KOMPAS, Rabu, 4 Maret 2009 05:35 WIB
Palembang - Intrusi atau penyusupan air laut ke Sungai Musi yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh air baku merupakan persoalan lingkungan utama di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di sela acara ”pertemuan pagi” dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Selasa (3/3).
Alex mengungkapkan, intrusi air laut ke Sungai Musi akan menjadi masalah serius di Sumsel, khususnya di Palembang, dalam waktu 10-15 tahun mendatang karena intrusi air laut semakin jauh ke hulu sungai.
Menurut Alex, kalau intrusi air laut semakin masuk ke hulu, air yang disedot oleh pipa intake perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air laut, bukan air sungai. Alat pengolah air milik PDAM tidak bisa mengolah air laut karena harga alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar sangat mahal.
Selain itu, Alex juga mengungkapkan, kerusakan hutan menyebabkan daya serap hutan berkurang. Akibatnya, seluruh air baku langsung mengalir ke laut, tidak terserap ke dalam tanah. Kerusakan hutan juga menyebabkan volume sungai berkurang sehingga air laut masuk ke sungai.
”Cara pencegahannya adalah perbaikan lingkungan, penanaman kembali hutan yang rusak, dan jangan melakukan penebangan hutan. Itu sebenarnya masalah utama yang dihadapi Sumsel dalam bidang lingkungan, bukan hanya soal asap karena kebakaran hutan,” kata Alex.
Dari data Dinas Kehutanan Sumsel diketahui seluas 950.000 hektar dari 3,8 juta hektar luas hutan di Provinsi Sumsel dalam kondisi rusak. Tidak kurang dari 9.500 hektar lahan di wilayah itu kritis. Adanya hutan rusak dan lahan kritis menyebabkan wilayah terkait rentan bencana longsor dan banjir.
Dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan hutan parah adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Selama tahun 2008 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 238.400 batang. Sampai tahun 2009 diharapkan bisa ditanam 1,8 juta batang pohon.
Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi hutan sebesar Rp 6 juta-Rp 7 juta per hektar.
Peran perusahaan
Dalam acara yang dihadiri 100 perusahaan tersebut, Alex meminta partisipasi pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya, yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan melakukan penanaman ulang di bekas lokasi tambang.
Alex mengatakan, perusahaan jangan hanya melakukan CSR dalam bentuk perbaikan lingkungan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Sumsel. Fasilitas itu, selain bermanfaat bagi karyawan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.
”Kalau perusahaan ikut membantu fasilitas kesehatan dan pendidikan, dana APBD provinsi untuk membangun kedua fasilitas itu berkurang. Untuk membangun fasilitas kesehatan menggunakan dana APBD provinsi Rp 240 miliar dan untuk pendidikan Rp 400 miliar,” kata Alex.
Alex memastikan akan menciptakan iklim usaha yang baik di Sumsel. Pengusaha tidak akan dibebani pungutan dan retribusi yang bermacam-macam. Semua bentuk premanisme dalam pelaksanaan tender juga akan diberantas.
Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam (BA) Sukrisno, pada tahun 2008 PT BA mengucurkan dana CSR sebesar Rp 38 miliar dan tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi Rp 70 miliar. Adapun upaya penanaman kembali kawasan penambangan telah dilakukan terhadap 2.100 lokasi dari total 4.300 lokasi penambangan.
Palembang - Intrusi atau penyusupan air laut ke Sungai Musi yang menyebabkan warga kesulitan memperoleh air baku merupakan persoalan lingkungan utama di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di sela acara ”pertemuan pagi” dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Selasa (3/3).
Alex mengungkapkan, intrusi air laut ke Sungai Musi akan menjadi masalah serius di Sumsel, khususnya di Palembang, dalam waktu 10-15 tahun mendatang karena intrusi air laut semakin jauh ke hulu sungai.
Menurut Alex, kalau intrusi air laut semakin masuk ke hulu, air yang disedot oleh pipa intake perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah air laut, bukan air sungai. Alat pengolah air milik PDAM tidak bisa mengolah air laut karena harga alat untuk mengubah air laut menjadi air tawar sangat mahal.
Selain itu, Alex juga mengungkapkan, kerusakan hutan menyebabkan daya serap hutan berkurang. Akibatnya, seluruh air baku langsung mengalir ke laut, tidak terserap ke dalam tanah. Kerusakan hutan juga menyebabkan volume sungai berkurang sehingga air laut masuk ke sungai.
”Cara pencegahannya adalah perbaikan lingkungan, penanaman kembali hutan yang rusak, dan jangan melakukan penebangan hutan. Itu sebenarnya masalah utama yang dihadapi Sumsel dalam bidang lingkungan, bukan hanya soal asap karena kebakaran hutan,” kata Alex.
Dari data Dinas Kehutanan Sumsel diketahui seluas 950.000 hektar dari 3,8 juta hektar luas hutan di Provinsi Sumsel dalam kondisi rusak. Tidak kurang dari 9.500 hektar lahan di wilayah itu kritis. Adanya hutan rusak dan lahan kritis menyebabkan wilayah terkait rentan bencana longsor dan banjir.
Dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan hutan parah adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Selama tahun 2008 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 238.400 batang. Sampai tahun 2009 diharapkan bisa ditanam 1,8 juta batang pohon.
Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi hutan sebesar Rp 6 juta-Rp 7 juta per hektar.
Peran perusahaan
Dalam acara yang dihadiri 100 perusahaan tersebut, Alex meminta partisipasi pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya, yang dilakukan perusahaan tambang batu bara dengan melakukan penanaman ulang di bekas lokasi tambang.
Alex mengatakan, perusahaan jangan hanya melakukan CSR dalam bentuk perbaikan lingkungan, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Sumsel. Fasilitas itu, selain bermanfaat bagi karyawan, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.
”Kalau perusahaan ikut membantu fasilitas kesehatan dan pendidikan, dana APBD provinsi untuk membangun kedua fasilitas itu berkurang. Untuk membangun fasilitas kesehatan menggunakan dana APBD provinsi Rp 240 miliar dan untuk pendidikan Rp 400 miliar,” kata Alex.
Alex memastikan akan menciptakan iklim usaha yang baik di Sumsel. Pengusaha tidak akan dibebani pungutan dan retribusi yang bermacam-macam. Semua bentuk premanisme dalam pelaksanaan tender juga akan diberantas.
Menurut Direktur Utama PT Bukit Asam (BA) Sukrisno, pada tahun 2008 PT BA mengucurkan dana CSR sebesar Rp 38 miliar dan tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi Rp 70 miliar. Adapun upaya penanaman kembali kawasan penambangan telah dilakukan terhadap 2.100 lokasi dari total 4.300 lokasi penambangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar