KOMPAS, Sabtu, 7 Februari 2009 01:03 WIB
Pekanbaru - Rencana perluasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau terancam perambah yang menguasai kawasan hutan konservasi negara itu. Deklarasi perluasan TNTN menjadi 100.000 hektar (sekarang lahan TNTN baru 34.000 hektar) akan dilangsungkan pada 9 Maret. Namun, sampai Jumat (6/2), sebanyak 1.965 keluarga perambah masih bermukim di kawasan itu dan cenderung bertambah banyak.
”Kami sulit menangani perambah sebanyak itu. Kami berharap, bila perluasan TNTN sudah dideklarasikan, proses penanganan memiliki dasar hukum lebih kuat,” kata Kepala Balai TNTN Hayani di Pekanbaru.
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Mulyono. Pernyataan itu berbeda dengan kesepakatan bersama Departemen Kehutanan, Pemprov Riau, Pemkab Pelalawan, dan sejumlah unsur masyarakat pada Agustus 2008. Berdasarkan kesepakatan itu, dibentuk tim yang akan melakukan tindakan tegas berupa pengusiran perambah dari luar. Adapun perambah dari penduduk lokal akan direlokasi ke tempat lain.
”Kami mengusulkan agar di sekeliling TNTN dibuat sabuk hijau tanaman berupa pohon karet. Hasilnya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar TNTN dan mantan perambah,” kata Mulyono.
Hayani mengatakan, TNTN adalah kawasan eks-hutan produksi yang memiliki jalan dengan topografi datar dikelilingi 22 desa. Kondisi itu membuat TNTN gampang dimasuki kendaraan dan alat berat. Berdasarkan pemantauan satelit, areal TNTN yang dirambah seluas 7.652 hektar. Adapun calon perluasan di areal HPH Nanjak Makmur perambahan mencapai 8766 hektar dan di areal HPH PT Siak Raya mencapai 15.800 hektar. (SAH)
Pekanbaru - Rencana perluasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau terancam perambah yang menguasai kawasan hutan konservasi negara itu. Deklarasi perluasan TNTN menjadi 100.000 hektar (sekarang lahan TNTN baru 34.000 hektar) akan dilangsungkan pada 9 Maret. Namun, sampai Jumat (6/2), sebanyak 1.965 keluarga perambah masih bermukim di kawasan itu dan cenderung bertambah banyak.
”Kami sulit menangani perambah sebanyak itu. Kami berharap, bila perluasan TNTN sudah dideklarasikan, proses penanganan memiliki dasar hukum lebih kuat,” kata Kepala Balai TNTN Hayani di Pekanbaru.
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Mulyono. Pernyataan itu berbeda dengan kesepakatan bersama Departemen Kehutanan, Pemprov Riau, Pemkab Pelalawan, dan sejumlah unsur masyarakat pada Agustus 2008. Berdasarkan kesepakatan itu, dibentuk tim yang akan melakukan tindakan tegas berupa pengusiran perambah dari luar. Adapun perambah dari penduduk lokal akan direlokasi ke tempat lain.
”Kami mengusulkan agar di sekeliling TNTN dibuat sabuk hijau tanaman berupa pohon karet. Hasilnya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar TNTN dan mantan perambah,” kata Mulyono.
Hayani mengatakan, TNTN adalah kawasan eks-hutan produksi yang memiliki jalan dengan topografi datar dikelilingi 22 desa. Kondisi itu membuat TNTN gampang dimasuki kendaraan dan alat berat. Berdasarkan pemantauan satelit, areal TNTN yang dirambah seluas 7.652 hektar. Adapun calon perluasan di areal HPH Nanjak Makmur perambahan mencapai 8766 hektar dan di areal HPH PT Siak Raya mencapai 15.800 hektar. (SAH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar