihan, kegiatan rutin yang dilakukan setiap pekan ini juga menjadi media dalam menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan di kalangan siswa.

Readmore »»

Segera Rehabilitasi Hulu Sungai

Menjadikan Hutan Konservasi Tidak Mudah
Rabu, 11 Februari 2009 11:20 WIB
Sukabumi, Kompas - Perbaikan kualitas lingkungan mutlak harus dimulai dari daerah hulu sungai. Daerah hulu yang terjaga akan memberikan manfaat bagi masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai hingga hilir.
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memprioritaskan restorasi hutan. Kepala Balai TNGHS Bambang Supriyanto dan Kepala Balai Besar TNGP Bambang Sukmananto, yang dihubungi terpisah pada Selasa (10/2), menyatakan hal sama bahwa restorasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dari hulu sungai, daerah aliran sungai, hingga hilir.
Supriyanto mengatakan, daerah hulu yang tidak terjaga akan berpotensi membawa dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai. Di kaki Gunung Halimun, banjir bandang pada awal 2008 yang menerjang Kecamatan Cisolok dan Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, disebabkan rendahnya kualitas hutan di daerah hulu. Demikian juga ketiga kemarau panjang terjadi, banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Data dari TNGHS menunjukkan, daerah dengan kualitas lingkungan rendah di Gunung Halimun, yang masuk wilayah Kabupaten Sukabumi, mencapai 2.600 hektar. "Lahan dengan kualitas lingkungan rendah terdiri dari lahan kosong, semak belukar, dan ladang," kata Supriyanto. Dari luas lahan itu, 923 hektar di antaranya merupakan ladang yang digarap masyarakat.
Lahan yang perlu direstorasi tersebut sebelumnya merupakan hutan produksi milik Perum Perhutani yang dikelola bersama masyarakat. "Ketika masih dikelola Perum Perhutani, orientasinya memang produksi. Namun, ketika sudah dipindahtangankan ke taman nasional, orientasinya berubah menjadi konservasi," ujarnya. Tidak mudah
Supriyanto mengatakan, untuk menjadikan lahan yang dikelola masyarakat menjadi hutan konservasi tidak mudah karena harus mengeluarkan dahulu masyarakat dari hutan. "Hampir tidak mungkin langsung mengusir masyarakat keluar hutan tanpa memberi solusi karena mereka pasti akan melawan dan ujung-ujungnya hutan konservasi yang sudah ada terancam," ungkapnya.
Senada dengan Supriyanto, Sukmananto mengakui, kini cara persuasif adalah cara paling aman untuk menjaga hutan sekaligus tetap memberikan pendapatan kepada masyarakat. "Hingga lima tahun mendatang, peladang masih bisa menggunakan lahan dengan syarat menjaga tegakan yang baru saja ditanam," kata Sukmananto.
Ketika tegakan sudah menghalangi cahaya matahari bagi tanaman semusim, para peladang sudah harus keluar karena lahan tidak bisa digunakan lagi untuk bercocok tanam. "Pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi untuk memberikan penghasilan bagi bekas peladang di lahan taman nasional," tuturnya. Beberapa di antaranya adalah peternakan domba dan budidaya lebah.
Diharapkan, ketika harus keluar dari hutan, para peladang itu sudah memiliki penghasilan sehingga tidak perlu lagi masuk ke hutan baik untuk mencuri kayu maupun membuka hutan untuk berladang. Sukmananto mengatakan, program penyiapan lapangan kerja bagi bekas peladang di kawasan taman nasional dibiayai dari anggaran pemerintah dan dana yang dikumpulkan dari adopsi pohon. Adopsi pohon di hutan TNGP merupakan konsep restorasi yang melibatkan masyarakat.
Masyarakat yang hendak mengadopsi pohon harus menyiapkan dana perawatan hingga pohon itu bisa hidup sendiri. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyiapkan program ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan setelah mereka tidak bisa lagi bercocok tanam. (aha)

Readmore »»

PENGHIJAUAN - Melestarikan Hutan, Menjaga Mata Air

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 11:19 WIB
Rumpun bambu di sekitar mata air Batu Karut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, amat rimbun. Tak ada sinar matahari sama sekali yang mampu menembusnya sehingga tanah menjadi lembab.
Tiga anak berenang di cekungan yang dilalui air amat bening dari mata air Batu Karut. Air bening dan agak dingin itu merupakan sahabat anak-anak di sekitar batu karut. Hampir setiap sore selalu ada kelompok anak yang bermain di cekungan itu. Ketika libur, mereka bermain di tempat itu sejak pagi.
Batu Karut merupakan sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi. Selain menjadi air baku bagi PDAM Kota Sukabumi, mata air Batu Karut juga menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Mata air Batu Karut kini tinggal dilingkungi rumpun bambu di sekitarnya. Sekitar 500 meter dari mata air, baru ditemukan hutan dengan macam-macam vegetasi, yang didominasi tanaman keras. Dari jauh, Batu Karut memang terlihat hijau. Namun, ketika didekati, banyak bopeng di wilayah tangkapan airnya.
Bopeng itu terbentuk oleh kegiatan ekonomi masyarakat sekitar mata air. Rumpun bambu kini memang menjadi vegetasi yang mendominasi lereng bukit di Batu Karut. Karena fungsinya yang tak bisa menahan gerakan tanah dan menyimpan banyak air, upaya penghijauan menjadi solusi atas makin turunnya debit air di Batu Karut.
SMA Mardi Yuwana Kota Sukabumi dan SMK Mardi Yuwana, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, adalah salah satu lembaga yang memberikan perhatian terhadap kelangsungan mata air Batu Karut. Apalagi, turunnya debit air di Batu Karut merupakan salah satu dampak dari peralihan hutan menjadi lahan bercocok tanam.
Pada Januari lalu, anak-anak SMA Mardi Yuwana Kota Sukabumi dan SMK Mardi Yuwana Cikembar menanami lahan sekitar mata air dengan tanaman keras. Direktur PDAM Kota Sukabumi Sulaeman Muchtar menyebutkan, Pemerintah Kota Sukabumi sudah membeli lahan seluas 5 hektar yang dikelola masyarakat di sekitar mata air Batu Karut untuk direboisasi.
Wilayah Batu Karut semula merupakan hutan alam yang kemudian dibuka penduduk ketika permukiman di Kecamatan Sukaraja makin berkembang ke arah kaki Gunung Gede Pangrango. Ketika debit air selalu menyusut saat musim kemarau, banyak pihak baru sadar bahwa ketersediaan air menjadi persoalan. Belum terlambat
Wakil Wali Kota Sukabumi Mulyono mengatakan, belum terlambat mengembalikan fungsi hutan Batu Karut sebagai daerah tangkapan air hujan sehingga mata air tetap bisa lestari. "Kita beruntung bahwa cepat tersadar dan bertindak. Hasil penghijauan daerah tangkapan dan mata air ini tidak akan kita nikmati dalam waktu dekat, tetapi barangkali akan dinikmati oleh anak-cucu kita kelak," katanya.
Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sudah sangat sering tersaji dalam berita-berita. Kekurangan air menjadi ancaman serius jika kerusakan lingkungan tidak segera ditangani dengan baik. Semoga penghijauan, baik untuk reboisasi hutan maupun menjaga kelestarian mata air, tidak hanya sekadar proyek, tetapi benar-benar merupakan upaya serius dari semua pihak. (agustinus handoko)

Readmore »»

Hutan Kota 0,12 Persen

Alokasi Anggaran Diperlukan untuk Penyediaan RTH

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 00:07 WIB
Medan - Luas hutan kota di Medan kini hanya 31,2 hektar atau setara dengan 0,12 persen dari 26.510 hektar seluruh luas wilayah. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah, kota harus memiliki 30 persen ruang terbuka hijau.
”Luas hutan kota ini dihitung dari dua lokasi hutan kota yang terdaftar di surat keputusan wali kota. Luas ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 1,2 hektar,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dewi Purnama di Medan, Selasa (10/2).
Dewi Purnama mengatakan, luas hutan kota 31,2 hektar ini merupakan data terbaru milik Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Dua lokasi hutan kota ini terletak di Taman Beringin di Jalan Sudirman dan Kebun Binatang Medan di kawasan Simalingkar.
Dia mengakui, dua lokasi hutan ini belum semuanya dipenuhi pepohonan. Selain hutan kota, di Medan terdapat 111 taman kota seluas 124,664 hektar.
Pengelolaan taman ini ada di bawah koordinasi Dinas Pertamanan Kota Medan. Dewi menolak mengomentari pengelolaan taman ini karena bukan bagian dari satuan kerjanya.
Hujan asam
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Utara Hidayati menyatakan bahwa hujan asam telah terjadi di Medan. Kadar keasaman hujan yang turun di Medan sudah di bawah standar keasaman.
Dari hasil penelitiannya, pH air hujan di Medan 5,3 sampai 5,75. Penelitian yang dilakukan bersama dosen Universitas Sumatera Utara, Bejo Slamet dan Yeni Agustiarni, ini dilakukan di Kawasan Industri Medan.
Hidayati menyampaikan, salah satu cara untuk menetralisasi hujan asam ini perlu menjaga hutan kota. Pohon yang ada di hutan kota mengeluarkan kation dan anion yang dapat menaikkan pH air hujan sehingga ketika air hujan mengalir ke tanah sudah mengalami kenaikan pH.
Hujan asam ini terjadi lantaran pengaruh dari pembakaran tak sempurna dari emisi cerobong pabrik dan emisi kendaraan bermotor menyebabkan pH hujan turun.
Dewi Purnama membantah hujan asam terjadi di Medan belakangan ini. Informasi yang dia terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tidak menyebutkan adanya hujan asam. ”Sampai sekarang kami belum menerima informasi hujan asam,” tuturnya.
Alokasi anggaran
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Syahrul Sagala mengatakan, Pemkot Medan harus menjalankan amanat UU No 26/2007. Karena itu, eksekutif dan legislatif hendaknya mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH).
Syahrul mengingatkan eksekutif agar tidak mengangkangi undang-undang. Sayangnya, dinas lingkungan hidup tidak mempunyai anggaran untuk pengelolaan hutan kota. (NDY)iaan RTH

Readmore »»

Menhut Resmikan Revolusi Hijau

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 02:31 WIB
Pangkal Pinang - Menteri Kehutanan MS Kaban meresmikan program Green Revolution Pangkal Pinang City’ atau program Revolusi Hijau Kota Pangkal Pinang 2009 di hutan kota multifungsi seluas 137 hektar yang berlokasi di Desa Tua Tunu, Pangkal Pinang.
”Apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat bagi generasi penerus hingga 10 atau 20 tahun ke depan sehingga saya berharap program ini dapat terus berjalan dalam jangka panjang,” ujarnya dalam peresmian hutan kota multifungsi di Pangkal Pinang, Selasa (10/2).
Ia mengatakan, saat ini jumlah lahan kritis di Indonesia mencapai 30 juta hektar dan sudah dilakukan rehabilitasi seluas 1,3 juta hektar pada 318 daerah aliran sungai (DAS) sejak tahun 2003 sampai 2008.
Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung H Eko Maulana Ali mengaku bangga atas langkah Pemerintah kKta Pangkal Pinang mengambil inisiatif melaksanakan program revolusi hijau.
”Apalagi, Babel saat ini sedang menggiatkan program kunjungan wisata Visit Babel Archi 2010 sehingga langkah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat menjadi salah satu obyek wisata Babel, yakni obyek wisata hutan kota,” ujarnya.
Butuh Rp 89 miliar
Wali Kota Pangkal Pinang Zulkarnaim Karim menambahkan, pembangunan hutan kota multifungsi berdasarkan perhitungan sementara menghabiskan biaya sebesar Rp 89 miliar.
”Namun, dana ini tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang sehingga mengharapkan bantuan dana dari APBD provinsi, APBN pusat, maupun perusahaan-perusahaan swasta Babel,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hutan kota akan terus dikesinambungkan sehingga akan mencapai luas 180 hektar hutan kota Pangkal Pinang.
”Kawasan hutan kota berfungsi sebagai penahan air tanah, pengurang polusi udara, penelitian tanaman, dan kawasan perkemahan pariwisata,” kata Zulkarnaim Karim.
Dia menjelaskan, hutan kota seluas 170 hektar itu memiliki multifungsi, yaitu untuk hutan konservasi, rekreasi, kemah, dan pendidikan.
”Hutan kota ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Pangkal Pinang ke depan, yang nantinya berfungsi sebagai paru-paru kota untuk mengimbangi polusi udara,” ujarnya.
Pembangunan hutan kota belum separuhnya. Masih banyak fasilitas infrastruktur yang harus disediakan, seperti jalan dan sejumlah bangunan kawasan hutan tersebut.
”Kami optimistis hutan kota ini memiliki efek yang sangat besar dalam menyikapi pesatnya pembangunan kota dan semakin kritisnya lahan di daerah ini,” ujarnya tanpa merinci dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan hutan kota tersebut. Dia optimistis dana yang dibutuhkan akan dapat diperoleh.(ANTARA/BOY)

Readmore »»

Tambahan 11 Gajah Tak Sesuai Amdal

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009, 01:58 Wib

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Made Adi Jaya, di Denpasar, Selasa (10/2), mengatakan, keberadaan 11 dari 31 gajah di Bali Marine Safari Park (BMSP) di Gianyar tidak sesuai dengan pedoman analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), terutama terkait daya dukung pakan. Kelebihan populasi dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Sementara Manager Pemasaran BMSP Rei Satria, secara terpisah menegaskan, pemindahan semua gajah dari Jawa ke BMSP sudah memenuhi ketentuan Dinas Peternakan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Ia juga menjamin tidak masalah dengan ketersediaan pakan karena sudah melibatkan sejumlah desa adat sekitar sebagai pemasok pakan gajah. Selain itu, BMSP sendiri menyisakan sekitar 5 hektar kawasannya khusus untuk lahan pakan gajah. (ANS)

Readmore »»

Hutan Jatim Berkurang 63 Persen

KOMPAS, Rabu, 11 Februari 2009 01:50 WIB
PASURUAN - Luas hutan di kawasan hilir daerah aliran Sungai Brantas berkurang 63 persen selama delapan tahun terakhir. Itu disebabkan konversi lahan terutama untuk permukiman yang mekar 89,5 persen.
Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, hal itu harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Degradasi luas hutan tidak saja harus dihentikan, tetapi juga harus dikonservasi.
”Saya minta semua pemangku kepentingan tegas menegakkan hukum lingkungan. Jika ada yang membuka areal hutan yang terlarang, secepatnya diberi peringatan agar tidak makin banyak orang membuka areal hutan,” kata Rachmat saat meninjau Taman Wisata Alam di Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (10/2).
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat KLH Henry Bastaman mengatakan, sebagian besar areal hutan terkonversi menjadi kawasan permukiman dan kebun campuran. Konversi paling signifikan terjadi pada permukiman. Jika tahun 2000 luas permukiman 13.696 hektar, tahun 2008 luasnya 25.961 hektar. Luas kebun campuran tahun 2000 7.934 hektar, sementara tahun 2008 luasnya 13.784 hektar.
Sungai Brantas, dengan panjang 320 kilometer, adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Sungai yang bermata air di Kota Batu itu mengalir melalui Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto.
Dari Jambi dilaporkan, pengusaha hutan tanaman industri belum serius melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Padahal, itu sudah menjadi tuntutan pasar internasional.
Hal ini dikemukakan pakar pengelolaan hutan yang juga asisten pimpinan tim Indonesia Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Support Project Juha Anttila dan spesialis pengelolaan hutan Oniranto Adi Fajari pada hari Selasa.
Pengelolaan hutan lestari ialah sistem pengelolaan yang menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memerhatikan fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.
Menurut Juha, pasar dunia menuntut produk kayu yang bersertifikasi. Produsen harus menjamin telah memerhatikan aspek pengelolaan hutan lestari dalam menghasilkan kayu yang mereka pasarkan serta bukan kayu curian. (LAS/ITA)

Readmore »»