Fenomena - Satu Minamata Sudah Cukup

KOMPAS, Rabu, 8 April 2009 03:22 WIB Oleh: GESIT ARIYANTO

Warga di kawasan Fukuro, Kota Minamata, Jepang, memilah-milah sampah warga sebelum dibawa ke pengolahan sampah pemerintah, beberapa waktu lalu. Sampah rumah tangga dibagi dalam 22 jenis untuk menjamin pengelolaan yang lebih baik.

Suhu di bawah sepuluh derajat celsius pertengahan Februari 2009 menerpa kawasan Fukuro, Kota Minamata, Jepang. Rasa dingin yang menusuk tulang tak menyurutkan langkah Hiroko Koshitake (38) menuju tempat pemilahan sampah kering.

Sambil menggendong anak lelakinya, Seita (1), ia berbaur dengan warga permukiman di tepi pantai itu.

Sore itu adalah waktu bagi warga Fukuro memilah sampah kering sebelum diangkut truk sampah pemerintah. Ada kabel bekas, kipas angin, botol kaca, kaleng minuman, hingga mainan anak.

Tak ada sampah organik, seperti sisa sayuran. Tak ada pula kertas koran atau kardus bekas.

Kardus dan sisa sayuran organik ditinggalnya di rumah. ”Kertas dan kardus diambil di rumah pada waktu yang berbeda,” kata Koshitake. Ia membawa pulang kardus pembungkus lampu neon setelah isinya ia buang di tempat pemilahan sampah (domi).

Truk sampah datang sebulan sekali di tiap domi pada waktu para warga memilah sampah ke dalam keranjang khusus. Sesuai konsensus warga Minamata pada tahun 1992, setelah cukup dibagi tiga jenis, sampah kemudian dipilah ke dalam 22 jenis!

Dan, konsensus itu dipatuhi warga. Sulit dibayangkan.

Tak hanya warga kota, penduduk desa pun memilah sampah. Brosur-brosur berisi informasi pengelompokan sampah ke dalam 22 jenis tertempel di papan pengumuman, termasuk di rumah Shimoda Koyoshi (69), warga desa pegunungan Okawa, dua jam bermobil dari kota.

Kini, Minamata memiliki 300 domi di 26 distrik (kecamatan). Setiap domi dikelola 50 keluarga yang secara rutin memilah-milah sampah bersama.

Sampah yang dipilah diangkut ke pusat pengolahan sampah padat. Di sana, botol-botol dipisahkan berdasarkan warnanya, kaleng minuman dipisahkan berdasarkan bahannya. Dan, tutup botol harus dipisah.

”Lampu neon dan baterai kami kirim ke tempat pengolahan sampah berbahaya dan beracun di Hokkaido. Jenis itu mengandung merkuri yang berbahaya,” kata Direktur Pengolahan Sampah Padat Minamata Norihiro Honda.

Sejak kecil

Pengajaran untuk memilah sampah ke dalam 22 jenis di Minamata sudah dimulai sejak kanak-kanak. Di sekolah dasar (SD), pengenalan kian intens.

Di SD Daiichi, misalnya, ada ”skuadron lingkungan” dan ”komite ISO” dengan tugas khusus memantau kebersihan sekolah, termasuk memilah sampah. Siswa dibiasakan menghargai air bersih, listrik, dan kebersihan.

Caranya, cukup segelas air untuk menggosok gigi seusai makan bersama, hemat air saat mencuci, dan menggunakan lampu penerang seperlunya. Menyapu dan mengepel lantai juga mereka kerjakan.

Di SD negeri dengan 690 siswa itu tak ada satu pun petugas kebersihan. ”Anak-anak melakukannya sendiri,” kata Kepala Sekolah SD Daiichi Koji Morita.

Sekolah itu merupakan salah satu penerima ISO 14001 dari pemerintah untuk standar pengelolaan lingkungan. Tidak hanya SD Daiichi, SD lain juga menerapkan sistem ISO 14001.

Wali Kota Minamata Katsuragi Miyamoto kepada sejumlah wartawan dari sebelas negara yang diundang Japan International Cooperation Agency (JICA) mengatakan, pemilahan sampah sebagai komitmen menghargai lingkungan adalah konsensus warga. ”Kami bertekad menjadi kota model dalam pengelolaan lingkungan,” kata mantan guru itu.

Sejarah kelam

Menurut Miyamoto, komitmen menjaga lingkungan erat dengan sejarah kelam kota Minamata. Nama Minamata identik dengan penyakit perusak sistem saraf pusat manusia akibat kandungan metil merkuri di dalam tubuh.

”Penyakit Minamata”, yang kasus pertamanya diakui pemerintah pada 1 Mei 1956, membunuh 1.629 orang dari 2.268 korban. Hingga Juli 2007, tercatat 10.353 orang berobat rutin.

Penyakit itu dipicu kandungan logam berat yang masuk ke tubuh melalui ikan dan kerang dari Teluk Minamata yang mereka konsumsi. Chisso Corporation, produsen pupuk kimia pengguna karbit, produsen petrokimia dan plastik, menjadi tersangka pencemar.

Antara tahun 1932-1968 Chisso diperkirakan membuang metil merkuri ke Teluk Minamata sebanyak 27 ton. Butuh perjuangan keras dan panjang. Akhirnya jutaan dollar AS pun dikeluarkan Chisso.

Selain dampak fisik, penyakit Minamata juga memutus ikatan sosial. Di satu sisi, korban menuntut tanggung jawab Chisso, di sisi lain karyawan Chisso terganggu. Diskriminasi muncul, seperti saat melamar pekerjaan atau pasangan hidup. Tak sedikit orang menyembunyikan identitas, menghindari penolakan.

”Kami harus bekerja keras mengubah situasi. Dari kemalangan menjadi contoh yang baik,” katanya. Stigma negatif Minamata di seantero dunia membuat pemerintah kota dan warga bekerja keras dua kali lipat. Itu sebabnya mereka memasang standar tinggi kebersihan. Sejarah mengajarkan betapa vitalnya lingkungan dan kesehatan.

Menatap ke depan

Tahun 1977-1990, pemerintah menggagas Proyek Pencegahan Polusi. Proyek itu berongkos 48,5 miliar yen (setara Rp 4,8 triliun dengan kurs 1 yen>Rp 100). Di antaranya untuk mereklamasi pantai Teluk Minamata seluas 58 hektar, yang kini menjadi Eco-park.

Di atas lahan dengan ikon Monumen Peringatan Korban Penyakit Minamata itu digelar peringatan tahunan setiap 1 Mei. Semua warga hadir. ”Kami berusaha memulihkan ikatan kekeluargaan yang renggang. Ini sangat penting,” kata anggota staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Kota Minamata, Shinya Osaki. Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan bersama (yorokai) seperti di Desa Okawa, Minamata.

Namun, kompensasi tak mengubah apa pun. Warga meminta Chisso ditutup. ”Saya tak bisa menerima ulah Chisso,” kata Shinobu Sakamoto (50-an) terbata. Ia didiagnosa celebral palsy, penyakit gangguan kontrol terhadap fungsi gerak akibat gangguan otak saat berkembang, yang dikaitkan dengan akumulasi logam berat dalam tubuh.

Wali Kota Minamata Katsuragi Miyamoto mengaku memahami derita warga. Ia sulit menjawab, kenapa pemerintah menghentikan investigasi. Ia mengaku fokus bekerja untuk memastikan keselamatan warga Minamata di masa depan.

Misinya, menjadikan kota Minamata sebagai tempat belajar kelas dunia, betapa jasa lingkungan tak bisa ditukar apa pun. Satu Minamata sudah lebih dari cukup.

Readmore »»

LINGKUNGAN - Saonah, Penjaga Hutan Kota Jambi

KOMPAS, Selasa, 7 April 2009 04:23 WIB
Hutan Kota Jambi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, seluas 10 hektar memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi obyek wisata. Gambar diambil Senin (6/4).

Memasuki pintu gerbang masuk Hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayar oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepas kepenatan.

Dalam hutan seluas 10 hektar ini, area tanaman pinus menjadi lokasi yang paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah sehingga pengunjung, yang melewatinya melalui jalan setapak, dibuat cukup nyaman.

Adalah Saonah yang telah 45 tahun menjadi penjaga Hutan Kota Jambi di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, tersebut. Ia menjadi penjaga hutan di tengah kota itu sejak pinus baru ditanam.

”Dulu, malah kami juga yang menanami pinus-pinus ini bersama suami, almarhum Ahmad Darso. Sekarang, seluruh tanaman sudah tinggi-tinggi,” ujarnya, Senin (6/4).

Selama bertugas sebagai penjaga hutan kota, Saonah yang berstatus honorer sejak 1964, senantiasa melaksanakan rutinitasnya. Ia sudah mulai membersihkan sampah dan guguran daun sejak pukul 07.30. Terkadang Saonah dibantu menyapu sampah oleh Sumini, anaknya yang nomor empat. Seusai istirahat siang, Saonah menjaga kantor penarikan retribusi di dekat gerbang masuk. ”Bayangkan, sepuluh hektar hutan ini hanya saya yang membersihkan. Kalau tidak dibantu anak, mana mungkin hutan kota bisa bersih seperti ini. Belum lagi saya masih harus menjaga loket penarikan retribusi,” katanya.

Menurut Saonah, sebelum menjadi hutan kota, tempat itu hanyalah area perladangan. Saonah adalah salah satu yang ikut bertanam ubi atau jagung di sana. Di Tahun 1964, ia ditawari oleh Dinas Kehutanan Kota Jambi untuk menanami area itu dengan pinus. Bersamaan dengan itu, Saonah menjadi pegawai honorer pemkot dengan tugas merawat hutan. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkay, dan mahoni. Menurut Saonah, sejak tanaman di lokasi itu semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera. Bahkan, kini juga ada sejumlah biawak di sana.

Selama 45 tahun menjadi pegawai honorer, Saonah masih bergaji Rp 1 juta. Namun, kecintaannya untuk merawat hutan lebih karena ia telah memiliki kedekatan dan kenyamanan hidup di antara pepohonan yang dirawatnya sejak berupa bibit.

Readmore »»

LINGKUNGAN - Nikmati Jakarta bersama Peta Hijau

KOMPAS, Senin, 6 April 2009 03:47 WIB
Di balik hiruk-pikuk dan pekatnya polusi menyelimuti Ibu Kota, ternyata ada ratusan tempat yang menyejukkan. Mencapai lokasi-lokasi ”hijau” ini pun tidak terlalu susah. Cukup gunakan angkutan umum yang ada, bersepeda, atau ayunkan langkahmu alias bersantai dengan berjalan kaki saja.

Mudahnya mencapai kawasan hijau di Jakarta itu secara tidak langsung diungkapkan oleh selembar Peta Hijau 2009 yang diluncurkan oleh beberapa kelompok pemerhati-pelestari lingkungan dan budaya, Minggu (15/3) di Taman Krida Loka, dekat halte bus transjakarta Polda Metro Jaya.

Beberapa komunitas tersebut adalah Sahabat Museum, Komunitas Historia, Bike to Work, Green Lifestyle, Green Monster Jakarta, Institute for Transportation and Development Policy, dan Bank Dunia.

”Peta Hijau Jakarta hadir untuk memetakan taman kota, museum, gelanggang olahraga, hingga ke restoran yang menyuguhkan makanan sehat, seperti makanan vegetarian. Lokasi-lokasi tersebut layak dikunjungi dan mampu mendorong perubahan gaya hidup lebih ramah lingkungan,” kata Koordinator Peta Hijau Jakarta Nirwono Joga, Senin (16/3).

Nirwono menambahkan, demi menuju Jakarta menjadi kota ramah lingkungan dengan tingkat polusi rendah, untuk menuju ke tempat-tempat ”hijau” itu warga Jakarta diminta meninggalkan kendaraan pribadinya.

Tidak perlu khawatir karena peta hijau yang bisa diunduh secara lengkap di www.greenmap.com ini akan memandu Anda. Dengan peta hijau, amat mudah menemukan angkutan umum massal, seperti bus transjakarta, kereta api, dan angkutan umum lain yang akan mengantar Anda langsung ke lokasi tujuan.

Kendaraan pribadi bisa dititipkan di lokasi parkir di kawasan Ragunan dekat halte bus transjakarta. Jika Ragunan dirasa terlalu jauh, mobil atau sepeda motor bisa dititipkan di lahan parkir milik pemerintah atau pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan stasiun kereta, terminal, atau halte bus transjakarta. Akan lebih baik jika membiasakan berlangganan parkir sehingga bisa menghemat pengeluaran bulanan.

”Sepertinya di awal memang agak repot. Namun, setelah dibiasakan, ternyata menyenangkan. Saya bisa punya cukup waktu untuk beristirahat, bahkan tidur di dalam kereta. Selain itu bisa tetap olahraga dengan rutin bersepeda,” kata Budi Waluyo (33), warga Serpong, Tangerang.

Sudah hampir tiga bulan terakhir, Budi tidak lagi menggunakan sepeda motor gede-nya dari rumahnya di Serpong ke kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Budi kini memilih bersepeda dari rumah ke Stasiun Serpong kemudian menumpang KRL hingga ke Stasiun Sudirman. Dari stasiun ini, ia melanjutkan perjalanan dengan bersepeda ke kantornya. Agar lebih ringkas, ia menggunakan sepeda yang bisa dilipat sehingga mudah dijinjing saat di dalam KRL.

Budi termasuk orang yang cukup bersemangat menyambut hadirnya Peta Hijau Jakarta 2009. Dengan peta itu, ia ingin memulai mengembangkan kebiasaannya bepergian dengan sepeda dan angkutan umum. Tidak hanya sebatas perjalanan rumah-kantor dan sebaliknya, tetapi menjelajah Jakarta. Ia berharap peta hijau Tangerang, Bekasi, dan Banten pun akan segera terbit.

Dari kampung sampai mal

Nirwono menambahkan, peta hijau ini menawarkan beragam tempat yang bisa dikunjungi di Jakarta dan bukan berarti antimal atau pusat perbelanjaan modern. Namun, pemakai peta memang diharapkan bisa melihat sisi lain Jakarta yang tak kalah menarik dan mungkin belum diketahui masyarakat luas.

Ada lebih dari 100 tempat yang layak dikunjungi, yaitu kawasan kampung tradisional, museum, tempat pertunjukan kesenian, tempat pendidikan lingkungan alam, kampung hijau, tempat pembuatan kompos, pusat kerajinan daur ulang sampah anorganik, tempat memperoleh bibit pohon, makanan organik yang sehat, wisata kuliner tradisional, tempat pengamatan burung, bangunan bersejarah, dan lain-lain.

Sekadar memberi contoh, Nirwono Joga, Marco Kusumawijaya, dan beberapa aktivis lingkungan berjalan kaki dari Taman Krida Loka menuju halte bus transjakarta Polda Metro Jaya, Minggu lalu.

Kelompok ini kemudian berhenti di Stasiun Monas. Sedikit berjalan kaki lagi, mereka akhirnya tiba di Museum Prasasti dekat Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kalau mau, bisa lanjutkan perjalanan lagi kembali ke Monas atau naik bus transjakarta lagi menuju kawasan Kota Tua di Jakarta Barat.

Penggunaan KRL juga bisa membawa peminat wisata lingkungan dan budaya menjelajah kawasan-kawasan tersebut. Untuk jalur kereta api, tim penyusun peta hijau juga menginformasikan beberapa tempat yang patut dikunjungi, seperti Sanggar Ciliwung di dekat Stasiun KA Jatinegara.

Lokasi-lokasi tersebut adalah alternatif wisata di dalam kota yang mudah dijangkau dan ramah lingkungan, bisa menjadi tempat pendidikan alam, dan dapat menstimulan penduduk kota berperilaku lebih sehat, bersih, dan hijau.

Kehadiran Peta Hijau Jakarta 2009 melengkapi beberapa peta yang sebelumnya telah dibuat, yaitu Peta Hijau Jakarta Kawasan Kemang (2001), Kebayoran Baru (2002), Menteng (2003), dan Kota Tua (2005).

Bank Dunia, yang turut membantu mengeluarkan 5.000 dollar AS sebagai dana pembuatan peta hijau, sepakat bahwa peta tersebut dapat mendorong masyarakat mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi, selamat menikmati Jakarta!

Readmore »»

Nugie - "Penyelamat Bumi"

Senin, 6 April 2009 04:48 WIB
Penyanyi Nugie, Duta Lingkungan Hidup untuk Kementerian Lingkungan Hidup, menyempatkan diri mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, pekan lalu.

Di lokasi yang akan dibangun industri pengolahan sampah paling modern di Indonesia itu, ia menyanyikan lagu barunya, ”Penyelamat Bumi”. Uniknya, lagu itu dia ciptakan hanya dalam beberapa menit pada malam sebelum Nugie mengunjungi tempat berbau busuk tersebut.

”Penyelamat Bumi” mengisahkan derita yang dialami Bumi karena nafsu manusia. Namun, manusia yang sadar dapat menjadi penyelamat Bumi dengan berbagai perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan.

”Saya lebih mudah mendapat inspirasi menciptakan lagu dari alam daripada cinta-cintaan. Saya ingin membagi lagu itu kepada publik secara gratis agar lebih banyak orang yang sadar dan cinta lingkungan,” kata Nugie.

Katanya, kesadaran dan gaya hidup ramah lingkungan sudah ditanamkan orangtuanya. Sang ibu mengajarinya mengolah sampah organik dan menggunakan sepeda.

Selain menyadarkan publik lewat lagu, Nugie juga mengajarkan gaya hidup ramah lingkungan kepada istri dan anaknya. ”Jika dulu saya diajari Ibu, kini saya mengajarkannya untuk ’si kecil’,” kata pria yang lahir pada 31 Agustus 1971 ini sambil memasukkan gitar seusai manggung di depan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Readmore »»

Edy dan Briket Kulit Kacang

KOMPAS, Kamis, 2 April 2009 03:28 WIB Oleh: Eny Prihtiyani
Sehari-hari Edy Gunarto bergelut dengan kulit kacang. Kulit kacang itu dia masukkan ke dalam sebuah drum besar lalu dibakarnya selama sekitar dua jam. Agar cepat dingin, arang kulit kacang itu kemudian dijemur. Setelah dihancurkan hingga menyerupai tepung, adonan itu diaduk dengan lem kanji. Proses terakhir adalah mencetaknya menjadi briket siap pakai.

Warga Dusun Plebengan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, DI Yogyakarta, ini menggeluti usaha itu setidaknya sejak lima tahun terakhir. Briket produksinya itu sudah dipasarkan ke berbagai kota, seperti Surabaya dan Jakarta. Sebagian besar pelanggannya adalah kalangan industri rumah tangga.

Gagasan membuat briket kulit kacang muncul ketika Edy menghadapi banyaknya sampah kulit kacang di daerahnya. Sampah itu dibiarkan berserakan di pinggir jalan atau dibuang begitu saja di kebun-kebun. Di rumahnya sendiri, sampah kulit kacang juga tidak kalah banyaknya. Apalagi istrinya adalah pengepul kacang tanah.

”Bila panen tiba, banyak petani yang menjual kacang kepada istri saya. Setelah dikupas, oleh istri saya lalu dijual kepada pedagang pasar tradisional, terutama di Beringharjo. Jadi, sampah kulit kacang di rumah selalu menumpuk,” katanya.

Sampah kulit kacang itu makin menumpuk ketika Edy berhasil membuat alat pengupas kacang dengan kapasitas 2 kuintal per hari. Alat itu terus dia sempurnakan hingga kapasitasnya mencapai 1,5 ton per hari. Alat itu dibuatnya setelah mengamati alat perontok padi karena prinsip kerjanya hampir sama.

”Dengan bantuan alat pengupas, kacang tanah yang tertampung semakin banyak. Tidak hanya dari petani di Bantul, tetapi juga dari wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Itu membuat usaha istri saya berkembang pesat. Dampak lainnya, ya semakin menumpuknya sampah kulit kacang di rumah kami,” ujarnya.

Awalnya Edy hanya menjual sampah kulit kacang itu kepada para perajin tahu seharga Rp 30.000-Rp 35.000 per truk. Oleh perajin, kulit kacang dipakai sebagai bahan bakar mengolah tahu.

Setelah mendapat informasi dari berbagai sumber, seperti buku dan pelatihan tentang pembuatan briket, dia pun tertarik membuat briket kulit kacang. ”Saat itu yang diperkenalkan adalah pembuatan briket dari serbuk gergaji. Namun, karena bahan bakunya di tempat saya sulit dan yang tersedia kulit kacang, ya saya coba saja,” cerita Edy.

Eksperimen

Selama masa eksperimen, Edy masih mencampur kulit kacang dengan serbuk gergaji. Dia khawatir, kalau semua bahan bakunya dari kulit kacang, briketnya tidak bisa sempurna. Lambat laun dia mulai meninggalkan serbuk gergaji dan hanya menggunakan kulit kacang.

Keuletan dan ketelatenan Edy melakukan eksperimen membawanya pada satu kesimpulan, yakni briket bisa dibuat dari semua jenis limbah organik. Selain kulit kacang, briket juga bisa dibuat dari bahan baku seperti cangkang jarak, tempurung kelapa, dan tongkol jagung.

Sekarang, bila stok kulit kacang tengah menipis, Edy beralih pada bahan baku yang lain. ”Karena di daerah sini terkenal sebagai sentra kacang, stok kulit kacang praktis selalu tersedia meskipun pada masa-masa tertentu stok kulit kacang kadang memang agak berkurang. Dalam kondisi seperti ini, biasanya saya beralih ke tongkol jagung,” katanya.

Dalam sehari Edy bisa memproduksi sekitar 70 kilogram briket. Setiap 1 kg briket membutuhkan sekitar 2 kg kulit kacang. Jadi, dalam sehari kebutuhan bahan bakunya mencapai 180 kg kulit kacang.

Selain memanfaatkan sampah kulit kacang milik sendiri, Edy juga membeli dari petani seharga Rp 50 per kg. Briket kemudian dia jual Rp 2.500 per kg. Edy menjualnya dalam bentuk kemasan 2 kg.

”Produksinya memang belum terlalu tinggi, padahal permintaannya cukup banyak. Salah satu kendalanya adalah peralatan yang kami gunakan sebagian besar masih tradisional. Kalau saja ada investor yang tertarik, mungkin usaha ini bisa dikembangkan lebih maksimal mengingat potensi sampah organik di sini sangat besar,” ujar Edy.

Sederhana

Semua peralatan yang dipakai Edy memang tergolong sederhana. Ia memodifikasi semuanya sendiri. Latar belakang pendidikan teknik mesin semasa belajar di STM 2 Jetis Bantul ternyata cukup membantu.

Misalnya, untuk mesin pengaduk molen briket, dia membuat sendiri dengan meniru prinsip kerja mesin buatan pabrik. Untuk membuat alat itu, ia menghabiskan sekitar Rp 2 juta, sementara jika membeli di pabrik bisa sampai Rp 5 juta. Untuk mencetak briket, Edy juga memanfaatkan alat cetakan genteng yang sudah dia modifikasi.

Untuk memanfaatkan briket, konsumen tinggal membeli tungku yang terbuat dari tanah liat seharga sekitar Rp 10.000. ”Sebelumnya memang belum ada perajin gerabah yang membuat tungku untuk briket. Ketika itu yang ada tungku dari besi seharga Rp 150.000. Setelah saya bicarakan dengan para perajin, mereka lalu memproduksi tungku gerabah sehingga konsumen tidak kesulitan mendapatkannya,” kata Edy.

Untuk menyalakan briket di tungku gerabah tidaklah susah. Caranya, briket ditaruh di lubang di atas tungku lalu dinyalakan dari atas. Menyalakannya pun tidak sesulit briket batu bara. Untuk menyalakan api, orang bisa menggunakan bantuan secuil kain atau kertas.

Keuletan Edy dalam mengembangkan usahanya ternyata mendapat respons positif. November tahun lalu dia berhasil menggondol juara pertama tingkat nasional kategori pengembangan entrepreneurship yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Citi Peka.

Penghargaan itu membuat Edy semakin bersemangat. Atas prestasinya tersebut, dia mendapat hadiah Rp 11 juta. Rencananya uang itu akan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Dia yakin, usahanya akan semakin berkembang mengingat ketersediaan minyak tanah bersubsidi semakin langka. Di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, misalnya, minyak tanah bersubsidi sudah ditarik, sedangkan di kawasan Bantul kemungkinan hanya sampai Desember mendatang.

”Tanpa subsidi, harga minyak tanah bisa Rp 8.000 per liter. Jadi mungkin akan semakin banyak masyarakat yang beralih pada bahan bakar alternatif,” kata Edy.

Menurut dia, briket buatannya mirip dengan briket batu bara. Setiap 1 kg briket bisa menghasilkan panas hingga sekitar dua jam.

Menggunakan briket untuk bahan bakar memasak juga terhitung lebih irit dibandingkan dengan memakai minyak tanah. Untuk keperluan memasak nasi, sayur, dan lauk, jika menggunakan kompor minyak tanah bisa menghabiskan sekitar satu liter minyak yang harganya sekitar Rp 8.000 (harga nonsubsidi). Jika memakai briket, hanya mengeluarkan uang Rp 2.500.

Selain lebih irit, briket kulit kacang juga tidak menimbulkan asap dan jelaga sehingga tidak mengotori dinding dan peralatan memasak, kata Edy.

Readmore »»

Hanya Hutan Sakit yang Tersisa

KOMPAS, Rabu, 1 April 2009 03:59 WIB
Palembang - Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengutarakan, pada awalnya sektor kehutanan di Indonesia menjadi primadona devisa di luar sektor migas. Namun, kondisi ini hanya berlangsung selama satu dekade dan yang tersisa hanyalah hutan alam yang rusak dan sakit.

”Kondisi ini ditandai dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, bangkrutnya industri kehutanan, dan timbul konflik dengan masyarakat lokal,” ujar Kaban dalam acara penyerahan SK penetapan areal kerja hutan desa pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Jambi, sesuai siaran pers Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Selasa (31/3).

Sejak dibukanya kesempatan pengusahaan hutan oleh para pemodal pada era 1980-an, sektor kehutanan menjadi incaran pemodal besar. Hutan Indonesia dikotak-kotak dengan dibebani HPH, HTI serta hak guna usaha untuk perkebunan yang semuanya berada di hutan alam.

Menurut Kaban, meski sektor kehutanan sempat menjadi penyumbang terbesar devisa, dampak ekonomi belum dirasakan masyarakat sekitar. Pencurian kayu, perambahan dan pembakaran lahan menandakan bahwa sektor kehutanan belum membangun ekonomi masyarakat.

”Masyarakat di sekitar pantai miskin, masyarakat di sekitar tambang miskin, masyarakat di sekitar hutan miskin, ini berarti ada yang keliru dalam mengelola sumber daya alam. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Kaban.

Menurut dia, masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pelaku utama dan berada di lini terdepan sehingga hutan bisa menjadi sumber kemakmuran. Perubahan paradigma ini ditandai dengan adanya regulasi di bidang kehutanan.

Readmore »»

Walhi Sumsel Desak Penyelamatan Rawa

KOMPAS, Selasa, 31 Maret 2009 04:10 WIB
Palembang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang agar menjadikan kawasan rawa di Palembang sebagai daerah konservasi yang dilindungi. Hal itu perlu dilakukan agar musibah jebolnya tanggul Situ Gintung, Tangerang Selatan, tidak terjadi di Palembang.

Menurut Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, Senin (30/3), dalam siaran persnya, musibah Situ Gintung menjadi pelajaran bagi daerah lain, termasuk Sumsel. Kejadian bencana seperti di Situ Gintung juga bisa terjadi di Sumsel akibat rusaknya lingkungan hidup.

Hadi menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian serta Pemanfaatan Rawa menyebabkan luas rawa di Palembang menyusut dari 200 kilometer persegi (54 persen luas Kota Palembang) menjadi 105 kilometer persegi atau tinggal 25 persen dari luas Kota Palembang.

”Contoh kawasan rawa yang dikonversi adalah sepanjang Jalan Sukarno-Hatta, Jalan R Sukamto, belakang lapangan golf Kenten, dan Perumnas Sako yang menjadi langganan banjir,” kata Hadi.

Menurut Hadi, kondisi ruang terbuka hijau, kolam retensi, dan anak sungai di Palembang terus mengalami penyusutan dan pendangkalan. Hal itu sebagai akibat banyaknya kawasan tersebut menjadi lokasi bisnis seperti terjadi di Kambang Iwak.

Hadi menambahkan, Walhi mendesak Pemerintah Kota Palembang agar mencabut perda itu dan segera menjadikan kawasan rawa sebagai daerah konservasi yang diatur dalam perda.

”Pemerintah Kota Palembang harus memindahkan segala bentuk kegiatan di ruang terbuka hijau dan menata kembali kolam retensi serta anak sungai di Palembang,” ujar Hadi.

Kerusakan DAS

Hadi juga mengatakan, kondisi daerah aliran sungai (DAS) di daerah hulu di Tebing Tinggi, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Musi Rawas terus mengalami kerusakan akibat penggundulan maupun alih fungsi hutan.

Kegiatan perambahan dan pertambangan telah menyebabkan sungai-sungai mengalami pendangkalan dan terjadi erosi.

Menurut Hadi, Pemerintah Provinsi Sumsel perlu menghentikan pemberian izin untuk usaha yang berada di DAS.

Readmore »»