Kamis, 29 Januari 2009 01:07 WIB
Jakarta, Kompas - Figur lengkap rencana mitigasi (pencegahan) perubahan iklim di Indonesia diharapkan tersedia sebelum akhir tahun 2009. Data itu berisi potensi kegiatan, sektor pemangku proyek, hingga kebutuhan dana secara nasional.
Meskipun pemerintah meyakini Indonesia rentan dampak perubahan iklim, hingga kini belum ada kajian nasional penanggulangannya. ”Kami berharap ada figur cukup jelas mengenai data mitigasi pada tahun ini juga,” kata Ketua Kelompok Kerja Pendanaan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Ismid Hadad di Jakarta, Rabu (28/1).
Harapan itu digantungkan pada proyek National Economic, Environment, and Development Study (NEEDS) for Climate Change kerja sama DNPI dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Selama 8 bulan, tim mengkaji data-data sekunder.
Setidaknya, ada tiga rencana utama, yakni akses pendanaan dan ketersediaannya, identifikasi manajemen pendanaan dan mekanisme operasionalisasinya, serta peningkatan kesadaran.
Menurut Ketua Tim Analisis NEEDS Agus P Sari, hasil kajian berupa laporan, kajian, rencana kerja, dan proyek. Fokus kerja tim pada mitigasi, bukan rencana adaptasi perubahan iklim.
Ismid mengatakan, Indonesia berharap pada NEEDS. ”Akan ketahuan perkiraan potensi pendanaan di dalam dan di luar negeri. Itu penting untuk negosiasi di luar negeri,” katanya.
Pengumpul dana
Ismid mengatakan, harapan lain program NEEDS adalah adanya lembaga pengumpul dana. Rencana telah dibahas, tapi belum ada kepastian pengelola dananya. Seluruh kajian tim NEEDS diperlukan bagi pendanaan mitigasi perubahan iklim. Calon pendonor selama ini mencari jalan sendiri untuk cari proyek.
Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia Fitrian Ardiansyah mengatakan, program NEEDS mendatangkan harapan keberadaan perhitungan potensi, prioritas, dan peluang program mitigasi berikut pendanaannya. ”Figur rencana aksi yang detail dibutuhkan pendonor. Mereka butuh keyakinan sebelum bertindak,” katanya. Tanpa rencana jelas, usulan proyek sulit mendapat bantuan.
Akhir 2008, Brasil dapat hibah sektor kehutanan dari Pemerintah Norwegia 100 juta dollar AS. ”Indonesia dapat sekitar 3 juta dollar AS,” kata Fitrian. (GSA)
Jakarta, Kompas - Figur lengkap rencana mitigasi (pencegahan) perubahan iklim di Indonesia diharapkan tersedia sebelum akhir tahun 2009. Data itu berisi potensi kegiatan, sektor pemangku proyek, hingga kebutuhan dana secara nasional.
Meskipun pemerintah meyakini Indonesia rentan dampak perubahan iklim, hingga kini belum ada kajian nasional penanggulangannya. ”Kami berharap ada figur cukup jelas mengenai data mitigasi pada tahun ini juga,” kata Ketua Kelompok Kerja Pendanaan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Ismid Hadad di Jakarta, Rabu (28/1).
Harapan itu digantungkan pada proyek National Economic, Environment, and Development Study (NEEDS) for Climate Change kerja sama DNPI dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Selama 8 bulan, tim mengkaji data-data sekunder.
Setidaknya, ada tiga rencana utama, yakni akses pendanaan dan ketersediaannya, identifikasi manajemen pendanaan dan mekanisme operasionalisasinya, serta peningkatan kesadaran.
Menurut Ketua Tim Analisis NEEDS Agus P Sari, hasil kajian berupa laporan, kajian, rencana kerja, dan proyek. Fokus kerja tim pada mitigasi, bukan rencana adaptasi perubahan iklim.
Ismid mengatakan, Indonesia berharap pada NEEDS. ”Akan ketahuan perkiraan potensi pendanaan di dalam dan di luar negeri. Itu penting untuk negosiasi di luar negeri,” katanya.
Pengumpul dana
Ismid mengatakan, harapan lain program NEEDS adalah adanya lembaga pengumpul dana. Rencana telah dibahas, tapi belum ada kepastian pengelola dananya. Seluruh kajian tim NEEDS diperlukan bagi pendanaan mitigasi perubahan iklim. Calon pendonor selama ini mencari jalan sendiri untuk cari proyek.
Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia Fitrian Ardiansyah mengatakan, program NEEDS mendatangkan harapan keberadaan perhitungan potensi, prioritas, dan peluang program mitigasi berikut pendanaannya. ”Figur rencana aksi yang detail dibutuhkan pendonor. Mereka butuh keyakinan sebelum bertindak,” katanya. Tanpa rencana jelas, usulan proyek sulit mendapat bantuan.
Akhir 2008, Brasil dapat hibah sektor kehutanan dari Pemerintah Norwegia 100 juta dollar AS. ”Indonesia dapat sekitar 3 juta dollar AS,” kata Fitrian. (GSA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar