KOMPAS, Rabu, 1 April 2009 03:59 WIB
Palembang - Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengutarakan, pada awalnya sektor kehutanan di Indonesia menjadi primadona devisa di luar sektor migas. Namun, kondisi ini hanya berlangsung selama satu dekade dan yang tersisa hanyalah hutan alam yang rusak dan sakit.
”Kondisi ini ditandai dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, bangkrutnya industri kehutanan, dan timbul konflik dengan masyarakat lokal,” ujar Kaban dalam acara penyerahan SK penetapan areal kerja hutan desa pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Jambi, sesuai siaran pers Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Selasa (31/3).
Sejak dibukanya kesempatan pengusahaan hutan oleh para pemodal pada era 1980-an, sektor kehutanan menjadi incaran pemodal besar. Hutan Indonesia dikotak-kotak dengan dibebani HPH, HTI serta hak guna usaha untuk perkebunan yang semuanya berada di hutan alam.
Menurut Kaban, meski sektor kehutanan sempat menjadi penyumbang terbesar devisa, dampak ekonomi belum dirasakan masyarakat sekitar. Pencurian kayu, perambahan dan pembakaran lahan menandakan bahwa sektor kehutanan belum membangun ekonomi masyarakat.
”Masyarakat di sekitar pantai miskin, masyarakat di sekitar tambang miskin, masyarakat di sekitar hutan miskin, ini berarti ada yang keliru dalam mengelola sumber daya alam. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Kaban.
Menurut dia, masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pelaku utama dan berada di lini terdepan sehingga hutan bisa menjadi sumber kemakmuran. Perubahan paradigma ini ditandai dengan adanya regulasi di bidang kehutanan.
Palembang - Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengutarakan, pada awalnya sektor kehutanan di Indonesia menjadi primadona devisa di luar sektor migas. Namun, kondisi ini hanya berlangsung selama satu dekade dan yang tersisa hanyalah hutan alam yang rusak dan sakit.
”Kondisi ini ditandai dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, bangkrutnya industri kehutanan, dan timbul konflik dengan masyarakat lokal,” ujar Kaban dalam acara penyerahan SK penetapan areal kerja hutan desa pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo Jambi, sesuai siaran pers Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Selasa (31/3).
Sejak dibukanya kesempatan pengusahaan hutan oleh para pemodal pada era 1980-an, sektor kehutanan menjadi incaran pemodal besar. Hutan Indonesia dikotak-kotak dengan dibebani HPH, HTI serta hak guna usaha untuk perkebunan yang semuanya berada di hutan alam.
Menurut Kaban, meski sektor kehutanan sempat menjadi penyumbang terbesar devisa, dampak ekonomi belum dirasakan masyarakat sekitar. Pencurian kayu, perambahan dan pembakaran lahan menandakan bahwa sektor kehutanan belum membangun ekonomi masyarakat.
”Masyarakat di sekitar pantai miskin, masyarakat di sekitar tambang miskin, masyarakat di sekitar hutan miskin, ini berarti ada yang keliru dalam mengelola sumber daya alam. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Kaban.
Menurut dia, masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pelaku utama dan berada di lini terdepan sehingga hutan bisa menjadi sumber kemakmuran. Perubahan paradigma ini ditandai dengan adanya regulasi di bidang kehutanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar