KOMPAS, Kamis, 29 Januari 2009 01:06 WIB
Pontianak - Dari total luas wilayah perairan Indonesia yang berkisar 5,7 juta kilometer persegi, hanya 1,8 juta kilometer persegi atau 30 persen yang kondisinya masih baik. Sisanya, seluas 3,9 juta kilometer persegi, sekitar 70 persen, rusak ringan hingga rusak berat.
”Kerusakan antara lain disebabkan penggunaan bom ikan oleh nelayan saat menangkap ikan, tertutup sampah, serta gejala alam seperti gempa dan tsunami,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Selasa (27/1), seusai meresmikan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (BPSPL) Pontianak, Kalimantan Barat.
Freddy sekaligus meresmikan BPSPL Makassar dan Denpasar, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, serta Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Hadir dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Christiandy Sanjaya.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Maarif mengungkapkan, kerusakan tersebar di seluruh perairan Indonesia dan yang terbanyak di wilayah Indonesia bagian barat.
Wagub Kalbar Christiandy juga menyadari, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang cenderung merusak ekosistem masih terjadi di Kalbar. Dengan pembentukan lembaga BPSPL Pontianak, ia berharap terbangun sinergi dan kerja sama untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan yang ada sehingga kerusakan di masa yang akan datang bisa dikurangi.
Menurut Syamsul, DKP memiliki target rehabilitasi kawasan laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 serta 20 juta hektar pada 2020. Hingga awal 2009, realisasi rehabilitasi kawasan laut sudah mencapai 9,2 juta hektar.
DKP memiliki anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Anggaran itu didukung dengan dana pemberdayaan masyarakat pesisir yang besarnya mencapai Rp 100 miliar-Rp 200 miliar. ”Upaya rehabilitasi terumbu karang tidak akan berhasil jika tidak didukung penyadaran dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (WHY)
Pontianak - Dari total luas wilayah perairan Indonesia yang berkisar 5,7 juta kilometer persegi, hanya 1,8 juta kilometer persegi atau 30 persen yang kondisinya masih baik. Sisanya, seluas 3,9 juta kilometer persegi, sekitar 70 persen, rusak ringan hingga rusak berat.
”Kerusakan antara lain disebabkan penggunaan bom ikan oleh nelayan saat menangkap ikan, tertutup sampah, serta gejala alam seperti gempa dan tsunami,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Selasa (27/1), seusai meresmikan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut (BPSPL) Pontianak, Kalimantan Barat.
Freddy sekaligus meresmikan BPSPL Makassar dan Denpasar, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, serta Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Hadir dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Christiandy Sanjaya.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Maarif mengungkapkan, kerusakan tersebar di seluruh perairan Indonesia dan yang terbanyak di wilayah Indonesia bagian barat.
Wagub Kalbar Christiandy juga menyadari, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang cenderung merusak ekosistem masih terjadi di Kalbar. Dengan pembentukan lembaga BPSPL Pontianak, ia berharap terbangun sinergi dan kerja sama untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan yang ada sehingga kerusakan di masa yang akan datang bisa dikurangi.
Menurut Syamsul, DKP memiliki target rehabilitasi kawasan laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 serta 20 juta hektar pada 2020. Hingga awal 2009, realisasi rehabilitasi kawasan laut sudah mencapai 9,2 juta hektar.
DKP memiliki anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Anggaran itu didukung dengan dana pemberdayaan masyarakat pesisir yang besarnya mencapai Rp 100 miliar-Rp 200 miliar. ”Upaya rehabilitasi terumbu karang tidak akan berhasil jika tidak didukung penyadaran dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (WHY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar