KOMPAS, Senin, Rabu, 4 Maret 2009 05:47 WIB
BRUSSELS - Para menteri negara Uni Eropa hari Senin (2/3) gagal bersepakat mengenai bagaimana membantu negara-negara miskin mendanai upaya mencegah dampak perubahan iklim.
Persoalan ini akan dibawa ke tingkat kepala pemerintahan dan kepala negara Uni Eropa.
”Kami kesulitan mencapai konsensus tentang mekanisme keuangan. Butuh diskusi lebih lanjut di tingkat dewan negara Uni Eropa untuk isu ini,” ujar Komisioner Lingkungan Uni Eropa (UE) Stavros Dimas di Brussels, Belgia, Senin.
Wakil Menteri Lingkungan Ceko Jan Dursik mengatakan bahwa ”ada satu bangsa yang ingin menahan semua pilihan itu tetap terbuka”—tanpa menyebut negara mana. Muncul dugaan bahwa negara yang berbeda pendapat (dissenting nation) itu adalah Polandia.
Persoalan yang belum terpecahkan ini akan dibicarakan dalam pertemuan para menteri keuangan negara Uni Eropa pada 10 Maret mendatang.
Putaran pertemuan para menteri ini akan diakhiri dengan pertemuan 27 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada 19-20 Maret.
Para menteri negara Uni Eropa sepakat bahwa dibutuhkan dana hingga 175 miliar euro, sekitar Rp 2.630 triliun, hingga tahun 2020. Dimas mengungkapkan, separuh dari dana itu akan disumbangkan kepada negara-negara sedang berkembang.
Organisasi lingkungan Greenpeace menyalahkan kebuntuan tersebut.
Seorang aktivis mengatakan, ketika jutaan pembayar pajak menghadapi kebangkrutan bank dan pabrik mobil, tidak satu sen euro pun digunakan untuk menolong negara berkembang mengatasi problem perubahan iklim yang telah diciptakan oleh Eropa.
Pihak Greenpeace dan sejumlah organisasi lingkungan lain menyebutkan Uni Eropa mestinya membantu sekitar 35 miliar euro bagi negara berkembang.
BRUSSELS - Para menteri negara Uni Eropa hari Senin (2/3) gagal bersepakat mengenai bagaimana membantu negara-negara miskin mendanai upaya mencegah dampak perubahan iklim.
Persoalan ini akan dibawa ke tingkat kepala pemerintahan dan kepala negara Uni Eropa.
”Kami kesulitan mencapai konsensus tentang mekanisme keuangan. Butuh diskusi lebih lanjut di tingkat dewan negara Uni Eropa untuk isu ini,” ujar Komisioner Lingkungan Uni Eropa (UE) Stavros Dimas di Brussels, Belgia, Senin.
Wakil Menteri Lingkungan Ceko Jan Dursik mengatakan bahwa ”ada satu bangsa yang ingin menahan semua pilihan itu tetap terbuka”—tanpa menyebut negara mana. Muncul dugaan bahwa negara yang berbeda pendapat (dissenting nation) itu adalah Polandia.
Persoalan yang belum terpecahkan ini akan dibicarakan dalam pertemuan para menteri keuangan negara Uni Eropa pada 10 Maret mendatang.
Putaran pertemuan para menteri ini akan diakhiri dengan pertemuan 27 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada 19-20 Maret.
Para menteri negara Uni Eropa sepakat bahwa dibutuhkan dana hingga 175 miliar euro, sekitar Rp 2.630 triliun, hingga tahun 2020. Dimas mengungkapkan, separuh dari dana itu akan disumbangkan kepada negara-negara sedang berkembang.
Organisasi lingkungan Greenpeace menyalahkan kebuntuan tersebut.
Seorang aktivis mengatakan, ketika jutaan pembayar pajak menghadapi kebangkrutan bank dan pabrik mobil, tidak satu sen euro pun digunakan untuk menolong negara berkembang mengatasi problem perubahan iklim yang telah diciptakan oleh Eropa.
Pihak Greenpeace dan sejumlah organisasi lingkungan lain menyebutkan Uni Eropa mestinya membantu sekitar 35 miliar euro bagi negara berkembang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar